batampos – Aktivis kemanusiaan Kepulauan Riau (Kepri), Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, menilai maraknya pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari luar negeri harus menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengungkap penyebab utama permasalahan ini. Ia menekankan bahwa lemahnya pengawasan di dalam negeri turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia.

“Mengapa pengawasan kita begitu lemah? Ini adalah kesempatan untuk mengungkap rantai mafia perdagangan orang yang telah lama beroperasi. Padahal sudah ada peraturan daerah yang seharusnya bisa mencegah ini,” kata Romo Paschalis yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKPPMP).

Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah telah memulangkan ratusan WNI korban TPPO dari Myanmar dalam empat kloter berbeda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 orang berasal dari Kepulauan Riau. Romo Paschalis menyoroti minimnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap para korban yang berasal dari wilayah tersebut.

“Sebanyak 39 korban ini ada yang berasal dari Batam dan daerah lain di Kepri. Sayangnya, pemerintah provinsi terkesan tidak memberikan respons yang memadai terhadap situasi mereka, meskipun sudah mendapatkan informasi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri,” ujarnya.

Baca Juga: Gabriel Sianturi: Penciptaan Lahan Pertanian Salah Satu Landasan Ketahanan Pangan

Ia juga mengungkapkan bahwa para korban seolah dibiarkan mengurus kepulangan mereka sendiri tanpa adanya bantuan yang memadai dari pemerintah daerah. Padahal, seharusnya ada mekanisme yang memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan dan perlindungan setelah kembali ke tanah air.

Tahun 2024 lalu, kasus TPPO menjadi salah satu isu serius yang mengalami peningkatan signifikan. Data dari Jaringan Save Migrant, Peduli Perempuan, dan Anak mencatat bahwa TPPO menyumbang 32,6 persen dari total 181 kasus yang ditangani. Sementara itu, kekerasan seksual berada di posisi kedua dengan angka 18,8 persen. Dari total 209 korban yang terdata, 69 di antaranya adalah anak-anak, sedangkan 140 lainnya merupakan orang dewasa.

Yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas pelaku TPPO adalah orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga (44,2 persen) dan teman dekat (31,7 persen). Hal ini menunjukkan betapa lemahnya sistem perlindungan sosial yang seharusnya menjadi benteng pertama dalam mencegah terjadinya eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak.

Romo Paschalis, menyatakan bahwa tingginya angka TPPO mencerminkan krisis kemanusiaan yang harus segera ditangani. “Kasus TPPO bukan sekadar angka statistik, ini menyangkut nyawa manusia. Banyak anak-anak dan perempuan yang menjadi korban. Ini adalah krisis kemanusiaan yang harus segera dihentikan,” tegasnya.

Untuk menangani masalah ini secara lebih efektif, Romo Paschalis menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum (APH), dan masyarakat sipil. Ia menyoroti beberapa tantangan dalam proses penanganan kasus TPPO, seperti kurangnya perspektif korban di kalangan APH, keterbatasan kuota visum, serta minimnya dukungan keluarga korban dalam proses hukum.

“Kami mendorong adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih memiliki sensitivitas terhadap korban, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan gender,” tambahnya.

Baca Juga: Onward Siahaan Nahkodai PSI Kepri, Siap Perkuat Konsolidasi Jelang Pemilu 2029

Sebagai langkah konkret, KKPPMP bersama Jaringan Save Migrant mengusulkan sejumlah kebijakan strategis untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan, anak, dan pekerja migran. Usulan tersebut mencakup penyediaan kuota visum yang mencukupi, penerapan kebijakan daerah yang lebih ketat dalam melindungi perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas aparat hukum agar mampu menangani kasus TPPO dengan pendekatan berbasis korban.

Romo Paschalis menegaskan bahwa pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan. “Kita memerlukan kebijakan yang lebih kuat dan tegas. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam melindungi korban, terutama anak-anak dan perempuan yang berada dalam situasi rentan. Ini bukan sekadar isu hukum, tapi juga kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Aktivis Kemanusiaan Desak Investigasi Menyeluruh Kasus TPPO di Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah melemahnya berbagai indikator perekonomian, sejumlah investor asing masih menaruh minat besar mendirikan pabrik baru di Batam. Salah satunya di Kawasan Industri Tunas Prima, Kabil. Di kawasan industri yang dibangun pada 2023 itu, saat ini terdapat empat perusahaan besar yang dipastikan akan segera beroperasi pada 2025.

Kehadiran investasi asing ini memperkuat posisi sektor manufaktur sebagai penggerak utama ekonomi Kota Batam, memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Beberapa investasi di Kawasan Industri Tunas Prima yang akan segera beroperasi dalam waktu dekat bergerak di bidang manufaktur elektronik.

Saat ini, persiapan operasional sedang berlangsung dan diperkirakan akan membutuhkan sekitar 2.500 tenaga kerja pada 2025 serta tambahan 5.000 tenaga kerja pada 2026.

Perihal keberadaan salah satu investor baru itu pernah disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, Januari lalu. “Ini adalah tahap awal, bisa ciptakan lapangan pekerjaan 2.000 orang,” ungkap Rosan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan jika rekrutmen tenaga kerja di Kawasan Industri Tunas Prima bisa terealisasi, hal ini akan berdampak signifikan pada pengurangan jumlah pencari kerja di Batam, yang terus meningkat.

