batampos – Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAM Kepri) mengingatkan bahwa rencana pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat merupakan bagian dari amanah dalam kesepakatan Mufakat 12 antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Riau.

Karena itu, pembangunan monumen tersebut dinilai penting untuk merealisasikan komitmen bersama yang telah disepakati sebelumnya.

Ketua I LAM Kepri, Atmadinata, mengatakan pihaknya telah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Monumen Bahasa tersebut dan mendukung rencana yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Pengurus LAM bersetuju dengan rencana Pemprov Kepri tersebut, karena menyangkut kebesaran, kemajuan peradaban, dan tamadun Melayu masa lalu,” ujar Atmadinata, Jumat (13/3).

Menurutnya, secara historis tidak dapat dipungkiri bahwa Bahasa Indonesia berakar dari Bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai alat komunikasi di Nusantara sejak berabad-abad lalu.

Ia menjelaskan bahwa pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda sepakat menjadikan bahasa tersebut sebagai Bahasa Indonesia yang dijunjung sebagai bahasa persatuan.

Atmadinata menambahkan, khususnya Bahasa Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau telah dibina menjadi Bahasa Melayu Tinggi oleh para pujangga, penyair, dan sastrawan pada masa lalu.

Salah satu tokoh penting yang berperan dalam perkembangan Bahasa Melayu Tinggi adalah Raja Ali Haji.

Pada masa Kesultanan Riau-Lingga, banyak karya sastra, sejarah, hukum, agama, dan pemerintahan yang diterbitkan di Pulau Penyengat menggunakan Bahasa Melayu Tinggi.

“Jadi wajarlah Pulau Penyengat dijadikan sebagai tempat tegaknya Tugu Bahasa Nasional itu,” tegasnya.

Ia juga menilai pemilihan Pulau Penyengat sebagai lokasi Monumen Bahasa sejalan dengan amanah Mufakat 12 yang ditandatangani antara Pemprov Kepri, Pemprov Riau, LAM Kepri, dan LAM Riau beberapa tahun lalu.

LAM Kepri berharap monumen tersebut tidak hanya menjadi tugu simbolik, tetapi juga menjadi pusat edukasi yang hidup bagi generasi muda.

Menurut Atmadinata, monumen itu diharapkan dapat menjadi tempat belajar, penelitian, serta ruang lahirnya karya-karya baru yang terinspirasi dari kejayaan peradaban Melayu masa lalu.

“Terutama sebagai sarana edukatif, tempat belajar, meneliti dan tempat melahirkan karya-karya kekinian dengan inspirasi masa lalu untuk kejayaan dan kebesaran peradaban Melayu di masa depan,” katanya.

LAM Kepri juga berharap pembangunan Monumen Bahasa tersebut dapat selesai pada awal Oktober 2028. Dengan demikian, peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2028 dapat digelar secara nasional di kawasan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat.

Rencananya, pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat akan dimulai pada pertengahan 2026 dengan estimasi anggaran mencapai ratusan miliar rupiah. (*)

Artikel Ingatkan Amanah Mufakat 12, LAM Kepri: Monumen Bahasa di Pulau Penyengat Harus Dibangun pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Operasi Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Bintan di Pasar Baru Tanjunguban, Jumat (13/3), disambut antusias masyarakat. Warga, terutama ibu rumah tangga, tampak memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Sejumlah komoditas seperti beras SPHP seharga Rp58.000 per 5 kilogram hingga minyak goreng MinyaKita Rp14.000 per liter menjadi produk yang paling diminati dan cepat habis dibeli warga.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, mengatakan kegiatan operasi pasar murah ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok serta daya beli masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, harga bahan pokok di lapangan masih relatif stabil dan sebagian besar masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Ketersediaan bahan pokok juga mencukupi hingga pasca lebaran nantinya,” kata Ronny.

Operasi pasar murah tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Alfamart, Indomaret, CV RBA, PT BKss, Japfa Group, Bulog, serta para pengusaha unggas di Bintan.

Berbagai bahan pokok yang dijual dalam kegiatan ini antara lain beras SPHP, beras Harumas, gula pasir, minyak goreng, ayam potong, telur ayam, hingga tepung premium.

Selain meninjau pelaksanaan operasi pasar, Ronny juga menyempatkan diri berkeliling ke sejumlah lapak pedagang di sekitar pasar serta toko sembako. Ia berdialog langsung dengan pedagang untuk mengetahui kondisi harga, pasokan distributor, serta daya beli masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau,” ujarnya.

