Tempat Pemakaman Umum Sei Temiang rapai peziarah. foto: Eusebius Sara / Batam Pos
batampos – Taman Pemakaman Umum (TPU) Seitemiang semakin ramai dikunjungi warga dalam sepekan terakhir. Banyak masyarakat datang untuk berziarah ke makam keluarga mereka menjelang bulan suci Ramadan. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bagi umat Muslim sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta mendoakan orang-orang terkasih yang telah berpulang.
Ummar, seorang pekerja di TPU Seitemiang, mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir jumlah peziarah meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa.
“Menjelang Ramadan, peziarah semakin ramai,” ujarnya. Peningkatan ini sudah diprediksi karena setiap tahun menjelang Ramadan, pemakaman selalu dipenuhi peziarah dari berbagai daerah.
Selama berziarah, masyarakat melakukan berbagai kegiatan seperti menabur bunga, membersihkan makam, membaca doa bersama, hingga memasang batu nisan baru jika diperlukan. Beberapa peziarah juga membawa air untuk menyiram makam agar tetap bersih dan terawat. Kegiatan ini menjadi momen kebersamaan keluarga dalam mengenang serta mendoakan arwah sanak saudara yang telah meninggal.
Tak hanya peziarah, para pedagang bunga dan perlengkapan ziarah juga turut merasakan berkah dari meningkatnya jumlah pengunjung. Endang, salah satu penjual bunga di gerbang TPU Seitemiang, mengaku usahanya mengalami peningkatan pendapatan dalam beberapa hari terakhir.
“Alhamdulillah, lumayan buat nambah pemasukan,” katanya.
Jamil, salah satu peziarah, mengatakan bahwa ziarah menjelang Ramadan sudah menjadi rutinitas bagi keluarganya. Ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi makam anak pertamanya yang meninggal enam tahun silam.
“Setiap tahun sebelum puasa, kami sekeluarga datang untuk membersihkan makam dan mendoakan anak kami,” ujarnya dengan haru.
Tradisi ini menjadi bukti kecintaan dan penghormatan keluarga kepada mereka yang telah tiada. (*)
Seorang konsumen menunjukkan rumahnya yang bermasalah. foto: Eusebius Sara / Batam Pos
batampos – Sejumlah warga yang tinggal di Perumahan Central Raya Batuaji, khususnya di cluster Blok B, mengeluhkan kondisi rumah yang mereka beli karena banyak mengalami kerusakan. Beberapa masalah yang sering dikeluhkan antara lain tembok yang retak serta atap yang bocor. Mereka menduga bahwa penyebab utama kerusakan ini adalah proses konstruksi yang kurang teliti saat pembangunan.
Salah satu warga, Riky Manurung, yang tinggal di Blok B, menyampaikan bahwa sejak awal serah terima rumah, ia sudah menemukan banyak kerusakan. Rumahnya bahkan sudah mengalami beberapa kali perbaikan akibat tembok yang retak.
“Hujan deras di awal Januari lalu membuat rumah saya bocor di banyak bagian. Kami bahkan menyebutnya ‘air terjun’ karena rembesan deras dari tembok rumah,” ujar Riky.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Fred Manulang, warga di blok yang sama. Menurutnya, hampir semua rumah mengalami masalah serupa, bukan hanya satu atau dua unit saja.
“Kami punya grup WhatsApp khusus untuk warga perumahan ini, dan hampir semua anggota grup mengeluhkan hal yang sama. Ini bukan masalah individu, tapi sudah menjadi persoalan besar yang harus segera ditangani,” ungkap Fred.
Para warga menduga bahwa salah satu penyebab utama kerusakan ini adalah kualitas pembangunan yang kurang maksimal. Mereka mempertanyakan apakah material yang digunakan benar-benar sesuai dengan standar yang dijanjikan oleh pengembang. Beberapa dari mereka bahkan telah mencoba menghubungi pihak pengembang, tetapi belum mendapatkan solusi yang memuaskan.
