batampos – Batam saat ini berada dalam kondisi darurat lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Akar Bhumi Indonesia dalam presentasinya di hadapan Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. Tentu saja, pernyataan mengenai darurat ini bukanlah sekadar retorika belaka.

Menurut data yang dihimpun Akar Bhumi, tercatat ada 31 kasus dugaan pelanggaran peraturan lingkungan hidup di Kepri, dengan sebagian besar kasus tersebut terjadi di Batam. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen di antaranya berkaitan dengan reklamasi yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat nelayan.

”Banyak nelayan mengalami kerugian ekonomi dan ancaman terhadap budaya maritim lokal akibat aktivitas reklamasi yang masif. Kehidupan mereka semakin terhimpit karena berkurangnya akses terhadap sumber daya laut,” kata Founder Akar Bhumi, Hendrik Hermawan, Sabtu (22/2).

Selain reklamasi, deforestasi dan degradasi lingkungan juga menjadi perhatian serius. Kerusakan hutan dan pesisir telah menurunkan daya dukung lingkungan di Batam, yang dikategorikan sebagai pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 kilometer persegi.

Hendrik menyebut, kota ini rentan terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim serta penurunan daratan (land subsidence). Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan semakin luas terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Pada 22 Maret 2022 silam, Akar Bhumi telah memaparkan kondisi darurat lingkungan Batam di hadapan Komisi IV DPR RI. Pihaknya menyoroti krisis air, pesisir, hutan, dan sampah yang semakin memburuk.

Akar Bhumi mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab krisis ini, yakni rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta perubahan status hutan yang berakibat pada berkurangnya daya dukung lingkungan. ”Sebagai kota investasi, Batam menghadapi dilema besar antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Berbagai proyek investasi yang merusak lingkungan dinilai semakin memperparah kondisi masyarakat asli yang sudah lama termarginalisasi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Akar Bhumi mendesak pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Tanpa keseimbangan ini, dampak lingkungan bisa semakin tidak terkendali.

Pemerintah Kota Batam kini dihadapkan pada tugas besar untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat pesisir. Langkah nyata dan tegas sangat diperlukan guna mengatasi krisis lingkungan yang semakin mendesak.

Selain pengawasan terhadap kebijakan, Akar Bhumi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kesadaran kolektif harus ditingkatkan agar lingkungan Batam tetap lestari.

”Euforia pelantikan telah usai, kini saatnya para pemimpin memenuhi janji mereka kepada masyarakat. Kami akan terus mengawasi dan menagih janji tersebut demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” kata Hendrik.

Bicara soal lingkungan di Batam, tentu sayang untuk tidak membahas soal sampah. Pengelolaan yang semrawut membuat Pemerintah pusing tujuh keliling menyelesaikan persoalan ini hingga kini.

Batam Pos mencoba mengonfirmasi ini ke Kabid Penindakan DLH Batam, IP. Dia mengatakan, tak bisa memberikan keterangan. ”Mohon maaf, konfirmasi semuanya menjadi kewenangan Kadis (Herman Rozie),” ucapnya melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Sementara itu, Batam Pos mencoba menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Herman Rozie. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban. Meskipun sudah ditelpon maupun dikirimkan pesan, masih belum ada jawaban.

Beberapa waktu lalu, Batam Pos sempat mewawancarai Rektor Universitas Raja Ali Haji (Umrah), Prof Agung Dhamar S. Dia berbicara mengenai problem sampah, salah satu masalah lingkungan yang dihadapi Kota Batam saat ini.

Dia menyebut bahwa penyelesaian masalah sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir. ”Dalam meyakinkan masyarakat, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu khawatir. Proses pemilahan sampah inilah masalahnya. Kalau bisa dipilah dengan baik, maka akan mempermudah pekerjaan,” ujarnya.

Dalam manajemen pengelolaan sampah, hindari memproduksi sampah. Masyarakat bisa melakukannya, tapi tidak dilakukan secara konsisten. Apabila semua punya pemahaman yang sama, maka tak ada yang sulit. (*)

Reporter : ARJUNA

Artikel Batam Darurat Lingkungan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Saibansah Dardani resmi terpilih sebagai Ketua PWI Kepri periode 2025-2028. Sementara itu, jabatan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Kepri diemban oleh Parna Simarmata.

Keduanya terpilih melalui Konferensi Provinsi Luar Biasa (Konferprov) yang digelar pada Sabtu (22/2) di Batam. Konferprov ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 121-PGS/A/PP-PWI/II/2025 yang diterbitkan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.

SK tersebut menetapkan pemberhentian Andi Gino dari jabatan Ketua PWI Kepri masa bakti 2023-2028. Andi dinilai melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI setelah mengikuti Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Saibansah menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta Konferprov yang telah berpartisipasi. Amanah yang diberikan kepadanya dan Ketua DK PWI Kepri akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Kami siap menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada PD/PRT PWI serta aturan lainnya. PWI Kepri akan menjadi rumah besar bagi seluruh wartawan di provinsi ini,” katanya.

