batampos – Aplikasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diterbitkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat agar bisa mengakses data kependudukannya melalui handphone.

Tak hanya itu, IKD dapat digunakan untuk mengakses berbagai dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Biodata Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan serta Akta Pencatatan Sipil.

BACA JUGA: Dua Sekretaris Dinas Ditunjuk Jadi Kepala OPD di Pemkab Karimun

Meski telah diberikan kemudahan, mayoritas warga Anambas belum melakukan aktivasi layanan ini.

Berdasarkan catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Anambas baru 3.463 orang yang menikmati layanan ini.

“Target tahun lalu yang diberikan Kemendagri, harus 10.806 orang yang harus aktivasi layanan IKD,” ujar Sekretaris Disdukcapil Anambas, Firmansyah kepada batampos, Jum’at, (31/1).

Firman membeberkan kendala belum tercapainya target karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsii dari IKD.

Selain itu, pihaknya tidak fokus mengajak warga untuk aktivasi IKD karena lebih memilih melakukan perekaman KTP untuk pemilih pemula karena bertepatan dengan momen Pilkada serentak.

“Layanan IKD ini juga tidak bisa digunakan di perbankan. Mungkin ini jadi kurang minatnya warga untuk aktivasi,” ungkap dia.

Meski demikian, kata dia, Kemendagri telah berusaha meminta perbankan melalui Bank Indonesia untuk mengizinkan IKD mengkases layanan di perbankan.

“Sekarang kan kalau layanan di perbankan kalau gunakan KTP harus fisik. Kedepan diusahakan KTP nya via IKD karena sudah terintegrasi,” kata dia.

Selain itu untuk di Anambas sendiri manfaat dari IKD tersebut juga memiliki peran yang penting dimana bagi masyarakat untuk mengurus dokumen hanya cukup melalui smartphone.

“Dalam IKD itu ada layanan untuk pembuatan Akter kelahiran, dan Kartu Keluarga, jadi mereka cukup mengupload (unggah) berkasnya di layanan yang ingin mereka buat, dan nanti jika sudah di siap mereka langsung bisa download dan cetak,” kata Firman.

Disdukcapil juga menghimbau untuk masyarakat Anambas segera mendaftarkan atau aktivasi IKD di kantor Disdukcapil atau UPT Disdukcapil Di Kecamatan Jemaja. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Layananan Kependudukan Terintegrasi di IKD, Disdukcapil Sebut Warga Belum Minat Lakukan Aktivasi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Polres Anambas mendapatkan hibah lahan seluas 1,8 hektar di Pulau Jemaja dari Pemerintah Kabupaten Anambas.

Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat mengatakan lahan yang dihibahkan nantinya akan diperuntukkan untuk pembangunan markas Polsek Jemaja.

“Markas Polsek Jemaja yang ada saat ini sempit. Banyak anggota kita yang tinggal diluar Asrama, karena memang jumlah asrama sedikit,” ujar Kapolres Ricky usai penandatangan hibah di aula Kantor Bupati Anambas, Jum’at, (31/1).

BACA JUGA: Petani di Desa Sebong Pereh, Bintan Berhasil Panen Cabai di Lahan Bauksit, Manfaatkan Bubuk Kerang dan Rengkam

Tahap pembangunan Mapolsek Jemaja saat ini sedang dalam tahap perencanaan. Dalam waktu dekat akan segera dibangun.

Selain itu, Kapolres mengungkapkan pihaknya juga telah berkomitmen dengan Pemkab Anambas untuk memberikan pendampingan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan.

“Hal ini untuk mencegah dan memberantas perbuatan yang mengarah ke Korupsi,” sebut Ricky.

Ia menghimbau aabila masyarakat menemukan penyelewengan penggunaan angaran, dapat menyampaikan laporan ke Polres Anambas.

“Dengan ini saya berharap kita semua dapat memahami tugas dan fungsi masing masing lembaga sehingga program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dapat terealisasi dengan baik,” pungkas Raden Ricky. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Dapat Hibah Lahan Seluas 1,8 Hektar, Kapolres Anambas Segera Bangun Mapolsek Jemaja pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Permohonan pembuatan kartu kuning yang dilakukan oleh para pencari kerja di Kabupaten Lingga, Kepri melonjak naik. Sepanjang tahun 2024 kemarin, permohonan pembuatan kartu kuning ini mencapai 125 orang.

Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yang lalu. Di tahun tersebut, jumlah penerbitan kartu kuning sebanyak 121 odang. Rata-rata, pembuatan Kartu Kuning ini didominasi untuk keperluan pekerjaan secara umum.

Dari 125 orang, tercatat ada sebanyak 10 orang di antaranya mengajukan untuk keperluan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Kemensos. Sebagian lagi, kebanyakan untuk melamar pekerjaan di sektor lain yang membutuhkan bukti ketersediaan tenaga kerja.

BACA JUGA: Lowongan Kerja di Tanjungpinang Tak Mampu Serap Ratusan Pencari Kerja

Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Lingga, Keizzy Dalfi, mengatakan kenaikan jumlah pembuatan kartu kuning ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan di luar sektor informal.

“Kartu Kuning ini menjadi salah satu syarat penting bagi para pencari kerja yang ingin melamar ke berbagai perusahaan, baik swasta maupun negeri,” kata Dalfi, Jumat (31/1).