Menanggapi keluhan ini, Asep, perwakilan dari tim pemasaran dan penjualan Perumahan Central Raya Batuaji, memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa pihak pengembang bertanggung jawab atas permasalahan yang dikeluhkan para warga dan sedang mencari solusi terbaik.
“Kami memahami keluhan para konsumen dan akan segera menangani masalah ini dengan serius,” ujar Asep.
Menurutnya, rumah-rumah di perumahan tersebut dibangun menggunakan material berkualitas, yakni batu wall panel precast beton yang dirancang untuk memberikan kekuatan lebih pada bangunan. Namun, terkait kerusakan yang terjadi, pihaknya akan bekerja sama dengan pakar konstruksi untuk menelusuri penyebab dan menemukan solusi perbaikannya.
“Intinya, kami menawarkan solusi atas semua keluhan ini. Kami juga meminta kerja sama dari para konsumen untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi, sehingga kami dapat menangani setiap perbaikan dengan lebih efektif,” jelas Asep.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para konsumen yang merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah mereka. Menurutnya, pengembang akan menjadikan masalah ini sebagai perhatian utama agar tidak terulang di masa mendatang.
“Kami benar-benar menyesalkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para konsumen. Ini menjadi evaluasi bagi kami agar ke depan lebih baik lagi,” tambahnya. (*)
Sebanyak 17 perusahaan di Batam mengikuti penilaian penghargaan bagi perusahaan, BUMN, dan BUMD yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Kegiatan ini berlangsung di Asialink Hotel Pelita, Kamis (19/2/2024). F. BPJS Ketenagakerjaan untuk Batam Pos
batampos – Sebanyak 17 perusahaan di Batam menjalani proses penilaian untuk mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan inklusif yang memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Kegiatan yang berlangsung di Asialink Hotel Pelita pada Kamis (19/2/2024) ini bertujuan mendorong dunia usaha agar lebih terbuka dan memberikan akses yang setara bagi tenaga kerja disabilitas.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Suci Rahmad, menegaskan pentingnya apresiasi bagi perusahaan yang telah berkomitmen menciptakan lingkungan kerja inklusif.
Menurutnya, masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan, baik karena minimnya kesempatan maupun keterbatasan fasilitas pendukung.
“Dengan adanya penghargaan ini, kami berharap lebih banyak perusahaan menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi. Mereka hanya butuh kesempatan dan lingkungan yang mendukung,” ujar Suci.
Penilaian terhadap perusahaan dilakukan sepanjang April hingga Mei 2025 dengan berbagai indikator, seperti jumlah tenaga kerja disabilitas yang terserap, jenjang karier yang disediakan, akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta kesejahteraan yang diberikan. Selain itu, fasilitas kerja yang ramah disabilitas dan kebijakan keselamatan kerja juga menjadi faktor penilaian utama.
Perusahaan yang terlibat dalam penilaian ini berasal dari berbagai sektor industri, termasuk PT National Industrial Gases Indonesia, PT The Costume Magnifique, PT Valeo AC Indonesia, PT Federal International Finance, serta UMKM Batik Pertio dan Cafebilitas_Istana Jamur.
Penghargaan bagi perusahaan paling inklusif dijadwalkan diberikan pada Oktober atau Desember 2025. (*)
Papan reklame di Jalan Bandara RHF Tanjungpinang yang disegel Satpol PP, Kamis (27/2). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Sebuah konstruksi papan reklame yang baru dibangun di kawasan Jalan menuju Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kota Tanjungpinang, Kepri disegel. Papak reklame itu disegel menggunakan garis PPNS Satpol PP setempat.
Papan reklame berukuran sedang tersebut disegel karena dibangun tanpa memiliki izin. Keberadaan papan reklame itu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2001 yang mengatur tata cara perizinan dan titik pemasangan reklame.
“Pembangunan (reklame) harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau bangunan tidak sesuai spesifikasi, kita hentikan sementara agar pemilik mengurus izinnya,” kata PPNS Satpol PP Tanjungpinang, Yusri, Kamis (27/2).
