batampos – Pasangan suami istri, M Iqram dan Nurhidayanti dijatuhi pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Kamis (23/1). Keduanya dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari narkotika senilai Rp 1 miliar lebih.

Selain menjatuhkan pidana pokok dan denda, majelis hakim yang dipimpin Yuanne juga merampas barang bukti yang disita dari pasangan ini, seperti mobil, emas hingga perlengkapan elektronik.

Dalam amar putusan, hakim Yuanne menjelaskan bahwa perbuatan kedua terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Karena terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Majelis hakim sependapat dengan jaksa, yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ujar Yuanne.

Baca Juga: 6 Pekerja Kasus Penyelundupan Lobster Dituntut 16-18 Bulan

Menurut Yuanne, hal memberatkan perbuatan terdakwa karena melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. Hal meringankan kedua terdakwa menyesali dan bersikap sopan.

“Menjatuhkan pidana terhadap M Iqram dan Nurhadiyanti dengan masing-masing 5 tahun dan denda Rp 3 miliar, yang apabila tak dibayar maka diganti pidana 4 bulan,” tegas Yuanne.

Tak hanya itu, hakim Yuanne juga menjelaskan beberapa barang bukti yang diduga dibeli dari uang hasil kejahatan narkoba seperti mobil, perhiasaan, barang elektronik dirampas untuk negara.

Atas putusan itu, kedua terdakwa yang didampingi penasehat hukum Vierki Siahaan dari LBH Suara Keadilan sempat tegas banding. Namun sesaat kemudian menyatakan pikir-pikir.

“Kami pikir-pikir yang mulia,” ujar pasangan suami istri ini. Begitu juga dengan JPU Arfian pikir-pikir atas putusan.

Baca Juga: Pengungkapan Ditres Narkoba dalam 2 Bulan, Ungkap 22 Kasus, Tangkap 35 Pelaku

Sebelumnya, Muhammad Ikram dan Nurhidayanti, pasangan suami istri dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar saat sidang di Pengadilan Negeri Batam. Mereka berdua dinilai jaksa penuntut umum (JPU) Arfian terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam tindak pidana kejahatan narkoba.

Diketahui, Muhammad Ikram dan Nurhidayanti, didakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkoba. Uang sebesar Rp 1,020 miliar diduga upah yang diterima Ikram menjadi kurir antar jemput sabu dari Malaysia, yang kemudian oleh Nurhidayati ditukar dalam bentuk ringgit dan ditabung di salah satu bank Malaysia.

Tak hanya itu, dari uang hasil kejahatan narkoba, pasangan ini menggunakan uang untuk biaya pernikahan, membeli mobil, membeli emas, perlengkapan elektronik rumah, hingga menukar uang Rp 1 miliar lebih dalam bentuk ringgit dan ditabung di bank Malaysia.

Diketahui, uang berjumlah miliar rupiah didapat Ikram sebagai kurir narkoba dari OPL ke Batam. Setiap kali transaksi, Ikram bisa menerima upah ratusan juta, tergantung dari berapa jumlah sabu yang dijemput. Terakhir kali, Ikram menjemput 50 kilogram sabu dan diupah ratusan juta. Perbuatan Ikram terungkap oleh Tim Ditnarkoba Polda Kepri tahun lalu. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pasangan Suami Istri di Batam Divonis 5 Tahun Penjara Karena Terbukti Lakukan TPPU Narkotika pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Batam dinilai masih menyisakan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ketimpangan jumlah penduduk di beberapa wilayah. Perlu juga kebijakan yang lebih fleksibel dan tidak diterapkan secara merata di seluruh kelurahan

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman. Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Batam harus lebih proaktif dalam menangani persoalan PPDB.

Menurutnya, sistem PPDB di Batam perlu dievaluasi karena keterbatasan sekolah yang masih menjadi kendala di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk. Evaluasi dan terobosan baru dinanti supaya memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Kita tentu mendorong seluruh lapisan masyarakat agar anak-anak bisa bersekolah. Namun, PPDB di Batam ini sudah sepatutnya dievaluasi. Jumlah sekolah yang tersedia masih terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk sangat luar biasa,” katanya, Kamis (23/1).

Baca Juga: Disperindag dan Perbankan Menjawab Polemik Fuel Card

Soal ketimpangan jumlah penduduk di beberapa wilayah di Batam itu terbukti karena ada daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, sementara yang lain relatif stabil. Menurutnya, kebijakan PPDB saat ini masih belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan tersebut.

“PPDB ini bukan berarti buruk, tapi perlu dikaji kembali. Saya mendukung pemerintah pusat untuk mengambil beberapa sampel dan mengujinya bersama. Kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara pukul rata,” kata Hendra.

