batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2025. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan pelaku usaha mematuhi aturan operasional yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwinata, menyatakan bahwa aturan ini mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 11 Tahun 2023 dan telah disepakati oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

“Aturan ini mencakup berbagai tempat hiburan, seperti gelanggang permainan, diskotek, karaoke, pub, bar, musik hidup, klub malam, panti pijat/massage, spa, serta fasilitas hiburan di hotel,” katanya.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat tiga periode pembatasan operasional tempat hiburan. Pertama, pada tiga hari menjelang dan di awal Ramadan, yakni H-1 Ramadan, Hari H Ramadan, dan H+1 Ramadan. Kedua, pada pertengahan Ramadan, tepatnya hari ke-16 dan ke-17. Ketiga, pada tiga hari menjelang dan setelah Idulfitri, yaitu H-1 Idulfitri, hari H Idulfitri, dan hari kedua Idulfitri.

Baca Juga: GGI Hotel Batam Hadirkan Iftar Package dengan Menu Nusantara

Di luar tanggal-tanggal tersebut, tempat hiburan malam diizinkan beroperasi dengan jam terbatas, yakni dari pukul 22.00-24.00 WIB. Meski demikian, pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama operasional.

Selain tempat hiburan, aturan juga berlaku bagi restoran dan rumah makan. Mereka diwajibkan memasang kain penutup atau gorden di bagian luar saat jam operasional siang hari sebagai bentuk penghormatan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.

Disbudpar Batam telah menyosialisasikan aturan ini kepada ribuan pelaku usaha di Batam melalui surat edaran. Pihaknya menegaskan bahwa seluruh tempat hiburan dan usaha kepariwisataan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Tim Terpadu Pengawasan terdiri dari unsur Satpol PP, kepolisian, BP Batam, dan Disbudpar. Tim ini akan melakukan pengawasan ketat guna memastikan seluruh tempat hiburan dan usaha kepariwisataan mematuhi aturan.

Baca Juga: Jelang Keberangkatan, Kemenag Pastikan Jamaah Haji Rekam Data Biometrik

Kepala Satpol PP Batam, Imam Tohari, menyebut bahwa pihaknya telah memiliki jadwal pengawasan khusus selama Ramadan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan langsung diterapkan.

“Sanksinya mulai dari teguran lisan, hingga jika sudah mencapai SP 1, 2, dan 3, izin usahanya bisa dicabut,” katanya, Rabu (5/3).

Sampai dengan saat ini, diakui belum ada tempat hiburan yang dimaksud melanggar aturan operasional. Pemerintah daerah setempat terus gencar melakukan pengawasan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Batam, Safari Ramadhan, menegaskan aturan operasional tempat hiburan selama Ramadan sudah tertuang jelas dalam Perwako. Ia meminta seluruh pelaku usaha untuk menaati regulasi yang berlaku.

“Setiap pemilik usaha harus taat aturan dari pemerintah. Kalau ada yang melanggar, tentu ada sanksinya. Bisa berupa teguran, peringatan, hingga pencabutan izin usaha,” katanya.

Dia turut mengingatkan bahwasanya aturan ini telah melalui kesepakatan bersama dan bertujuan untuk menjaga ketertiban serta menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.

Anggota Komisi I DPRD Batam, Rival Pribadi juga buka suara. Ia ingin penindakan tak pandang bulu. Apabila aturan tak ditaati, maka apapun bentuknya harus ditindak tegas.

“Kita rekomedasikan buat cabut izin usahanya buat pengusaha-pengusaha hiburan yang bandel dan tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah,” katanya.

Menurutnya, penegakan aturan ini harus dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi agar tidak ada pihak yang merasa diistimewakan atau dikecualikan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Satpol PP Batam Siap Tindak Tempat Hiburan yang Melanggar Aturan Selama Ramadan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bank Indonesia (BI) perwakilan Kepri meluncurkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 guna memastikan ketersediaan uang Rupiah selama periode Ramadan dan Idulfitri 1446 H.

Program ini dilaksanakan dengan tema “Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah” dan merupakan bagian dari inisiatif nasional BI untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat.

Kepala BI Kepri, Rony Widijarto P, menjelaskan bahwa kebutuhan uang kartal di Provinsi Kepri pada periode Ramadan dan Idulfitri 2025 diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun, meningkat 9,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2,1 triliun.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh tren historis penarikan perbankan, pertumbuhan ekonomi yang membaik, serta meningkatnya mobilitas masyarakat saat mudik lebaran.

