batampos – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi perbuatan yang menyimpang hukum. Terlebih merugikan dan menyengsarakan masyarakat Indonesia.

“Saya selalu mengajak dengan kebaikan dan mendekati dengan cara kerukunan. Tapi kalau maling, nggak usah diajak rukun,” ujar Prabowo dalam sambutan di acara pembukaan Kongres Muslimat NU XVIII, Surabaya, Senin (10/2).

Prabowo lantas bercerita bahwa selama lebih dari 100 hari kerja, ia merasa terbantu dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, hingga jaksa agung. “Saya merasa kompak, merasa tim yang kuat,” imbuhnya.

Selama lebih dari 100 hari kerja, Prabowo menyadari bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Terlepas dari kinerja dan capaian selama triwulan pertama, masih ada saja pihak yang mencibir.

“100 hari telah kita kerjakan di luar perkiraan banyak orang, apalagi pengamat-pengamat yang suka nyinyir-nyinyir itu loh. Menegakkan keadilan dan kebenaran dan kejujuran itu niat kita,” tutur Prabowo.

Namun, Prabowo tidak menghiraukan cibiran yang datang. Sebab, ia, menteri-menteri di Kabinet Merah Putih bukan hanya bekerja selama 100 hari, melainkan selama lima tahun (2024-2029).

“Kita ini dipilih bukan untuk 100 hari, kita dipilih 5 kali 365 hari. Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya tidak ragu-ragu sedikitpun, kami yakin akan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia,” ucapnya.

Di akhir, Prabowo kembali memberi peringatan kepada koruptor yang dianggapnya maling. Selain tidak pantas diajak rukun, Ketua Umum Partai Gerindra itu memastikan tidak ada yang kebal hukum di bawah kepemimpinannya.

“Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar. Hai koruptor-koruptor, yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Tapi mbok ya kembaliin,” serunya.

Prabowo pun memberikan lampu hijau dan mempersilahkan Jaksa Agung, Kapolri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap koruptor.

“Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini sudah 100 berapa hari ya? apa boleh buat? ya terpaksa lah Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK silakan (ditangkap),” tandas Prabowo. (*)

Artikel Presiden Prabowo Tantang Koruptor untuk Kembalikan Uang Rakyat pertama kali tampil pada News.

batampos – Program layanan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga yang berulang tahun resmi dimulai hari Senin, Senin (10/2).

Program ini akan dilakukan berdasarkan domisili warga yang hendak CKG. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan biasa yang didasarkan pada faskes tingkat 1.

Hal itu disampaikan Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Maria Endang Sumiwi.

“Sesuai domisili. Jadi kalau domisilinya di sini, meskipun KTP-nya misalnya di tempat lain, itu masih bisa periksa di sini,” ujar Endang kepada wartawan saat melakukan sidak di Puskesmas Tanah Abang, Senin (10/2).

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan CKG berdasarkan domisili ini baru sementara. Nantinya akan dilaksanakan seperti halnya pemeriksaan biasa yang didasarkan pada faskes tingkat 1.

“Ke depan kalau kita sudah interoperability dengan BPJS, itu akan sesuai faskes tingkat satunya,” tutur Endang.

“Cuma saat ini kan interoperabilitasnya sedang disusun ya, sedang dikerjakan. Nanti kami update kembali media, kalau sudah mulai interoperabilitas. Di dalam Satu Sehat Mobilenya akan mulai muncul faskes-faskes baru,” sambungnya.

Sehingga, saat mengakses pendaftaran CKG di aplikasi Satu Sehat Mobile, nantinya juga akan tersedia pilihan untuk Puskesmas Pembantu (pustu).

“Nah nanti begitu Pustu bisa, kalau kita perluas ke Pustu, Pustu bisa, nanti akan muncul pilihan Pustu. Kalau faskes tingkat satu yang lain bisa, nanti juga akan muncul. Nanti update-nya di Satu Sehat Mobile,” pungkas Endang. (*)

Artikel Cek Kesehatan Gratis Dilakukan Berdasarkan Domisili, Bukan Berdasar Faskes Tingkat 1 pertama kali tampil pada News.

batampos – Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) masih dibuka hingga Selasa, 18 Februari 2025. Bagi siswa kelas 12 SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jalur ini patut dicoba.

Sebab, SNBP adalah jalur pertama yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Peserta juga tidak perlu mengikuti tes, melainkan melalui rapor dan prestasi akademik/non akademik.

Melansir dari laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/, SNBP 2025 diikuti oleh 146 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Lebih rincinya, 76 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik, 44 PTN Vokasi atau Politeknik.

Kemudian 26 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PT KIN). Perguruan tinggi peserta SNBP 2025 ini juga telah mengumumkan daya tampung masing-masing program studi, yang bisa dipilih calon mahasiswa.

Meski pendaftaran SNBP telah dibuka, calon mahasiswa tidak perlu terburu-buru mendaftar. Alangkah baiknya diperhatikan kembali sejumlah ketentuan agar tak salah langkah. Salah satunya ketentuan untuk memilih program studi.

Berikut empat ketentuan untuk memilih program studi pada SNBP 2025:

1. Setiap siswa yang eligible diizinkan memilih Prodi di PTN Akademik, dan/atau PTN Vokasi.

2. Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN.

3. Jika memilih satu program studi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.

4. Jika memilih dua program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya.

5. Daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/snbp/daftar-ptn-snbp

Perlu diperhatikan bahwa yang bisa mengikuti SNBP hanya siswa eligible. Kemudian mereka yang dinyatakan lulus seleksi SNBP 2025, tidak dapat mendaftar Jalur Mandiri di Perguruan Tinggi Negeri mana pun. (*)

Artikel Ini Aturan Pemilihan Prodi di SNBP 2025 pertama kali tampil pada News.