Minggu, 5 April 2026
Beranda blog Halaman 2105

Satgas Pangan Pantau Stok Kelapa di Kijang, Bintan, Langka karena Pasokan Kelapa dari Riau Berkurang

0
Satgas Pangan memantau ketersediaan kelapa dan harga santan di Pasar Tradisional Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Jumat (17/1/2025). F.DKPP Bintan untuk Batam Pos.

batampos– Satgas Pangan Kabupaten Bintan memantau ketersediaan kelapa dan harga santan di Pasar Tradisional Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Jumat (17/1/2025).

Pantauan dilakukan terkait kelangkaan kelapa dan kenaikan harga santan.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan menyampaikan, kelangkaan kelapa terjadi karena kurangnya pasokan kelapa dari wilayah Riau.

Selain itu, hasil panen dari pohon kelapa yang tidak maksimal dan pembelian kelapa yang masih muda.

BACA JUGA: Angin Kencang, Pohon Kelapa Tumbang Timpa Rumah Warga di Sungai Kecil, Bintan

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, pria akrab disapa Iwan itu mengatakan, dalam tiga bulan terakhir terjadi kenaikan harga santan.

Harga santan naik menjadi Rp 35 ribu per kilogram dari semula Rp 20 ribu per kilogram.

Iwan juga membantah isu kelangkaan kelapa disebabkan ekspor kelapa dari Bintan.

Dikatakannya, ekspor kelapa dilakukan dari hasil perkebunan di wilayah Riau dan Jambi.

Sedangkan dari Bintan, masih katanya, komoditi ekspor bukan kelapa mentah melainkan kelapa olahan seperti produk olahan air kelapa dan lainnya.

Meski kelapa tidak masuk dalam 13 komponen komoditi barang kebutuhan pokok dan bahan penting (bapokting) Iwan mengatakan, kelangkaan kelapa dan kenaikan harga santan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Karena itu Iwan berharap, kelangkaan kelapa akibat pasokan yang berkurang dapat segera teratasi dan harga santan di pasar dapat normal kembali. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Satgas Pangan Pantau Stok Kelapa di Kijang, Bintan, Langka karena Pasokan Kelapa dari Riau Berkurang pertama kali tampil pada Kepri.

Gleneagles Hospital Johor Resmi Buka Kantor Perwakilan di Batam

0
Kantor Perwakilan (RO) Gleneagles Hospital Johor di Harbour Bay, Batuampar. F Chahaya Simanjuntak/Batam Pos

batampos – Gleneagles Hospital Johor secara resmi membuka kantor perwakilannya di Batam. Ini menjadi langkah penting meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Batam.

Lokasi kantor perwakilan ini berada Harbour Bay Mall, Lantai 2, tepat di seberang Morning Bakery, dan berada di atas Harbour Bay International Ferry Terminal, Batuampar. Lokasi yang strategis ini memudahkan pasien untuk berkonsultasi sebelum melakukan perjalanan ke Gleneagles Johor untuk pengobatan.

CEO Gleneagles Hospital Johor sekaligus Regional CEO (Southern & Eastern) IHH Healthcare Malaysia, Dr Kamal Amzan menyebutkan, kehadiran RO di Batam ini menunjukkan komitmen rumah sakit untuk menyediakan alternatif pengobatan bagi pasien internasional.

“Kehadiran kami di Batam menunjukkan dedikasi kami untuk menghadirkan layanan kesehatan kelas dunia yang mudah diakses bagi pasien dari berbagai wilayah. Kami ingin menjadi alternatif terpercaya bagi mereka yang membutuhkan keahlian medis khusus,” ujarnya.

Baca Juga: Amsakar Imbau Warga Batam Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Perwakilan Gleneagles kantor Batam, Vera Sihombing, juga menyampaikan manfaat kantor ini bagi warga lokal. “Dengan hadirnya kami di sini, maka pasien, sebelum berobat ke Malaysia, khususnya ke Gleneagles, dapat berkonsultasi terlebih dahulu ke kantor kami,” ungkapnya.

Gleneagles Hospital Johor dikenal sebagai penyedia layanan kesehatan terkemuka dengan lebih dari 95 spesialisasi dan beberapa Centers of Excellence, termasuk Pusat Kanker, Pusat Jantung, serta layanan kesehatan wanita dan ortopedi. Rumah sakit ini menjadi tujuan terpercaya bagi pasien yang mencari keahlian medis berkualitas tinggi.

Lebih dari itu, Gleneagles Hospital Johor hanya berjarak kurang dari 10 menit dari Puteri Harbour Ferry Terminal di Johor. Rumah sakit ini juga menyediakan layanan antar-jemput gratis bagi pasien untuk memastikan perjalanan yang nyaman dan bebas stres.