Baca Juga: BI Sediakan Layanan Penukaran Uang, Warga Harus Daftar via PINTAR

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BI Kepri menyediakan berbagai layanan penukaran uang, termasuk layanan Kas Kelling BI di tempat-tempat ibadah dan pusat keramaian, serta layanan Penukaran Uang Bersama BI dan Perbankan yang akan digelar pada 18 dan 19 Maret 2025 di One Batam Mall. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan penukaran uang melalui 147 loket perbankan yang tersebar di seluruh wilayah Kepri.

Dia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PINTAR yang dapat diakses melalui https://pintar.bi.go.id mulai tanggal 3 hingga 27 Maret 2025. Aplikasi ini menyediakan informasi jadwal layanan Kas Kelling BI dan tatacara penukaran uang, sehingga dapat meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi antrean di lokasi penukaran.

“Kami mengajak masyarakat untuk melakukan penukaran uang di tempat resmi, seperti unit/cabang perbankan, Kas Keliling Bank Indonesia, atau Layanan Penukaran Uang Bersama BI dan Perbankan. Hal ini penting untuk menghindari risiko peredaran uang palsu, ketidakakuratan jumlah uang, serta pengenaan biaya tambahan,” ujarnya, Rabu (5/3).

Selain itu, BI Kepri juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai, bangga, dan memahami rupiah. Mencintai rupiah dapat diwujudkan dengan mengenali keasliannya melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta merawatnya dengan 5J (Jangan dilipat, dicoret, diremas, distapler, atau dibasahi).

“Rupiah bukan hanya alat pembayaran sah, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bangga menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi,” katanya.

Baca Juga: PELNI Luncurkan Layanan Logistik Red Pack dan Check-in Mobile untuk Kemudahan Penumpang

Rony ingin masyarakat memahami rupiah dengan bijak, yaitu dengan belanja sesuai kebutuhan, mendukung produk dalam negeri, serta menabung dan berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Dengan memahami rupiah, kita dapat berkontribusi pada perekonomian nasional,” katanya.

BI Kepri berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan uang Rupiah dengan jumlah dan pecahan yang sesuai, baik dalam keseharian maupun dalam berbagai momen penting kehidupan masyarakat Kepri.

“Kami akan selalu hadir untuk memastikan ketersediaan Rupiah, terutama pada momen-momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri,” kata Rony.

Program SERAMBI 2025 secara nasional menyediakan 1.202 titik layanan penukaran uang dan 4.170 kantor bank/titik layanan perbankan yang tersebar di seluruh Indonesia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel BI Kepri Gelar SERAMBI 2025 untuk Pastikan Ketersediaan Rupiah Jelang Idulfitri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau terus memperluas edukasi literasi dan inklusi keuangan, termasuk kepada kelompok masyarakat yang sering luput dari perhatian. Salah satunya adalah para petugas kebersihan yang setiap hari bekerja menjaga lingkungan tetap bersih.

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, menegaskan pihaknya ingin memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses keuangan yang aman dan legal.

“Kami memastikan seluruh kalangan masyarakat, khususnya mereka yang penuh dedikasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, mendapatkan kesempatan yang sama dalam akses keuangan yang aman,” ujar Sinar, Rabu (5/3).

Baca Juga: Langgar Aturan Ramadan, DPRD: Cabut Izin Tempat Hiburan yang Bandel

Dengan begitu, mereka bisa merencanakan keuangan secara mandiri serta terhindar dari jebakan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, judi online, dan modus kejahatan digital lainnya di sektor jasa keuangan.

Upaya OJK ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga melindungi kelompok rentan dari praktik keuangan ilegal yang marak terjadi.

“Petugas kebersihan sering kali menjadi sasaran empuk pinjaman online ilegal karena keterbatasan informasi dan akses ke layanan keuangan formal,” katanya.

Melalui edukasi yang dilakukan, OJK Kepri berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Baca Juga: Bisa Ditukar di 147 Loket, BI Kepri Siapkan Rp2,3 Triliun untuk Penukaran Uang

Selain itu, OJK juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan resmi yang diawasi pemerintah, seperti tabungan, asuransi, dan pinjaman dari lembaga keuangan yang terdaftar di OJK.

Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja informal dan mencegah mereka terjerumus dalam jeratan utang yang tidak terkendali. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel OJK Kepri Bantu Kelompok Rentan Terhindar dari Jerat Pinjol dan Investasi Ilegal pertama kali tampil pada Metropolis.