batampos – Pekerja lepas seperti mitra pengemudi ojek online atau ojol mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang disebut oleh aplikator sebagai Bonus Hari Raya (BHR). Besaran BHR yang diterima para pengemudi ojol ini tidak sama satu dan lainnya.

Di media sosial (medsos) seperti di X, para pengemudi ojol yang mulai mendapatkan THR atau BHR ini banyak yang membagikan perolehan mereka. Seperti sudah disinggung di atas, besaran BHR yang diterima para pengemudi ojol ini tidak sama.

Si A mendapatkan berapa, belum tentu si B memperoleh jumlah yang sama. Demikian pula dengan si C, ada yang apes banget, cuma dapat BHR kurang dari Rp 1.000.

“ATENSI KHUSUS dari Pemerintah langsung membuahkan HASIL.. THR dari GOJEK untuk para Driver SUDAH CAIR Ayo bang @Gojekmilitan dan semua Ojol.. Ucapkan terima kasih ke pak @prabowo .. Dapat THR, Mayan BUAT BAYAR TOILET waktu pjalanan Mudik,” cuit akun X @AraituLaki membagikan video pengemudi ojol cuma dapat BHR senilai Rp 105.

Dalam video tersebut, terlihat User Interface atau UI aplikasi ride hailing, Gojek, memberikan informasi kepada mitra bahwa mereka telah mengirimkan sesuatu. Yang dikirim adalah uang, besarannya sedemikian, bahkan di komentar posting-an tersebut, ada yang dapat hanya Rp 93 saja.

“THR gojekmilitan untuk bayar wc umum saja masih nombok Rp 1.895,” komentar pengguna X lainnya dengan akun @NawawiAlMaroni.

Sementara pada komentar di posting-an yang sama, dari mitra pengemudi ojol lainnya, banyak yang membagikan tangkapan layar perolehan THR atau BHR mereka sebagai mitra pengemudi ojol. Ada yang dapat Rp50 ribu, Rp100 ribu, Rp 450 ribu dan Rp900 ribu.

Besaran BHR yang diperoleh para pengemudi ojol tadi tidak sama. Memang, seperti sudah diberitakan sebelumnya, THR untuk ojol yang sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara beberapa waktu lalu, besarannya akan disesuaikan oleh kinerja si mitra yang bersangkutan.

Aplikator ride hailing seperti Gojek dan Grab juga sudah memastikan bahwa besaran uang THR yang diterima oleh mitra mereka akan sangat tergantung pada performa dan kinerja mereka. Sementara pengemudi yang rajin dengan target tertentu dapat THR besar, yang malas dapat sedikit atau bahkan tidak sama sekali.

Hal tersebut diklaim dilakukan karena prinsip keadilan. Sebab, tidak semua mitra ojol memiliki kinerja dan performa baik, begitu juga mitra pengemudi lama dengan mitra pengemudi baru, maka persentase yang didapat juga berbeda. (*)

Artikel Viral di Medsos, Pengemudi Ojol Dapat “THR” Cuma Rp105 pertama kali tampil pada News.

batampos – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, pada Kamis (20/3) menuai kontroversi. Pengesahan UU TNI itu dilakukan di tengah masifnya kritik dan kecaman atas revisi UU TNI.

Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu teregister dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

“Permohononan pengujian formil tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” sebagaimana dikutip pada laman MKRI.id, Minggu (23/3).

Adapun, ketujuh mahasiswa FH UI yang mengajukan gugatan di antaranya Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan Yuniar A. Alpandi.

Dalam petitumnya, mereka menilai terdapat kecatatan prosedural dalam revisi UU TNI. Mereka meminta MK membatalkan revisi UU TNI, serta menyatakan bahwa UU TNI yang baru disahkan itu inkonstitusional bertentangan dengan UUD 1945.

Bahkan, mereka juga meminta MK untuk menghapus norma baru dalam UU TNI. Serta mengembalikan norma lama sebelum adanya revisi oleh Komisi I DPR RI.