Baca Juga: Respons Keluhan Warga, Dinas Bina Marga Batam Perbaiki Lubang Berbahaya di Jalan Engku Putri

Kantor perwakilan di Batam, yang beroperasi di bawah PT Imeda Healthy Inspira, buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.00. Dengan kehadiran kantor ini, Gleneagles Johor bertujuan untuk menjembatani kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Riau. Kantor ini juga menyediakan layanan konsultasi personal dan informasi seputar pengobatan, jadwal, cakupan asuransi, serta akomodasi.

Dengan peluncuran kantor perwakilan ini, Gleneagles Hospital Johor semakin menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan kesehatan kelas dunia yang mudah diakses oleh pasien dari berbagai wilayah. (*)

 

 

Reporter: Chahaya Simanjuntak

 

Artikel Gleneagles Hospital Johor Resmi Buka Kantor Perwakilan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Korban Bencana Alam di Batam akan Segera Terima Bantuan

0
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (kiri), dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad (tengah) hadir di lokasi tanah longsor di Tiban Koperasi. (F. Fiska Juanda / Batam Pos)

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah turun ke lapangan untuk memberikan respons cepat terhadap bencana alam yang terjadi. Wakil Wali Kota Amsakar Achmad menegaskan, dirinya telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Batam bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk segera menindaklanjuti kebijakan penanganan bencana sesuai standar normatif.

“Bantuan untuk korban jiwa menjadi prioritas utama. Sekda melaporkan bahwa keluarga korban akan segera menerima bantuan yang telah direncanakan,” ungkap Amsakar.

Dalam rapat evaluasi pascabencana, terungkap bahwa hampir semua kecamatan di Kota Batam terdampak hujan deras yang berlangsung beberapa hari terakhir.

Pembahasan lebih lanjut terkait pendistribusian bantuan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) agar implementasi di lapangan dapat segera dilakukan.

Baca Juga: Tanggul Drainase Jebol, Longsor Ancam Akses Jalan R Suprapto Batuaji

“Bantuan untuk korban jiwa sudah ditentukan nilainya, termasuk perbaikan rumah yang terdampak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

Amsakar bersama Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak.

Dalam kunjungannya, Gubernur Kepri turut memerintahkan OPD teknis di tingkat provinsi untuk berkolaborasi dengan Pemko Batam dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan,” ujar Amsakar

Pemerintah Kota Batam memastikan bahwa bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwako).

“Tim akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi tingkat kerusakan. Bantuan akan disalurkan, termasuk santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana,” jelas Sekda Pemko Batam, Jefridin.

Baca Juga: Diduga Korsleting, Rumah Kontrakan di Bengkong Harapan 1 Terbakar

Selain bantuan langsung, akses jalan yang terdampak longsor juga menjadi prioritas perbaikan. Contohnya, longsor di kawasan Tiban Koperasi telah mengakibatkan beberapa warga di Blok S mengungsi untuk menghindari potensi longsor susulan.

Dinas terkait diminta segera menangani perbaikan jalan dan memastikan warga mendapat perlindungan yang memadai.

“Saya instruksikan agar seluruh syarat administrasi yang diatur dalam Perwako segera disiapkan sehingga bantuan dapat diberikan tanpa hambatan kepada warga terdampak,” ujarnya. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

 

Artikel Korban Bencana Alam di Batam akan Segera Terima Bantuan pertama kali tampil pada Metropolis.

Pemerintah Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap II hingga 20 Januari

0
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

batampos – Pemerintah secara resmi memperpanjang pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II hingga 20 Januari 2025. Sebelumnya, pendaftaran PPPK tahap II hanya dibuka hingga 15 Januari.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan, perpanjangan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer.

“Pemerintah bersama DPR sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi PPPK tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin,” kata Rini dalam keterangannya, Jumat (17/1).

Lebih lanjut Rini mengungkapkan, Pemerintah juga membebaskan seluruh tenaga honorer untuk mendaftar pada seleksi PPPK tahap II ini. Adapun sebelumnya pendaftaran ini hanya ditujukan bagi honorer yang terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dia memastikan bahwa penataan tenaga honorer ini sejalan dengan tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 15/2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK.

“Kami masih membuka kesempatan lebih luas kepada tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN untuk bisa mendaftar menjadi PPPK,” jelas Rini.

Rini juga berpesan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah agar menyebarluaskan informasi ini. Selain itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi harus memastikan seluruh tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN bisa mendaftar sebagai ASN.

