Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua kanan) dan wakil menteri Fauzan mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
batampos – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro tengah menjadi perhatian publik setelah isu kontroversialnya mencuat. Hal ini setelah Satryo Soemantri didemo oleh para pegawai Kemendikti Saintek.
Menteri yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 ini dikabarkan kerap menampar dan memecat pegawai, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan aksi protes di depan Gedung Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (20/1).
Aksi ini menghebohkan publik, sekaligus menyorot latar belakang Satryo yang dikenal luas sebagai tokoh di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selain isu perilaku, harta kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro juga menarik perhatian.
Melansir pada laman elhkpn.kpk.go.id, Satryo Soemantri Brodjonegoro mempunyai total harta kekayaan sejumlah Rp 46.050.000.000 atau Rp 46 miliar. Hal itu diketahui berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir disampaikan 7 Desember 2024 saat awal menjabat sebagai menteri.
Harta kekayaan Satryo Soemantri didominasi berupa tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangeran Selatan, Tangerang, dan Buleleng. Total harta tidak bergerak milik Satryo Soemantri itu senilai Rp 33.650.000.000.
Selain itu, Satryo Soemantri juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi di antaranya mobil BMW X3 2016 Rp 400 juta, mobil BYD Seal 2024 Rp 700 juta, mobil Toyota Innova Reborn 2020 Rp 200 juta, mobil Ford Escape 2011 Rp 100 juta. Total harta bergerak milik Satryo Soemantri sebesar Rp 1.400.000.000.
Satryo Soemantri juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 11 miliar. Sehingga, total harta Satryo Soemantri seluruhnya sejumlah Rp 46.050.000.000. (*)
Ilustrasi libur nasional dan cuti bersama 2025. (Pexels)
batampos – Apakah Anda hendak merencanakan liburan tahun ini? Jika iya, Anda perlu memahami dan mengetahui tanggal hari libur nasional dan cuti bersama yang resmi dari pemerintah.
List hari libur nasional dan cuti bersama dalam artikel, bersumber dari informasi di laman resmi Sekertariat Kabinet, berdasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yang ditandatangani pada 14 Oktober 2024. SKB ini menetapkan total 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025. Sementara itu, terkait penetapan 1 Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha 1446 Hijriah akan diputuskan Menteri Agama.
Berikut adalah daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2025.
1 Januari (Rabu) – Tahun Baru 2025 Masehi
27 Januari (Senin) – Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
28 Januari (Selasa) – Cuti bersama Tahun Baru Imlek
29 Januari (Rabu) – Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
28 Maret (Jumat) – Cuti bersama Hari Suci Nyep
29 Maret (Sabtu) – Hari Suci Nyepi
31 Maret-1 April (Senin-Selasa) – Idul Fitri 1446 Hijriah
2-4, 7 April (Rabu-Senin) – Cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah
18 April (Jumat) – Wafat Yesus Kristus
20 April (Minggu) – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
1 Mei (Kamis) – Hari Buruh Internasional
12 Mei (Senin) – Hari Raya Waisak 2569 BE
13 Mei (Selasa) – Cuti bersama Hari Raya Waisak
29 Mei (Kamis) – Kenaikan Yesus Kristus
30 Mei (Jumat) – Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus
1 Juni (Minggu) – Hari Lahir Pancasila
6 Juni (Jumat) – Idul Adha 1446 Hijriah
9 Juni (Senin) – Cuti bersama Idul Adha 1446 Hijriah
27 Juni (Jumat) – 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
17 Agustus (Minggu) – Proklamasi Kemerdekaan
5 September (Jumat) – Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember (Kamis) – Kelahiran Yesus Kristus
26 Desember (Jumat) – Cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus
Dalam SKB juga dijelaskan bahwa unit kerja atau organisasi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit, penyedia layanan telekomunikasi, listrik, air, keamanan, dan perbankan, perlu mengatur jadwal pegawai agar tetap melayani masyarakat selama hari libur nasional dan cuti bersama.
