batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berpeluang memanfaatkan akuntan forensik internal untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Pasalnya, hingga kini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum melaksanakan proses penghitungan kerugian keuangan negara dari kasus tersebut.
“Memang ada opsi-opsi yang bisa diambil bila hal tersebut dirasa sulit. Sebagaimana yang tadi disampaikan, KPK juga memiliki akuntan forensik sendiri untuk bisa melakukan penghitungan dan opsi itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Minggu (5/1).

Namun, Tessa menyatakan opsi ini nantinya akan ditentukan penyidik. Ia tak memungkiri, BPKP hingga saat ini belum mengeluarkan surat tugas untuk menghitung kerugian negara dari kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

“Saat ini informasi yang kami dapatkan dari penyidik, memang belum ada surat tugas perhitungan kerugian negara dari BPKP,” tegasnya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menyita 23 bidang tanah dan bangunan dengan nilai mencapai sekitar Rp 1,2 triliun. Puluhan aset itu disita dalam rentang waktu Oktober hingga Desember 2024. Aset berupa puluhan tanah dan bangunan disita di berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, dan Jawa Timur.

Selain itu, KPK juga telah menyita 15 aset tanah dan bangunan senilai ratusan miliar dari tangan pemilik PT Jembatan Nusantara Group Adjie. Aset-aset yang disita itu tersebar di Jakarta hingga Surabaya.

Sejumlah petinggi dari pihak PT ASDP juga telah didalami terkait dugaan korupsi tersebut. Namun, hingga kini KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Diduga, KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat tersangka itu yakni Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi; Harry MAC selaku direktur perencanaan dan pengembangan PT ASDP; Yusuf Hadi yang merupakan direktur komersial dan pelayanan PT ASDP; serta Adjie yang merupakan pemilik PT Jembatan Nusantara.

KPK mengungkap adanya pembelian 53 kapal yang dilakukan ASDP Indonesia Ferry dari Jembatan Nusantara. Diduga pembelian kapal itu dalam kondisi bekas, padahal dana yang disiapkan bisa untuk mendatangkan unit baru.

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,27 triliun ini. PT ASDP diketahui membeli PT Jembatan Nusantara dengan nilai mencapai Rp 1,3 triliun. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi di PT ASDP, KPK Berpeluang Gunakan Akuntan Internal pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan, pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda) untuk kendaraan bermotor, memberatkan industri otomotif nasional.

”Yang paling sulit untuk pabrikan mobil dan untuk konsumen adalah pajak yang diatur oleh Pemda, namanya opsen. Itu yang membuat sektor otomotif akan berat,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Jumat (3/1).

Dikatakan Agus, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor, cepat atau lambat nantinya bakal merugikan ekonomi daerah masing-masing, sehingga pemimpin daerah akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti menerapkan relaksasi pajak.

”Saya kira nggak akan terlalu lama pemda-pemda nanti merasakan kebijakan opsen itu, justru akan merugikan ekonomi daerah sendiri. Tidak akan terlalu lama. Itu saya melihatnya pemda-pemda itu akan melakukan atau akan mencari atau akan menerbitkan regulasi, misalnya untuk relaksasi,” katanya dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, menurut Menperin, pungutan tersebut nantinya turut membuat masyarakat enggan membeli mobil baru, yang pada akhirnya pemerintah daerah tidak mendapatkan pemasukan.

”Karena orang-orang lokalnya nggak akan bisa beli mobil. At the end of the day nggak jadi masuk ke mereka. Mereka nggak akan dapat income. Jadi ini kita mau memakai pendekatan yang segera. Artinya regulasinya diubah atau di ujungnya pasti pemda akan mengevaluasi,” ujarnya.

