batampos – Pariwisata Kepulauan Riau (Kepri) memasuki masa suram pada 2025. Seluruh kegiatan pariwisata di wilayah ini nyaris lumpuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah yang menghapus seluruh anggaran sektor pariwisata. Dampak terbesar dirasakan oleh daerah yang mengandalkan sektor ini sebagai pilar ekonomi utama, seperti Natuna, Lingga, dan Anambas.

Surya Wijaya, Ketua Asosiasi Pariwisata Bahari (Aspabri), menilai bahwa kebijakan ini sangat merugikan pelaku industri pariwisata. Regulasi tidak mendukung, sementara pariwisata Indonesia sangat bergantung pada pemerintah.

“Jika ada dukungan seperti negara lain-misalnya subsidi tiket pesawat dan kapal ferry, atau kebijakan visa yang lebih longgar-mungkin dampaknya tidak akan seburuk ini,” ujarnya, Senin(24/3).

Baca Juga: Lonjakan 20 Persen, Puncak Arus Mudik di Bandara Hang Nadim Diprediksi Akhir Pekan Ini

Menurut Surya, satu-satunya daerah yang masih bertahan adalah Batam, dengan Bintan yang masih berjuang. Batam dinilai bisa bertahan karena memiliki pelaku industri yang masih aktif.

“Batam bisa bertahan karena industrinya masih hidup, tetapi tanpa dukungan kebijakan pariwisata, pertumbuhannya tetap terhambat,” katanya.

Dijelaskannya, setelah pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang strategi untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata. Namun, kebijakan yang diambil justru menghambat pemulihan.

Tiket pesawat yang mahal, biaya perjalanan laut yang tinggi, serta kebijakan fiskal dan visa yang tidak fleksibel membuat daya saing pariwisata Indonesia melemah.

“Negara lain berlomba-lomba menarik wisatawan dengan insentif, sementara Indonesia justru membiarkan sektor ini tertidur. Kita hanya bisa berharap pada pelaku usaha untuk bertahan dengan menjual paket wisata ke luar negeri,” tambah Surya.

Masih kata Surya, tanpa dukungan pemerintah, harapan kini bertumpu pada industri swasta. Namun, banyak pelaku usaha yang mulai mencari cara bertahan di luar sektor wisata. “Kami tetap berusaha mencari peluang, tetapi tanpa ekosistem yang mendukung, ini tidak mudah,” ungkap seorang pelaku usaha di Batam.

Baca Juga: Ribuan Warga Kepri Bekerja Sebagai Scammer di Kamboja

Keadaan ini menjadi cerminan bahwa pariwisata bukan lagi prioritas utama pemerintah. Dengan kondisi yang semakin sulit, Kepri dan wilayah lain yang mengandalkan sektor ini terancam kehilangan potensi besar, sementara negara lain justru terus maju dengan kebijakan yang lebih adaptif.

“Pariwisata Indonesia tahun 2025, termasuk Kepri akan tertidur sejenak,” tegasnya.

Tanpa kebijakan yang mendukung, pariwisata Indonesia diprediksi akan “tertidur” sementara waktu. Wisatawan yang biasa datang ke Indonesia beralih ke negara-negara tetangga yang lebih kompetitif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, sektor pariwisata nasional bisa semakin tertinggal, dan pemulihan akan semakin sulit.

“Pemerintah perlu segera meninjau kembali kebijakan yang ada. Jika tidak, bukan hanya pelaku industri yang terdampak, tetapi juga perekonomian daerah yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Imbas Efisiensi Anggaran, Pariwisata Kepri 2025 Diperkirakan Terpuruk pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana menggali kembali aliran sungai di kawasan Kezia Residence dan Permata Baloi. Sungai yang diduga telah ditimbun secara ilegal ini menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut saat hujan deras mengguyur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan aliran sungai tersebut merupakan aset milik Pemko Batam. Berdasarkan Penetapan Lokasi (PL), area tersebut telah ditetapkan sebagai drainase.

