batampos – Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang akan merampungkan gelar perkara dugaan pencabulan anak yang dilaporkan pada tahun lalu di Mapolsek Batam Kota.

“Besok gelar perkara selesai,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Tri Andrestian di Mapolresta Barelang, Rabu (26/2).

Disinggung terduga pelaku dalam kasus ini, Debby mengaku belum bisa membeberkannya. Namun, dalam laporan tersebut, orangtua korban melaporkan terduga pelaku berinisial M, 50, yang juga merupakan tetangganya.

Baca Juga: Kasus Polisi Gelapkan Laptop Diserahkan ke Kejari Batam

“Akan kita informasikan kembali,” katanya.

Debby mengaku lamanya penanganan kasus dugaan pencabulan anak yang dilaporkan ke Mapolsek Batam Kota karena terkendala keterangan saksi.

“Kendalanya ada beberapa saksi yang belum bisa kita mintai keterangan,” ungkapnya.

Baca Juga: Dua Tersangka Korupsi Pengelolaan Anggaran RSUD Batam Tahun 2016 Dilimpah ke Pengadilan

Diberitakan sebelumnya, DF, warga Belian, Batam Kota mengaku sudah hampir setahun mencari keadilan. Laporan Polisi (LP) yang ia layangkan pada 13 Maret 2024 hingga kini tak ada kepastian hukum dari pihak kepolisian.

LP tersebut berupa dugaan pencabulan yang dialami anak kandungnya berinisial V. Bocah yang pada tahun lalu berusia 6 tahun mengaku dicabuli oleh tetangganya dua kali. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Setelah Gelar Perkara Rampung, Polisi Bidik Tersangka Kasus Pencabulan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tim First Fleet Auick Respon (F1QR) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun (TBK) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis pil ekstasi. Pil yang diamankan sebanyak 60 ribu butir atau senilai Rp 21 miliar.

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Yoos Suryono mengatakan penangkapan ini dilakukan di Perairan Tanjung Batu Kundur, Karimun pada Selasa (25/2).

“Pengungkapan ini berasal dari adanya informasi terkait penyelundupan narkotika dari Malaysia yang akan masuk ke wilayah Indonesia lewat Perairan Kepri,” ujarnya di Mako Lantamal IV Batam, Batu Ampar, Raby (26/2)

Ia menjelaskan barang seluruh pil ekstasi dibungkus ke dalam 48 kantong plastik, dan barang haram tersebut diangkut menggunakan speed boat bermesin 15 PK.

Selain barang bukti, petugas juga mengamankan 3 pelaku. Yakni RM, 40, warga Nongsa, Batal, BK, 47, warga Tanjung Batu, dan AG, 54, warga Karimun.

“Pelaku ini merupakan kurir yang membawa ekstasi ini dan akan diedarkan di Pekanbaru,” katanya.

Menurut Yoos, perairan Kepri hingga saat ini masih menjadi jalur favorit penyelundupan narkotika dari negara tetangga. Untuk itu, pihaknya akan memperketat pengawasan dengan meningkatkan patroli.

“Keberhasilan Tim F1QR Lanal TBK ini menjadi perintah tegas dan prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali untuk memerangi penyelundupan dan peredaran narkotika demi menyelamatkan masyarakat Indonesia dari dampak negatif narkotika,” ungkapnya.

Atas pengungkapan kasus ini, seluruh tersangka dan barang bukti diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel 60 Ribu Pil Ekstasi Akan Diedarkan ke Pekanbaru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam, Dedy Suryadi, menyoroti keberadaan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Batam yang beroperasi tanpa izin resmi. Lembaga-lembaga tersebut diduga menampung anak-anak tanpa prosedur yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

Dedy menyampaikan, informasi ini diperoleh dari laporan yang diterima langsung oleh UPTD PPA Kota Batam dari Forum Daerah (Forda) LKSA Kota Batam. Menurutnya, meskipun secara koordinasi LKSA berada di bawah pengawasan Dinas Sosial, UPTD PPA juga berkepentingan dalam memastikan perlindungan anak-anak yang berada di dalamnya.

“Dari informasi yang kami terima, ada beberapa LKSA yang tidak memiliki izin, tetapi tetap menampung anak-anak atas nama panti asuhan. Yang menjadi perhatian, anak-anak yang ditampung bukan berasal dari Kota Batam, bukan anak-anak kurang mampu atau terlantar di Batam, melainkan didatangkan dari luar kota. Ini yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan,” ujar Dedy, Rabu (26/2).

Dedy menambahkan, keberadaan LKSA tanpa izin ini menjadi persoalan serius karena anak-anak yang ditampung tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Bahkan, ada indikasi bahwa mereka dijadikan alat eksploitasi untuk menarik perhatian donatur.

“Kita tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus terlebih dahulu baru bertindak. kalau LKSA tidak bisa jadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang mengalami keterlantaran, terus kemana lagi tempat bernaungnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan nasib anak-anak yang berada di LKSA yang tidak memiliki izin? Bagaimana hak-hak mereka, seperti pendidikan dan kesehatan? Siapa yang menjamin semua itu?” tegasnya.