Saat ini, kata dia, tercatat ada sekitar 17.000 tenaga kerja aktif yang sedang mencari pekerjaan, mulai dari lulusan SMA, perguruan tinggi, hingga jenjang S2.

“Kita masih memiliki surplus pencari kerja dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan saat ini. Oleh karena itu, kami berharap perekrutan tenaga kerja di Kawasan Industri Tunas Prima dapat mengutamakan tenaga kerja lokal, baik dari Batam maupun daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Rudi, Jumat (21/3).

Menurut Rudi, kondisi industri di Indonesia saat ini cenderung stagnan, sehingga Batam harus mampu menarik lebih banyak investasi untuk terus tumbuh dan berkembang. Ia menambahkan, sejumlah perusahaan di Batam juga tengah bersiap untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dalam waktu dekat.

“Beberapa perusahaan di Batam akan segera merekrut tenaga kerja. Dengan adanya surplus pencari kerja di Batam, kami harapkan kebutuhan industri yang ada bisa terpenuhi,” katanya.

“Dengan adanya informasi bahwa Kawasan Industri Tunas Prima akan membuka lowongan kerja, tentu ini sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja lokal di Batam,” tambahnya.

Disnaker Batam menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja di Batam harus mengutamakan tenaga kerja lokal sebelum membuka peluang bagi pekerja dari luar daerah. Rudi mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam proses rekrutmen, termasuk berkoordinasi dengan lembaga penempatan tenaga kerja.

“Kami berharap ada peran serta dari semua pihak, baik dari Disnaker sendiri, lembaga penempatan tenaga kerja lokal, maupun perusahaan. Jika memang tenaga kerja di Batam masih belum mencukupi, barulah kita merekrut dari luar daerah sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” jelasnya.

Untuk memastikan proses perekrutan berjalan efektif, Disnaker Batam telah memiliki 10 petugas pengantar kerja yang siap membantu perusahaan dalam mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Kami siap berkolaborasi dengan perusahaan di Kawasan Industri Tunas Prima. Apa pun kebutuhan mereka, kami siap mendukung, termasuk dalam menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan,” kata Rudi.

Ia juga menyatakan sistem perekrutan tenaga kerja ke depan akan lebih transparan dan sesuai regulasi pemerintah pusat. Perusahaan diwajibkan mengumumkan lowongan kerja melalui platform nasional seperti Siap Kerja atau langsung melalui Disnaker, sehingga semua pencari kerja memiliki kesempatan yang sama.

Dengan masuknya investasi asing yang berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja baru, Batam semakin memperkuat posisinya sebagai pusat industri yang kompetitif di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja lokal. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Penanaman Modal Asing Masuk ke Kawasan Industri Tunas Prima pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Batam tengah menghadapi musim hujan yang menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Bahkan genangan air berhari-hari. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak yang sering bermain di sekitar area tersebut.

Pihak kepolisian telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh genangan air. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa anak dilaporkan hanyut terbawa arus dan tenggelam hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap anak-anak harus lebih ditingkatkan.

“Wilayah Sagulung cukup rawan terhadap kejadian seperti ini. Oleh karena itu, kami mengimbau agar orang tua lebih memperhatikan anak-anak mereka. Jangan biarkan mereka bermain di sungai, drainase, atau kolam saat hujan karena risiko terseret arus dan tenggelam sangat tinggi,” ujar Kapolsek Sagulung Iptu Rohandi Tambunan.

Baca Juga: Musim Hujan, Titik Baru Kerusakan Jalan Bermunculan

Selain risiko tenggelam, masyarakat juga diminta berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap aman. Jika ada sumur atau sungai di sekitar pemukiman, sebaiknya dibuat pagar pembatas atau pengamanan tambahan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Langkah pencegahan ini sangat penting untuk menghindari musibah yang dapat merenggut nyawa anak-anak.

Tak hanya di Sagulung, wilayah Sekupang juga sering mengalami kejadian serupa. Beberapa kasus anak terseret arus atau tenggelam di musim hujan sudah pernah terjadi di daerah ini. Salah satu insiden terbaru terjadi pada Sabtu (23/3), di mana seorang bocah berusia lima tahun di Perumahan Gesya Eternal Marina nyaris tenggelam di sumur buatan dalam kompleks tersebut.

Baca Juga: Masyarakat Antusias Hadiri Bazar Sembako Renggali Grup

Beruntung, warga setempat cepat tanggap dan berhasil menyelamatkan bocah tersebut sebelum terlambat. “Iya, kemarin ada anak lima tahun yang sempat tenggelam, tapi untungnya bisa diselamatkan karena warga segera menolong,” ungkap Yono, salah satu warga perumahan tersebut.

Selain bahaya tenggelam, masyarakat juga diminta mewaspadai risiko lain yang datang bersamaan dengan musim hujan, seperti pohon tumbang dan tanah longsor. Banyak pohon yang akarnya melemah akibat genangan air, sehingga rentan tumbang dan menimbulkan korban. Oleh karena itu, warga diimbau untuk segera melaporkan pohon-pohon berisiko kepada pihak terkait agar bisa segera ditangani.

Pihak kepolisian Sekupang kembali menegaskan agar masyarakat selalu waspada dan tidak lengah dalam menjaga keselamatan anak-anak di musim hujan. “Kami berharap orang tua lebih waspada dan tidak membiarkan anak-anak bermain di area berisiko tinggi. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sekupang Iptu Ridho. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Musim Hujan, Warga Diminta Waspada Genangan Air pertama kali tampil pada Metropolis.