Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 2167

Aksi Pencurian Boat di Belakang Padang Terungkap, Pelaku Ditangkap di Pulau Berbeda

0
Unit Reskrim Polsek Belakang Padang Mengamankan dua Orang pelaku pencurian boat dan mesin tempel. Kedua pelaku dirangkap di dua pulau berbeda.

batampos – Pencurian boat dan mesin tempel yang terjadi di wilayah hukum Polsek Belakang Padang berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 24 jam. Berkat kerja cepat tim Reskrim, dua pelaku yang beraksi Senin (30/12) pagi akhirnya dibekuk di dua pulau berbeda, dengan barang bukti berupa boat dan mesin curian senilai ratusan juta rupiah.

Kapolsek Belakang Padang, Iptu Sonny Fajar melalui Kanit Reskrim Iptu Ganda Turnip, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan pencurian dari korban, Sahak, 63, seorang pengemudi boat pancung, pada Senin pagi. Setelah menerima laporan, tim Reskrim langsung melakukan penyelidikan intensif.

“Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan penyelidikan. Malamnya, keberadaan pelaku terdeteksi di Pulau Kasu,” kata Iptu Ganda, Kamis (2/1).

Pada malam yang sama, sekitar pukul 21.00 WIB, Iptu Ganda bersama anggotanya bergerak menuju Pulau Kasu. Mereka berhasil mengamankan salah satu pelaku, yakni Nazarin.

Kepada polisi, Nazarin mengaku bahwa dirinya bersama dengan rekannya, Nurul Ramadhan, telah melakukan pencurian tersebut. Namun, Nurul Ramadhan diketahui tengah bersembunyi di Pulau Terong dengan mengendarai boat hasil curian.

Tim Reskrim kemudian bergerak cepat menuju Pulau Terong dan menggerebek sebuah rumah tempat Nurul Ramadhan bersembunyi. Tak lama, Nurul Ramadhan berhasil dibekuk. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dengan mengunjungi Pulau Paja, Kecamatan Subi, Kabupaten Karimun, tempat pelaku menyembunyikan barang bukti.

Pukul dini hari, tim Reskrim akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan satu unit boat pancung berukuran 38 kaki dan mesin tempel Yamaha 40 PK yang merupakan barang bukti hasil curian.

Setelah kedua pelaku berhasil diamankan, keduanya langsung digelandang ke Mapolsek Belakang Padang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sebelum melakukan pencurian, Nurul Ramadhan telah melakukan pengintaian selama dua hari di Belakang Padang. Pada Senin dini hari, ia dan Nazarin melancarkan aksinya, di mana Nazarin berjaga-jaga di Pelabuhan Bea Cukai untuk mengawasi situasi sekitar.

“Setelah melakukan pencurian, kedua pelaku membawa barang bukti ke Tanjung Riau sebelum kabur ke Pulau Kasu dan Pulau Terong,” ungkap Iptu Ganda.

Kini, kedua pelaku tengah menjalani proses hukum dengan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Aksi Pencurian Boat di Belakang Padang Terungkap, Pelaku Ditangkap di Pulau Berbeda pertama kali tampil pada Metropolis.

Terima 314 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, MK Sidang Perdana Digelar 8 Januari 2025

0
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk delapan perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif (PHPU Pileg) di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. MK akan menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilkada pada 8 Januari 2025 mendatang.

“Menyongsong penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada 8 Januari 2025 mendatang, Mahkamah Konstitusi telah menerima pengajuan permohonan hasil pemilihan umum kepala daerah pada akhir 2024. Adapun data permohonan PHPU Kepala Daerah hingga saat ini, terdapat total 314 permohonan,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).

Dari ratusan sengketa hasil Pilkada, lanjut Suhartoyo, sebanyak 242 perkara di antaranya sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup). Kemudian, 23 permohonan sengketa Pilgub dan 49 permohonan sengketa Pilwalkot.

