Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) membeber perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Mereka menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai tersangka.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Abdul Qohar pada Jumat malam (7/2). Dia menyampaikan bahwa penetapan Isa sebagai tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian pemeriksaan hari ini.
”Penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR (Isa),” kata Abdul Qohar kepada awak media.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh IR pada 2006-2012. Saat itu dia bertugas sebagai Kepala Biro Asuransi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dan saat ini, lanjut Abdul Qohar, yang bersangkutan bertugas sebagai dirjen anggaran di Kemenkeu.
Baca Juga: Sebelum Masuk Tahapan Likuidasi, Jiwasraya Beri Kesempatan Terakhir Pemegang Polis Ikut Restrukturisasi
Dalam kasus tersebut, Kejagung menemukan angka kerugian keuangan negara mencapai Rp 16,8 triliun. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh JAM Pidsus Kejagung, Isa langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa sejumlah pihak memang dipanggil oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung hari ini. Termasuk diantaranya Isa. Usai pemeriksaan, mereka melakukan gelar perkara.
”Dalam perkara ini penyidik menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka, penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan,” jelasnya. (*)
Menkomdigi Meutya Hafid saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). (Nanda Prayoga/ JawaPos.com)
batampos – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah membuat regulasi yang ketat demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital. Salah satu yang disorot adalah batas usia anak dalam mengakses platform digital.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, regulasi ini bertujuan agar anak bisa menggunakan platform digital secara aman dan produktif, bukan menjauhkan mereka dari teknologi.
“Kami tidak ingin anak-anak terlepas dari internet. Tapi kita harus memastikan mereka mengakses dunia digital dengan aman,” tegas Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).
Nantinya, regulasi ini akan disertakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Salah satu pasal yang ditambahkan mengenai batasan usia bagi anak-anak pada platform digital untuk mencegah paparan konten negatif sejak dini.
“Anak-anak terpapar konten berisiko seperti kekerasan dan pornografi. Kita harus segera bertindak,” tegas Meutya.
Tak hanya itu, regulasi ini juga akan mengklasifikasikan platform digital yang bisa diakses oleh anak. Hal ini berdasarkan profil risiko yang dihasilkan.
Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, pun menyoroti sejumlah fitur berbahaya yang ditemukan pada platform digital. Salah satunya fitur berbagi lokasi dan konten manipulatif yang bisa mengecoh anak-anak.
“Ada kartun lucu-lucu, tapi begitu diklik, isinya ternyata penuh jebakan. Belum lagi fitur yang memungkinkan anak-anak dilacak posisinya. Ini berbahaya,” ujar Ai Maryati.
Komdigi menargetkan regulasi ini rampung dalam 1-2 bulan ke depan. Hal ini juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan anak di internet.
Demi memastikan regulasi benar-benar berpihak dengan anak-anak, Komdigi mengajak seluruh pemangku kepentingan sepeeti kementerian terkait, akademisi, serta lembaga pemerhati anak untuk saling bekerjasama.
Bukan tanpa alasan, sebab regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam menjaga generasi penerus Indonesia dari ancaman dunia digital. (*)
Ilustrasi. Truk pengangkut sampah menurunkan muatan yang berasal dari sampah rumah tangga dan lainnya di TPA Punggur. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana melibatkan pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur. Hingga saat ini, skema tersebut masih dalam tahap persiapan, dan belum ada perusahaan yang berminat untuk bekerja sama.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Eka Suryanto, mengatakan bahwa saat ini TPA Punggur masih dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah dibentuk sejak 2018. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di hilir, Pemko Batam berencana menggandeng pihak swasta.
“Kita masih dalam tahap persiapan, sejauh ini belum ada perusahaan yang berminat bekerja sama mengelola TPA. Saat ini, pengelolaan masih dilakukan oleh UPT,” ujar Eka, Jumat (7/2).
