batampos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan masih membahas aturan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol) berupa surat edaran (SE).

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyebut pembahasan yang sedang berjalan, diantarantyauntuk membahas skema dan menentukan formula THR Ojol.

“Skemanya masih dirapatin. Formula-nya masih kita godok.Karena kan Ojol itu, Ojol, Kurol, Taksol ada yang aktif dan tidak aktif. Jadi kan gak fair kalau semua disamakan. Ini kita masih godok formulanya yang kira-kira pas,” kata Indah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Dia menyebut, nantinya formula tersebut akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) khusus THR Ojol. Bahkan ia memastikan, aturan SE THR antara pekerja swasta dan ojol akan dibuat terpisah.

“Dipisah, SE-nya akan ada dua,” lanjutnya.

Dalam perumusan SE THR ojol, Indah memastikan pemerintah akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan para pihak aplikator. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi rasa keberatan yang akan dialami oleh pihak perusahaan.

Indah juga membocorkan bahwa dalam SE yang bakal diterbitkan Kemnaker, THR ojol akan bersifat imbauan.

“Ini belum deal titik temunya, nanti kita cari. Karena SE kan imbauan,” jelasnya.

Saat ditanya soal nama THR ojol, Indah masih belum bisa menyebutkan. Ia mengatakan hingga hari ini nama dan bentuk THR ojol masih dipikirkan oleh pemerintah, salah satunya bisa saja disebut sebagai Bantuan Hari Raya atau BHR.

“Namanya masih dipikirkan, yang penting pertama pemerintah menyambut hari raya keagamaan tahun ini komit untuk memberikan sesuatu bagi para platform digital workers,” tutupnya. (*)

Artikel Aturan THR bagi Ojol, Kemnaker Pastikan Terpisah dengan Pekerja Swasta pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Surat Edaran terkait Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (SE THR) untuk para pekerja swasta akan terbit sebelum lebaran Idul Fitri, tepatnya pekan depan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyebut SE THR untuk pekerja swasta ditargetkan bakal terbit minggu depan.

“SE THR pasti (terbit) sebelum lebaran dong. Insya Allah minggu depan,” kata Indah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/2).

Indah menyebut, sebetulnya SE THR akan terbit pada pekan ini. Namun, kata dia, rencana itu batal lantaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yasierli harus pergi ke Magelang, Jawa Tengah, untuk hadir dalam Retret Kepala Daerah se-Indonesia.

“Tadi mendadak Pak Menteri diminta ke Magelang kan untuk bersama Presiden hadir di penutupan,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan cair pada Maret 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan Prabowo dalam konferensi pers terkait Kewajiban Menyimpan DHE SDA di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2).

“Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” kata Prabowo.

Bahkan, soal THR juga menjadi sorotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang mengusulkan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR Lebaran untuk para pekerja bisa cair lebih awal.

Ini dilakukan agar masyarakat bisa merencanakan lebih awal untuk melaksanakan mudik. Sehingga secara signifikan dapat mengurangi penumpukan pemudik saat mudik Lebaran mendatang.

”Langkah ini tidak hanya membantu mengurai kemacetan, tetapi juga memastikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat,” kata Dudy dalam keterangannya, dikutip Senin (27/1). (*)

Artikel Surat Edaran THR Lebaran Bagi Pekerja Swasta Terbit Pekan Depan pertama kali tampil pada News.

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina lebih dari Rp 193,7 triliun. Berdasar hitungan awal, angka tersebut merupakan kerugian sepanjang 2023. Bila diakumulasi sejak 2018-2023, maka kerugian negara dalam kasus tersebut bisa mencapai Rp 968,5 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya akan melibatkan ahli untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut sejak 2018-2023. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyampaikan hasil hitungan awal. Yakni Rp 193,7 triliun dari lima komponen kerugian negara.

”Kalau misalnya 2023 saja ada angka-angka yang sangat fantastis dengan berdasarkan perkiraan sementara penyidik bersama ahli pada kisaran angka itu (Rp 193,7 triliun). Bagaimana dengan 2018 sampai 2023. Nanti juga kami akan melihat, mendorong penyidik, apakah bisa di-trace mulai dari 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli,” kata dia.

Harli memastikan bahwa angka kerugian negara Rp 193,7 triliun dalam kasus tersebut bukan kerugian per tahun. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada komponen kerugian yang berbeda di setiap tahunnya. Yang pasti, penyidik menangani dugaan korupsi tersebut sejak 2018 sampai 2023. Sehingga mereka akan mendalami fakta hukum yang terjadi selama lima tahun.

”Misalnya ada komponen kompensasi atau subsidi, harus dilihat apakah tahun-tahun sebelumnya nilainya tetap atau tidak tetap, atau ada atau tidak ada, misalnya. Semua itu tentu didasarkan pada fakta-fakta nanti yang disampaikan oleh penyidik kepada ahli untuk menghitung secara general,” jelasnya.

Namun demikian, dengan basis angka kerugian negara Rp 193,7 triliun hanya dalam satu tahun, besar kemungkinan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama besar di PT Pertamina Patra Niaga itu lebih besar lagi.

”Makanya kami sampaikan, kalau ini di-trace misalnya 2018, 2019, sampai ke 2023, mungkin saja bisa lebih. Tapi tentu ahli yang akan menghitung,” ungkap Harli.

Dalam kasus tersebut, sudah ada tujuh orang tersangka. Yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, DS (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).

Selain itu, tersangka MKAR (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), GRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak), serta dua tersangka lainnya Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corne Vice President Trading PT Pertamina Patra Niaga. (*)

Artikel Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di Pertamina Berlangsung 5 Tahun, Kerugian Bisa Capai Rp 968,5 Triliun pertama kali tampil pada News.