Menurut informasi dari laman resmi Setkab, cuti bersama ini akan mengurangi jatah cuti tahunan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap unit kerja. Pelaksanaan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan yang berlaku, sementara untuk lembaga swasta diatur oleh pimpinan masing-masing instansi. (*)
Petugas dari Pemadam Kebakaran saat berusaha memadamkan api di Kafe Jus Kita Mitra Raya 2, Senin (20/1).
batampos – Kafe Jus Kita di Mitra Raya 2 Blok B nomor 19, Batam Centre terbakar, Senin (20/1) sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam kejadian ini, 2 karyawan kafe terluka.
Rini, salah seorang penjaga toko di sekitar mengatakan api muncul saat karyawan kafe tengah memasak. Ia sempat mendengar ledakan, dan menilai api berasal dari kebocoran tabung gas elpiji 5,5 kilogram.
“Karyawannya lagi masak di dapur, gasnya bocor. Api membesar dan meledak,” ujarnya di lokasi.
Ia menjelaskan kebakaran tersebut sempat membuat panik pemilik maupun penjaga toko disekitarnya. Mereka kemudian berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).
“Listrik juga langsung dimatikan. Untungnya tidak merambat ke toko kami,” katanya.
Dalam kejadian ini, 2 unit pemadam kebakaran turun ke lokasi. Pantauan Batam Pos, seluruh isi kafe ini ludes terbakar, bahkan api menghanguskan bangunan di lantai II.
“Pemadam cepat datang, setengah jam semua api padam,” ungkapnya.
Kapolsek Batam Kota, Kompol Anak Agung Made Winarta mengatakan 2 karyawan kafe berinisia IL dan MY tersebut mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki.
“Ada 2 korban karena ledakan gas dan pecahan kaca. Tapi sudah diobati,” katanya.
Ia mengatakan dari pengelidikan awal, kebakaran disebabkan adanya kebocoran gas tabung elpiji. “Imbauan kepada masyarakat agar tetap memperhatikan keselamatan dan patuhi protokol kebakaran,” tutupnya. (*)
batampos – Sebanyak 3.675 tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas telah diberhentikan oleh Bupati, Abdul Hadis sejak 1 Januari 2025.
Pemberhentian honorer ini berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Kepulauan Anambas No 853 tahun 2024 tentang pemberhentian pegawai tidak tetap di lingkungan Pemkab Anambas.
Nantinya honorer tersebut akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, terdapat 151 orang yang diberhentikan karena tidak memenuhi syarat terutama pendidikan.
Selama honorer dihapus, sejumlah pegawai non ASN yang menunggu diangkat PPPK resah karena hingga saat ini belum menerima gaji sejak Desember lalu.
Padahal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah meminta Kepala Daerah untuk menganggarkan gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan PPPK.
“Kami dah kerja, tapi kepastian gaji belum tahu kapan keluar. Kami ke kantor perlu modal untuk beli minyak motor,” keluh seorang pegawai non ASN, Sofian, Minggu, (19/1).
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar menegaskan untuk pegawai yang sedang dalam masa peralihan menjadi PPPK untuk dapat masuk ke kantor seperti biasanya.
Hal ini untuk mempermudah pihaknya dalam membayar gaji meskipun pegawai non ASN tidak memiliki SK.
“Kalau ada yang bolong-bolong itu ada aturan disiplin pemotongannya. Tapi kalau misal sebulan tak masuk, ya macam mana mau diberikan. Kan ini dasarnya, apalagi mereka tak ada SK,” tegas Sahtiar.
Saat ini, Pemkab Anambas sedang menunggu regulasi dari MenPAN-RB untuk membayarkan gaji pegawai non ASN.