Rini mengungkapkan perpanjangan waktu ini merupakan kebijakan strategis sekaligus komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Pemerintah bersama DPR telah sepakat menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN.

Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan PPK instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap II menjadi PPPK, atau PPPK paruh waktu.

Instansi pemerintah diimbau memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada empat jabatan pelaksana yang tersedia. Pelamar PPPK 2024 dapat melamar pada jabatan Pengelola Umum Operasional; Operator Layanan Operasional; Pengelola Layanan Operasional; atau Penata Layanan Operasional.

Kriteria Honorer Bisa Ikut Seleksi PPPK Tahap II

Adapun kriteria tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap II ini adalah tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I; tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi pengadaan CPNS TA 2024; tenaga non-ASN database BKN yang belum melamar pada seleksi ASN.

Lalu, tenaga non-ASN database BKN yang memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK Tahap I; serta tenaga non-ASN database BKN yang memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024.

“Kami mengimbau kepada calon pelamar untuk proaktif ke pengelola SDM di instansi Pemerintah pusat/daerah dan segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran,” pungkas Rini. (*)

Artikel Pemerintah Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap II hingga 20 Januari pertama kali tampil pada News.

Kasus DBD di Batam Capai 36 Kasus di Awal Tahun, Dinkes Ingatkan Warga Tingkatkan Kewaspadaan

0
Ilustrasi demam berdarah

batampos – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali mengintai masyarakat Batam di awal tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, sudah tercatat 36 kasus DBD dalam periode 1 Januari sampai 16 Januari 2025.

Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyebutkan kasus-kasus itu tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Batam. “Angka ini masih berpotensi meningkat. Sebagai gambaran, pada Januari 2024 lalu, kasus DBD di Kota Batam mencapai 70 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2024, total kasus tercatat sebanyak 861,” ungkap Didi, Jumat (17/1).

Menurutnya, tren kasus DBD cenderung meningkat selama musim pancaroba. Cuaca yang tidak menentu, dengan hujan dan panas bergantian, menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue, untuk berkembang biak.

Baca Juga: Dishub Batam Tertibkan Parkir Liar, Pelanggar Terancam Denda Hingga Rp500 Ribu

“Genangan air yang muncul setelah hujan menjadi tempat sempurna bagi nyamuk bertelur. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan sangat penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit ini,” tambahnya.

Dinkes Batam juga mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan dengan menjalankan program 3M (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang barang bekas). Selain itu, gerakan “Satu Rumah Satu Jumantik” turut ditekankan, di mana setiap rumah diminta menunjuk juru pemantau jentik untuk memastikan lingkungan bebas dari sarang nyamuk.

“Puskesmas juga diminta melaksanakan penyelidikan epidemiologi untuk setiap kasus DBD dan melaporkannya ke Dinkes Batam. Promosi kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian DBD juga terus digalakkan,” sebut Didi.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Hal ini penting untuk mencegah nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, terutama di musim hujan ini.

Baca Juga: Truk Pengangkut Material Tanah Perburuk Kondisi Jalan di Batuaji dan Sagulung

“Lingkungan yang bersih adalah kunci utama pencegahan. Ketika lingkungan bebas dari sarang nyamuk, risiko penyebaran penyakit DBD dapat ditekan,” katanya.

Dinkes juga terus mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi. Di sisi lain, puskesmas diminta meningkatkan kesiagaan, termasuk dengan melibatkan kader kesehatan di setiap kelurahan untuk memantau situasi di lapangan.

“Kami berharap seluruh pihak bisa bekerja sama, baik pemerintah, masyarakat, maupun tenaga kesehatan, untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kasus DBD di Batam Capai 36 Kasus di Awal Tahun, Dinkes Ingatkan Warga Tingkatkan Kewaspadaan pertama kali tampil pada Metropolis.

Petugas Kebersihan Diberhentikan Bupati, TPS Sampah Tarempa Barat Tak Beroperasi

0
Lokasi Tempat Pembungan Sementara (TPS) sampah yang berada di Desa Tarempa Barat. TPS ini tidak beroperasi sejak awal Januari ini karena petugas diberhentikan oleh Bupati. f.ihsan

batampos – Sudah dua pekan, Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang berada di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan tidak beroperasi.

Pantauan batampos, dilokasi terdapat spanduk pengumuman perihal penutupan dan larangan warga untuk membuang sampah di TPS.

Petugas yang biasanya bekerja dari pagi hingga sore tidak terlihat. Begitu juga mobil operasional dibiarkan terparkir.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub-LH) Anambas, Abdul Kadir menjelaskan penutupan TPS ini dikarenakan sedang ada penataaan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).