“Total lebar sungai sesuai PL mencapai 50 meter. Setelah kami lakukan pengecekan, lebar sungai akan kami buat 25 meter, sedangkan sisa 12,5 meter di kiri dan kanan akan difungsikan sebagai jalan inspeksi,” katanya, Senin (24/3).

Sebagai langkah awal, hari ini Pemko Batam akan memasang patok sesuai dengan Penetapan Lokasi (PL). Pemasangan patok ini bertujuan untuk memastikan batas lahan drainase sebelum dilakukan proses penggalian kembali.

Baca Juga: Longsor di Kelurahan Kibing Semakin Mengkhawatirkan

“Kami akan menggali kembali aliran sungai yang sudah ditimbun. Normalisasi ini penting agar aliran air tidak terhambat dan dapat mencegah banjir di wilayah tersebut,” ujar dia.

Selain normalisasi sungai, Pemko Batam juga akan menertibkan bangunan yang berdiri di luar batas PL. Bangunan yang menghambat aliran sungai akan dibongkar sesuai peraturan yang berlaku.

“Bangunan yang melanggar dan menghalangi aliran sungai akan kami tertibkan. Ini adalah bagian dari upaya kami mengatasi banjir dan memastikan fungsi drainase berjalan optimal,” kata Jefridin.

Meski langkah penertiban telah direncanakan, Pemko Batam masih menyelidiki pihak yang diduga melakukan penimbunan sungai secara ilegal.

“Oknum yang menimbun masih dalam penyelidikan. Kita tidak bisa langsung menjustifikasi sebelum tahu fakta yang sebenarnya. Yang jelas, kami fokus menyelesaikan persoalan, bukan mencari kesalahan,” katanya.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya Ingatkan soal Risiko Jaminan Sosial

Situasi di lapangan sempat memanas saat Pemko Batam melakukan inspeksi, pada 23 Maret kemarin. Beberapa warga secara langsung menuding pihak tertentu sebagai pelaku penimbunan.

“Ya, kemarin ada yang langsung menuduh, makanya saya sedikit tegas. Kami ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang benar,” ujar Jefridin.

Sebelumnya, warga Kezia Residence dan Permata Baloi mengeluhkan banjir yang diduga akibat penimbunan sungai di sekitar perumahan mereka. Salah satu warga bahkan menuding keterlibatan anggota DPRD Kepri, Lik Khai, dalam proyek tersebut. Tuduhan ini mengarah pada pembangunan yang disebut-sebut mengganggu aliran sungai.

Menanggapi tuduhan tersebut, Lik Khai, membantah keras keterlibatannya dalam penimbunan alur sungai. Menurutnya, proyek yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) itu bertujuan membangun jalan inspeksi, bukan menutup aliran air.

“Di kiri dan kanan saluran induk harus ada jalan inspeksi untuk mempermudah normalisasi sungai. Apa yang kami buat di belakang perumahan adalah jalan inspeksi sekitar 15 meter lebarnya. Saya sudah koordinasi dengan CKTR dan Dinas Bina Marga, dan mereka menyetujui rencana ini,” katanya.

Ia menegaskan, proyek tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi atau terkait pengembangan perumahan. Menurutnya, tujuan utama pembangunan jalan inspeksi adalah memfasilitasi normalisasi sungai agar aliran air berjalan lancar.

“Masalahnya, di belakang Perumahan Kezia, bangunan mereka sudah melebihi batas lahan, jadi tidak bisa dibangun jalan inspeksi di sana. Namun, begitu kami membangun di sisi lain, justru malah disorot. Tidak ada kepentingan proyek perumahan di sini,” kata dia.

Ia meminta Dinas CKTR dan DBM-SDA untuk segera melakukan pengukuran ulang titik koordinat di sepanjang aliran sungai Baloi Indah. Jika ditemukan pelanggaran, ia meminta agar bangunan yang berdiri di atas saluran air segera dibongkar.