“Hampir tiap minggu kita rapat dengan pusat dan provinsi. Belum ada keputusan untuk teknis bayar gaji pegawai non ASN hingga mendapat SK PPPK,” pungkas Sahtiar. (*)
Petugas Dinas Perhubungan Kota Batam menunjukan stiker parkir berlangganan untuk roda dua dan roda empat, Senin (13/5) lalu. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menargetkan pendapatan sebesar Rp 2,5 miliar dari program stiker parkir berlangganan pada tahun 2025.
Kepala Dishub Kota Batam, Salim, menjelaskan bahwa target tersebut berasal dari rencana penjualan stiker parkir untuk berbagai jenis kendaraan.
“Kami menargetkan penjualan stiker parkir untuk roda dua sebanyak 500 lembar, roda empat 3.412 lembar, dan roda enam 500 lembar,” kata Salim pada Senin (20/1).
Realisasi program stiker parkir tahun 2024 menunjukkan hasil yang jauh di bawah target. Tercatat, hanya terjual 146 lembar untuk roda dua, 854 lembar untuk roda empat, dan 271 lembar untuk roda enam.
Salim menegaskan bahwa untuk mencapai target tahun 2025, Dishub akan meningkatkan pelayanan, termasuk alokasi anggaran untuk retribusi parkir kendaraan dinas.
“Kami berharap ini menjadi contoh yang baik bagi masyarakat agar ikut serta dalam program parkir berlangganan,” tambahnya.
Program stiker parkir berlangganan ini berlaku di seluruh lokasi parkir yang dikelola oleh juru parkir resmi, kecuali di kawasan yang dikenakan pajak, seperti pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan bandara.
Salim menjelaskan bahwa program ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan terdata.
“Dengan berlangganan stiker parkir, masyarakat turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan Kota Batam,” ujarnya.
Ketua Panitia Pembentukan Peraturan Daerah (Papemperda) DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menyoroti pentingnya peningkatan pengelolaan sektor parkir.
Menurutnya, sektor parkir pinggir jalan masih menjadi tantangan karena pengelolaan manual yang membuka peluang kebocoran pendapatan.
“Pengelolaan parkir pinggir jalan perlu dievaluasi karena pada tahun lalu gagal mencapai target. Hal ini menjadi perhatian serius DPRD untuk perbaikan ke depan,” kata Mustofa.
Mustofa juga menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk mengurangi kebocoran pendapatan dari sektor parkir.
Salah satu usulan DPRD adalah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir. Namun, menurut Mustofa, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Dishub terkait usulan tersebut.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, program stiker parkir berlangganan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan PAD Kota Batam sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih baik dan transparan. (*)
Aktivitas di Pelabuhan domestik Sekupang. Foto Rengga/Batam Pos
batampos – Aktivitas di Pelabuhan Domestik Sekupang pada Senin (20/1) terpantau normal menjelang perayaan Imlek yang jatuh pada Rabu (29/1). Belum terlihat lonjakan signifikan dalam jumlah penumpang, baik yang naik maupun turun. Situasi di pelabuhan cenderung lancar, tanpa adanya antrean panjang di loket maupun dermaga keberangkatan.
Dari pantauan langsung, kapal-kapal ferry yang melayani rute domestik seperti Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, Moro, Dumai dan Buton tetap beroperasi sesuai jadwal ditetapkan.
Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Domestik Sekupang, Samosir Parsaoran, menyebutkan bahwa hingga Minggu (19/1), jumlah penumpang yang naik kapal mencapai 1.476 orang.
“Angka ini masih stabil dan belum menunjukkan peningkatan berarti. Biasanya, lonjakan penumpang baru akan terlihat mulai H-6 Imlek, yakni Jumat (25/1),” ujarnya.
Menurut Samosir, puncak arus mudik Imlek diprediksi akan terjadi bertepatan dengan libur panjang yang dimulai pada akhir pekan dan cuti bersama Isra Miraj, Senin (27/1).
“Kami juga telah berkoordinasi dengan operator kapal untuk memastikan jadwal keberangkatan tetap lancar, bahkan jika diperlukan, kami akan menambah trip pelayaran,” tuturnya.