Selain itu, konstruksi bangunan juga harus mengikuti standar yang berlaku demi keamanan dan kerapian tata kota, apalagi di kawasan strategis seperti di Jalan Bandara RHF tersebut.
“Jaka dibangun sembarang, apalagi di daerah vital, itu bisa merusak estetika kota dan membahayakan masyarakat,” tambahnya.
Ia mengakui, jumlah papan reklame yang tidak mengantongi izin berjumlah cukup banyak, meskipun tidak semuanya bisa langsung dibongkar karena keterbatasan anggaran dan regulasi.
Selain reklame, Satpol PP juga menertibkan bangunan lain yang melanggar aturan, termasuk tower yang berdiri tanpa izin. Yusri mengungkapkan bahwa saat ini ada empat kasus tower yang masih dalam proses penertiban, sementara beberapa lainnya sudah selesai ditindaklanjuti.
“Pelanggar diberi waktu 30 hari untuk membongkar sendiri. Kalau tidak, pemerintah akan turun tangan melakukan pembongkaran paksa,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi: Para orang tua saat mengantarkan anaknya masuk sekolah di hari pertama sekolah. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah menetapkan jadwal libur sekolah terkait bulan Ramadan dan Idulfitri tahun ini.
Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan siswa akan mendapatkan libur lebih awal sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setelah masa libur tersebut, siswa akan kembali masuk sekolah pada 6 Maret dengan pola pembelajaran khusus.
“Libur awal diberikan sejak 27 Februari hingga 5 Maret,” kata dia, Kamis (27/2).
Ia menjelaskan, bahwa selama Ramadan kegiatan belajar mengajar akan mengalami penyesuaian, termasuk jam belajar yang lebih singkat. “Setiap harinya, anak-anak sekolah mulai pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB,” tambahnya.
Selain itu, setelah libur awal, siswa akan mengikuti pesantren kilat yang berlangsung selama tiga hari pertama masuk sekolah. Program ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman keagamaan siswa selama Ramadan.
“Pesantren kilat akan diadakan sebagai bagian dari pembelajaran keagamaan. Setelah tiga hari pertama, kegiatan belajar akan kembali seperti biasa,” katanya.
Jadwal libur sekolah berikutnya dijadwalkan mulai 26 Maret hingga 8 April dalam rangka libur bersama Idulfitri. Setelah itu, siswa akan kembali masuk sekolah pada 9 April.
Selama bulan Ramadan, sekolah juga akan mengadakan pembelajaran keagamaan yang tidak hanya diperuntukkan bagi siswa Muslim, tetapi juga bagi siswa non-Muslim.
“Setiap agama tetap mendapatkan pembelajaran keagamaan, tetapi dalam ruang kelas yang terpisah,” ujarnya.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait ajaran agamanya masing-masing. Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan toleransi antarumat beragama di lingkungan sekolah.
Selain itu, pengurangan jam belajar di sekolah selama Ramadan bertujuan agar siswa dapat tetap fokus menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi kualitas pendidikan.
Tri menambahkan, pihaknya berharap seluruh sekolah dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik. “Kami ingin memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan efektif, meskipun ada penyesuaian selama Ramadan,” katanya. (*)
batampos – Proses demokrasi pada 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah berjalan sesuai koridor. Sebab, Pemerintah tidak mempermasalahkan meski belakangan ini dikritik publik dengan ramainya isu Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu di media sosial.
“Pemerintahan ini solid, tidak seperti isu di media sosial sebelumnya. Ya meski isu tentang #KaburAjaDulu, atau #IndonesiaGelap, itu patut dihargai pula sebagai respon publik yang perlu diperhatikan oleh pemerintah,” kata analis ekonomi politik, Mardiyanto di Jakarta, Kamis (27/2).
Ia mengharapkan, demokrasi di Indonesia harus tetap diperkuat oleh keterlibatan masyarakat sipil. Hal ini penting agar praktik demokrasi lebih berkualitas.
