batampos – Persoalan sampah di kawasan Sagulung dan Batuaji semakin memprihatinkan. Sampah yang menumpuk di pinggir jalan semakin sulit diatasi dan kian bertambah dari waktu ke waktu. Petugas dan armada pengangkut sampah tampaknya kewalahan dengan keberadaan tempat sampah liar yang terus bermunculan.

Salah satu titik yang mengalami penumpukan sampah parah adalah pinggir jalan Seipelenggut, dekat SDN 12 Sagulung. Sampah yang menumpuk bahkan meluber hingga ke bahu jalan, berserakan di sepanjang ruas jalan utama. Kondisi ini tak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga mengancam kesehatan warga sekitar.

“Beberapa hari terakhir ini semakin parah. Sampah mulai berserakan ke jalan. Baunya busuk sekali, dan lalat serta ulat bertebaran hingga ke pemukiman,” kata Idris, warga Seipelenggut, Minggu (2/2).

Baca Juga: 75 Kasus DBD di Batam Sepanjang Januari 2025, Dinkes Imbau Warga Waspada

Ia mengaku khawatir akan dampak kesehatan yang ditimbulkan, terutama bagi anak-anak di sekitar lingkungan tersebut.

Tak hanya di Seipelenggut, kondisi serupa juga terlihat di sejumlah titik lain, seperti pinggir jalan menuju Kaveling Baru, pinggir jalan menuju galangan kapal Seilekop, pinggir Jalan Ahmad Dahlan Seitemiang, serta pinggir jalan Seibinti. Sampah terus menumpuk, menciptakan pemandangan yang kumuh dan berpotensi menimbulkan penyakit.

Warga pun berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas. “Setiap jalan yang kita lewati pasti ada tumpukan sampah. Ini semakin parah dari hari ke hari. Perlu penanganan serius agar masalah ini tidak semakin meluas,” ujar Yanti, warga Sagulung.

Pemerintah Kota Batam menyadari bahwa permasalahan sampah menjadi tantangan besar. Meski berbagai fasilitas pembuangan sampah telah disediakan, masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Hal ini memperparah kondisi lingkungan dan membuat pengelolaan sampah semakin sulit.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengajak warga untuk menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) agar permasalahan sampah dapat teratasi secara berkelanjutan.

Baca Juga: Perekaman Bio Visa Calon Jamaah Haji Batam Mencapai 70%, Kemenag Pastikan Kelancaran Administrasi

“Buang sampah pada tempatnya adalah kewajiban kita bersama. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Selain menjaga lingkungan, ini juga berkaitan erat dengan kesehatan kita semua,” ujar Jefridin.

Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana meningkatkan pengawasan serta sosialisasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik dan benar.

Selain itu, sanksi bagi pembuang sampah sembarangan akan ditegakkan lebih ketat. Harapannya, masyarakat akan lebih disiplin dan tidak lagi menjadikan pinggir jalan sebagai tempat pembuangan sampah. Pemerintah juga mengimbau warga untuk lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan demi menciptakan kota yang lebih sehat dan nyaman. (*)

Reporter : Eusebius Sara

Artikel Penumpukan Sampah Semakin Parah di Sagulung dan Batuaji pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam saat ini ramai dikunjungi calon jamaah haji yang tengah melakukan perekaman bio visa. Proses perekaman ini menjadi salah satu syarat administratif penting dalam rangka keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci, yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat menjalani proses perekaman, di mana calon jamaah haji mengikuti dengan tertib dan penuh semangat. Hal ini mencerminkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan keberangkatan haji yang diharapkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kota Batam Syahbudi menjelaskan bahwa hingga saat ini sekitar 70% calon jamaah haji di Batam telah berhasil melakukan perekaman bio visa. Proses tersebut, menurutnya, sudah berjalan dengan baik dan lancar, berkat kerjasama yang solid antara pihak Kemenag Batam dan masyarakat.

“Saat ini, jumlah calon jamaah haji yang sudah melakukan perekaman bio visa telah mencapai 70%. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh jamaah dapat menyelesaikan proses ini tepat waktu. Proses ini sangat penting, karena merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya, Minggu (2/2).

Baca Juga: DPRD Sarankan Penangkaran Buaya di Pulau Bulan Ditutup, Manajemen PT PJK Bungkam

Perekaman bio visa merupakan langkah penting dalam persiapan administratif jamaah haji. Proses ini akan mempermudah otoritas Arab Saudi dalam memverifikasi data calon jamaah haji yang akan berangkat. Tanpa perekaman ini, keberangkatan ke Tanah Suci tidak dapat dilakukan.

Kemenag Batam memastikan bahwa seluruh calon jamaah haji diberikan informasi dan pendampingan yang cukup mengenai tahapan-tahapan selanjutnya. Syahbudi berharap, dengan meningkatnya jumlah jamaah yang telah menyelesaikan perekaman, tahapan berikutnya dapat berjalan lebih lancar.