Dalam rangka persiapan sidang sengketa hasil Pilkada, kata Suhartoyo, MK sudah melaksanakan bimbingan teknis. Selain itu, MK juga sudah melakukan pembaruan regulasi tentang tata beracara permohonan hasil perselisihan atau sengketa hasil Pilkada.

“Pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak, pembentukan Gugus Tugas, penyelenggaraan Workshop dan Coaching Clinic penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, serta pengembangan sarana dan prasarana gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk modernisasi fasilitas persidangan,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Terima 314 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, MK Sidang Perdana Digelar 8 Januari 2025 pertama kali tampil pada News.

Hari Pertama Masuk Kerja, Disdukcapil Batam Dipadati Warga

0
Warga Masyarakat Batam mendatangi kantor Disdukcapil Batam untuk mengurus Administrasi Kependudukan, Kamis (2/12). Foto Rengga / Batam Pos

batampos – Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam langsung dipadati warga pada hari pertama kerja setelah libur Natal dan Tahun Baru, Kamis (2/1).

Mayoritas warga yang datang adalah mereka yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang tertunda selama masa libur panjang. Mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga dokumen pindah domisili.

Wahyudi, salah satu warga Batam yang datang ke kantor Disdukcapil, mengaku sengaja datang pagi untuk mendapatkan nomor antrean lebih awal. Ia ingin mengurus akta kelahiran anak keduanya.

“Kemarin belum sempat karena keburu libur Nataru. Makanya saya langsung ke sini pagi-pagi agar cepat selesai,” ujarnya sambil memegang dokumen-dokumen yang diperlukan.

Yahya, warga Sekupang, juga memiliki tujuan serupa. Ia ingin mengurus KTP adiknya yang hilang, yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. “Walaupun hari pertama masuk kerja, tetap ramai juga. Saya dapat nomor antrean ke-35, padahal datang cukup pagi,” tuturnya.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Batam, Ashraf Ali, memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan normal meskipun hari pertama kerja. Menurutnya, kondisi ini sudah biasa terjadi karena kebutuhan warga terhadap dokumen kependudukan selalu tinggi.

“Setiap hari, kantor ini memang ramai, terutama untuk pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, perubahan elemen data, surat pindah, dan sebagainya,” ungkap Ashraf.

Namun, ia mengakui bahwa terdapat tantangan dalam penyediaan blangko KTP elektronik (e-KTP). Hingga saat ini, stok blangko hanya tersisa sekitar 1.000 lembar, sementara data yang perlu diproses mencapai 6.000.

Ashraf menegaskan, dengan keterbatasan blangko yang ada, pihaknya memprioritaskan pencetakan KTP untuk kasus-kasus yang mendesak. “Kami utamakan yang sifatnya urgent, seperti KTP hilang yang diperlukan untuk berobat, perpanjangan SIM, paspor, atau BPJS. Untuk kebutuhan reguler, kami sementara waktu menunda pencetakan,” jelasnya.

Disdukcapil Batam juga telah mengajukan permohonan tambahan blangko ke Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah menyurati Kemendagri untuk tambahan blangko. Harapannya, bisa segera terealisasi agar pelayanan tidak terganggu,” tambahnya.

Selain itu, Ashraf terus mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alternatif. Menurut data Disdukcapil, dari sekitar 900 ribu penduduk Batam yang wajib memiliki KTP, baru sekitar 50 ribu orang yang sudah mendaftar IKD.

“Kami terus melakukan sosialisasi terkait manfaat IKD. Dengan IKD, masyarakat tetap bisa mengakses layanan meskipun KTP fisik rusak atau buram. Manfaat lainnya juga sangat banyak, seperti keperluan administrasi yang lebih mudah dan fleksibel,” ungkapnya.

Ashraf berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan IKD, terutama di tengah keterbatasan stok blangko KTP saat ini. “Kami optimistis penggunaan IKD akan terus meningkat, seiring dengan sosialisasi yang kami lakukan,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Hari Pertama Masuk Kerja, Disdukcapil Batam Dipadati Warga pertama kali tampil pada Metropolis.

MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol Bisa Punya Calon Presiden Sendiri

0
Gedung Mahkamah Konstitusi (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1).

MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegas Suhartoyo.

Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Uji materi itu akhirnya dikabulkan MK setelah diuji sebanyak 27 kali dengan lima amar putusan ditolak dan sisanya tidak dapat diterima. (*)

Sumber: JP Group

Artikel MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol Bisa Punya Calon Presiden Sendiri pertama kali tampil pada News.

6 WNA Masuk Anambas Secara Ilegal di Deportasi, 71 TKA Bekerja di Perusahaan Migas

0
Kepala Imigrasi Tarempa, Bidpray Situmorang (dua dari kiri) bersama jajaran menyampaikan hasil kinerja selama tahun 2024. f.imigrasi tarempa

batampos – Imigrasi Tarempa sepanjang tahun 2024 lalu, melakukan deportasi terhadap 6 orang Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Kabupaten Anambas secara ilegal.

6 orang WNA tersebut 3 orang berasal dari Tiongkok, 2 orang dari Myanmar dan 1 orang dari Australia.

“Mereka semua di deportasi pada Rabu, 5 Juni lalu. Deportasi via Jakarta,” ujar Kepala Imigrasi Tarempa, Bidpray Situmorang, Rabu, (1/1).

BACA JUGA: WNA Tiongkok yang Diamankan Imigrasi Diduga Tak Memiliki Dokumen yang Sah

Bidpray menjelaskan WNA itu mayoritas wisatawan yang ditinggal kapten kapal yacht yang mengangkut mereka untuk berwisata di Anambas.

“Kami komitmen dalan memberantas WNA yang masuk secara ilegal. Tentu, tindakan mereka yang masuk ilegal mengancam kedaulatan negara kita,” tutur Bidpray.

Saat ini, Imigrasi Tarempa masih mengawasi orang asing di wilayan hukumnya. Dari data yang ada, terdapat 71 orang asing yang bekerja di perusahaan minyak dan gas (migas).

Selain itu, Bidpray mengungkapkan capaian Imigrasi Tarempa yang berhasil menerbitkan 1.301 buah paspor Indonesia, 486 terbitkan izin tinggal dan menindak 11 orang yang paspornya mengalami kerusakan serta hilang.

“Penerimaan negara kami dapatkan sebesar Rp 6,2 Miliar. Melampui target yang diberikan hanya Rp 6 Miliar,” sebut Bidpray. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel 6 WNA Masuk Anambas Secara Ilegal di Deportasi, 71 TKA Bekerja di Perusahaan Migas pertama kali tampil pada Kepri.

Bandara Muan Digeledah atas Tuduhan Kelalaian Kecelakaan Jeju Air

0
Kecelakaan Jeju Air di Bandara Internasional Muan, Koersel, Minggu (29/12). (Platform X)

batampos –Polisi Korea Selatan pada Kamis (2/1) menggeledah Bandara Internasional Muan, kantor Jeju Air, dan lokasi lainnya terkait kecelakaan maut maskapai tersebut yang menewaskan 179 orang. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan atas tuduhan kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian, kata para pejabat kepolisian.

Polisi Provinsi Jeonnam melakukan operasi penggeledahan dan penyitaan di bandara yang terletak di barat daya Korea Selatan, kantor pusat Jeju Air di Seoul, dan kantor Muan dari Kantor Regional Penerbangan Busan, menurut pejabat terkait.

Pada Minggu, pesawat penumpang Jeju Air yang terbang dari Bangkok menabrak dinding luar Bandara Internasional Muan saat melakukan pendaratan perut, menyebabkan 179 dari 181 orang di dalam pesawat tewas.

Pada Rabu (1/1), jasad 174 dari 179 korban jiwa kecelakaan pesawat Jeju Air di Muan, Korea Selatan, telah berhasil diidentifikasi, demikian dilaporkan kementerian setempat seperti dilansir dari Antara.

