batampos – Nurmian Manalu, ibu satu anak dilaporkan atas tuduhan menggelapkan sertifikat milik suami sahnya, mendiang Benyamin Simorangkir. Meski sempat dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Kepri, namun di Mahkama Agung ia divonis lepas.

Vonis lepas Mahkama Agung pada bulan Februari 2025 membuat wanita berusia 46 tahun ini lega. Sebab perjuangan selama bertahun-tahun tidaklah sia-sia, walau mengecap hidup di jeruji besi 6 bulan lamanya.

“Saya benar-benar lega, akhirnya mendapatkan keadilan. Delapan tahun berjuang untuk mendapat keadilan, dan akhirnya Tuhan berpihak kepada saya,” ujar Nurmian menghela nafas panjang.

Menurut dia, vonis lepas MA membuktikan dirinya sama sekali tak bersalah, sebagaimana tuduhan dari istri pertama mendiang Benyamin yang merupakan seorang WNA. Nurmian menikah dengan mendiang Bennyamin pada 2008 dengan status single di Indonesia.

Baca Juga: Polda Kepri Tindak Tegas Briptu SS, Terancam Sanksi Etik dan Pidana Narkotika

Tahun 2016 sang suami meninggal. Lalu tahun 2017 ia dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan sertifikat tanah milik suaminya.

“Putusan Mahkama Agung membuktikan saya tak bersalah. Saya yakin keadilan itu pasti ada, meski datang terlambat. Bagaimana bisa saya dinyatakan bersalah, sementara sertifikat itu tak pernah saya gelapkan. Suamilah yang membawa serfitikat itu ke rumah kami. Namun suami saya meninggal, saya malah dilaporkan menggelapkan sertifikat itu. Padahal saya istri sahnya,” terang Nurmian.

Meski lega, Nurmia mengaku tak bisa melupakan kisah buruknya di penjara dan harus berpisah dengan anak semata wayangnya. Selama 6 bulan ia harus hidup di penjara, berada di ruangan yang berisi dengan 30 tahanan lainnya.

“Itu pengalaman terburuk saya dalam hidup. Banyak kerugiaan yang saya alami sejak 8 tahun terakhir. Terutama harus hidup terpisah dengan anak yang masih berusia belasan tahun,” imbuhnya.

Sementara kuasa hukum Nurmian, Niko Nixon Situmorang mengatakan kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dibeli mendiang suaminya, Benjamin Simorangkir. Nurmian didakwa melakukan penggelapan aset, meskipun pihaknya sebagai penasehat hukum, sudah berulang kali menegaskan bahwa perkara ini lebih tepat diselesaikan di ranah perdata, bukan pidana.

“Pada persidangan di Pengadilan Negeri Batam, kami sudah jelaskan dalam eksepsi. Namun majelis hakim tak melihat ini, dan menyatakan klien kami bersalah. Begitu juga di PT. Namun di MA, klien kami divonis lepas karena tidak terbukti seperti yang dituduhkan,” jelas Nixon.

Baca Juga: Polsek Sekupang Bagikan 300 Takjil untuk Warga di Bulan Ramadan

Selain menyoroti substansi kasus, Niko juga mengkritik prosedur hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Ia menyebut proses penangkapan kliennya dilakukan tanpa surat panggilan resmi dan tanpa pendampingan pengacara, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

“Ini adalah preseden buruk dalam penegakan hukum. Ketika prosedur tidak dijalankan dengan benar, dampaknya bukan hanya pada individu yang dikriminalisasi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” kata Niko.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 4 bulan penjara kepada terdakwa Nurmian Manalu atas kasus penggelapan aset mendiang Benyamin Simorangkir (suami) berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau tanah (lahan) kosong di komplek Ruko Sinar Bulan, Bengkong, Batam.

Kemudian di Pengadilan Tinggi, Nurmian divonis lebih tinggi 6 bulan penjara. Dan divonis lepas di Mahkama Agung, sebagai peradilan tertinggi. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Perjuangan Nurmian 8 Tahun Mendapat Keadilan, Akhirnya Divonis Lepas MA pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), Irjen Pol Asep Safrudin, mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur janji kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota Polri dengan imbalan tertentu. Peringatan ini disampaikan untuk mencegah praktik percaloan dan penipuan yang dapat merugikan calon peserta seleksi.