Pemerintah secara resmi mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Setiap jenis opsen memiliki peraturan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah. (*)

Artikel Opsen Pajak Bakal Rugikan Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada News.

batampos — Penerapan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah membawa berbagai dampak. Meskipun, pemerintah diakui telah mengakomodir tuntutan banyak pihak, kebijakan itu membuat dunia usaha kebingungan.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi catatan kritis. Pertama, PPN adalah jenis pajak tidak langsung. Otomatis yang melakukan pembayaran pajak adalah seluruh masyarakat.

”Tetapi yang membantu memungut, menghitung dan menyetor adalah pengusaha. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 tahun 2024 ini, meninggalkan masalah yang sangat complicated buat para pengusaha. Karena teknis administrasi sangat kompleks,” ujarnya, Jumat (3/1).

Yang harus diketahui oleh masyarakat luas adalah tarif PPN adalah 12 persen tetapi, cara menghitung adalah barang dikalikan dengan 11/12 kemudian dikalikan 12 persen. Kalau proses administrasi salah, pengusaha bisa kena denda, atau bahkan faktur pajak tidak diakui.

”Dalam konteks PPN ini, pengusaha membantu pemerintah, tetapi pemerintah abai terhadap aspek kompleksitas yang dihadapi oleh pengu-saha,” imbuhnya.

Kedua, beberapa barang dengan nilai lain, maka tetap pembayaran PPN-nya adalah 12 persen, walaupun bukan barang mewah. Contoh: agen travel, usaha di komoditas emas, dan lain-lain.

Jadi, harga akhir yang ditanggung konsumen tetap lebih tinggi. Narasi bahwa PPN 12 persen untuk barang mewah, tidak tepat,” tegas Ajib.

Ketiga, pemerintah harusnya fokus dengan pemberlakuan coretax yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Tetapi, Ajib menyebut dalam dua hari belakangan sistem tersebut justru masih down. Hal itu membuat para wajib pajak yang akan membuat faktur jadi tertunda.

”Pemerintah saja tidak siap dengan sistemnya, sekarang malah membuat regulasi yang complicated. Harapannya, secepatnya sistem dan regulasi ini dievaluasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan tersebut menunjukkan perubahan arah yang signifikan. Juga untuk perekonomian.

“Jika kita melihat kebijakan fiskalnya, sepertinya agak berubah. Sebelumnya memang terkesan fokus pada peningkatan pendapatan negara (melalui) kenaikan pajak. Namun setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan, arahnya kini lebih kepada menambah stimulus untuk ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/1).

Dia juga melihat potensi besar dalam kebijakan ini untuk meningkatkan jumlah tabungan masyarakat. Tidak hanya masyarakat bawah, tapi juga masyarakat kelas atas. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa juga akan tumbuh, yang pada gilirannya mempercepat pemulihan ekonomi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai invoice.

“Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yang dikalikan 11/12. Jadi, finalnya sama dengan PPN 11 persen. Karena, menurut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan,” terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan, ketentuan terkait jasa layanan transaksi saham mengacu pada PMK 131/2024. Hal itu mengacu pasal 3 PMK 131/2024 tertuang bahwa nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. “Kami mengacu sesuai pada PMK,” tegasnya.

Direktur PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Tomi Taufan memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan pajak baru yang diberlakukan untuk fee transaksi saham. Menurut dia, hal tersebut menjadi angin segar tidak hanya untuk perusahaan. Tapi juga bagi seluruh industri pasar modal Indonesia. Terutama dalam membuka 2025 dengan semangat yang lebih tinggi. (*)

Artikel Proses Administrasi PPN Salah, Risiko Faktur Pajak Tidak Diakui pertama kali tampil pada News.

Memiliki nama lengkap Muhammad Imam Abiy, dan akrab disapa Abiy. Merupakan siswa dari SMP Muhammadiyah Plus Batam, kelas 8, dan baru menginjak usia 14 tahun.
Abiy adalah siswa berprestasi yang telah banyak menorehkan juara pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, yakni perguruan pencak silat milik Muhammadiyah.

”Saya mulai tertarik Tapak Suci sejak usia 4 tahun,” terang Abiy.