Di lapangan, sejumlah fasilitas di Pelabuhan Domestik Sekupang seperti ruang tunggu penumpang, loket tiket, dan parkir kendaraan terlihat dalam kondisi sepi. Namun, pihak pelabuhan tetap mengimbau agar calon penumpang datang lebih awal untuk menghindari antrean, terutama di puncak arus mudik.
Salah satu calon penumpang, Rini, 34, yang akan menuju Tanjung Balai Karimun, mengaku belum merasakan adanya lonjakan penumpang. “Hari ini masih sepi. Biasanya, kalau sudah dekat Imlek, suasana lebih padat,” ujarnya.
Petugas di pelabuhan juga terus mengawasi kondisi cuaca untuk memastikan keselamatan pelayaran. “Hingga saat ini, cuaca masih aman untuk pelayaran domestik, tetapi kami akan terus memantau perkembangan,” tutur Samosir.
Diperkirakan, puncak kepadatan penumpang akan berlangsung dari Jumat hingga Minggu (25-27/1), terutama untuk tujuan daerah sekitar Batam. Pihak pelabuhan menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan pelayanan guna menjaga kelancaran arus mudik. (*)
Penanganan buaya yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan. F.Istimewa
batampos– Sudah lebih dari seminggu buaya dari penangkaran PT PJK di Pulau Bulan terlepas akibat jebolnya kandang. Buaya-buaya tersebut masih terlihat berkeliaran di perairan Batam, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hingga saat ini, operasi penangkapan masih terus dilakukan untuk mengamankan satwa buas tersebut.
Menurut laporan warga, buaya-buaya yang lepas tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan buaya-buaya tersebut mencari mangsa, bahkan hingga mendekati area permukiman. “Hati-hati, buaya mulai lapar dan berkeliaran tanpa makanan,” ujar seorang pria dalam salah satu video yang viral.
Warga di sekitar perairan Batam, terutama nelayan, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.
Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, mengimbau masyarakat untuk menjauhi bantaran sungai dan laut serta memprioritaskan keselamatan saat beraktivitas di perairan.
“Kami terus memantau situasi dan meminta warga untuk tetap waspada agar tidak menjadi korban dari satwa buas ini,” ujarnya.
Dalam sebuah video yang ramai diperbincangkan, seekor buaya berukuran besar berhasil ditangkap di kawasan galangan kapal Seilekop, Sagulung. Penangkapan ini dilakukan oleh para pekerja galangan kapal yang sebelumnya melaporkan adanya buaya yang mendekati area kerja mereka. Kapolsek Sagulung membenarkan kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa buaya yang tertangkap terlihat sangat lapar.
Kapolsek Bulang, Iptu Adyanto Syofyan, juga menyerukan hal yang sama. Pihaknya bersama tim gabungan terus memaksimalkan operasi penangkapan dengan target mengamankan seluruh buaya yang lepas. “Kami bekerja sama dengan BKSDA untuk memastikan semua buaya kembali ke penangkaran,” tegasnya.
Hingga Senin (20/1) siang, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Seksi Konservasi Wilayah II Batam melaporkan bahwa 32 ekor buaya telah berhasil diamankan. Kepala BBKSDA, Tommy Steven Sinambela, menyatakan bahwa penangkapan dilakukan secara hati-hati agar tidak membahayakan warga maupun satwa itu sendiri.
Di tengah operasi penangkapan, masyarakat diminta tetap tenang tetapi waspada. Peringatan keras diberikan kepada para nelayan yang sering melaut di sekitar perairan Batam. Aktivitas di laut diimbau untuk selalu memperhatikan keamanan dan menghindari lokasi yang berpotensi menjadi sarang buaya.
Buaya-buaya yang terlepas ini diduga lapar akibat kurangnya sumber makanan di lingkungan baru mereka. Situasi ini menyebabkan mereka mencari makan hingga ke area galangan kapal dan permukiman warga. Keberadaan mereka menjadi ancaman serius, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan.