Ia menambahkan, tim dari DLH akan menyusun strategi promosi agar lebih menarik bagi investor atau perusahaan pengelola sampah. Hal ini mencakup skema kerja sama yang jelas, termasuk keuntungan yang bisa diperoleh pihak swasta dalam mengelola sampah di Batam.
“Untuk teknisnya, nanti tim yang akan mempersiapkan seperti apa mekanisme dan promosi untuk menarik pihak swasta. Intinya, pengelolaan sampah di hulu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan di hilir direncanakan melibatkan pihak ketiga,” jelasnya.
Pemko Batam berharap keterlibatan swasta dalam pengelolaan TPA Punggur dapat meningkatkan efisiensi pengolahan sampah, mengurangi dampak lingkungan, serta menciptakan sistem persampahan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terencana. Menurutnya, pengelolaan sampah akan dibagi menjadi dua fokus utama, yakni di hulu yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta di hilir yang direncanakan melibatkan pihak ketiga atau swasta.
“Kita susun konsep pengelolaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Ini bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi tanggung jawab kita semua. DLH diminta untuk menyusun kebutuhan anggaran secara detail, termasuk sarana prasarana, tenaga kerja, dan operasional untuk UPT,” ujar Jefridin.
Saat ini, Kota Batam menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, termasuk keterbatasan armada pengangkutan dan sarana prasarana. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis telah dirumuskan, seperti penambahan armada pengangkutan berupa arm roll dan compactor hingga tahun 2045, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
“Data menunjukkan volume sampah terus meningkat setiap harinya di Kota Batam. Kita berharap pengelolaan sampah dapat ditangani secara baik dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, kita optimistis tantangan yang ada dapat diatasi,” kata Jefridin.
Lebih lanjut, Jefridin menyebut bahwa konsep pengelolaan sampah ini akan diajukan kepada kepala daerah terpilih agar bisa menjadi program berkelanjutan. Selain itu, pengawasan ketat terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA), petugas lapangan, dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga akan ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai aturan. (*)
batampos – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun (PKG Hari Ulang Tahun) mulai Februari. Program ini memungkinkan masyarakat yang sedang berulang tahun mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas, laboratorium, atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya.
Untuk mengikuti program ini, kalian perlu mendaftar melalui aplikasi SatuSehat. Tujuh hari sebelum ulang tahun (H-7), kalian akan menerima formulir skrining kesehatan di aplikasi tersebut.
Pastikan sudah memiliki akun SatuSehat agar bisa mengisi formulir dan memilih tanggal pemeriksaan. Setelah itu, kalian akan mendapatkan kode tiket yang digunakan untuk mengakses layanan kesehatan gratis.
Selain melalui aplikasi, pemberitahuan juga akan dikirimkan melalui WhatsApp pada H-30, H-7, H-1, dan hari ulang tahun. Jika belum mendapat notifikasi, kalian tetap bisa mendaftar langsung di fasilitas kesehatan dengan membawa kartu identitas dan ponsel untuk mengakses SatuSehat.
Pada hari pemeriksaan, datanglah ke FKTP yang sudah dipilih dengan membawa KTP, kode tiket, dan hasil skrining mandiri. Setelah diperiksa, hasilnya bisa dicek kembali di aplikasi SatuSehat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan.
Jika mengalami kendala saat mendaftar, kalian bisa menghubungi chatbot WhatsApp Kemenkes di 081278878812. Program ini merupakan langkah pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Jadi, jika ulang tahun kalian sudah dekat, jangan lupa manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis! (*)
Rumah korban di Kelurahan Sungai Lumpur yang dibobol maling, Jumat (7/2). F. Vatawari untuk BATAM POS
batampos– Sebuah rumah di wilayah Kelurahan Sungai Lumpur, Kabupaten Lingga, Kepri dibobol maling. Akibat kejadian tersebut, uang tunai senilai jutaan rupiah raib digondol pelaku, yang diduga merupakan seorang pelajar SMP.