Banyak masyarakat yang telah menyampaikan keluhan terkait sistem PPDB saat ini, sehingga diperlukan perhatian serius dari pihak terkait. Jadi, dia ingin ada terobosan baru yang dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berhak mendapatkan prioritas dalam penerimaan sekolah.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Rapor merah PPDB memang terjadi, masyarakat sudah banyak yang menyampaikan keluhan kepada kami,” ujarnya.

Sebagai solusi, Hendra mendorong Disdik Batam untuk lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna menyampaikan situasi faktual yang terjadi di lapangan. Ia menilai sistem PPDB tidak dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah.

“PPDB tidak boleh diberlakukan sama di semua kelurahan. Disdik harus benar-benar memahami kondisi di Batam dan bertindak lebih proaktif,” ujarnya.

Baca Juga: Pengawasan Ketat, Pendaftaran IMEI Menurun Drastis di Batam

Saat ini, Disdik Batam tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB yang selama ini dinilai belum optimal. Berbagai permasalahan seperti kelebihan jumlah siswa dan penambahan rombongan belajar (rombel) yang melebihi ketentuan menjadi sorotan utama.

Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengakui bahwa Batam masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan PPDB. Lonjakan jumlah siswa dan kelebihan rombongan belajar di sekolah negeri menjadi tantangan utama yang sulit dihindari.

“Minat dan pola pikir orang tua yang tinggi untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri masih menjadi faktor utama. Selain itu, tagline bahwa sekolah negeri diperuntukkan bagi siswa kurang mampu juga tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Salah satu masalah yang paling krusial, adalah rasio jumlah siswa dalam satu rombel yang melebihi ketentuan, terutama di sekolah negeri. Keterbatasan jumlah sekolah yang ada semakin memperumit kondisi ini.

Pihaknya tengah mencermati isu penghapusan sistem zonasi yang sedang dikaji oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Seluruh hasil evaluasi PPDB zonasi di Batam sudah kami sampaikan kepada Mendikdasmen,” ujar Tri.

Mengenai persiapan PPDB yang akan segera berlangsung, saat ini pihaknya masih dalam tahap awal. Teknis penerimaan belum dibahas secara mendalam karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait sistem zonasi.

Baca Juga: Kemasan dan Branding Produk Jadi Fokus PLUT Batam Tingkatkan UMKM Lokal

Kemudian, sistem zonasi dalam PPDB yang diterapkan sejak 2017 telah menimbulkan berbagai persoalan di Batam, terutama terkait domisili calon peserta didik. Kebijakan ini mengatur jarak tertentu bagi peserta didik yang ingin masuk ke sekolah negeri di sekitar tempat tinggal mereka.

Namun, aturan ini justru menimbulkan polemik baru, di mana banyak orang tua yang berpindah domisili demi mendapatkan akses ke sekolah negeri favorit.

“Banyak orang tua yang meminta surat domisili baru di dekat sekolah hanya untuk memenuhi persyaratan zonasi PPDB,” ujar dia.

Dalam skema saat ini, penerimaan siswa SD melalui jalur zonasi mendapatkan kuota terbesar, yaitu 80 persen, sedangkan afirmasi 15 persen, dan perpindahan orang tua 5 persen. Sementara itu, untuk tingkat SMP, zonasi mencakup 65 persen, afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen, dan jalur prestasi 15 persen.

“Kami sering menghadapi kendala karena adanya perpindahan domisili yang dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah negeri tertentu,” ujar Tri. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Minta Kebijakan PPDB Lebih Fleksibel, Ketimpangan Penduduk Jadi Tantangan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Duta Gadai Mandiri, perusahaan gadai swasta, secara resmi memulai operasionalnya di kawasan Botania, Kelurahan Belian, Batamkota. Peresmian ini ditandai dengan acara grand opening yang berlangsung Selasa (21/1).

Direktur PT Duta Gadai Mandiri, Philip, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau, yang telah memberikan izin resmi kepada perusahaan.

“Dengan peresmian PT Duta Gadai Mandiri di Batam, kami sangat bersyukur atas dukungan semua pihak, terutama OJK Kepri, yang telah memberi kami kesempatan untuk berkarya. Kami optimis dapat menjadi pilihan kompetitif dalam menyediakan modal usaha bagi masyarakat,” ujar Philip.

Pada tahap awal operasionalnya, PT Duta Gadai Mandiri menawarkan berbagai layanan gadai, termasuk gadai BPKB kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, serta barang elektronik seperti ponsel, laptop, televisi, dan tablet. Menariknya, pelanggan dapat meminjam dana tanpa dikenakan potongan biaya administrasi.

Philip juga menekankan pentingnya keamanan barang jaminan yang diserahkan pelanggan. “Kami memastikan semua barang jaminan akan disegel dan disimpan di dalam brankas, sehingga keamanannya tetap terjamin,” jelasnya.

Pemilihan lokasi di kawasan Botania I, menurut Philip, didasarkan pada potensi besar wilayah tersebut. “Populasi di sini cukup padat, dan ekonomi masyarakatnya terus berkembang. Kehadiran kami diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana segar dengan proses cepat dan mudah,” tambahnya.