Pihak kepolisian dan BBKSDA terus bekerja keras mengamankan situasi. Masyarakat diharapkan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Penanganan dan pencegahan di masa mendatang menjadi prioritas, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. (*)
Puluhan Pegawai memprotes Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Istimewa)
batampos – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Togar M Simatupang angkat bicara terkait aksi protes yang digelar pegawai di Kementeriannya.
Ia mengungkapkan, sejatinya masih terdapat ruang dialog yang bisa digunakan oleh pegawai dalam menyampaikan aspirasinya. Hingga kini, kata Togar, pihaknya masih membuka diri untuk dilakukannya audiensi untuk menemukan solusi terbaik.
“Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik,” ujar Togar, Senin (20/1).
Togar membantah apa yang dituduhkan para pegawai yang berunjuk rasa. Ia mengeklaim, tidak melakukan pemecatan sepihak kepada Neni. Sejumlah opsi lain pun masih terbuka lebar.
“Sedang proses dan tentu terbuka untuk opsi lain, bukan hitam putih. Tidak baik terlalu reaktif dan tidak ada dialog,” katanya.
Diketahui, puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menggelar aksi protes di depan kantor kementerian, Jalan Pintu Senayan, Senin (20/1).
Mereka mengecam sikap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dinilai arogan, bahkan melibatkan keluarganya dalam kebijakan yang dianggap sewenang-wenang.
Aksi ini dipicu oleh pemberhentian mendadak Neni Herlina, seorang pegawai yang menjabat sebagai Prahum Ahli Muda sekaligus Penjabat (Pj) Rumah Tangga di Kemendikti Saintek.
Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno menyebut, pemberhentian tersebut sarat dengan kesalahpahaman dan tanpa prosedur yang jelas.
“Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau suudzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu. Padahal, dia tidak melakukannya,” ujarnya.
Menurut Suwitno, tindakan semena-mena ini seharusnya tidak dilakukan. Jika ada dugaan pelanggaran, peneguran harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mulai dari peneguran, pemberian sanksi disiplin jika terbukti dan lainnya.
“Harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya,” terang Suwitno.
Pj. Rumah Tangga Kemendikti saintek Neni Herlina mengungkapkan, masalah ini bermula usai pelantikan Mendikti Saintek. Istri Satryo kemudian meminta penggantian meja kantor, namun permintaan tersebut belum terpenuhi.
“Habis pelantikan, beres-beres, kata sekretaris yang sekarang sudah dipecat itu bilang (istri meminta meja kantor diganti). Saya memang enggak tahu apak-apa. Cuma, besoknya dipanggil, langsung dimarahi,” terang Neni.
Saat pemanggilan, lanjut Neni, Satryo langsung menginformasikan bahwa dirinya dipecat. Pengguna mobil dinas berplat nomor RI 25 itu langsung mengusir Neni dari kantor tanpa penjelasan formal.
“Keluar kamu sekarang juga. Bawa semua barang-barang kamu. Sana, ke Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), kata dia begitu,” tutur Neni.
Neni berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi teladan.
“Tidak ingin ada Neni-Neni yang lain yang dengan semena-mena disuruh pergi begitu saja, bahwa ini tidak adil dan sangat melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro di demo oleh puluhan pegawainya. Demonstrasi yang berlangsung di depan kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan ini memprotes dugaan sikap arogansi Menteri Satryo dan keluarganya.
Dalam video yang beredar sejumlah ASN Kemendikti Saintek terlihat mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan. Beberapa spanduk dengan pesan tajam terlihat membentang di lokasi demonstrasi.
“Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri,” tulis spanduk itu.
“Kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga,” tulis spanduk lainnya.
Ada juga spanduk lainnya yang dipasang di pagar depan gedung Kementerian. Spanduk itu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan pegawai kementerian dari sikap arogansi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.
“Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah, suka main tampar, dan main pecat,” tulis spanduk itu.
Tak hanya spanduk, sejumlah karangan bunga berisikan kritik juga terselip diantara karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Sesditjen dan Direktur di lingkungan Ditjen GTKPG.
“Turut berduka cita atas matinya nurani dan welas asih menteri kami. #lawan! #MenteriDzalim #PaguyubanPegawaiDikti,” tulis karangan bunga berwarna hijau dan biru itu.
Tak berhenti disitu, masa aksi juga turut menyoraki Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro saat hendak masuk kedalam mobil dinasnya berplat nomor RI 25 itu. Saat menuruni parkiran, masa aksi menyoraki Menteri Satryo agar turun dari mobilnya dan menemui masa aksi. (*)
Sampah tersangkut di jaringan instalasi kabel dalam drainase. f.Eusebius
batampos– Banyak drainase induk di Kota Batam mengalami penumpukan sampah dan material tanah, yang menjadi masalah serius. Penumpukan ini juga disebabkan oleh instalasi jaringan kabel dan pipa yang melintang di dalam drainase, mengakibatkan material sampah dan tanah yang terbawa arus tersangkut.
Instalasi pipa dan kabel ini tidak hanya menghambat aliran air, tetapi juga memicu sumbatan di beberapa drainase utama. Akibatnya, aliran air terganggu, terutama saat hujan deras, sehingga meningkatkan risiko banjir. Kondisi ini diperparah oleh intensitas hujan yang masih tinggi belakangan ini.
Beberapa warga mengeluhkan dampak dari masalah ini. Mereka berharap ada tindakan konkret dari pihak terkait untuk membersihkan dan menertibkan instalasi pipa dan kabel yang menghalangi drainase. “Kami ingin pemerintah segera melakukan perbaikan dan penertiban agar banjir tidak semakin parah,” ujar Suherman, warga Batuaji.
Masalah ini bukan hanya berdampak pada drainase, tetapi juga infrastruktur lain. Sebelumnya, proyek instalasi pipa disebut sebagai pemicu amblasnya jalan di dekat RS Mutiara Aini. Amblasnya jalan ini diduga kuat berawal dari adanya kabel yang melintang di pinggir jalan, memperlemah struktur tanah di sekitarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, mengakui bahwa instalasi jaringan kabel dan pipa di sepanjang drainase menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Pihaknya telah berencana melakukan penertiban sekaligus normalisasi drainase di berbagai titik.
Suhar menjelaskan bahwa proyek normalisasi drainase akan dilakukan bertahap sesuai dengan prioritas lokasi yang paling terdampak. “Kami memahami keresahan masyarakat. Penertiban instalasi pipa dan kabel akan kami lakukan bersamaan dengan normalisasi drainase,” jelasnya.
Di beberapa lokasi, seperti Batuaji dan Sagulung, dampak buruk akibat drainase yang tersumbat mulai dirasakan. Selain banjir yang mengganggu aktivitas warga, genangan air juga berpotensi menimbulkan penyakit, seperti demam berdarah. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat setempat.
Warga berharap pemerintah segera bertindak untuk membersihkan drainase dan menertibkan instalasi kabel serta pipa yang menghalangi aliran air. Mereka juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap proyek instalasi baru agar tidak menambah masalah serupa di masa depan.
Selain itu, warga juga mengusulkan agar setiap proyek instalasi pipa dan kabel di masa mendatang mempertimbangkan dampaknya terhadap drainase. “Semua proyek harus diawasi dengan ketat agar tidak merusak sistem drainase yang sudah ada,” tambah Suherman.
Ke depan, penanganan drainase yang terintegrasi dengan penertiban instalasi kabel dan pipa akan menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Batam. Diharapkan, langkah normalisasi drainase yang direncanakan dapat mengurangi risiko banjir dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. (*)
batampos — Mengingat pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel dalam tata kelola pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu di Provinsi Riau mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangannya dengan meluncurkan layanan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) E-BLUD (e-Badan Layanan Umum Daerah) BRK Syariah.