Abiy bercerita, awalnya ia tertarik karena melihat kakaknya yang lebih dulu mengikuti Tapak Suci. Saat ini, Abiy mengikuti cabang Tapak Suci Sport Academy (TSSA), dan berada di tingkatan siswa dua. Ia juga memiliki jadwal latihan rutin tiap minggunya.

Beberapa prestasi telah Abiy raih. Tak hanya di tingkat daerah, ia juga banyak meraih prestasi di ajang nasional dan internasional. Abiy pernah meraih juara 1 kategori tanding Kejuaraan Pencak Silat Jakarta Championship 8, November 2017.

Selain itu, di tahun berikutnya, Abiy juga menyabet jua-ra 2 kategori tanding usia dini Yogyakarta Championship 4, Oktober 2018. Juara 1 kategori tanding Kejuaraan Tapak Suci SDMC 3, 2018. Gold Medal Singapore Open Pencak Silat Championship, November 2018.

Ia juga berhasil meraih Jua-ra 1 kategori tanding Wasit Juri IPSI Kepri Championship WJKC, Mei 2019. Juara 1 kategori tanding Kejuaraan Daerah Tapak Suci 4, Juara 1 kategori seni tangan kosong Kejuaraan Daerah Tapak Suci 4, Februari 2020. Juara 1 kategori tunggal tangan kosong SMAMDAFEST 2K21, Juni 2021.

Abiy juga berhasil menyabet Juara 1 Tingkat Provinsi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Juara 2 Tingkat Kota Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, Juli 2022. Juara 2 kategori seni tunggal tangan kosong usia dini Wali Kota Batam Open (WBO), Juara 2 kategori tanding Wasit Juri IPSI Kepri Championship WJKC 2, Desember 2022. Juara 1 kategori seni tunggal IPSI Pra Remaja IPSI CUP V Batam, Oktober 2023.

Tahun lalu, Abiy berhasil mempersembahkan juara 1 kategori seni tangan kosong Wasit Juri IPSI Kepri Championship WJKC 3, Juara 1 kategori tanding Wasit Juri IPSI Kepri Championship WJKC 3, Januari 2024. Juara 1 kategori seni tunggal Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP Tingkat Kota, Juara 1 kategori solo kreatif Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP Tingkat Kota, Mei 2024.

Juara 1 kategori seni Popda IX Kepulauan Riau, Juara 1 kategori seni tunggal O2SN SMP Tingkat Provinsi, Juara 2 kategori seni solo kreatif O2SN SMP Tingkat Provinsi, Juli 2024. Juara 2 kategori seni Pra Popnas Zona 1, November 2024. Juara 1 kategori solo kreatif remaja Wasit Juri Kepri Championship (WJKC 4), Juara 1 kategori tunggal IPSI Tournament Pencak Silat SMANTI, dan Juara 1 kategori solo kreatif Tournament Pencak Silat SMANTI, Desember 2024.

Abiy mengatakan, ia menyu-kai Tapak Suci karena merupakan seni bela diri yang memiliki gerakan menarik. Ia juga bercerita bahwa ada pengalaman yang berkesan dan tidak terlupakan, yaitu saat ia berhasil menang melawan juara 3 O2SN Nasional saat di pra POPNAS.

”Ajang lomba yang akan saya ikuti dalam waktu dekat adalah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) pada bulan Juli 2025 di Aceh-Sumut,” ungkap Abiy.

Semua keberhasilan yang telah Abiy raih, tidak terlepas dari latihan gigih yang ia lakukan, beserta dukungan dari keluarga yang senantiasa membantu memenuhi keperluan perlombaan.

”Saya berharap bisa berkompetisi di ajang yang lebih tinggi, dan bisa terus mem­bang­gakan orangtua saya,” ucapnya di akhir perbincangan. (*)

Reporter: TIA CAHYA NURANI

Artikel Muhammad Imam Abiy, Pesilat Muda Batam Berprestasi pertama kali tampil pada News.