BACA JUGA:151 Honorer Pemkab Anambas Dipecat, Tak Penuhi Persyataran Untuk Diangkat PPPK

Dari data mereka, setidaknya terdapat 25 orang petugas kebersihan diberhentikan oleh Bupati Anambas. Petugas tersebut tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena tidak memiliki ijazah pendidikan minimal SD.

“Sejauh ini kami coba upayakan solusinya agar mereka bisa kembali kerja. Apa nanti melalui pihak ketiga (outsourcing) kita lihat lah kondisinya,” ujar Abdul Kadir, Jum’at, (17/1).

Sementara itu, Kepala Desa Tarempa Barat, Asmarandi mengatakan dengan ditutupnya TPS membawa dampak yang luar biasa bagi warganya.

Penumpukan sampah bakal terjadi, karena tidak beroperasinya TPS tersebut.

“Biasanya kan pagi dan sore sampah diangkut. Kalau sekarang hanya pagi saja. Petugas sampah desa kami akan mengoper sampah itu lansung ke lori bak sampah, lalu dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),” kata Asmarandi.

Kendati begitu, bagi pihaknya persoalan pengangkutan sampah tak mengalami kandala dan tetap berjalan normal mengangkut seluruh sampah masyarakat.

“Kalau kami sih aman-aman saja. Sampah tetap diangkut semua. Semoga bisa beroperasi lagi TPS itu,” harap Asmarandi. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Petugas Kebersihan Diberhentikan Bupati, TPS Sampah Tarempa Barat Tak Beroperasi pertama kali tampil pada Kepri.

Polda Kepri Dukung Ketahanan Pangan, Tanam 30 Ribu Bibit Jagung di Nongsa

0
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Foto Humas Polda Kepri 

batampos – Polda Kepri melanjutkan penanaman 30 ribu bibit jagung diatas lahan 1,5 hektare di Teluk Mata Ikan, Nongsa. Kegiatan ini dijadwalkan pada 21 Januari mendatang.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan program prioritas Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto.

“Polda Kepri juga menggandeng kelompok tani setempat untuk mengelola lahan perkebunan ini, dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan memastikan keberlanjutan program,” ujarnya.

Pandra mejelaskan pemanfaatan lahan produktif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan.

Baca Juga: Warga Pulau Terong, Pulau Mengkadah, Pulau Boyan, dan Batu Legong Laporkan Lihat Buaya, Hasim: PT JPK Harus Bertanggungjawab

“Polda Kepri juga akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para petani terkait teknik budidaya jagung yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Kepri, Irjen Yan Fitri Halimansyah mengatakan ketahanan pangan adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas perekonomian negara.

“Melalui upaya ini, Polda Kepri ingin memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh serta menciptakan pemanfaatan lahan yang produktif,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan produktif dalam mendukung ketahanan pangan, yang sekaligus berperan dalam pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Pengelolaan lahan ini perlu dilakukan dengan maksimal, guna mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor,” ungkapnya.

Baca Juga: Wamenperin RI Resmikan Peluncuran Smartphone Honor dan Motorola di PT Sat Nusapersada

Ia berharap melalui kegiatan ini Polda Kepri dapat memberi contoh positif kepada masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Polda Kepri untuk berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, agar ketahanan pangan nasional dapat terwujud dengan lebih baik,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Polda Kepri Dukung Ketahanan Pangan, Tanam 30 Ribu Bibit Jagung di Nongsa pertama kali tampil pada Metropolis.

Puluhan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, Istana Minta BGN Lakukan Evaluasi

0
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. (ANTARA/Andi Firdaus)

batampos – Sebanyak 40 siswa dikabarkan kerucunan setelah memakan makan bergizi gratis (MBG) di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka mengalami mual dan muntah, usai memakan ayam yang dimarinasi dalam penyajian makan siang bergizi gratis.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan, bakal mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi sekaligus memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap proses penyajian MBG.

“Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo, 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (17/1).

“Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” sambungnya.

Hasan menyebut, pihak sekolah langsung melaporkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat puluhan siswa keracunan makanan bergizi gratis. Ia juga memastikan, pihak SPPG langsung mengganti dengan menu makanan lain.

“SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain,” ucap Hasan.

Selain itu, Badan Gizi Nasional sudah mengeluarkan aturan bahwa sampel makanan harus disimpan selama 2×24 jam. Bahkan, SPPG juga harus bisa mendeteksi apa penyebab puluhan siswa di Sukoharjo keracunan. Menurutnya, saat ini sampel makanan tersebut sedang diperiksa oleh dinas kesehatan setempat.

“SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2×24 jam. Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan,” ujar dia.