Kapolda menegaskan proses rekrutmen Polri dilakukan berdasarkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan adil, tanpa intervensi atau kecurangan.

“Kami mengimbau seluruh peserta seleksi untuk percaya pada kemampuan sendiri dan mengikuti seluruh proses dengan jujur. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, karena itu adalah bentuk penipuan,” kata Irjen. Pol. Asep Safrudin, Jumat (14/3).

Baca Juga: Penikam Hakim Belum Terungkap, Kasat Reskrim: Tim Terus Bekerja

Kapolda menegaskan bahwa jika ditemukan praktik percaloan atau pungutan liar dalam proses seleksi Penerimaan Anggota Polri Tahun 2025, masyarakat diminta segera melapor kepada pihak berwenang.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas anggota Polri yang terlibat dalam praktik percaloan atau tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sanksi tegas, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), akan diberikan kepada oknum yang terbukti bersalah

“Kami tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi. Jika ada anggota Polri yang bermain dalam praktik percaloan, mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga: 57 PMI Kembali Dideportasi dari Malaysia, Beberapa Diantaranya Ingin Kembali ke Malaysia

Kapolda Kepri kembali menekankan bahwa penerimaan anggota Polri bersifat gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Jika ada yang meminta uang atau menjanjikan kelulusan, hal itu merupakan pelanggaran serius.

“Penerimaan Bintara Polri tidak ada calo, semuanya gratis. Jangan coba-coba bermain dengan calo, karena kami akan tindak tegas,” ujarnya.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan melaporkan segala bentuk indikasi kecurangan dalam seleksi penerimaan Polri ke pihak yang berwenang.

Kejujuran dan integritas tetap menjadi kunci utama dalam mewujudkan aparat kepolisian yang profesional dan berintegritas. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Seleksi Penerimaan Polri Gratis, Kapolda Kepri Siap Tindak Tegas Oknum Percaloan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sampah menumpuk di sepanjang Jalan Brigjen Katamso, menuju galangan kapal Tanjunguncang. Belasan titik penumpukan sampah seperti ini terlihat di pinggir jalan, mengganggu pemandangan dan kenyamanan pengguna jalan.

Salah satu titik penumpukan sampah terbesar berada di pinggir jalan sebelum kawasan galangan kapal PT ASL. Tumpukan sampah di jalur menuju simpang Basecamp ini cukup panjang, dengan jejeran sampah yang meluber hingga ke badan jalan.

Hal ini tidak hanya mengganggu estetika lingkungan tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi warga sekitar. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum teratasi.

Aroma tidak sedap dari tumpukan sampah tersebut pun tercium di area sekitar, terutama saat cuaca panas. Bau busuk yang menyengat sering kali membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman, terutama bagi pekerja galangan kapal yang melintasi jalan tersebut setiap hari.

Baca Juga: Seleksi Penerimaan Polri Gratis, Kapolda Kepri Siap Tindak Tegas Oknum Polri Terlibat Calo Pendaftaran Polisi

Selain bau yang mengganggu, sekitar tumpukan sampah muncul ulat dan lalat yang beterbangan. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat sekitar, terutama pekerja galangan kapal.

Sumarno, seorang pekerja galangan kapal di Tanjunguncang, mengeluhkan kondisi yang semakin parah dari waktu ke waktu. “Pinggir jalan ini sudah seperti TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Setiap hari kami yang bekerja di galangan kapal harus menghirup bau tidak sedap ini. Lama-lama bisa menyebabkan penyakit,” ujarnya dengan nada kecewa.

Aldi, warga Perumahan Putera Jaya Tanjunguncang, menyebutkan bahwa penumpukan sampah ini sudah terjadi sejak lama dan tampaknya sulit diatasi. Ia menilai pemerintah kurang maksimal dalam menangani masalah ini.

Baca Juga: BP Batam Pastikan Kesiapan Pelabuhan untuk Rute Baru Batam-Johor, ASDP Lakukan Kajian Mendalam

“Masyarakat diminta tertib buang sampah, tapi sampah di permukiman sering kali tidak diangkut tepat waktu. Akhirnya, warga nekat membuang sampah ke pinggir jalan,” jelasnya.

