baatampos – Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polresta Barelang menggelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktiblin) serta Pembinaan Etika Polri di Polsek Galang, Selasa (18/2) pagi.

Kasipropam Polresta Barelang, Iptu Robin Rua Pandapotan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan personel serta memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi kepolisian sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

“Sasaran pemeriksaan meliputi kelengkapan seragam dinas, sikap tampang, kartu identitas diri, pemeriksaan handphone, buku mutasi, kendaraan dinas, senjata api dinas, serta kondisi tahanan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa pelanggaran disiplin di kalangan personel Polsek Galang. Seperti rambut panjang yang tidak sesuai dengan ketentuan, penggunaan kaos seragam yang tidak sesuai aturan, serta ditemukan beberapa kartu SIM personel yang telah kedaluwarsa.

“Tidak hanya itu, ketidaktertiban administrasi juga teridentifikasi, seperti buku mutasi SPKT yang masih menggunakan format lama serta tidak ditandatangani. Bahkan, terdapat kendaraan dinas tanpa STNK dan tahanan yang tidak mengenakan pakaian sesuai ketentuan Polri,” katanya.

Robin menambahkan sebagai tindak lanjut, Sipropam Polresta Barelang mengambil langkah-langkah disiplin bagi personel yang melanggar. Salah satunya diberikan sanksi pemotongan rambut dan push-up, sementara  personil lainnya mendapat teguran atas ketidaksesuaian seragamnya.

Selain itu, personel yang memiliki SIM kedaluwarsa diperintahkan untuk segera memperpanjang dokumen mereka. Petugas piket SPKT juga diminta untuk mengganti buku mutasi dengan yang baru dan memastikan pencatatan serta tanda tangan dilakukan dengan tertib.

Di sisi lain, Kasium Polsek Galang diperintahkan segera mengurus STNK kendaraan dinas yang tidak memiliki dokumen lengkap.

“Kami juga memberikan pemahaman kepada petugas piket terkait SOP dalam penerimaan laporan pengaduan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Robin berharap kedisiplinan dan etika personel Polsek Galang semakin meningkat, guna mewujudkan Polri yang presisi, profesional, dan berintegritas dalam melayani masyarakat. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Banyak Ditemukan Pelanggaran Saat Opsgaktiblin di Polsek pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua dari lima pelaku pencabulan dan persetubuhan anak di gedung kosong sebelah KUA Tanjungpiayu divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Selasa (18/2). Keduanya yakni Andika divonis 7 tahun dan Mulyadi divonis 5 tahun.

Saat proses persidangan, terdakwa Andika didampingi penasehat hukum Rahmat Sukri, sedangkan Mulyadi menghadapi putusan seorang diri. Dalam amar putusan, majelis hakim Stuart Wattimena didampingi Willy dan Twis Retno menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah. Yang mana, keduanya terbukti telah mencabuli dan menyetubuhi anak dibawah umur.

“Perbuataan kedua terdakwa tidak ada alasaan pemaaf dan pembenar,” ujar hakim Wattimena.

Menurut hakim Wattimena, hal memberatkan perbuataan terdakwa karena melanggar undang-undang perlindungan anak. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuataan.

Untuk terdakwa Andika terbukti dengan pasal 81 ayat 2 UU perlindungan anak, yakini mengajak atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Sedangkan untuk terdakwa terbukti dalam pasal 82 ayat 1 yakni melakukan pencabulan terhadap anak.

“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menjtuhkan pidana terhadap Andika dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan. Sedangkan untuk terdakwa Mulyadi dengan 5 tahun penjara, dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan,” tegas hakim Wattimena.

Atas putusan itu, penasehat hukum dari terdakwa Andika menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan Mulyadi. Hal yang sama juga disampaikan jaksa penuntut umum.

“Kami pikir-pikir yang mulia,” tegas Rahmat, yang kemudian majelis hakim menutup sidang tanda sidang berakhir.

Vonis hakim itu sama persis dengan tuntutan jaksa, yakni 7 tahun terhadap Andika dan 5 tahun terhadap Mulyadi.

Usai sidang, PH terdakwa Andika, yakni Rahmat Sukri menjelaskan bahwa kliennya masih pikir-pikir, hal itu karena tuntutan sama persis dengan putusan.

“Kami sudah menyampaikan pembelaan, akan tetapi majelis hakim berpendapat sama dengan jaksa, maka kami pikir-pikir,” kata Rahmat.

Menurut dia, selama penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan, kliennya Andika mengakui perbuataanya. Yang mana perbutaan itu ia lakukan bersama 4 rekan lainnya.

“Untuk yang tiga, saya kurang tahu pasti sudah vonis atau masih jalan sidang. Karena berkas terpisah.
Untuk Andika memang mengakui perbutaaan itu,” tegas Rahmat.

Dikatakannya, kejadian persetubuhan itu terjadi di gedung kosong sebelah KUA Piayu. Dimana sekelompok anak muda mabuk dan melakukan seks pada bulan Juli 2024 lalu

“Namun orang tua korban tak terima, karena anak mereka masih di bawah umur. Ketahuan karena pesan di media sosial,” pungkas Rahmat. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel 2 Pemuda yang Cabuli Anak di bawah Umur Divonis Bersalah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar kegiatan Commander Wish 2026 di Polda Kepri, Selasa (18/2). Acara ini dihadiri oleh Irwasda, pejabat utama Polda Kepri, Kapolres, Kapolsek jajaran, serta seluruh perwira Polda Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin memaparkan Commander Wish sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas kepolisian di tahun 2025.

“Paparan ini mencakup evaluasi kinerja Polri sebelumnya, tantangan keamanan yang akan dihadapi, serta strategi yang akan diterapkan guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Kepulauan Riau,” ujarnya.

Kapolda Kepri menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme kepolisian serta memperkuat sinergi dengan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Saya ingin mengingatkan bahwa Polri bukan sekadar profesi, melainkan sebuah bentuk pengabdian yang harus terus diperbaiki agar selaras dengan ekspektasi publik,”* ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Polda Kepri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Sebagai langkah konkret, Kapolda Kepri menetapkan sepuluh kebijakan strategis yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas kepolisian di tahun 2025. Berikut sepuluh kebijakan tersebut:

Tingkatkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jaga Soliditas Internal, Optimalisasi Pengawasan Internal, Dukung Penuh Laksanakan Kebijakan Pemerintah (Asta Cita), Optimalisasi Pelayanan Kepolisian, Optimalisasi Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat, Lakukan Penegakan Hukum Secara Profesional, Peningkatan Kemampuan Personel, Optimalisasi Sinergisitas dengan Semua Unsur, Manajemen Media dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik.

Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan Polda Kepri dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Kapolda juga menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kepulauan Riau.

*“Polda Kepri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta merespons keluhan masyarakat dengan cepat,” kata Kapolda.

Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan beradaptasi dengan dinamika keamanan yang terus berkembang.

Diharapkan, kebijakan dan strategi yang telah dipaparkan dapat berjalan dengan efektif, sehingga Polri semakin dipercaya oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kepulauan Riau. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Polda Kepri Gelar Commander Wish 2025, Kapolda Paparkan Strategi Keamanan Wilayah pertama kali tampil pada Metropolis.