Pendidikan bagi jurnalis di Kepri serta memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand adalah salah satu hal penting. Itu demi menggaungkan eksistensi PWI Kepri di tingkat internasional.

Sementara itu, Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang, berbicara soal aturan organisasi yang harus ditegakkan guna menjaga integritas PWI. Ia berharap para jurnalis dapat memilih pemimpin yang memiliki nilai-nilai integritas tinggi.

“Integritas adalah kunci utama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Selain itu, kode etik jurnalistik dan peran Dewan Pers harus tetap dijaga, khususnya dalam kasus pemberitaan yang sensitif,” katanya.

Ia mengenal baik Saibansah, yang tak lain adalah seniornya saat sama-sama berkarier di Jawa Pos. Zulmansyah berharap di bawah kepemimpinan Saibansah, PWI Kepri bisa menjadi lebih baik dan lebih profesional.

“PWI memiliki aturan yang harus ditaati. Perbedaan pendapat itu wajar, namun profesionalisme dan etika jurnalistik harus tetap dijaga,” ujar dia.

Selain itu, ia turut mengapresiasi Plt Ketua PWI Kepri, Marganas Nainggolan, yang telah menjalankan tugasnya selama masa transisi kepemimpinan. Dedikasi Marganas dalam menjaga stabilitas organisasi, lanjutnya, patut diapresiasi.

Zulmansyah ingin PWI Kepri dapat terus menjaga profesionalisme dan kredibilitas wartawan di wilayah tersebut. Ia mengingatkan agar organisasi tetap berada di jalur independen dan menjunjung tinggi kepentingan publik. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Saibansah Terpilih sebagai Ketua PWI Kepri Sisa Periode 2023-2028 melalui Konferprov pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang bulan Ramadan, permintaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Batam mengalami peningkatan. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU yang berimbas pada keterlambatan transportasi umum, termasuk Bus Trans Batam.

Officer Communication & Relation (Commrel) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Nur Imam Mohamad, mengonfirmasi bahwa peningkatan permintaan solar menjelang bulan puasa memang sudah menjadi pola tahunan. Akibatnya, antrean kendaraan di SPBU menjadi lebih padat dibandingkan hari-hari biasa.

“Permintaan solar memang meningkat menjelang bulan Ramadan, sehingga antrean di SPBU menjadi lebih padat. Namun, kami pastikan stok solar di Batam aman,” ujarnya, Jumat (21/2).

Ia juga membenarkan adanya keterlambatan penyaluran BBM subsidi jenis solar di beberapa SPBU. Hal ini berdampak pada operasional sejumlah Bus Trans Batam yang melayani rute Batam Center–Batuaji pada 20 Februari lalu.

Menurutnya, meskipun terjadi keterlambatan, pasokan BBM subsidi jenis solar masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Pihaknya memastikan antrean panjang di SPBU hanya bersifat sementara dan diperkirakan akan kembali normal pada hari berikutnya.

“Kami memastikan proses penyaluran solar akan berjalan lancar. Kalau pun ada antrean, itu hanya sementara,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim, menyebut keterlambatan pengisian BBM berdampak langsung pada operasional Bus Trans Batam. Akibat antrean panjang, sejumlah bus mengalami keterlambatan hingga berjam-jam.

“Kemarin terjadi penumpukan penumpang tujuan Batuaji di Halte Bus Batam Center selama tiga jam. Ini akibat Bus Trans Batam terlambat datang karena harus antre saat mengisi bahan bakar,” kata dia.

Menurutnya, tidak ada perlakuan khusus bagi transportasi publik seperti Bus Trans Batam saat mengisi BBM. Bus tetap harus mengantre bersama kendaraan lainnya, sehingga ketika antrean di SPBU padat, bus pun turut tertahan.

“Karena antrean cukup panjang, bus kami tertahan di sana dan akhirnya terlambat tiba di halte. Sekitar enam Bus Trans Batam mengalami keterlambatan dalam melayani penumpang,” ujarnya.

Keterlambatan ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi publik, terutama pada jam-jam sibuk. Penumpang yang hendak bepergian ke Batuaji harus menunggu lebih lama dari biasanya di halte.

Meskipun antrean sempat menyebabkan keterlambatan, baik Dishub Batam maupun Pertamina optimistis kondisi ini segera membaik. Mereka berharap masyarakat dapat lebih bersabar dalam menghadapi situasi ini, terutama menjelang Ramadan yang memang selalu meningkatkan permintaan BBM. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Keterlambatan Distribusi Solar di SPBU Batam, Transportasi Publik Terdampak pertama kali tampil pada Metropolis.