Adapun, DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengesahan itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3).

Terdapat tiga Pasal penting yang menjadi perhatian publik dalam revisi UU TNI. Ketiga pasal di antaranya Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Pasal-pasal itu mengatur terkait kewenangan pokok TNI, termasuk usia pensiun dan penempatan militer pada jabatan sipil.

Berikut tiga pasal penting pada Revisi UU TNI:

Pasal 7, Tugas pokok dalam operasi militer selain perang (OMSP).

Dalam Pasal 7 RUU TNI terdapat dua tugas baru militer selain perang, dari yang sebelumnya hanya 14 menjadi 16 tugas TNI. Adapun, dua tambahan tugas itu yakni, menanggulangi ancaman siber dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Pasal 7 (2) huruf b:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan Wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10.membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11.membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan
16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Pasal 47, Kementerian/Lembaga yang bisa diisi TNI

Dalam pasal 47, terdapat penambahan posisi jabatan sipil yang bisa diisi militer, dari sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga kini menjadi 14 kementerian/lembaga.

Adapun, penambahan jabatan sipil itu di antaranya penempatan di BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
10. Badan Penanggulangan Bencana
11. Badan Penanggulangan Terorisme
12. Badan Keamanan Laut
13. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)
14. Mahkamah Agung.

Pasal 53, Usia pensiun TNI

Pasal 53 RUU TNI mengubah batas usia pensiun prajurit TNI. Hal itu diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dengan batas usia pensiun yang variatif berdasarkan pangkat dan jabatan.

– bintara dan tamtama maksimal 55 tahun
– perwira sampai dengan pangkat kolonel maksimal 58 tahun
– perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun
– perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun
– perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun

Sementara untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun maksimal 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali atau dua tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres). (*)

Artikel UU TNI yang Baru Disahkan Digugat Mahasiswa UI ke MK pertama kali tampil pada News.

batampos – Proses evakuasi jenazah korban kebrutalan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dilakukan dengan pengawalan ketat. Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III, berhasil mengevakuasi jenazah 7 guru yang menjadi korban pembunuhan sadis OPM, salah satunya Rosalina, 30 tahun.

Selain korban meninggal, terdapat tiga korban luka berat, yakni Vidi, Cosmas, dan Tari, serta tiga lainnya luka ringan, yaitu Ibu Vanti, Ibu Paskalia, dan Ibu Irmawati.

Serangan ini terjadi setelah OPM membakar sekolah tempat mereka mengajar pada Jumat (21/3) pukul 17.00 WIT, yang memicu kepanikan warga dan tenaga pendidik.

Mengingat kondisi Distrik Anggruk yang masih sangat rawan, proses evakuasi dilakukan dengan strategi khusus dan penjagaan ketat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan dari kelompok bersenjata.

“Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata. Namun, berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai Kab. Yahukimo untuk proses identifikasi lebih lanjut,” ujar Letkol Inf Gustiawan, Dansatgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III, Minggu (23/3).

Selain mengevakuasi korban, aparat juga mendokumentasikan kerusakan parah akibat pembakaran sekolah yang dilakukan OPM.

Sementara itu, Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan, negara hadir untuk menjamin keamanan warga dan tenaga pendidik di wilayah konflik tersebut.

“Satgas Habema hadir sebagai bagian dari upaya negara dalam memastikan setiap warga negara, termasuk tenaga pendidik, dapat hidup dan bekerja dengan aman. Kami telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi jenazah korban, serta mengamankan lokasi agar situasi tetap terkendali,” terangnya.

Hingga saat ini, aparat masih memburu pelaku serta meningkatkan patroli di wilayah rawan guna mencegah serangan serupa terjadi kembali. Lucky mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan guna menjaga keamanan bersama. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Dibayangi Ancaman, TNI Berhasil Evakuasi Jenazah Enam Guru dan Nakes yang Dibunuh OPM pertama kali tampil pada News.