“Soliditas dan koherensi pemerintahan ini menjadi modal penting dan tak kalah pentingnya, adalah partisipasi publik untuk terus mengawal dan mengawasi secara seksama. Agar kualitas demokrasi kita dapat bergerak lebih maju,” ucapnya.
Ia mengingatkan, Kabinet Merah Putih harus mampu menangkap arahan-arahan strategis dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Hal itu semata untuk menjalankan capaian visi Asta Cita.
“Tinggal bagaimana elemen kerja di jajaran KMP itu menangkap aspirasi publik dan mengakselerasikannya dengan visi Astacita pemerintah,” tegasnya.
Sementara, pengamat politik pertahanan dan keamanan dari Universitas Pertahanan (Unhan) Kusnanto Anggoro meyakini, Prabowo-Gibran solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu terpotret sebagaimana hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menyebutkan bahwa sebanyak 38,15 persen persen mendukung dan 40.28 persen sangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Meski kita memerlukan waktu yang lebih dari cukup untuk dapat memotret soliditas dan kinerja pemerintahan ini, saya rasa persepsi publik ini akan terus berubah sejalan dengan dinamika pemerintahan berikut seberapa besar pemerintah merealisasikan visi besarnya,” terangnya.
Lebih lanjut, Kusnanto menyatakan bahwa seluruh aspek dapat terkonsolidasi dengan baik dan berakselerasi, perlahan ekspektasi publik dapat direalisasikan.
“Praktik berdemokrasi di Indonesia seharusnya sudah bisa melampaui negara tetangga. Syaratnya, soliditas dan konsolidasi antar kabinet kerja dalam mewujudkan visi Asta Cita dan mengartikulasikan ekspektasi publik ini dapat koheren berjalan,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Murid SDN 03 Bengkong saat menikmati makanan bergizi gratis. Foto. Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam terus berkembang, dengan cakupan yang kini bertambah menjadi 13 sekolah dari sebelumnya hanya empat sekolah di Kecamatan Bengkong. Program ini akan tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan beberapa penyesuaian.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyampaikan hasil koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memastikan MBG tetap berjalan selama Ramadan. Akan tetapi, teknis pelaksanaannya masih menunggu keputusan final dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menjelaskan, makanan yang diberikan dalam program ini bisa dibawa pulang oleh siswa muslim untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Sedangkan siswa non-muslim tetap dapat makan di rumah masing-masing, dengan imbauan agar tidak makan di depan teman-temannya yang sedang berpuasa.
Untuk menghindari konsumsi makanan secara diam-diam di jalan, para guru akan memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menghormati teman yang berpuasa.
“Kemungkinan guru akan mengedukasi anak-anak agar makanan ini dikonsumsi saat waktu berbuka puasa. Ini agar tidak ada yang makan diam-diam di jalan,” katanya, Kamis (27/2).
Terkait jenis makanan yang akan dibagikan selama Ramadan, dia mengaku belum mendapatkan kepastian apakah dalam bentuk makanan berat atau hanya kue kering.
“Saya belum mendapat gambaran, yang tahu kepala SPPG. Kami di dinas hanya mengorganisir agar pelaksanaan MBG berjalan tertib dan rapi,” kata Tri.
Program MBG ini melibatkan berbagai sektor, termasuk BPOM, SPPG, Dinas Kesehatan, Polresta, dan Kodim, yang semuanya bekerja sama untuk memastikan program berjalan dengan baik.
Saat ini, MBG menjangkau 9.758 siswa dari tingkat TK, SD, dan SMP di Kecamatan Bengkong, Seibeduk, dan Batamkota. “Kami terus berkoordinasi dengan SPPG dan instansi terkait lainnya agar kualitas makanan yang diberikan tetap terjaga,” tambahnya.
Pelaksanaan MBG saat ini didukung oleh tiga dapur yang beroperasi di bawah mitra BGN. Dapur-dapur tersebut dikelola oleh Yayasan Siap di Kecamatan Bengkong, Yayasan Darul Solohin di Kecamatan Batamkota, dan Yayasan Yon Kenedia di Kecamatan Seibeduk.
