batampos – Mayoritas publik menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cukup positif, dalam semester I jalannya roda pemerintahan. Hal itu tercermin dalam hasil survei evaluasi kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Semester I dan Persepsi Publik Terhadap Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Revisi UU Wantimpres.

“Sebanyak 68,6 persen responden menyatakan cukup puas, dan 9,3 persen lainnya merasa sangat puas. Sehingga total kepuasan mencapai hampir 78 persen,” kata CEO Cigmark Research and Consulting, Panca Pratama di Jakarta, Kamis (27/3).

Sementara itu, 11 persen menyatakan kurang puas dan 5,8 persen tidak puas sama sekali. Namun, masih terdapat 5,4 persen responden yang belum dapat memberikan penilaian.

“Namun, dalam isu-isu seperti korupsi, harga sembako dan tenaga kerja, penilaian publik cenderung lebih kritis. Sebanyak 44,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan masalah tenaga kerja, menjadikannya aspek dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi,” ucap Panca.

Di sisi lain, peneliti senior Cigmark Research and Consulting, Setia Darma menyebut, tingkat pengetahuan publik mengenai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masih tergolong rendah.

Ia menuturkan, hanya sekitar 32,4 persen responden yang menyatakan pernah mendengar atau mengetahui tentang lembaga ini, sementara 67,6 persen lainnya belum pernah mendengarnya.

Ia menambahkan, mayoritas responden menyatakan setuju dengan keberadaan Wantimpres. Menurutnya, ada sebanyak 52,9 persen responden menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, sementara sekitar 21,2 persen menyatakan kurang atau tidak setuju sama sekali.

“Mayoritas publik menilai keberadaan Wantimpres masih diperlukan. Sebanyak 62,6 persen responden menyatakan sangat perlu atau cukup perlu terhadap keberadaan lembaga ini. Sementara itu, 27,6 persen responden menyatakan tidak perlu atau kurang perlu, dan 9,8 persen lainnya tidak memberikan jawaban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Darma mengungkapkan saat pihaknya mendalami siapa yang pantas menjadi Ketua Wantimpres, sebanyak 78.4 persen responden menilai Jokowi sebagai tokoh yang layak dan cocok.

“Meski komposisi Wantimpres merupakan otoritas Presiden Prabowo, namun saat ditanya siapa tokoh yang paling cocok menjadi Ketua Wantimpres, mayoritas responden memilih Joko Widodo dengan dukungan sangat dominan, yaitu 78,4 persen,” pungkasnya.

Untuk diketahui, survei sosial masyarakat ini dilaksanakan pada rentang waktu 14–23 Maret 2025 terhadap 1.200 responden. Respondennya mereka yang ada di seluruh Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Survei dilakukan melalui wawancara melalui telepon. Pemilihan 1.200 responden menggunakan metode multistage random sampling, dari database responden yang dimiliki Cigmark dari pelaksanaan survei tatap muka dari periode 2020-2025, dengan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. (*)

Artikel Survei: Mayoritas Responden Cukup Puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Masalah Korupsi Paling Dikritisi pertama kali tampil pada News.

batampos – Lisa Mariana, selebgram yang mengungkapkan bahwa dirinya merupakan selingkuhan Ridwan Kamil, menyatakan siap untuk melakukan tes DNA. Tes DNA ditempuh untuk membuktikan bahwa benar, dia pernah memiliki anak dari Ridwan Kamil yang saat ini dibesarkannya.

Lisa Mariana sendiri sebelumnya bikin geger media sosial. Sebabnya adalah Lisa Mariana mengaku pernah jadi perempuan simpanan Ridwan Kamil. Bahkan hingga dia memiliki anak, hasil dari perselingkuhan tersebut.

Mengenai tes DNA, sebelumnya warganet, masyarakat di dunia maya banyak melontarkan tantangan tersebut di kolom komentar klarifikasi yang diunggah oleh Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membuat klarifikasi yang dinilai mengambang.

Sehingga, banyak netizen menantang Ridwan Kamil untuk membuktikan bahwa apakah benar anak yang saat ini ada bersama Lisa Mariana, benar anaknya atau bukan? Caranya, ya dengan tes DNA.

Lisa Mariana mengaku siap untuk menjalani tes DNA. Hal tersebut dia repost dari unggahan pengacaranya, Sunan Kalijaga. Dalam unggahan stories-nya, pengacara Sunan Kalijaga menuliskan kalau Lisa Mariana siap untuk melakukan tes DNA.

“@lisamarianaaa siap tes dna,” tegas Sunan Kalijaga, pengacara dari Lisa Mariana, dikutip dari Instagram miliknya.