Pihak Kemenag juga terus mengimbau agar seluruh jamaah segera melengkapi persyaratan administrasi lainnya, agar keberangkatan haji bisa berjalan dengan lancar.

Kemenag Batam juga mengapresiasi antusiasme dan ketertiban masyarakat dalam menjalani setiap tahapan persiapan haji.

Baca Juga: 75 Kasus DBD di Batam Sepanjang Januari 2025, Dinkes Imbau Warga Waspada

“Kami berharap seluruh calon jamaah dapat menunaikan ibadah haji dengan nyaman dan tanpa kendala administratif. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak Kemenag, kami yakin keberangkatan haji tahun ini dapat berjalan dengan sukses,” tambah Syahbudi.

Dengan adanya perekaman bio visa ini, diharapkan seluruh calon jamaah haji asal Batam dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk, serta bebas dari masalah administratif yang dapat menghambat proses keberangkatan.

Kemenag Batam terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan dan kelancaran perjalanan ibadah haji bagi jamaah asal Batam. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Perekaman Bio Visa Calon Jamaah Haji Batam Mencapai 70%, Kemenag Pastikan Kelancaran Administrasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti keberadaan penangkaran buaya milik PT PJK di Pulau Bulan. Sorotan ini muncul setelah insiden lepasnya puluhan buaya dari lokasi tersebut yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar, khususnya nelayan.

Ketua DPRD Kepri, Imam Setiawan, yang memimpin kunjungan ke lokasi, menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari lepasnya buaya-buaya tersebut. Berdasarkan data sementara dari pihak perusahaan, dari total 105 ekor buaya yang ada di penangkaran, sebanyak 39 ekor sempat lepas.

Dari jumlah tersebut, 38 ekor telah berhasil ditangkap, tiga di antaranya ditemukan mati, sementara satu ekor lainnya masih belum ditemukan.

Imam Setiawan menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa langsung percaya begitu saja dengan laporan perusahaan. Ia meminta agar pencarian buaya yang masih belum ditemukan terus dilakukan hingga benar-benar dipastikan semua kembali ke penangkaran.

“Kami ingin perusahaan tolong cari semua yang lepas. Tolong dihitung lagi jumlah yang ada di dalam (penangkaran). Kami ingin ada pertanggungjawaban,” tegasnya.

Baca Juga: LAM Batam Desak Polisi Hapus Status Tersangka Nek Awe dan Dua Warga Rempang

Selain itu, Imam menekankan bahwa setiap buaya dari penangkaran PT PJK memiliki tanda pada siripnya. Dengan demikian, jika di kemudian hari ada kejadian buaya menerkam warga dan identitasnya berasal dari penangkaran tersebut, maka perusahaan harus bertanggung jawab.

“Jika ada masyarakat yang menjadi korban, perusahaan harus memberikan kompensasi,” tambahnya.

DPRD Kepri juga menyoroti dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang merasa takut untuk melaut akibat insiden ini. Menurut Imam, hal ini telah berdampak terhadap perekonomian mereka, sehingga perlu ada bentuk kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kepri bahkan menyarankan agar penangkaran buaya PT PJK di Pulau Bulan sebaiknya ditutup. “Penangkaran ini sudah beroperasi selama 36 tahun. Namun, kondisi saat ini tidak cocok lagi. Tidak ada juga pendapatan yang masuk ke negara dari sini, pajak pun tidak ada. Kami sudah diskusikan, dan saran kami lebih baik ditutup,” ujar Imam.

Masyarakat setempat pun mendukung usulan tersebut. Mereka menilai bahwa keberadaan penangkaran buaya di Pulau Bulan tidak memberikan manfaat bagi mereka, justru lebih banyak membawa keresahan.

Seorang warga menyampaikan bahwa insiden kaburnya buaya membuat para nelayan dan penduduk takut untuk berlayar mencari ikan. “Imbasnya besar, kami jadi takut melaut,” ujar salah satu warga.

Baca Juga: Gagal Panen Jadi Pemicu Harga Sayur Melambung

Sementara itu, Toni, perwakilan dari pihak perusahaan yang menemui rombongan DPRD Kepri di lokasi, enggan memberikan tanggapan terhadap kritik dan saran yang dilontarkan. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya menjawab singkat,

“Ke Tim Terpadu saja kalau mau minta keterangan. Jangan dari kami,” katanya.

DPRD Kepri menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa buaya yang masih berkeliaran segera ditemukan dan langkah-langkah pengamanan lebih lanjut diterapkan guna mencegah kejadian serupa di masa depan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel DPRD Sarankan Penangkaran Buaya di Pulau Bulan Ditutup, Manajemen PT PJK Bungkam pertama kali tampil pada Metropolis.