Melalui taklimat kepada keluarga korban di Bandara Internasional Muan, yang terletak 288 kilometer di selatan Seoul, pejabat Kementerian Agraria Infrastruktur dan Transportasi menyatakan masih memeriksa identitas lima korban lain.

”Dari 32 orang yang gagal diidentifikasi melalui sidik jari, kami berhasil mengidentifikasi 17 di antaranya lewat tes DNA tahap pertama, dan 10 lagi teridentifikasi melalui tes DNA tahap kedua,” kata kementerian tersebut.

”Kami masih memastikan identitas lima korban lainnya karena ada inkonsistensi pada DNA mereka,” imbuh mereka

Empat dari jenazah-jenazah yang teridentifikasi tersebut sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing, dan prosesi pemakaman telah dimulai di kampung halaman masing-masing korban. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Bandara Muan Digeledah atas Tuduhan Kelalaian Kecelakaan Jeju Air pertama kali tampil pada News.

Tutup 2024 dengan Sederet Pencapaian, PNM Terus Perkuat Pemberdayaan

0

batampos – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menutup tahun 2024 dengan penuh kebanggaan atas sederet pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun ini. Sebagai perusahaan pemberdayaan masyarakat prasejahtera di Indonesia, PNM terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan inklusif dan memperkuat peran UMKM khususnya ibu-ibu pengusaha ultra mikro dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Selama tahun 2024, PNM mencatat berbagai pencapaian penting, di antaranya pertumbuhan jumlah nasabah PNM Mekaar dimana PNM telah memberdayakan lebih dari 21.67 juta ibu-ibu melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), yang tersebar hingga pelosok negeri. Ibu-ibu pengusaha ultra mikro ini turut menerima manfaat pembiayaan dengan total akumulasi pembiayaan sebesar Rp 305,82 triliunmelalui 6.165 kecamatan, 451 kota di 36 Provinsi di seluruh Indonesia.

Pelayanan tersebut turut dikemas dalam berbagai program pemberdayaan. Nasabah diberikan Pelatihan Dasar melalui penambahan Agenda/Materi dalam Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) yang merupakan kegiatan rutin dan reguler bagi seluruh nasabah PNM Mekaar.

Pelatihan Dasar ini diberi nama “PKM Bermakna” yang telah dilakukan sebanyak 5.225.858 kali pertemuan, dengan peserta akumulasi sebanyak 55.984.251 nasabah (berulang) selama tahun 2024. Selain itu, selanjutnya diberikan Pelatihan Lanjutan berupa peningkatan kemampuan teknis sektor maupun sub sektor usaha, pengelolaan dan tata kelola usaha, kemasan dan branding, pemasaran dan lain-lain, yang telah dilaksanakan sebanyak 29.808 kali pelatihan kepada akumulasi total 1.452.767 peserta atau nasabah
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengapresiasi seluruh kerja keras dan semangat berusaha ibu-ibu Mekaar selama ini. Ia juga berkomitmen untuk terus meningkatan kualitas pemberdayaan.

“Tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan masyarakat kelas bawah, jika dilakukan secara konsisten dan kolaboratif, mampu menciptakan dampak yang langsung dapat dirasakan oleh para penerima manfaat. Tentunya, kami akan terus memperkuat komitmen dalam mendampingi ibu-ibu pengusaha ultra mikro agar lebih berdaya dan mandiri,” ungkapnya optimis.

Untuk terus membangkitkan semangat berwirausaha, PNM mengajak nasabah unggulan binaannya berpartisipasi dalam berbagai pameran bergengsi baik dalam skala lokal maupun internasional. Bukan hanya itu, program studi banding ke berbagai daerah dan klasterisasi usaha juga menjadi ikhtiar PNM dalam mendorong naik kelasnya usaha ultra mikro.

“Kami bentuk 22 Kampung Madani dan 443 klasterisasi yang dampaknya membentuk 363.097 ketua kelompok menjadi Mitra Pemberdayaan melalui Whatsapp Group dan 422.479 nasabah menjadi Agen BRILink Mekaar. Ini bisa menjadi pendapatan tambahan para nasabah yang berujung pada perbaikan ekonomi keluarga,” tambahnya.