Menurut Aldi, persoalan sampah ini hanya bisa diselesaikan jika ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus lebih konsisten dalam mengangkut sampah di permukiman agar warga tidak membuangnya sembarangan. Jika sampah dibiarkan menumpuk berminggu-minggu, warga akan mencari cara lain untuk membuangnya, termasuk ke pinggir jalan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Belasan Titik di Jalan Brigjen Katamso Tanjunguncang Jadi Tempat Sampah Liar pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pasar Rakyat Batuaji, salah satu pasar yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan RI dan selesai pada tahun 2019, hingga kini belum beroperasi. Pasar yang seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar ini justru terbengkalai dan tidak pernah digunakan sejak selesai dibangun.

Pasar ini sebenarnya memiliki lokasi strategis karena berada di dekat pemukiman warga serta rumah susun sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Kota (Pemko) Batam di kawasan Tanjunguncang. Namun, meskipun berada di lingkungan yang potensial, pasar ini tetap tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pasar ini belum beroperasi. Salah satunya adalah menjamurnya pasar kaget di sekitar lokasi, yang membuat warga lebih memilih berbelanja di tempat-tempat yang sudah ramai. Selain itu, biaya sewa kios yang dianggap terlalu mahal serta kurangnya fasilitas pendukung seperti ATM juga menjadi kendala utama bagi calon pedagang.

Baca Juga: Dukung UMKM, Pemko Batam Siapkan Subsidi Bunga Pinjaman Hingga Rp20 Juta

Kondisi pasar yang menelan anggaran miliaran rupiah ini sangat disayangkan oleh masyarakat sekitar. Mereka berharap pasar tersebut dapat segera difungsikan agar perekonomian lokal dapat berkembang lebih baik. Namun, hingga saat ini, tidak ada kejelasan kapan pasar tersebut akan mulai beroperasi.

Saat ini, Pasar Rakyat Batuaji terlihat tidak terawat dan tampak kumuh. Halaman pasar dipenuhi semak belukar. Selain itu, beberapa bangunan bagian luar pasar mengalami kerusakan akibat minimnya perawatan dan pengawasan.

Atap pasar bocor, kaca-kaca banyak yang pecah, dan lantainya pun mulai rusak. Beberapa bagian dinding dipenuhi coretan, memperparah kesan kumuh di tempat tersebut. Sementara itu, bagian dalam pasar yang terdiri dari lapak-lapak dagangan masih tertata rapi karena akses masuk dikunci rapat oleh pihak terkait.

Arnold, salah seorang warga sekitar, mengungkapkan bahwa pasar ini sempat ditempati oleh tiga pedagang di kios bagian luar. Namun, karena pasar sepi pengunjung dan kurangnya pengelolaan yang baik, mereka akhirnya berhenti berjualan.
“Awalnya ada tiga pedagang yang mencoba berjualan, tapi karena sepi dan tidak ada dukungan pengelolaan yang baik, mereka akhirnya menyerah,” kata Arnold.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Elfasi, menyatakan bahwa pemerintah masih terus mencari solusi agar pasar-pasar yang dibangun dapat beroperasi secara optimal. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan menertibkan pasar kaget yang selama ini menjadi saingan utama pasar resmi.

Baca Juga: Moda Transportasi Laut Andalan Rakyat Kecil, Tapi Mengapa Terabaikan?

Menurut Elfasi, pedagang yang berjualan di pasar kaget atau pasar tumpah akan dibina dan diarahkan untuk berjualan di pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali pasar-pasar yang mangkrak, termasuk Pasar Rakyat Batuaji dan Pasar Wan Sri Beni di Marina yang juga mengalami nasib serupa sejak 2019.

“Kami akan melakukan pembinaan terhadap pedagang di pasar kaget. Mereka akan diarahkan untuk berjualan di pasar resmi agar aktivitas ekonomi lebih tertata dan pasar yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik,” ujar Elfasi. (*)

Pasar Rakyat Batuaji

Artikel Pasar Rakyat Batuaji Mangkrak Sejak 2019, Warga Kecewa pertama kali tampil pada Metropolis.