Baca Juga: Jamaah Lansia dan Disabilitas Dapat Perhatian Khusus dalam Manasik Haji di Batam

“Saya ingin semua diukur ulang. Jika ada bangunan yang berdiri di atas saluran, maka harus dibongkar. Ini demi menghindari banjir yang merugikan masyarakat,” katanya.

Kepala DBM-SDA Batam, Suhar, memastikan pihaknya sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. “Kami sudah cek langsung ke lokasi. Pengukuran akan dilakukan segera, dan setelah selesai, kami akan melakukan normalisasi drainase,” kata dia.

Suhar menyebu proses pengukuran menjadi tahap awal sebelum normalisasi sungai dilakukan. Pemasangan patok akan menjadi panduan dalam menertibkan area yang melanggar batas PL.

“Kemarin kami turun ke lapangan bersama Pak Wali. Setelah dipasang patok, seluruh area akan ditertibkan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Selidiki Dugaan Penimbunan Sungai yang Picu Banjir di Kezia Residence pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – DPRD Kota Batam menyetujui perpanjangan masa tugas Panitia Khusus (Pansus) dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (24/3) dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin.

Dalam rapat tersebut, Kamaluddin menjelaskan, meskipun materi Ranperda sudah dibahas secara mendalam, masih terdapat sejumlah hal yang memerlukan kajian lebih lanjut. DPRD Batam ingin memastikan bahwa setiap aspek dalam regulasi tersebut dibahas secara menyeluruh sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.

Baca Juga: DPRD Batam Soroti Kesenjangan Pendidikan, Pansus Ajukan Perpanjangan Masa Kerja

“Materi Ranperda sebenarnya sudah kita bahas, tetapi setelah melalui proses tersebut, masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami lebih lanjut. Kita ingin memastikan bahwa setiap aspek dalam Ranperda ini benar-benar lengkap dan utuh, karena itu Pansus belum dapat menyampaikan laporan ini,” katanya, dalam rapat paripurna.

Ia menambahkan, pembahasan Ranperda ini memerlukan mekanisme fasilitasi dari Gubernur Kepri sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses tersebut dianggap penting untuk menyelaraskan regulasi di tingkat daerah dengan kebijakan provinsi.

Atas dasar tersebut, Pansus mengajukan perpanjangan masa tugas selama 45 hari ke depan guna memberikan waktu yang cukup untuk pembahasan yang lebih komprehensif. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada anggota DPRD Batam yang hadir dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

“Apakah saudara-saudara menyetujui perpanjangan masa tugas Pansus Ranperda Angkutan Umum Massal selama 45 hari?” tanya Kamaluddin di hadapan para anggota dewan.

Baca Juga: Sampah Masih Jadi Masalah Serius di Batam, Drainase Tersumbat dan Banjir Mengancam

Serempak, seluruh anggota DPRD Batam yang hadir menyatakan persetujuannya. Dengan demikian, perpanjangan masa tugas Pansus secara resmi disetujui. Keputusan ini ia harap dapat memberikan waktu tambahan bagi Pansus untuk menyelesaikan pembahasan Ranperda dengan lebih matang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mengambil langkah untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Salah satunya melalui pengembangan sistem transportasi berbasis bus pintar (smart bus) yang telah diinisiasi sejak tahun 2013.

Pansus Ranperda Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal sendiri dipimpin oleh Setia Putra Tarigan sebagai Ketua, dengan Dycho Barcelona Maryon menjabat sebagai Sekretaris. Keduanya bertanggung jawab mengawal proses pembahasan hingga Ranperda dapat disahkan menjadi regulasi yang berlaku di Batam.(*)

Reporter: Arjuna

Artikel DPRD Batam Setujui Perpanjangan Masa Tugas Pansus Ranperda Angkutan Umum Massal pertama kali tampil pada Metropolis.