Sebuah tangkapan video yang memperlihatkan seorang perempuan yang mencuci sejumlah uang kertas menggunakan deterjen dan disetrika agar menjadi baru lagi. (TikTok @suciwahyuningsih_)
batampos – Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan yang mencuci sejumlah uang kertas menggunakan deterjen dan disetrika agar menjadi baru lagi.
Video itu dibagikan akun TikTok @suciwahyuningsih_, 13 Maret lalu. “Nyobain trik dari Tiktok ubah uang kusut jadi baru,” tulis pemilik akun dalam videonya seperti yang dilihat Sabtu (22/3).
Kemudian, dia pun memperlihatkan langkah demi langkah mengubah uang kertas kusut menjadi baru lagi.
Dalam video terlihat sejumlah uang kertas pecahan Rp 5.000, Rp 10.000, dan Rp 20.000 dia masukan ke dalam tabung mesin cuci yang telah berisi air. Lalu, pemilik akun menambahkan deterjen ke dalamnya.
“Puter di mesin sebentar aja, trus direndam 1 jam,” tulis pemilik akun.
Setelah itu, kata dia, uang kertas yang telah direndam dibilas dan dijemur. Ia mengingatkan untuk sebentar saja menjemurnya.
Selanjutnya, sejumlah uang kertas itu disetrika. Perempuan yang ada di dalam video itu pun terlihat memberi contoh cara menyetrikanya.
“Sebelum disetrika dikasih alas dulu pakai kertas. Auto jadi baru lagi,” bunyi tulisan penutup dari video yang telah dilihat sebanyak 3,9 juta kali. (*)
Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo (tengah) usai mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024, Jumat (21/3). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA penyelenggaraan Pilkada Kepri 2024 tercatat ada sebesar Rp53 Miliar lebih. Sisa anggaran tersebut pun telah diserahkan oleh KPU Kepri kepasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo mengatakan dari dana hibah yang diterima sebesar Rp141,41 Miliar, terdapat sisa sebesar Rp53,122 Miliar. Puluhan miliar rupiah sisa anggaran itu pun telah dikembalikan pada Jumat (21/3).
“Hari ini resmi kami kembalikan dana hibah yang tersisa dari tahapan penyelenggaran pilkada,” kata Indrawan.
Ia menerangkan, untuk persentase pengembalian dana hibah Pilkada 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini, menurutnya disebabkan banyaknya hal yang dilakukan efesiensi.
“Karena tahun 2020 jumlah dana hibahnya berbeda dan lebih efisiensi sekarang sekitar 63 persen untuk penggunaanya. Terlebih lagi untuk logistik, yang mana KPU RI melakukan tender mini kompetisi yang membuat dana lebih murah,” tambahnya.
SiLPA, kata Indrawan merupakan dana hibah yang diterima oleh KPU Kepri, namun tidak terpakai saat penyelenggaraan Pilkada 2024 lalu. Adanya sisa anggaran hibah tersebut, diklaim dipicu oleh beberapa faktor. Satu diantaranya ialah disebabkan jumlah Paslon yang mendaftar berbeda, dengan perkiraan KPU.
“Calon yang rencananya enam, hanya dua yang daftar. Lalu, debat Paslon yang rencananya digelar sebanyak tiga kali, namun hanya terlaksana satu kali saja,” tambahnya.
Tidak hanya itu, perbedaan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) antara Pilkada 2024 dengan 2020 juga menjadi pemicu terjadinya SiLPA. Dimana, jumlah TPS pada Pilkada 2024, lebih sedikit dibandingkan Pilkada 2020.
“Efeknya petugas TPS juga berkurang, jadi honornya tidak terpakai. Begitu juga dengan logistik. Karena hanya dua pasangan calon, logistiknya juga lebih sedikit,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Pencari kerja di Batam sedang mengurus kartu kuning di Disnaker Batam. F.Dalil Harahap
batampos – Awal tahun 2025, ribuan pencari kerja di Batam memadati setiap kantor kecamatan dan Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk mengurus kartu kuning atau Kartu AK1. Tercatat, Hingga 21 Maret 2025, tercatat sebanyak 5.585 orang telah mengurus dokumen ini.
Lonjakan pemohon yang didominasi oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi ini mengindikasikan besarnya angka pencari kerja di Batam,
Dari pantauan di lokasi, Senin (17/3), beberapa pencari kerja terlihat sibuk mengisi formulir, sementara lainnya berdiskusi dengan petugas terkait persyaratan yang diperlukan. Kondisi ini hampir selalu terjadi setiap awal pekan, terutama pada hari Senin.
Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, membenarkan bahwa tren ini berulang setiap awal tahun. Banyak pencari kerja baru yang datang, baik lulusan baru maupun mereka yang ingin berpindah pekerjaan. “Hari Senin biasanya lebih ramai karena banyak yang baru melengkapi dokumen mereka,” katanya.
Menurut data Disnaker, sepanjang Januari hingga Maret 2025, jumlah pencari kerja yang mengurus kartu kuning terus meningkat. Pada Januari tercatat 1.787 pemohon, Februari melonjak menjadi 2.774, dan per 21 Maret telah mencapai 1.024 pemohon.
Salah satu pencari kerja, Yogi, mengaku datang sejak pagi agar tidak terlalu lama mengantre. “Saya sedang mencari pekerjaan di perusahaan elektronik. Kartu kuning ini wajib, jadi saya urus lebih dulu biar bisa langsung apply kerja,” katanya. (*)
Rasmus Hojlund lakukan selebrasi ‘siu’ ala Ronaldo setelah mencetak gol kemenangan Denmark. (Dok. @433)
batampos – Rasmus Hojlund mencetak gol kemenangan Denmark dalam leg pertama perempat final Nations League melawan Portugal pada Kamis malam. Cristiano Ronaldo pun hanya bisa menyaksikan saat Hojlund merayakan golnya dengan selebrasi khas ‘siu’ di hadapannya.
Masuk sebagai pemain pengganti, Hojlund mencetak gol 12 menit sebelum laga usai setelah menerima umpan dari Andreas Skov Olsen. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 bagi Denmark dan memberikan keunggulan tipis menjelang leg kedua.
Menariknya, usai mencetak gol, Hojlund langsung berlari menuju sudut lapangan dan melakukan selebrasi ikonik ala Ronaldo. Sementara itu, sang megabintang Portugal hanya bisa melihat dari tengah lapangan tanpa bisa berbuat banyak.
Meskipun melakukan selebrasi khas Ronaldo, aksi Hojlund ini tampaknya lebih sebagai bentuk penghormatan daripada ejekan. Striker berusia 22 tahun ini sebelumnya secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap Ronaldo sejak kecil.
“Saya tidak ingin melebih-lebihkan, tetapi Cristiano adalah segalanya bagi saya. Saya jatuh cinta pada sepak bola karena Cristiano, saya menjadi penggemar Manchester United karena Cristiano. Saya mulai berlatih sendiri, melakukan push-up dan sit-up setiap malam sebelum tidur karena Cristiano. Saya ingin menjadi seperti Cristiano,” ujar Hojlund kepada media Denmark, DR, sebelum pertandingan.
Setelah bergabung dengan Manchester United dalam transfer senilai GBP 72 juta pada musim panas 2023, Hojlund juga mengungkapkan bagaimana ayahnya mendorongnya untuk menjadikan Ronaldo sebagai panutan.
“Ayah saya memperkenalkan saya pada Ronaldo saat saya masih kecil. Dia ingin saya mengidolakannya karena mentalitasnya yang luar biasa. Itulah alasan mengapa dia mencapai begitu banyak hal dalam kariernya. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik sepanjang masa. Dia punya bakat, tetapi kerja kerasnya yang membuatnya luar biasa,” ungkap Hojlund.
Gol Hojlund melawan Portugal memberikan keunggulan tipis bagi Denmark menjelang leg kedua perempat final Nations League yang akan digelar pada Minggu di kandang Portugal.
Gol ini juga menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Hojlund, yang sebelumnya mengakhiri paceklik gol dalam 21 pertandingan saat membantu Manchester United menang 3-0 atas Leicester sebelum jeda internasional. Kini, dia berharap bisa kembali menjadi penentu bagi Denmark dalam laga krusial mendatang. (*)
Arus mudik penumpang menjelang lebaran mulai tetlihat ramai di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (21/3). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Posko Angkutan Lebaran 2025 di Bandara Internasional Hang Nadim Batam resmi beroperasi mulai Jumat (21/3).
Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam (PT BIB), Nugroho Jati, menyatakan posko ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayanan bagi para pemudik.
“Posko angkutan lebaran 2025 telah dibuka dengan apel petugas dari internal maupun eksternal,” ujar Nugroho Jati.
Ia menjelaskan posko ini berkolaborasi dengan Basarnas untuk keselamatan, TNI-Polri untuk keamanan, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Karantina, Imigrasi, Bea Cukai, dan AirNav untuk pelayanan penerbangan.
Posko ini akan beroperasi selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 9 April 2025. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret, sementara puncak arus balik diproyeksikan pada 6 April.