Kapolres Bintan, Argya Satria Bhawana, turut meninjau kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Ia mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

“Jangan panic buying, karena kami bersama pemerintah daerah terus memantau agar stok pangan di Bintan tetap mencukupi dan harganya tetap stabil,” ujarnya.

Argya juga menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mengawal jalur distribusi pangan di wilayah Bintan guna mencegah praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. (*)

Artikel Warga Serbu Operasi Pasar Murah di Tanjunguban, Beras dan Minyak Goreng Ludes pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Polres Bintan menyiagakan sekitar 60 personel untuk mengamankan pelaksanaan Salat Idulfitri di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Berdasarkan data kepolisian, terdapat enam titik pelaksanaan Salat Id yang digelar di lapangan terbuka. Lokasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah seperti Bintan Timur dan Bintan Utara.

Kapolres Bintan, Argya Satria Bhawana, mengatakan pihaknya siap memberikan pengamanan selama pelaksanaan Salat Id, baik yang dilaksanakan di lapangan terbuka maupun di masjid.

“Pelaksanaan Salat Id baik di lapangan maupun di masjid tetap kita lakukan pengamanan,” ujar Argya usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Seligi 2026 di Mapolres Bintan, Bintan Buyu, Kamis (12/3/2026) sore.

Menurutnya, pengamanan tersebut bertujuan memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Salat Id dengan aman dan nyaman.

“Kami ingin masyarakat dapat melaksanakan Salat Id dengan aman dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Bintan, Rifi, menjelaskan bahwa enam titik pelaksanaan Salat Id di lapangan terbuka tersebut sebagian besar berada di halaman atau pekarangan masjid.

“Sebenarnya pelaksanaan di masjid, tapi di pekarangannya. Ada enam titik seperti di Bintan Timur dan Bintan Utara,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pengamanan, pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara Salat Id terkait penempatan personel di lokasi-lokasi tersebut.

“Kita akan koordinasi dahulu dengan penyelenggara Salat Id terkait personel yang ditempatkan. Sedangkan pelaksanaan Salat Id di masjid, kita akan pantau melalui patroli,” katanya.

Selain pengamanan Salat Id, Polres Bintan juga mendirikan tujuh pos pengamanan di berbagai wilayah sebagai bagian dari Operasi Ketupat Seligi 2026.

Dua pos di antaranya merupakan pos pelayanan yang berada di Pelabuhan Bulang Linggi dan Pelabuhan ASDP Tanjunguban.

Operasi Ketupat Seligi 2026 sendiri akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik serta aktivitas masyarakat selama perayaan Idulfitri. (*)

Artikel Operasi Ketupat Seligi 2026, Polres Bintan Kerahkan 60 Personel Amankan Salat Id pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Rencana Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp135 miliar ke Bank BJB masih terus berproses. Saat ini pemerintah daerah tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi sebelum pengajuan pinjaman tersebut dapat direalisasikan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Karimun, Abdullah, mengatakan hingga kini proses pengajuan pinjaman masih berada pada tahap pemenuhan dokumen persyaratan.

“Saat ini kita masih menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Selain SK pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2025–2030, juga ada syarat lain yang harus dilengkapi,” kata Abdullah, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan salah satu syarat penting adalah penyusunan APBD 2026 Kabupaten Karimun yang telah memuat rencana penggunaan anggaran pinjaman tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang sedang berjalan untuk melihat kondisi keuangan daerah, termasuk pergerakan dana transfer dari pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah jika pinjaman tersebut benar-benar diajukan.

Menurut Abdullah, pemerintah daerah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah proyek yang telah masuk dalam perencanaan anggaran.

“Tujuannya untuk memastikan apakah proyek tersebut benar-benar menjadi prioritas atau tidak. Dengan adanya review ini, kita ingin memastikan anggaran yang dikeluarkan tidak mubazir,” jelasnya.

Ia menambahkan proyek yang menjadi prioritas harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan baru dapat mempermudah akses transportasi masyarakat sekaligus menurunkan biaya distribusi barang.

“Kalau akses jalan lebih baik, tentu mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan akan lebih lancar. Ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,” ujarnya.

Abdullah menegaskan rencana pinjaman Rp135 miliar tersebut harus benar-benar tepat sasaran karena bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utama peminjaman ini adalah untuk melaksanakan pembangunan yang memberi dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan,” pungkasnya. (*)

Artikel Pemkab Karimun Siapkan Pinjaman Rp135 Miliar ke Bank BJB, Masih Tahap Lengkapi Persyaratan pertama kali tampil pada Kepri.