Aksi pencurian tersebut diketahui terjadi pada Kamis (6/2) kemarin. Kala itu, pemilik rumah bernama Tari sempat memergoki pelaku yang sedang berada di dalam rumah miliknya tersebut.
“Saya lihat dia sudah di dalam rumah. Dia (pelaku) ngakunya mau sembunyi dari guru, saat saya mau nelpon orang tua, pelaku ambil handphone saya dan membuangnya. Lalu dia kabur,” kata Tari, Jumat (7/2).
Tari pun langsung mengecek barang-barang berharga yang ada di dalam kamarnya. Saat itulah, ia mendapati bahwa uang tunai yang tersimpan rapih telah raib dan diduga dibawa kabur oleh pelaku.
Aksi pencurian di rumah itu, bukanlah pertama kali terjadi. Beberapa waktu lalu rumahnya juga dibobol oleh maling. Pelaku masuk dengan cara merusak jendela dekat pintu utama rumah tersebut.
“Saat kejadian rumah saya memang tidak ada orang, orang tua juga sedang berada di luar kota. Sudah dua kali, total uang yang dicuri hampir Rp2 juta,” tambahnya.
Ia mengaku merasa khawatir, jika sewaktu-waktu pelaku kembali beraksi saat rumah tersebut ditinggal sepi. Untuk pelakunya, kata Tari masih berusia anak-anak, dan diduga merupakan pelajar SMP di dekat lokasi kejadian.
“Rumah saya sering menjadi tongkrongan siswa yang cabut untuk merokok ketika saya tidak ada,” sebutnya.
Tari menambahkan setelah dua kali kejadian rumahnya dimasuki maling, Tari langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk menangkap pelaku.
“Setelah kejadian itu, saya langsung menghubungi pihak berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini. Karena jika dibiarkan, akan banyak rumah warga Sungai Lumpur yang akan menjadi korban,” pungkasnya. (*)
Rumah korban di Kelurahan Sungai Lumpur yang dibobol maling, Jumat (7/2). F. Vatawari untuk BATAM POS
batampos– Sebuah rumah di wilayah Kelurahan Sungai Lumpur, Kabupaten Lingga, Kepri dibobol maling. Akibat kejadian tersebut, uang tunai senilai jutaan rupiah raib digondol pelaku, yang diduga merupakan seorang pelajar SMP.
Aksi pencurian tersebut diketahui terjadi pada Kamis (6/2) kemarin. Kala itu, pemilik rumah bernama Tari sempat memergoki pelaku yang sedang berada di dalam rumah miliknya tersebut.
“Saya lihat dia sudah di dalam rumah. Dia (pelaku) ngakunya mau sembunyi dari guru, saat saya mau nelpon orang tua, pelaku ambil handphone saya dan membuangnya. Lalu dia kabur,” kata Tari, Jumat (7/2).
Tari pun langsung mengecek barang-barang berharga yang ada di dalam kamarnya. Saat itulah, ia mendapati bahwa uang tunai yang tersimpan rapih telah raib dan diduga dibawa kabur oleh pelaku.
Aksi pencurian di rumah itu, bukanlah pertama kali terjadi. Beberapa waktu lalu rumahnya juga dibobol oleh maling. Pelaku masuk dengan cara merusak jendela dekat pintu utama rumah tersebut.
“Saat kejadian rumah saya memang tidak ada orang, orang tua juga sedang berada di luar kota. Sudah dua kali, total uang yang dicuri hampir Rp2 juta,” tambahnya.
Ia mengaku merasa khawatir, jika sewaktu-waktu pelaku kembali beraksi saat rumah tersebut ditinggal sepi. Untuk pelakunya, kata Tari masih berusia anak-anak, dan diduga merupakan pelajar SMP di dekat lokasi kejadian.
“Rumah saya sering menjadi tongkrongan siswa yang cabut untuk merokok ketika saya tidak ada,” sebutnya.