Kendati demikian, Hasan menyatakan puluhan siswa yang mengalami keracunan makanan itu sudah ditangani puskesmas setempat dan sudah membaik.

“Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik,” pungkasnya. (*)

Artikel Puluhan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis, Istana Minta BGN Lakukan Evaluasi pertama kali tampil pada News.

Sidang PHPU Pilkada Batam Bergulir di MK, Jadwal Pelantikan Wali Kota Belum Bisa Dipastikan

0
Ketua KPU Batam Mawardi. Foto: Cecep Mulyana / Batam Pos

batampos – Proses sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berlangsung. Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait pelantikan pasangan terpilih, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

Wali Kota terpilih, Amsakar Achmad, menyatakan pihaknya masih menunggu perkembangan terkait laporan yang diajukan ke MK. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan menyerahkan segala keputusan kepada penggugat dan pihak MK.

“Kami tidak mengetahui sejauh mana perkembangan laporan di MK. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan pihak penggugat. Namun, kami sudah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi semua tahapan persidangan,” ujar Amsakar, Kamis (16/1).

Baca Juga: Amsakar Achmad Tegaskan Kesiapan sebagai Wali Kota dan Ex-Officio Kepala BP Batam

Terkait jadwal pelantikan, Amsakar mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan informasi sementara, pelantikan kemungkinan dilaksanakan pada 7 Februari atau 10 Februari 2025.

Namun, jika proses hukum di MK belum selesai, pelantikan bisa ditunda hingga pertengahan Maret atau bahkan lebih lama.

“Pelantikan serentak juga menjadi opsi, mengingat Pilkada 2024 berlangsung secara bersamaan. Kami siap menyesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat,” tambahnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam, Mawardi, menjelaskan bahwa agenda pembacaan putusan awal dijadwalkan pada 11-13 Februari 2025.

“Saat ini proses masih berlangsung di MK. Jika pada pembacaan putusan awal perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan, maka proses selesai. Namun, jika memenuhi syarat, sidang lanjutan akan digelar pada 7–11 Maret 2025,” kata Mawardi.

Baca Juga: Perombakan OPD Pemko Batam, Amsakar Sebut Loyalitas dan Kompetensi Jadi Prioritas

Ia juga menambahkan bahwa KPU Batam, melalui Divisi Hukum dan Pengawasan, aktif mengikuti setiap tahapan persidangan di MK.

“Proses sidang meliputi beberapa tahap, mulai dari pembacaan permohonan oleh pemohon hingga penyampaian jawaban oleh termohon pada 20 Januari. Setelah itu, barulah masuk tahap pembuktian sebelum MK memutuskan hasilnya,” jelas Mawardi.

Saat ini, KPU Batam belum mempersiapkan langkah lebih jauh hingga ada putusan final dari MK.

“Semua masih menunggu keputusan MK. Persiapan pelantikan juga belum dilakukan karena masih dalam proses,” ujarnya. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel Sidang PHPU Pilkada Batam Bergulir di MK, Jadwal Pelantikan Wali Kota Belum Bisa Dipastikan pertama kali tampil pada Metropolis.

Ketua DPD RI Usulkan Uang Koruptor untuk Danai Program Makan Bergizi Gratis

0
Ilustrasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, yang akan dinikmati pelajar se-Indonesia. (Humas Pemkot Surabaya)

batampos – Belum reda polemik penggunaan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) diusulkan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin kini mengusulkan uang koruptor untuk menjadi sumber pendanaan program MBG.

“Kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak di simpan di luar negeri, agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini,” kata Sultan kepada wartawan, Jumat (17/1).

Sultan menegaskan, dirinya hanya menyampaikan ide dan gagasan untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Termasuk, ide zakat untuk menjadi sumber pendanaan MBG.

“Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG ini,” ucap Sultan.

Senator daerah pemilihan (dapil) Bengkulu ini mengaku mendapat masukan agar menyampaikan ke pemerintah untuk membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta agar berpartisipasi dalam pembiayaan MBG. Ia menekankan, setiap masukan itu jadi indikator adanya keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi.

“Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong,” ujar Sultan.

Lebih lanjut, Sultan juga menyinggung soal Prabowo yang menggunakan pribadi untuk program MBG. Ia pun mengklaim siap melakukan hal yang sama jika diminta pemerintah.

“Saya pribadi pun sebagai anggota parlemen, jika diminta oleh pemerintah untuk mendukung secara langsung untuk melakukan hal tersebut pasti akan dengan senang hati sesuai dengan kemampuan masing-masing,” pungkasnya.(*)

Artikel Ketua DPD RI Usulkan Uang Koruptor untuk Danai Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada News.