Dedy juga menyoroti bagaimana beberapa LKSA ini beroperasi tanpa izin dari Dinas Sosial maupun Kementerian Agama. Padahal, untuk mendirikan sebuah lembaga perlindungan anak, ada prosedur dan standar tertentu yang harus dipenuhi, termasuk survei kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

“Untuk mendapatkan izin, Dinas Sosial akan turun melakukan survei. Mereka akan mengecek apakah bangunan yang digunakan itu milik sendiri atau hanya kontrakan, bagaimana ketersediaan SDM pengelolanya, apakah administrasinya rapi, serta bagaimana keterkaitan mereka dengan donatur. Semua ini dilakukan untuk memastikan anak-anak yang tinggal di sana mendapatkan hak-haknya dengan layak,” jelasnya.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Dedy menekankan pentingnya peran masyarakat serta perangkat pemerintahan di tingkat bawah, seperti RT, RW, kelurahan, hingga Bhabinkamtibmas. Ia mengajak semua pihak untuk lebih peduli dalam mengawasi keberadaan LKSA ilegal agar tidak ada anak yang menjadi korban eksploitasi.

“Seharusnya, setiap ada orang yang ingin membuka panti di lingkungannya, RT, RW, dan kelurahan harus aware. Jika keberadaan panti tersebut menimbulkan keresahan atau tidak jelas statusnya, mereka harus ditegur dan dikontrol. Ini adalah kewenangan RT, RW, dan aparat kelurahan, termasuk Bhabinkamtibmas,” kata Dedy.

Dedy juga berharap media dapat berperan dalam menyampaikan informasi ini ke masyarakat luas agar semakin banyak yang peduli terhadap perlindungan anak. Menurutnya, pengawasan dari media dapat membantu menyoroti kasus-kasus semacam ini sebelum berujung pada masalah yang lebih besar.

“Jangan sampai anak-anak ini justru menjadi sumber penghasilan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Segala sesuatu pasti ada sanksinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita harus menunggu mereka terkena hukuman pidana dulu baru bertindak? Ini yang harus kita cegah bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Forda LKSA Kota Batam mengungkapkan keresahannya terkait banyaknya panti yang beroperasi tanpa izin. Forum ini menegaskan bahwa seluruh LKSA seharusnya bernaung di bawah organisasi resmi dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Dulu, panti asuhan disebut panti asuhan, tetapi sekarang namanya LKSA. Ini karena anak-anak panti tidak mau disebut sebagai anak panti. Namun, tetap saja ada oknum yang membuka panti secara ilegal dan menampung anak-anak dari luar daerah tanpa izin. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” ujarnya.

Forda LKSA berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap lembaga-lembaga yang beroperasi tanpa izin. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di LKSA mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Sejumlah LKSA di Batam Diduga Tak Berizin, Anak-Anak Rentan Terhadap Kekerasan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Praktik penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural masih marak terjadi, terbukti dengan keberhasilan operasi gabungan aparat dalam menggagalkan kepulangan lima PMI ilegal dari Malaysia melalui jalur tikus di Karimun.

Para PMI ini diamankan saat mencoba memasuki Batam melalui jalur belakang, Senin (24/2) dini hari.

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau, Kombes Imam Riyadi, mengonfirmasi lima PMI nonprosedural tersebut telah diserahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun kepada BP3MI Kepri untuk pendataan dan perlindungan.

“Lima PMI non prosedural telah diserahkan oleh Bea Cukai Karimun kepada kami,” jelasnya, Rabu (26/2).

Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi gabungan yang melibatkan Bea Cukai Karimun, BAIS TNI, dan BIN Kabupaten Karimun. Awalnya, operasi ini menargetkan penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia berdasarkan laporan masyarakat.

“Namun, pada pukul 00.40 WIB, petugas mencurigai aktivitas mencurigakan di Pelabuhan Pelambung,” ujarnya.

Sebuah mobil terlihat menaikkan beberapa orang dengan cepat, memicu tim operasi untuk melakukan pencegatan.

“Setelah diperiksa, ternyata lima orang tersebut adalah PMI nonprosedural yang baru saja tiba dari Malaysia,” ujarnya.

Dari hasil pengamanan, tiga orang yang menjemput para PMI turut diamankan, yakni sopir berinisial AS serta dua rekannya, BI dan RM.

“Sementara itu, nahkoda dan anak buah kapal (ABK) berhasil melarikan diri dengan speedboat yang mereka gunakan,” katanya.

Dari pendalaman yang dilakukan BP3MI Kepri, para PMI mengaku membayar sejumlah uang kepada agen yang berbeda untuk bisa pulang ke Indonesia, dengan tarif berkisar antara 1.300 hingga 3.700 Ringgit Malaysia.

Mereka baru bertemu ketika hendak naik kapal di Kukup, Malaysia, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

“Selama perjalanan laut yang berlangsung sekitar tiga jam, mereka dipaksa menundukkan kepala dan ditutupi selimut agar tidak terlihat saat kapal mendekati pantai,” ujarnya.

Begitu tiba di Pelabuhan Tikus di Pantai Pongkar, mereka diarahkan oleh ABK untuk segera naik ke mobil yang telah disiapkan.

“Namun, sebelum sempat meninggalkan lokasi, mobil mereka dihentikan oleh tim operasi,”katanya.

Saat ini, kelima PMI nonprosedural tersebut tengah difasilitasi di Rumah Ramah P4MI Karimun sebelum dipulangkan ke daerah asal mereka.

Sementara itu, BP3MI Kepri terus berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Karimun dan Satpolairud Polres Karimun untuk menyelidiki sindikat di balik aksi ini. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Operasi Gabungan Gagalkan Penyelundupan PMI Nonprosedural di Jalur Tikus Karimun pertama kali tampil pada Metropolis.