Tari menambahkan setelah dua kali kejadian rumahnya dimasuki maling, Tari langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk menangkap pelaku.
“Setelah kejadian itu, saya langsung menghubungi pihak berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini. Karena jika dibiarkan, akan banyak rumah warga Sungai Lumpur yang akan menjadi korban,” pungkasnya. (*)
Tim gabungan saat menangkap buaya di sekitar pulau Bulan beberapa waktu lalu. Foto. Polsek Bulang untuk Batam Pos
batampos – Upaya perburuan buaya yang lepas dari penangkaran PT PJK di Pulau Bulan mulai berkurang. Tim gabungan yang dikerahkan untuk menangkap buaya yang terlepas sejak awal Januari lalu telah berhasil menangkap kembali 39 ekor buaya. Namun, jumlah pasti buaya yang lepas masih belum terkonfirmasi secara pasti.
Meskipun sebagian besar buaya telah ditangkap kembali, masyarakat tetap diminta untuk waspada. Kawasan perairan Pulau Bulang dan Sagulung merupakan habitat alami buaya liar, yang sering kali muncul di area pemukiman. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi warga yang beraktivitas di sekitar alur sungai.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus adalah alur Sungai Seilangkai. Kepala Resort BKSDA Mukakuning Rempang Batam, Yon Romby, menegaskan bahwa sungai ini memang habitat buaya liar. Oleh karena itu, pihak berwenang telah memasang plang peringatan agar warga tidak mendekati bantaran sungai tanpa keperluan mendesak.
Selain itu, masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai juga diimbau untuk tidak membuang sisa makanan, terutama daging atau darah, yang dapat mengundang buaya mendekat. Kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko konflik antara manusia dan buaya, mengingat predator tersebut memiliki insting berburu yang tajam terhadap bau darah.
Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengingatkan agar warga, terutama para pemancing dan mereka yang sering beraktivitas di sekitar sungai, lebih berhati-hati. “Mencegah lebih baik. Ini bukan hanya soal buaya penangkaran yang kabur, tetapi juga tentang buaya liar yang memang habitatnya di sini,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pemukiman di sepanjang alur Sungai Seilangkai cukup rawan terhadap ancaman buaya. Tidak adanya pagar pembatas di sekitar pemukiman membuat buaya bisa masuk dengan mudah, sehingga membahayakan keselamatan warga.
Sunardi, seorang warga Perumahan Sagulung Raya, berharap adanya solusi dari pemerintah, seperti pembangunan pagar pengaman di sepanjang aliran sungai. “Kalau ada pagar, setidaknya lebih aman. Sekarang kami khawatir kalau tiba-tiba ada buaya masuk ke lingkungan rumah,” katanya.
Sementara itu, terkait perburuan buaya yang lepas dari penangkaran, tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, yang belum lama ini meninjau lokasi penangkaran PT PJK, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah buaya yang melarikan diri.
“Laporan dari perusahaan hanya 39 ekor, tapi. Itu serta merta kita yakini. Kita berharap perusahaan benar-benar serius membereskan persoalan ini. Pastikan semua buaya yang lepas kembali ditangkap, ” ujarnya.
Ketidakjelasan data ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat buaya yang lepas bisa saja masih berkeliaran di sekitar perairan Batam. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan habitat alami buaya.
Dengan kondisi ini, upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan. Selain langkah preventif seperti pemasangan pagar dan plang peringatan, diperlukan koordinasi antara pemerintah, BKSDA, serta pihak penangkaran untuk memastikan tidak ada lagi insiden serupa di masa mendatang. (*)
batampos – BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait membantah kabar yang menyebutkan bahwa RSBP tidak lagi melayani pasien berstatus BPJS.
Pihaknya memastikan bahwa RSBP Batam akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien, termasuk pasien dengan status BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
“Kami sangat menyayangkan isu ini bisa berkembang. RSBP Batam sampai saat ini tetap bekerjasama dengan BPJS dan masih menjadi rumah sakit rujukan,” ujar Ariastuty, Jumat (7/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pasien berstatus BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan masih mendominasi dari total keseluruhan kunjungan ke RSBP sepanjang tahun 2024.