Pada bulan terakhir di tahun 2024 PNM juga memberikan reward wisata religi kepada ratusan nasabah PNM Mekaar berprestasi menjalankan ibadah umrah ke tanah suci.
Menatap tahun 2025, PNM berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), meningkatkan jumlah dan kualitas pendampingan serta pelatihan usaha kepada para nasabah.

“PNM juga akan tetap memfokuskan diri mendukung rencana Holding Ultra Mikro dalam pemberdayaan kepada pengusaha ultra mikro dan UMK. Doakan kami dapat terus membantu usaha subsisten ibu-ibu Mekaar,” tutup Arief.

PNM percaya bahwa upaya pendampingan dan pemberdayaan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

(*)

Artikel Tutup 2024 dengan Sederet Pencapaian, PNM Terus Perkuat Pemberdayaan pertama kali tampil pada News.

APBD Batam Capai Rp 4 Triliun

0
Ilustrasi. Foto: JawaPos.co.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memulai tahun 2025 dengan optimisme tinggi melalui apel gabungan pegawai yang digelar di Dataran Engku Putri, Kamis (2/1).

Apel ini dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Rudi mengingatkan pentingnya peran setiap pegawai dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Batam. Ia menegaskan bahwa perubahan yang diinginkan untuk kemajuan Batam hanya bisa terwujud melalui kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab dari seluruh pegawai.

“Nasib Pemko Batam ke depan ada di tangan kita sendiri, bukan orang lain. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya melalui kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan tugas,” ujar Rudi.

Wali Kota juga menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi untuk membangun Batam yang lebih baik.

“Tahun 2025 ini, mari kita kompak, bersatu, dan bekerja keras. Kita harus meningkatkan nama baik Batam di tingkat nasional dan internasional. Semua ini bagian dari upaya mewujudkan Batam 2030 sebagai kota modern sesuai rencana yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian Pemko Batam, khususnya dalam hal keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa APBD Batam tahun 2025 telah mencapai Rp 4 triliun, sebuah angka yang mencerminkan kemajuan signifikan.

“Alhamdulillah, APBD kita tahun ini telah mencapai Rp 4 triliun. Ini adalah pencapaian luar biasa. Namun, ini bukan alasan untuk berpuas diri. Kita harus terus bekerja keras untuk meningkatkan APBD demi mewujudkan Batam yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Rudi juga mengajak seluruh pegawai untuk menghargai perbedaan dan mendukung kepemimpinan yang ada. Menurutnya, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika dikelola dengan baik.

“Setiap perubahan pasti membawa perbedaan, namun jangan biarkan hal itu menjadi hambatan. Mari kita saling mendukung dan mengikuti pimpinan dengan penuh semangat demi kemajuan Batam,” pesannya.

Rudi menyampaikan harapan besar agar tahun 2025 menjadi momentum perubahan yang membawa Batam menuju masa depan. Ia mengajak seluruh jajaran Pemko Batam untuk menjadikan tahun ini sebagai tonggak penting dalam pembangunan kota.

“Mari kita jadikan tahun 2025 sebagai tahun perubahan, tahun yang membawa Batam menuju masa depan yang lebih cerah dan maju. Dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa mewujudkan itu semua,” ujar Rudi (*)

 

Reporter : AZIS MAULANA

Artikel APBD Batam Capai Rp 4 Triliun pertama kali tampil pada Metropolis.

Dana Operasional dan Tunjangan Tak Dibayar, Camat Siantan Tengah Tutup Kantor Hingga Tiga Hari Berturut-turut

0
Camat Siantan Tengah, Afrizal Afri. f.ist

batampos – Camat Siantan Tengah, Afrizal Afri membuat rencana untuk menutup kantornya alias mogok kerja selama tiga hari berturut-turut mulai Selasa, (7/1) hingga Kamis, (9/1) pekan depan.