Dengan mengantongi izin resmi dari OJK dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, PT Duta Gadai Mandiri optimistis dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat Batam. Perusahaan ini hadir dengan solusi keuangan yang cepat, aman, dan kompetitif, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kehadiran PT Duta Gadai Mandiri memberikan harapan baru bagi masyarakat yang memerlukan akses pendanaan dengan proses yang praktis dan transparan, seiring dengan komitmen perusahaan untuk mendukung kebutuhan finansial masyarakat secara profesional. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel PT Duta Gadai Mandiri Resmi Beroperasi di Batam, Tawarkan Solusi Cepat dan Aman pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Peristiwa lepasnya buaya dari lokasi penangkaran PT PJK di Pulau Bulan masih menjadi sorotan utama masyarakat dan tim gabungan pemburu buaya. Hingga saat ini, sebanyak 35 ekor buaya telah berhasil ditangkap kembali.

Namun, ancaman tetap mengintai karena pihak perusahaan belum bisa memastikan berapa jumlah total buaya yang berhasil keluar dari penangkaran.

Proses penghitungan jumlah buaya yang lepas mengalami kendala karena hujan yang terus berlangsung. Pengeringan kolam penangkaran untuk memastikan jumlah buaya di dalamnya belum dapat dilakukan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masih ada buaya yang berkeliaran di perairan sekitar Batam, terutama di lokasi yang berdekatan dengan habitat alami buaya tersebut.

Kepolisian setempat, telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Masyarakat diminta menghindari aktivitas di perairan yang menjadi habitat buaya, terutama di wilayah-wilayah yang telah ditandai sebagai daerah rawan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan perairan Dapur 12 dan alur Sungai Seilangkai.

Baca Juga: Pelajar Selundupkan 3,1 Kilogram Sabu, Ditangkap saat di Bandara Hang Nadim

Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Tambunan, menegaskan pentingnya mengurangi aktivitas di dekat sungai, terutama bagi anak-anak. Ia juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk tidak membuang sisa makanan, darah, atau daging ke sungai, karena hal tersebut dapat memancing kehadiran buaya. Larangan ini ditujukan untuk meminimalkan risiko serangan buaya terhadap manusia.

“Tingkatkan mewaspadai, tim memang masih bekerja untuk mengatasi persoalan ini, namun kita semua harus waspada,” ujar Rohandi.

Tidak hanya di wilayah Sagulung, Kapolsek Bulang, Iptu Adyanto Syofyan, juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan nelayan di sekitar perairan Batam untuk selalu waspada. Ia meminta agar masyarakat segera melaporkan jika melihat keberadaan buaya. Langkah cepat dan koordinasi dengan pihak berwenang diharapkan dapat mencegah insiden yang tidak diinginkan.

Tim gabungan pemburu buaya, yang terdiri dari berbagai pihak termasuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), terus bergerak secara intensif. Kepala BBKSDA, Tommy Steven Sinambela, menyatakan bahwa pencarian telah diperluas hingga ke pulau-pulau lain di sekitar Batam. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada buaya yang lolos dari pengawasan.

Pencarian buaya ini tidak hanya dilakukan di sekitar lokasi penangkaran, tetapi juga di perairan yang menjadi jalur penyebaran buaya. Tim pemburu menggunakan berbagai metode, termasuk patroli air dan pemasangan perangkap. Namun, upaya ini tidak mudah mengingat kondisi perairan yang luas dan cuaca yang sering kali tidak mendukung.

Baca Juga: Fuel Card Hanya Berlaku di Batam, Menyulitkan atau Menyelamatkan?

Sementara itu, masyarakat Pulau Batam dan sekitarnya masih menunjukkan kekhawatiran terhadap keselamatan mereka. Banyak warga yang mengurangi aktivitas di sekitar sungai atau perairan terbuka. Beberapa nelayan bahkan memilih untuk sementara waktu tidak melaut, terutama di lokasi yang dianggap rawan, demi menghindari kemungkinan serangan buaya.

Selain perburuan, pihak berwenang juga berencana meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah pencegahan dan penanganan jika terjadi pertemuan dengan buaya. Edukasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih siap menghadapi situasi darurat, sekaligus mengurangi potensi konflik antara manusia dan buaya di habitat yang sama.

Hingga kini, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan BBKSDA terus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, waspada, dan mematuhi arahan dari pihak berwenang. Harapan besar disematkan pada upaya tim gabungan untuk segera menangkap sisa buaya yang masih berkeliaran, sehingga rasa aman dan nyaman dapat kembali dirasakan oleh warga Batam dan sekitarnya.(*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Perburuan Buaya Lepas Masih Berlanjut, Masyarakat Diminta Tetap Waspada pertama kali tampil pada Metropolis.