Dengan rincian Poliklinik Rawat Jalan 76,35 persen; Rawat Inap 85,39 persen dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 76,75 persen.
“Setiap orang, tanpa terkecuali, berhak untuk memperoleh layanan medis yang memadai. Ini yang menjadi komitmen BP Batam. Jadi tidak benar adanya jika transisi pengelola RSBP mengganggu pelayanan,” tambahnya.
Ariastuty juga menerangkan bahwa BP Batam telah bekerjasama dengan Mayapada Healthcare dan Apollo Hospitals India untuk pengelolaan RSBP ke depannya.
Kerjasama ini pun tak terlepas dari keputusan pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Batam.
“Walaupun nantinya akan dioperasikan oleh Mayapada, tapi pelayanan tetap sama seperti sebelumnya. Sama halnya dengan bandara dan pelabuhan, kerja sama yang kami lakukan didasari dengan komitmen agar pelayanan untuk masyarakat semakin lebih baik,” jelas Ariastuty. (*)
Menteri Hukum dan Hak Asasi (HAM) Natalius Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10). (Istimewa)
batampos – Selain kinerja positif para menteri di Kabinet Merah Putih, Indonesia Social Insight (IDSIGHT) juga memotret kinerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapat sentimen negatif dari publik.
Keempat menteri itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri HAM Natalius Pigai; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
“Dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk,” ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa.
Dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi. ASN Kemendikti Saintek menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.
Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. “Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8%),” ujar Johan.
Adapun IDSIGHT melakukan riset dengan mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025. Riset dilakukan dengan pengumpulan data dari empat platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan Tiktok.
Berdasarkan laporan Data Digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh We Are Social, keempat platform tersebut paling banyak digunakan dan menjadi favorit oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia 14-64 tahun.
Data yang diambil dengan mencakup konten dari akun resmi media sosial yang dimiliki menteri/kepala badan atau akun yang dibuat oleh komunitas fanbase yang aktif membagikan konten pejabat bersangkutan. Jika tidak tersedia, data diambil dari konten kementerian/badan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat tersebut. Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia.
Lebih jauh Johan mengatakan, menteri berikut yang mendapat sentimen negatif adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Pemicunya terkait keresahan publik selama beberapa tahun terakhir terhadap maraknya judi online. Akibatnya aparat kepolisian melakukan “bersih-bersih” dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital/Kemenkomdigi).
Budi Arie Setiadi meskipun sudah tidak lagi menjabat menteri di sana, namun figurnya dianggap warganet yang bertanggung jawab atas peredaran judol. “Posisinya sebagai ketua umum relawan Projo menambah tingginya penilaian buruk (71,6%) dari kalangan yang sejak awal memang kontra terhadap garis politik Jokowi,” lanjut Johan.
Nama-nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%); Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%); Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto (57,8%); dan Menteri PKP Maruarar Sirait (55,2%).
Kontroversi terhadap Maruarar Sirait dengan sejumlah isu seperti maraknya penyelewengan dan tidak tepat sasarannya penggunaan dana desa serta tanda tanya publik soal program 3 juta rumah. “Hal yang sama dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) yang sempat menentang pembongkaran pagar laut di Tangerang,” jelas Johan.
Berikutnya ada Menteri Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%), dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%). Belakangan nama Widiyanti Putri disebut-sebut sebagai menteri dengan kekayaan yang fantastis dalam laporan harta penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK.
Sementara itu kontroversi di dunia olahraga dan karut-marut persoalan lingkungan memberi penilaian buruk, sekaligus menjadi tantangan bagi Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik.
“Muncul desakan publik agar dilakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang dinilai buruk, atau setidaknya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja para menterinya,” pungkas Johan. (*)