Sementara itu, dapur utama milik BGN masih menunggu waktu untuk beroperasi. Saat ini, pengadaan dapur masih dalam tahap pemutakhiran juknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.
“Kami menunggu juknis dari BGN. Sebelumnya juknis untuk pengadaan dapur sedang diperbarui berdasarkan evaluasi program yang sudah berjalan,” ujar dia.
Koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dua minggu sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan MBG di Batam.
“Kami melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali. Ini tidak semudah yang dibayangkan, maka perlu ada evaluasi berkala,” ujar Tri.
Ke depan, program ini juga akan diperluas dengan menambah mitra dapur yang saat ini sedang dalam tahap asesmen oleh BGN. Pemerintah Kota (Pemko) Batam berharap, dengan adanya koordinasi yang baik, MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi siswa. (*)
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Tri Wahyu Rubianto. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos.
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk pengadaan peralatan olahraga tenis meja. Anggaran ini digunakan untuk membeli meja ping pong profesional, net beserta tiang besi, bola, dan bet ping pong.
Pengadaan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Batam. Anggaran ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan dikelola oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Batam.
Berdasarkan data SIRUP LKPP, anggaran tersebut terbagi dalam empat paket pengadaan. Paket pertama mencakup pengadaan 440 buah bet ping pong dengan nilai anggaran sebesar Rp265,3 juta.
Paket kedua adalah pengadaan 275 kotak bola ping pong dengan total anggaran sebesar Rp26,9 juta. Sementara itu, paket ketiga mencakup 110 net ping pong dengan nilai anggaran Rp65,2 juta.
Paket keempat merupakan pengadaan meja ping pong profesional, yang memiliki alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp967,7 juta. Seluruh paket pengadaan ini diumumkan sejak 30 Januari 2025.
Jadwal pelaksanaan kontrak untuk semua paket pengadaan ini direncanakan berlangsung dari Februari hingga Mei 2025. Proses ini akan melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengadaan dan distribusi peralatan olahraga tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan pengadaan ini bukan berasal dari usulan Disdik Batam. Katanya, pengadaan ini merupakan hasil konsolidasi dari beberapa fraksi DPRD Batam.
“Pengadaan ini bukan usulan dari kami, tetapi merupakan hasil konsolidasi dari lintas fraksi di DPRD Batam. Jika diusulkan secara terpisah, jumlah kontrak akan menjadi terlalu banyak,” ujarnya, Rabu (27/2) kemarin.
Ia menyoroti kebijakan pemerintah pusat perihak efisiensi anggaran. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Disdik Batam mengusulkan agar pengadaan peralatan tenis meja ini ditunda sementara. Akan tetapi, keputusan akhir masih akan dikomunikasikan dengan DPRD Batam sebagai pihak yang mengusulkan anggaran ini.
“Kami mengusulkan agar pengadaan ini dipending sementara, mengingat adanya aturan efisiensi dari pusat. Tapi, kami akan berkoordinasi kembali dengan pihak pengusul (DPRD Batam),” katanya.
Jika pengadaan ini tetap berjalan, peralatan tenis meja yang dibeli akan disalurkan ke sejumlah sekolah di Batam. Total ada 55 sekolah yang akan menerima fasilitas olahraga ini. Sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat terdiri dari jenjang SD dan SMP.
Dalam rapat bersama DPRD, Disdik Batam menegaskan bahwa alokasi anggaran ini memang ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana olahraga di sekolah-sekolah.
Walau demikian, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai urgensi pengadaan ini. Keputusan final masih bergantung pada hasil koordinasi antara Disdik Batam dan DPRD. (*)
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja lolos ke perempat final German Open 2025. (dok.PBSI)
batampos – Tim Indonesia harus puas dengan hanya mengirimkan dua wakilnya ke babak perempat final German Open 2025 dari total empat yang berlaga di babak 16 besar. Turnamen BWF Super 300 yang berlangsung di Westenergie paraSporthalle, Mulheim An Der Ruhr, Jerman, pada Kamis (27/2), menjadi panggung ujian bagi para pebulutangkis Merah-Putih.