Sunan Kalijaga juga menyebut kalau Lisa Mariana sudah menghubungi dirinya hari ini, Kamis (27/3) pada pukul 09.30 WIB. Sunan mengatakan, Lisa sudah mencurahkan isi hatinya meski belum secara keseluruhan soal kisruh yang dialami dengan Ridwan Kamil.

“Memang pukul 09.30 WIB saya dihubungi sama Lisa Mariana. Saya berharap semua bisa selesai dengan baik sehingga pria tersebut bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan karena berkaitan dengan anak,” ujar Sunan Kalijaga.

Sebelumnya, Lisa Mariana diketahui menjadi sorotan warganet setelah mengaku sebagai selingkuhan Ridwan Kamil. Lisa membagikan bukti-bukti berupa tangkapan layar percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan Ridwan Kamil.

Dalam salah satu unggahannya, Lisa juga menunjukkan potongan video call dengan seorang pria yang diklaim sebagai Ridwan Kamil, meski wajah pria tersebut ditutupi dengan tulisan. (*)

Artikel Lisa Mariana Siap Buktikan Putrinya adalah Anak Ridwan Kamil Lewat Tes DNA pertama kali tampil pada News.

batampos – Perusahaan dan pemberi kerja diwanti-wanti untuk segera menunaikan kewajibannya membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan pada pekerja/buruh sesuai ketentuan. Bagi yang melanggar, siap-siap dijatuhi sanksi.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Sanksi ini berjenjang, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan perusahaan ataupun pemberi kerja terkait pembayaran THR keagamaan ini.

“Rekomendasi sanksi ini mulai dari sanksi administratif atau denda. Kalau perlu menurut kami bisa sampai tutup perusahaan (pencabutan izin usaha, red),” tuturnya, Kamis (27/3).

Namun sebelum itu, pihaknya akan memverifikasi terlebih dahulu laporan yang masuk ke posko THR Kemnaker. Khususnya, terkait alasan atau penyebab perusahaan belum membayar THR. Ada 1.490 pengawas ketenagakerjaan yang nantinya akan membantu memverifikasi laporan persoalan THR ini. Jika memang ditemukan pelanggaran, pengusaha diberi waktu tujuh hari untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum nantinya ditindak lebih lanjut.

Di sisi lain, ia turut merespon soal keluhan besaran bonus hari raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu yang diterima beberapa pengemudi ojek online (ojol). Dia menekankan, bahwa BHR ini berbeda dengan tunjangan hari raya (THR). Di mana, nilai BHR disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

Selain itu, BHR merupakan kebijakan baru sebagai bentuk kepedulian kepada mitra atau pengemudi.

“Sekali lagi, itu kan bonus hari raya, jadi dia bukan THR dan dia juga bukan suatu yang regulasinya itu sudah ada. Kita berharap nilainya cukup signifikan, yang lainnya memang kita serahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan,” paparnya.

Kendati demikian, ia berjanji akan mengecek laporan tentang pemberian BHR ini. Pihaknya akan mengkonfirmasi pada pihak perusahaan, khususnya simulasi perhitungannya.

“Tapi sekali lagi itu adalah kita serahkan kebijakan perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, hingga Kamis (27/3), Posko THR Kemnaker telah menerima 1.725 aduan terkait pembayaran THR. Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi menyampaikan, dari jumlah tersebut, aduan didominasi soal perusahaan yang belum membayarkan THR.

“Nah, aduan 1.725 ini terdiri dari yang belum dibayarkan 989 aduan. Kemudian ada yang sudah dibayar, tetapi jumlahnya tidak sesuai, itu 370 aduan dan THR terlambat bayar yang sudah terkonfirmasi sebanyak 366 aduan,” paparnya. Setidaknya, ada 1.118 perusahaan yang diadukan terkait pembayaran THR 2025 ini.

Selanjutnya, untuk konsultasi, baik terkait THR maupun BHR ojol, posko THR Kemnaker mencatat adanya 1.516 konsultasi per Rabu (26/3). Jumlah itu terdiri dari 1.446 konsultasi soal THR dan 70 konsultasi untuk BHR.

Sunardi pun kembali mengimbau, agar pekerja yang memiliki keluhan atau aduan THR untuk bisa disampaikan ke Posko THR yang ada di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dengan begitu, aduan tercatat secara resmi dan bisa segera ditindaklanjuti.

“Posko pengaduan THR di sini dibuka sampai H+7 Lebaran 2025. Walaupun ini kantor libur, posko pengaduan tetap terbuka,” ungkapnya. (*)

Artikel Menaker Siap Beri Sanksi bagi Perusahaan yang Telat Bayar THR pertama kali tampil pada News.