Akibat menutup kantornya, masyarakat setempat yang ingin mengurus berbagai dokumen kependudukan terancam tidak dilayani.

BACA JUGA: Terbukti Bersalah, Zulkhairi Divonis 1 Bulan Penjara, Kasus Tindak Pidana Pemilu

Kepada batampos, Afrizal menjelaskan alasan memberhentikan sementara operasional kantor disebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Anambas belum memberikan dana operasional, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta gaji honorer disisa tahun 2024.

“Benar, kita tutup sementara. Tiga hari mulai pekan depan,” ujar Afrizal.

Sebelum mengambil tindakan ini, Afrizal mengklaim telah berpikir secara matang dan telah memberikan pemberitahuan melalui sosial media.

Untuk itu, ia berharap masyarakat dapat memahami permasalahan yang terjadi di Kantor Camat Siantan Tengah.

“Kita berharap Pemkab Anambas untuk segera membayarkan operasional, dan hak-hak pegawai,” pinta Afrizal.

Terpisah, warga Siantan Tengah, Dini Kusumahati menyayangkan sikap Camat yang dengan sesuka hari menutup operasional kantor.

Menurutnya, langkah yang diambil Camat tidak tepat. Apalagi, seorang aparatur negara diharuskan siap mengabdi tanpa lelah meskipun tidak ada anggaran.

“Terlalu lebai, dia kan ASN apapun kondisi harus siap hadapinya. Kasian masyarakat. Tolong dikaji lah,” kata Dini.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas, Sahtiar saat awak media mencoba konfirmasi mengenai permasalahan di kantor Camat Siantan Tengah, tak kunjung merespon pesan WhatsApp maupun telepon.

Perlu diketahui, Pemkab Anambas dipenghujung tahun 2024 tidak memiliki kas dana. Hal ini membuat sejumlah tagihan termasuk gaji pegawai tak bisa dibayar. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Dana Operasional dan Tunjangan Tak Dibayar, Camat Siantan Tengah Tutup Kantor Hingga Tiga Hari Berturut-turut pertama kali tampil pada Kepri.

Pemko Batam Dukung Nol Persen Kemiskinan Ekstrem dengan Program Insentif

0

batampos – Pemerintah pusat dan daerah bersiap untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang difokuskan pada delapan prioritas nasional.

Salah satu target utama adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen pada 2029 dan mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi besar Astacita, yang kemudian dijabarkan dalam program-program prioritas nasional.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyampaikan hal ini usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 secara virtual.

“Seperti yang disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas RI, Rachmat Pambudy, Musrenbangnas 2024 menjadi wadah sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Daerah akan menyusun program kerja yang diselaraskan dengan program nasional,” kata Jefridin, Kamis (2/2).

Salah satu sasaran utama RPJMN 2025-2029 adalah peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) dari 0,55 pada 2024 menjadi 0,59 pada 2029. Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8 persen.

Strategi pengentasan kemiskinan akan dilakukan melalui integrasi perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur, layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan.

“Pemerintah Kota Batam sudah mengambil langkah konkret untuk mendukung program nasional ini, seperti memberikan insentif kepada keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Kebijakan ini sejalan dengan visi Wali Kota Batam untuk mendukung target nol persen kemiskinan ekstrem,” kata Jefridin.

Musrenbangnas 2024 yang digelar untuk menyusun RPJMN 2025-2029 juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi dari semua pihak untuk mencapai target pembangunan.

“Kita mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan kita harus buktikan bahwa ini dapat terealisasi. Saya yakin jika dikelola dan dilaksanakan dengan baik, hasilnya akan positif,” ujar Presiden Prabowo.

Program ambisius ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan manusia dan ekonomi secara berkelanjutan, sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia. (*)

 

Reporter : AZIS MAULANA

Artikel Pemko Batam Dukung Nol Persen Kemiskinan Ekstrem dengan Program Insentif pertama kali tampil pada Metropolis.