Kesuksesan diraih oleh dua pasangan ganda campuran yang berhasil melangkah ke babak delapan besar, sementara dua wakil lainnya harus tersingkir lebih awal. Pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu serta Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja menjadi harapan Indonesia di babak perempat final.
Menunjukkan permainan yang solid, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu tampil impresif saat menghadapi wakil India, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh. Meski sempat mendapat perlawanan sengit, mereka sukses mengamankan kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-10, 21-17.
Duel di gim pertama berjalan cukup ketat dengan skor sempat imbang 6-6. Namun, Jafar/Felisha berhasil keluar dari tekanan dan berbalik unggul 8-6 sebelum menutup interval pertama dengan keunggulan 11-6. Setelah jeda, dominasi mereka semakin terasa hingga menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-10.
Pada gim kedua, pertandingan kembali berlangsung menantang. Kedua pasangan saling kejar-mengejar angka hingga skor 7-7, bahkan pasangan India sempat memimpin 11-9 di interval. Meski begitu, Jafar/Felisha tetap tenang dan mampu membalikkan keadaan menjadi 16-12, sebelum akhirnya memastikan kemenangan 21-17.
Sementara itu, pasangan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja juga berhasil mengukir kemenangan penting. Mereka tampil solid saat berhadapan dengan unggulan keempat asal Denmark, Mads Vestergaard/Christie Busch. Dalam laga yang berlangsung cukup sengit, Rehan/Gloria menunjukkan kelasnya dengan mengamankan kemenangan dalam dua gim langsung.
Di sisi lain, Indonesia harus kehilangan dua wakilnya di sektor tunggal putra dan ganda putri. Alwi Farhan, yang diharapkan bisa melangkah lebih jauh, harus menghadapi tantangan berat dari pemain peringkat satu dunia, Viktor Axelsen. Meski menunjukkan semangat juang yang tinggi, Alwi akhirnya harus mengakui keunggulan sang lawan.
Hal serupa dialami oleh pasangan ganda putri, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose. Setelah mencatat penampilan apik di babak pertama, mereka gagal mempertahankan konsistensi saat menghadapi pasangan Denmark, Amalie Cecilie/Signe Schulz. Bertanding selama 78 menit dalam pertarungan rubber game yang sengit, Meilysa/Rachel akhirnya harus menyerah.
Dengan hasil ini, Indonesia kini menaruh harapan besar pada dua wakilnya di nomor ganda campuran untuk membawa pulang gelar juara. Jafar/Felisha dan Rehan/Gloria diharapkan bisa terus melanjutkan tren positif mereka dan mengamankan tempat di babak semifinal, serta berusaha melangkah hingga ke podium juara. (*)
batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memperketat persyaratan perizinan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa setiap panti harus memiliki Tanda Daftar Yayasan (TDY) yang menjadi bukti legalitas LKSA.
“TDY ini mencakup badan hukum, susunan pengurus, lokasi, serta papan nama yayasan. Ini penting untuk memastikan keberadaan panti secara resmi, termasuk domisili hingga tingkat RT/RW,” ujar Leo Putra, Kamis (27/2).
Menurutnya, sejak 2017, Dinsos Batam telah mendata sekitar 75 panti asuhan dengan lebih dari 1.500 anak. Namun, setelah diverifikasi langsung ke lapangan, jumlah anak yang benar-benar tinggal di panti hanya sekitar 800 orang anak.
“Dulu, bantuan diberikan langsung kepada anak-anak panti. Tapi karena ada aturan baru, kini yang kami bantu adalah pantinya, bukan anak-anaknya,” jelas Leo.
Untuk mendapatkan hibah bantuan sosial (bansos), setiap panti harus tertib administrasi. Pada 2023, dari 75 panti yang terdata, hanya 36 yang memenuhi syarat untuk menerima bansos. Sementara sisanya diberi kesempatan melengkapi persyaratan agar bisa mengajukan kembali tahun berikutnya.