“Kami memprediksi kenaikan trafik penumpang dan kargo sekitar 10 persen dibandingkan periode Lebaran tahun lalu,” ujarnya
Meskipun posko beroperasi selama 24 jam, jadwal penerbangan tetap mengikuti jam operasional dari pukul 06.00 hingga 22.00 WIB atau hingga penerbangan terakhir.
Nugroho mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana darurat (emergency plan) untuk mengantisipasi situasi kedaruratan, sementara untuk bencana (disaster) pihaknya masih dalam tahap kesiagaan.
“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perubahan cuaca guna memastikan keselamatan penerbangan,” tambahnya.
Posko Angkutan Lebaran 2025 ini juga menyediakan data real-time mengenai trafik penumpang dan barang dalam penerbangan harian.
“Selain itu, update terkait kondisi penerbangan dan operasional bandara akan terus diberikan secara berkala kepada publik. Dengan langkah antisipasi ini, diharapkan perjalanan mudik melalui Bandara Hang Nadim Batam dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh penumpang,” ujarnya. (*)
MASYARAKAT belanja sayur dan bumbu dapur di Pasar Tos 3.000, Lubukbaja, Batam, belum lama ini. Harga-harga merangkak naik mejelang Idul Fitri. F. DALIL HARAHAP/BATAM POS
batampos – Menjelang Idul Fitri, kebutuhan bahan pokok menjadi sangat vital. Masyarakat juga butuh ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau. Untuk itu, pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga selama Idul Fitri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (21/3). Dia menyampaikan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri dapat terpenuhi.
”Dengan harga yang stabil, pemerintah juga akan menjamin pasokan dan pengawasan distribusi MinyaKita,” terang dia.
Budi Gunawan menyampaikan bahwa Kemenko Polkam akan memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat dengan rapid response. Sehingga masyarakat dapat mengandalkan pemerintah. Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam juga memastikan rapid response terkoordinir lintas kementerian dan lembaga.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas Pangan) Polri menjamin ketersedian kebutuhan pokok masyarakat menjelang dan saat Idul Fitri nanti. Tidak hanya memastikan distribusi kebutuhan pokok terlaksana dengan baik, mereka meyakinkan masyarakat bahwa kualitas bahan-bahan pangan yang tersedia di lapangan dalam keadaan baik.
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Samsul Arifin menyampaikan bahwa Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan hal itu. Termasuk diantaranya dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap penyimpangan dalam distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
”Kami juga melaksanakan koordinasi dengan polda dan jajaran, khususnya untuk memperlancar arus distribusi bahan kebutuhan pokok,” terang dia.
Diakui oleh Kombes Samsul, Polri tidak hanya fokus memperlancar arus distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Mereka juga memastikan kualitas bahan pangan yang tersedia sesuai dengan kualifikasi dan standar. Contohnya MinyaKita, Polri langsung menindak tegas ketika banyak temuan MinyaKita yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.
”Saya sampaikan mutu pangan juga dijaga, makanya kami menerapkan UU Perlindungan Konsumen ketika MinyaKita takaran tidak sesuai. Kalau masalah mutu, kami kan harus laksanakan uji laboratorium, ini yang akan lebih panjang prosesnya. Kalau takaran itu lebih mudah kami untuk mendeteksinya,” terang dia. (*)
Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan keterangan usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025, Kamis (20/3). F.Azis Maulana
batampos – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) siap menggelar Operasi Ketupat 2025 guna memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik serta perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Operasi ini akan berlangsung selama 17 hari, mulai 23 Maret hingga 8 April 2025, dengan melibatkan 164.298 personel gabungan secara nasional, termasuk 3.716 personel di wilayah Kepri,” kata Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, Kamis (20/3).
Ia menambahkan operasi ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan masyarakat selama periode mudik. Polda Kepri juga telah menyiapkan 45 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu yang tersebar di berbagai titik strategis, termasuk pelabuhan dan bandara.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri. Polri, TNI, dan pemerintah daerah telah menyiapkan pengamanan maksimal guna memastikan kelancaran arus mudik serta aktivitas masyarakat,” ujar Kapolda.
Operasi Ketupat tahun ini tidak hanya berfokus pada pengamanan jalur transportasi dan titik-titik rawan kecelakaan, tetapi juga mencakup pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pokok guna mencegah penimbunan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.
“Kami akan menindak tegas pelaku penimbunan bahan pokok yang mencoba mengambil keuntungan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pengamanan juga mencakup area rawan kejahatan, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, serta objek wisata yang diperkirakan akan mengalami peningkatan kunjungan selama libur Lebaran.