RSUD Rokan Hulu merupakan pengguna Layanan E-BLUD BRK Syariah yang pertama di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta yang pertama di Sumatera SIPD E-BLUD yang terintegrasi dengan layanan Perbankan. RSUD Rokan Hulu menjadi Pilot Project dalam pengimplementasian layanan ini.
Peluncuran ini diresmikan langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Sukiman didampingi Kadiskes Riau yang diwakilkan oleh Kabid Pelayanan Kesehatan, Edi Irawan, Sekda Rokan Hulu Muhammad Zaki, Direktur RSUD Rokan Hulu dr. Zuldi Afki, Direktur Dana Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto, Direktur Operasional Said Syamsuri, Direktur Pembiayaan Helwin Yunus dan Branch Manager BRKS Pasir Pangaraian Dadang Wahyudi di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Senin (20/1/2025).
“Ini momen bersejarah, dengan bangga saya sampaikan. Inovasi ini sebuah langkah besar menuju transparansi dan akuntabilitas bagi Kabupaten Rokan Hulu. Momentum ini menjadi bukti komitmen bersama kita dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, efisien, dan berbasis teknologi informasi,” kata Bupati Rokan Hulu Sukiman sekaligus menyampaikan apresiasi kepada BRK Syariah se menjadi mitra keuangan serta mendukung penuh implementasi SIPD BLUD ini.
Masih kata Bupati Rohul, dengan sistem yang modern dan transparan, RSUD Rokan Hulu dapat menjadi contoh keberhasilan bagi RSUD lain, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Langkah ini diharapkan dapat mendukung misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Rohul.
“Kesuksesan penerapan SIPD di RSUD Rokan Hulu akan segera dilanjutkan dengan implementasi di seluruh Puskesmas di Rokan Hulu. Langkah ini didukung oleh infrastruktur jaringan internet yang kini telah menjangkau seluruh desa, menjadikan Rokan Hulu sebagai daerah yang siap menghadapi era digitalisasi,” ujar Sukiman lagi.
Dia menjelaskan tahapan implementasi SIPD BLUD ini meliputi uji coba di beberapa Puskesmas percontohan, pelatihan intensif untuk kepala Puskesmas dan staf keuangan, integrasi layanan kesehatan berbasis SIPD dengan Layanan BRK Syariah, termasuk pengelolaan dana kapitasi BPJS dan pengadaan obat serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto menyampaikan launching layanan E-BLUD ini memberikan solusi digital yang inovatif guna mendukung pengelolaan keuangan pada BLUD yang lebih modern dan transparan. Layanan E-BLUD BRK Syariah, merupakan layanan aplikasi yang berbasis pada Cash Management System (CMS) BRK Syariah.
“Banyak kemudahan dalam pengelolaan keuangan berbasis digital yang ditawarkan melalui layanan E-BLUD seperti pembayaran rekanan, gaji karyawan serta lain-lain. Selain itu juga dengan integrasi ini, memungkinkan pengguna setiap transaksi secara otomatis pajaknya terdistribusi secara Real-Time ke DJP Pajak maupun ke BAPENDA sebagai penerima pajak daerah. Sebagai informasi, layanan E-BLUD BRK Syariah yang terintegrasi dengan Pajak Daerah di SIPD E-BLUD merupakan yang pertama di Indonesia,” kata MA Suharto.
Setelah menyaksikan launching layanan E-BLUD BRK Syariah Piloting RSUD Rokan Hulu, undangan yang hadir diantaranya Kepala Dinas dan OPD se Kabupaten Rohul, Camat se Kabupaten Rohul, Direktur RSUD se Provinsi Riau juga mengikuti acara talkshow dengan narasumber langsung dari Lembaga Peneliti Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Universitas Indonesia, BRK Syariah serta Direktur RSUD Rokan Hulu. (*)