batampos– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga terus berupaya memberikan pelayan yang terbaik bagi masyarakat. Kali ini Pemkab Lingga berupaya untuk mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negera (CANS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan Lulus Seleksi tahun 2024 kemarin.

Rencananya Peserta yang dinyatakan lolos seleksi CANS dan PPPK tahun 2024 kemarin akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Maret tahun 2025, namun di undur menjadi Maret tahun 2026 berdasarkan keputusan dari Kementerian PAN-RB dn Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA: Status Honorer Bintan Tetap Berlanjut hingga SK PPPK Terbit

Hal ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, mereka yang dinyatakan lolos dalam seleksi PNS dan PPPK kemarin adalah tenaga THL dan PTT yang berada di instansi pemerintahan masing-masing Daerah. Namun, berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat untuk meniadakan tenaga honorer THL maupun PTT pada instansi apapun di masing-masing Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lingga, melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, Armia mengatakan saat ini dari Pemerintah Daerah sedang dilema dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

“Kami dari pemerintah daerah merasa dilema dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat terkait peniadaan tenaga honorer THL dan PTT di instansi manapun seta penundaan pengangkatan ASN maupun PPPK,” ujar Armia saat dikonfirmasi pihak Batampos, Kamis (13/3).

Kendati demikian, kami dari Pemkab Lingga akan terus berupaya memberikan jalan terbaik bagi tenaga honorer yang dirumahkan agar dapat kembali bekerja melalui Outsourcing.

“Dengan kondisi seperti ini, tidak menyurutkan semangat dan komitmen kami untuk memberikan jalan terbaik bagi tenaga honorer yang saat ini dirumahkan agar dapat kembali bekerja. Kami akan melakukan terobosan-terobosan agar mereka dapat kembali bekerja dengan tidak melanggar kebijakan dari pemerintah pusat,” ucap Armia.

Armia menjelaskan, untuk tenaga honorer yang dinyatakan lulus mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024 kemarin. Kami akan pastikan mereka tetap bekerja dan mendapatkan gaji sesuai dengan posisi kerja mereka hingga menjelang penyerahan SK dan pengangkatan.

“Kami berharap dari pemerintah pusat ada perubahan kebijakan untuk pengangkatan calon ASN dan PPPK yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi agar secepatnya mereka mendapatkan SK. Sambil menunggu hal itu, kami juga tetap mempekerjakan mereka sebagaimana posisi awal mereka sebelum dinyatakan lulus CPNS atau PPPK dan mendapatkan upah kerja sebagai mana mestinya hingga mereka mendapatkan SK,” ungkapnya.

Sekda Lingga menambahkan, Pemkab Lingga saat ini terus mempelajari terkait kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengakomodir tenaga honorer THL dan PTT yang sudah dirumahkan ini agar dapat kembali bekerja agar nantinya keputusan yang diambil oleh Pemkab Lingga tidak melanggar dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Saat ini kami masih mempelajari kebijakan dari pemerintah pusat yang nantinya Pemkab Lingga akan membuat keputusan atau kebijakan agar THL dan PTT yang sudah dirumahkan dapat kembali bekerja secepatnya. Namun hal ini tetap tidak boleh bertentangan atau melanggar dari kebijakan pemerintah pusat,” tutup Armia. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Dilema Pemkab Lingga Memperjuangkan Nasib CASN dan PPPK yang Ditunda Pengangkatannya Hingga Maret 2026 pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Hampir 5 bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas belum disalurkan.

Belum disalurkannya TPP ini membuat sejumlah pegawai menjerit. Sebab, mereka mayoritas menggantungkan hidup dari TPP ASN.

Salah satu ASN yang enggan namanya disebut mengatakan kondisinya saat ini mengalami kesulitan pasca belum tersalurkannya TPP.

BACA JUGA: Gaji Honorer dan TPP Tersendat, Wabup Bayu Optimis Sebelum Puasa Sudah Tersalurkan

“Jujur kami lelah dan kesulitan, karna kita tau sendiri kebutuhan pokok dianambas serba mahal. Sebagian kami perantau, dari kebutuhan sehari-hari sampai tempat tinggal kami harus bayar, biaya sekolah anak pun harus segera dibayar,” ujar seorang pegawai kepada batampos.

Untuk bisa mencukupi biaya hidup, dirinya sampai meminjam uang ke kerabatnya bahkan menjual satu per satu perabot rumah tangga.

“Pilu hati kami mendengar anak kami merengek minta susu. Anak saya umur 1 tahun, sudah 2 minggu tidak terbeli susu. Hanya pakai air putih sebagai ganti,” ujarnya.

Kondisi ini kata dia juga berdampak ke pedagang sebab hampir 5 bulan daya beli menurun drastis. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Anambas berprofesi sebagai ASN maupun honorer yang mana sampai saat ini belum menerima haknya.

“Kami begitu mengharapkan TPP untuk kelangsungan hidup keluarga kami. Bukan hanya kami para pedagang juga merasakan dampak dari ini daya beli masyarakat jauh menurun bahkan ada sebagain pedagang gulung tikar,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas Sahtiar membenarkan TPP ASN belum disalurkan sejak November lalu.

Menurutnya, belum tersalurkannya TPP ini dikarenakan kondisi keuangan daerah yang belum mencukupi untuk membayar hak-hak pegawai.

“Kalau itu kan (TPP) sudah kita sampaikan. Upaya kita untuk membayar sedang menunggu ketersediaan anggaran kita. Intinya kita juga pengen cepat (disalurkan),” ujar Sahtiar.

Saat disinggung apakah sebelum lebaran akan disalurkan, Sahtiar masih belum bisa memberikan gambaran.

“Tahun ini kita bayarkan THR (Tunjangan Hari Raya) dulu. Habis itu kalau memang mencukupi kita berupaya lah. Tengok uang masuk nanti akhir bulan ini,” pungkas Sahtiar. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel PNS Anambas Menjerit TPP Belum Disalurkan 5 Bulan, Sekda Sahtiar: Pembayaran Tunggu Anggaran Tersedia pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bintan turun ke jalan berbagi ratusan takjil gratis.

Mereka juga membagikan puluhan sembako dan pakaian layak pakai bagi yang membutuhkan.

Ketua DWP Kabupaten Bintan, Elyza Riani menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan swadaya dari seluruh anggota dan pengurus. Tujuannya untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Pembagian sembako dan takjil juga sebagai bentuk kepedulian anggota DWP Bintan kepada mereka yang membutuhkan sempena bulan suci Ramadan.

BACA JUGA: Ratusan Paket Takjil Dibagikan Bank Sampah Bintan di Dua Kecamatan

Diketahui dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 paket takjil dibagikan kepada pengendara jalan, sedangkan 70 paket sembako dibagikan untuk warga yang membutuhkan di Kelurahan Toapaya Asri dan Kelurahan Tembeling Tanjung.

Ia juga mengungkapkan, pembagian sembako dan takjil gratis tersebut juga merupakan agenda rutin tahunan dari DWP Bintan. Hal ini juga sekaligus untuk menumbuhkan kepekaan sosial antar seluruh anggota dan pengurus DWP Bintan terhadap sesama.

“Semoga apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan silaturahmi dan kekompakan dengan seluruh anggota dan pengurus,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel DWP Bintan Bagikan Takjil dan Sembako pertama kali tampil pada Kepri.