Menghadapi kondisi cuaca yang kurang bersahabat, Kapolda Kepri mengingatkan pemudik, terutama yang menggunakan transportasi laut, untuk selalu memperhatikan faktor keselamatan.
“Pastikan kapal yang digunakan dalam kondisi layak berlayar, ikuti arahan petugas, gunakan alat keselamatan seperti pelampung, dan jangan memaksakan diri berangkat jika cuaca ekstrem. Keselamatan adalah prioritas utama,” imbaunya.
Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan jalur resmi, tidak membawa barang berlebihan, serta tetap waspada terhadap tindak kejahatan seperti pencurian dan penipuan yang kerap terjadi saat musim mudik.
Kapolri sebelumnya telah menekankan pentingnya sinergitas antara Polri, TNI, dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Untuk mempermudah masyarakat, layanan hotline 110 juga akan dioptimalkan guna menerima laporan dan aduan terkait keamanan selama periode mudik,” ujarnya. (*)
Kepala Bandar Udara Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Mustaji. F. Vatawari/BATAM POS
batampos– Kabar Gembira bagi masyarakat Dabo Singkep dan sekitarnya. Rencana penambahan rute penerbangan Wings Air dari Lion Gorup Dabo-Batam dan Batam-Dabo yang pernah disampaikan oleh Kepala Bandar Udara Kelas III Dabo Singkep kini akan terealisasi. Rencananya, penambahan rute penerbangan dari Wings Air ini di Bandara Dabo Singkep, Kabupaten Lingga akan dimulai pada tanggal 30 Maret 2025 mendatang.
Mustaji, Kepala Bandara Dabo Singkep, mengatakan terealisasinya penambahan rute penerbangan dari Wings Air ini adalah hasil dari komunikasi antar pihak Bandara Dabo Singkep dengan Lion Gorup yang beberapa waktu ini kami lakukan.
“Sebagaimana yang pernah di sampaikan beberapa waktu lalu terkait pihak Lion Gorup yang menghubungi kami untuk rencana penambahan Rute penerbangan Wings Air di Bandara Dabo Singkep, kami dari pihak Bandara Dabo Singkep terus memfollow-up kembali kepada pihak Lion Gorup. Alhamdulillah dengan komunikasi ini membuahkan hasil. Rencananya rute penerbangan Dabo-Batam dan Batam-Dabo dari maskapai Lion Gorup Wings Air akan dimulai pada 30 Maret 2025 ini,” Ujar Mustaji beberapa waktu lalu.
Mustaji menjelaskan, adapun jadwal penerbangan dari maskapai Wings Air rute Dabo Singkep-Batam akan dibuka tiga kali dalam satu Minggu. Untuk pelayanan penerbangan dari maskapai Wings Air ini nantinya bersifat komersil.
“Jadi, nanti untuk rute penerbangan Dabo Singkep-Batan akan dibuka tiga kali dalam satu pekan, yaitu pada Selasa, Kamis dan Sabtu. Untuk harga tiket agak sedikit tinggi dari harga tiket Susi Air karena pelayanan penerbangan dari maskapai Wings Air ini bersifat komersil,” jelasnya.
Kepala Bandara Dabo Singkep berharap, dengan dibukanya kembali pelayanan peenerbangan dari maskapai Wings Air di Bandara Dabo Singkep dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Lingga dalam berbagai aspek.
“Kami berharap, hadirnya kembali penerbangan ini dapat mempermudah mobilitas masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong sektor pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Lingga,” tambah Mustaji.
Tidak hanya rute penerbangan Dabo-Batam dan Batam-Dabo saja, semoga kedepannya pelayanan penerbangan dari Wings Air di Bandara Dabo Singkep dapat membuka rute penerbangan ke berbagai Daerah baik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau maupun Daerah lain di luar Provinsi Kepulauan Riau. (*)
Tangkapan layar foto viral yang malak THR bukan cuma ormas dan LSM, tapi juga tentara. (Platform X)
batampos – Organisasi kemasyarakatan atau ormas dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, menjelang Lebaran Idul Fitri ini seperti biasa banyak yang memalak THR kepada pengusaha, pabrik-pabrik, pemilik toko bahkan sekolah yang diklaim berdiri di lingkungan mereka.
Sudah jadi rahasia umum. Setiap tahun, menjelang Lebaran Idul Fitri, selalu viral di media sosial, surat-surat permohonan permintaan THR disebar para anggota LSM dan ormas-ormas ke para pengusaha.
Tujuannya jelas, minta THR. Walaupun kemasan bahasanya mungkin bisa berbeda-beda. Ada yang memohon bantuan, partisipasi, peningkatan kerja sama dan sebagainya.