Untuk Kecamatan Singkep, menjadi wilayah yang paling banyak dalam penerbitan kartu kuning, yakni sebanyak 48 orang. Disusul oleh Singkep Barat sebanyak 31 orang, sementara Singkep Pesisir memiliki 14 orang yang mendaftar.

“Untuk daerah lain seperti Singkep Selatan dan Senayang tercatat lebih sedikit, masing-masing hanya dua orang,” tambahnya.

Distribusi pembuatan Kartu Kuning menunjukkan ketimpangan, di mana beberapa kecamatan masih menunjukkan angka yang cukup rendah. Misalnya, Kecamatan Lingga Selatan, Posek, dan Lingga Tinur yang hanya mencatatkan tiga orang per kecamatan.

Secara keseluruhan, pembuatan Kartu Kuning pada tahun 2024 ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, yakni sebanyak 71 orang. Sementara itu, 54 orang lainnya berasal dari kalangan perempuan.

“Adanya kartu ini, angka pengangguran di Lingga dapat semakin berkurang, dan masyarakat dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel Permintaan Kartu Kuning di Lingga Melonjak pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan Pemkab Anambas untuk 52 Desa pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun lalu, Pemkab Anambas mengucurkan dana sebesar Rp 69,7 Miliar. Sedangkan tahun ini hanya Rp 63,6 Miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Anambas, Tetty Arnita mengatakan penurunan jumlah anggaran ADD ini imbas dari APBD Anambas pada tahun ini mengalami penurunan.

BACA JUGA: ADD Operasional Tahap Tiga Tetap Dibayar, Tunggu Dana Pusat dan Kades Diminta Bijaksana

“Hampir Rp 5 Miliar lebih penurunan ADD kita. Karena APBD tahun ini menurun,” ujar Tetty, Jum’at, (31/1).

Dijelaskannya ADD adalah dana perimbangan yang diyerima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

“Setiap desa dapatnya bervariasi ada yang Rp 1 Miliar dan ada juga yang Rp 1,2 Miliar. Tergantung jumlah penduduk dan lokasi desanya,” sebut Tetty.

Meski ADD tahun ini menurun, Anambas patut bersyukur sebab pemerintah pusat melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) menaikkan anggaran Dana Desa.

“Dana Desa dari pusat tahun ini senilai Rp 38,4 Miliar. Naik sedikit dibandingkan tahun lalu yang cuma Rp 37,9 Miliar,” ungkapnya.

Tetty meminta agar setiap desa untuk dapat memaksimalkan ADD dan DD yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pembangunan dan mensejahterahkan masyarakat.

Selain itu, ia juga mengarahkan desa agar mengoptimalkan peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Setiap desa ada keunggulannya sendiri. Baiknya BUMDes dapat memanfaatkan ini untuk meraup PADes yang maksimal. Tidak hanya PADes yang didapatkan, tapi bisa menciptakan peluang kerja untuk warga setempat,” pungkas Tetty. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel ADD Alami Penurunan Hampir Rp 5 Miliar, PMD Minta Desa Optimalkan Peran BUMDes pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Truk muatan berat sering lalu lalang di jalan perumahan Alamanda, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara.

Hal ini membuat warga di perumahan kesal.

Saking seringnya, warga sudah tidak lagi menghitung truk yang lalu lalang di sana.

“Dalam satu hari, sudah tidak bisa dihitunglah,” ungkap warga Perumahan Alamanda, Nurmawati.

BACA JUGA: Jalan Rusak dan Berlubang di Sungai Buluh Lingga Intai Pemotor

Setiap truk yang lewat, dia merasa, tidak nyaman, karena getarannya.

“Kadang kala, (bangunan) rumah bergetar-getar, kaget kami di dalam rumah, meresahkanlah,” kata dia.

Dulu, katanya, ada portal sehingga truk tidak bisa lalu lalang di jalan perumahan. Tapi, sebagian sudah portal hilang.

“Sejak tak ada portal lagi, dia (truk-truk) balek lagi (lewat perumahan),” ujar dia.

Selain merasa getarannya saat truk lewat, dia mengatakan, bangunan rumah retak-retak.

“Kemarin tembok retak, tapi sudah kita tempel (dilapisi dengan semen),” katanya.

Kemudian, katanya, jalan menjadi makin rusak dan berlubang, karena sebagian truk yang lewat mengangkut muatan berat seperti alat berat.

Dia berharap, truk tidak lagi melewati perumahan.

Hal senada diungkapkan Arief, pemilik bangunan di Perumahan Alamanda.

Dia mengatakan, tembok dapur bagian dalam retak-retak, akibat lalu lalang truk dengan muatan berat di jalan perumahan.

“Tembok kita bergetar saat truk berhenti sebentar waktu melewati polisi tidur,” katanya.

Dia mengatakan, warga sudah mengadukan hal ini ke beberapa pihak. “Kita disarankan pasang portal lagi biar truk tak lagi lewat sini,” kata dia. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Warga Kesal Truk Muatan Berat Lalu Lalang di jalan Perumahan Alamanda, Bintan, Bikin Jalan Makin Rusak dan Tembok Rumah Retak-retak pertama kali tampil pada Kepri.