Namun pada 2024, hanya ada tambahan 8 panti yang berhasil memenuhi syarat baru, sedangkan 36 panti penerima sebelumnya tidak bisa menerima bansos berturut-turut sesuai aturan yang berlaku. Memasuki 2025, dari 36 panti yang seharusnya bisa mengajukan kembali, hanya 24 yang memenuhi syarat.
“Kami memang ketat dalam memberikan bantuan. Jika tidak memenuhi persyaratan, ya tidak bisa dibantu. Bisa jadi ada panti yang tidak merasa butuh bantuan atau sudah mendapat donatur lain,” katanya.
Pemerintah Kota Batam, lanjutnya, juga bekerja sama dengan Forum Daerah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Forda LKSA) dalam menertibkan panti asuhan yang tidak resmi atau memiliki TDY ini.
“Dinsos ingin agar seluruh panti bernaung di bawah Forda LKSA, karena forum ini membantu kami dalam pengawasan dan akreditasi panti asuhan,” tegas Leo.
Selain itu, Dinsos juga berencana memasukkan syarat rekomendasi dari Forda LKSA dalam proses penerbitan TDY. Hal ini bertujuan untuk memastikan panti yang beroperasi benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Sanksinya jelas, kalau tidak punya TDY, panti itu ilegal dan tidak boleh beroperasi. Forda LKSA bisa membantu kami menertibkan panti yang tidak terdaftar,” tegasnya.
Leo berharap semua panti asuhan di Batam dapat melengkapi administrasi dan mengikuti aturan agar operasional mereka berjalan lancar serta mendapat dukungan pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam, Dedy Suryadi, menyoroti keberadaan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Batam yang beroperasi tanpa izin resmi. Lembaga-lembaga tersebut diduga menampung anak-anak tanpa prosedur yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.
Dedy menyampaikan, informasi ini diperoleh dari laporan yang diterima langsung oleh UPTD PPA Kota Batam dari Forum Daerah (Forda) LKSA Kota Batam. Menurutnya, meskipun secara koordinasi LKSA berada di bawah pengawasan Dinas Sosial, UPTD PPA juga berkepentingan dalam memastikan perlindungan anak-anak yang berada di dalamnya.
“Dari informasi yang kami terima, ada beberapa LKSA yang tidak memiliki izin, tetapi tetap menampung anak-anak atas nama panti asuhan. Yang menjadi perhatian, anak-anak yang ditampung bukan berasal dari Kota Batam, bukan anak-anak kurang mampu atau terlantar di Batam, melainkan didatangkan dari luar kota. Ini yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan,” ujar Dedy, Rabu (26/2).
Dedy menambahkan, keberadaan LKSA tanpa izin ini menjadi persoalan serius karena anak-anak yang ditampung tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Bahkan, ada indikasi bahwa mereka dijadikan alat eksploitasi untuk menarik perhatian donatur.
“Kita tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus terlebih dahulu baru bertindak. kalau LKSA tidak bisa jadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang mengalami keterlantaran, terus kemana lagi tempat bernaungnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan nasib anak-anak yang berada di LKSA yang tidak memiliki izin? Bagaimana hak-hak mereka, seperti pendidikan dan kesehatan? Siapa yang menjamin semua itu?” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forda LKSA Kota Batam Muji, mengungkapkan keresahannya terkait banyaknya panti yang beroperasi tanpa izin. Forum ini menegaskan bahwa seluruh LKSA seharusnya bernaung di bawah organisasi resmi dan mengikuti aturan yang berlaku.
“Dulu, panti asuhan disebut panti asuhan, tetapi sekarang namanya LKSA. Ini karena anak-anak panti tidak mau disebut sebagai anak panti. Namun, tetap saja ada oknum yang membuka panti secara ilegal dan menampung anak-anak dari luar daerah tanpa izin. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” ujarnya. (*)