Ormas dan LSM yang malak THR sendiri sudah dilarang pemerintah. Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) juga ada yang galak menindak ormas dan LSM yang kedapatan minta THR.
Namun ternyata, yang gemar malak THR bukan cuma ormas dan LSM saja. Buktinya, viral di X, markas tentara di daerah sekelas Koramil juga kedapatan malak THR. Suratnya viral dan beredar luas di media sosial (medsos).
Seperti yang viral di media sosial, surat permintaan THR memiliki kop tertanda ‘KOMANDO DISTRIK MILITER 0415/JAMBI KOMANDO RAYON MILITER 415-13/SEBAPO’. Surat tersebut dikirim Maret 2025 ini, artinya mungkin benar, sudah dekat-dekat Hari Raya Idul Fitri.
Seperti diunggah di akun X @NenkMonica, surat tersebut terang-terangan meminta THR yang mungkin ditujukan pada pengusaha setempat. Terlihat pada perihal surat disampaikan kalimat ‘Mohon Bantuan Bingkisan Lebaran’.
“Jika ini benar sungguh sangat kampungan dan memalukan!” cuit akun X tersebut yang posting-annya telah ditanggapi oleh ribuan view dari netizen.
Netizen, masyarakat di dunia maya kaget, tapi tidak merasa heran. Beredarnya surat permohonan bantuan lebaran dari Koramil 415-13/Sebapo itu menambah citra buruk TNI yang lagi nyungsep gara-gara revisi Undang-undang TNI yang baru disahkan.
“Yang Lebaran siapa yang pening siapa,” demikian terlihat sticker tulisan dalam foto surat permohonan THR tersebut sepertinya diunggah pertama kali oleh penerima surat tersebut.
Dalam isi surat, permintaan THR diperhalus dengan kalimat ‘meningkatkan kerja sama’. Tertulis juga permohonan bantuan bingkisan Lebaran untuk 54 orang anggota.
“Ini sebelum ketok palu RUU TNI yaa? Bahasanya masih baik dan sopan. “Permohonan bantuan bingkisan,” komentar pengguna X dengan akun FSutalaksana.
Beredarnya surat permohonan THR tersebut dari aparat TNI jelas bikin resah masyarakat. Dinilai kalau ormas dan LSM saja bikin resah, apalagi ini aparat bersenjata yang minta THR.
“Bukan ormas lagi langsung parjo,” komentar akun X @Bridge24984. (*)
Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).
batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait larangan pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih untuk maju kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). MK menilai, caleg terpilih boleh mundur jika memiliki alasan yang jelas dan tidak maju dalam pemilihan lain.
Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 176/PUU-XXII/2024. Gugatan itu diajukan oleh tiga mahasiswa, yakni Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani.
“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum’,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jumat (21/3).
MK menyebut, pengunduran diri caleg terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri itu dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya.
Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials).
Dalam pertimbangan hukumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan bahwa meskipun pengunduran diri merupakan hak calon terpilih, mandat rakyat yang diberikan melalui pemilu harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.
“Ketika seorang calon terpilih berhasil meraih suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat rakyat yang harus dihormati. Suara rakyat yang diberikan dalam pemilu merupakan perwujudan demokrasi dan tidak boleh diabaikan,” ujar Saldi Isra.
Menurutnya, pengunduran diri seorang calon legislatif terpilih dapat meniadakan suara pemilih yang telah memilihnya. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih dapat memilih berdasarkan figur calon yang diusung.
“Jika calon yang terpilih mengundurkan diri, suara rakyat menjadi tidak bermakna dan menimbulkan ketidakpastian hukum,” urai Saldi Isra.
Lebih lanjut, Hakim konsitusi Arsul Sani mengatakan bahwa batasan dalam pengunduran diri calon terpilih diperlukan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa pengunduran diri calon terpilih harus memiliki alasan yang jelas dan konstitusional.
Dua isu utama yang menjadi pertimbangan MK dalam putusan ini adalah pengunduran diri karena pencalonan sebagai kepala daerah dan pengunduran diri terkait kepentingan tugas negara.
MK juga menyatakan bahwa pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, calon tersebut telah mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu legislatif.
Di sisi lain, pengunduran diri dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menjalankan tugas negara, seperti diangkat menjadi menteri, duta besar, atau pejabat negara lainnya yang bukan merupakan jabatan hasil pemilihan umum.
Dengan putusan ini, MK menyatakan bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa pengunduran diri hanya dapat dilakukan jika calon terpilih mendapat penugasan untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.
“Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap I Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum’, sebagaimana termuat dalam amar Putusan a quo,” pungkasnya. (*)
