batampos – Dunia usaha menaruh harapan besar kepada duet Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra yang akan memimpin BP Batam secara ex officio sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafky Rasyid, menilai kepemimpinan mereka berpeluang membawa perubahan signifikan dalam kebijakan investasi dan infrastruktur.

“Kami tentu berharap kebijakan BP Batam di bawah kepemimpinan Pak Amsakar dan Bu Li Claudia lebih berpihak kepada investasi, terutama dalam menyelesaikan persoalan logistik yang selama ini menjadi kendala utama,” kata Rafky di Sekupang, Selasa (19/2).

Menurutnya, salah satu hambatan terbesar bagi investor di Batam adalah biaya logistik yang masih tinggi akibat ketergantungan pengiriman barang melalui Singapura. Banyak calon investor yang akhirnya mengurungkan niat berinvestasi karena tingginya biaya kontainer.

“Kita bisa lihat bagaimana Kepala BP sebelumnya, Pak Rudi, membangun pelebaran jalan. Itu kebijakan yang sangat bagus. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana menekan cost of logistics agar investasi lebih kompetitif,” ujarnya.

Keputusan ex officio yang memasukkan Wakil Wali Kota sebagai bagian dari BP Batam juga merupakan langkah yang berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya, yang hanya melibatkan Wali Kota Batam.

“Ini diharapkan akan semakin memperbaiki kinerja BP Batam ke depan,” ujarnya.

Rafky optimistis kepemimpinan Amsakar yang berpengalaman dalam birokrasi, dipadukan dengan latar belakang Li Claudia Chandra sebagai pebisnis, akan memperkuat investasi di Batam.

“Kami optimistis, dengan pengalaman Pak Amsakar di birokrasi dan latar belakang Bu Li Claudia di dunia usaha, akan ada keseimbangan kebijakan antara regulasi dan kepentingan bisnis,” ungkap Rafky.

(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pelaku Usaha Harapkan BP Batam Percepat Solusi Logistik dan Iklim Investasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Herman Rozie, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengatasi permasalahan sampah di Batam meski menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan sarana pendukung. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bersama mahasiswa dan akademisi yang digelar pada Selasa, (18/2).

Herman menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Batam membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyadari banyak kritik yang muncul, terutama dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau Kepulauan (Unrika), namun ia berharap kritik ini dapat menjadi dorongan positif bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mencari solusi.

“Sebagai generasi muda, wajar saja mereka khawatir, ini soal sense of belonging,” ujarnya.

Menurut Herman, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah anggaran. Pada 2024, retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat mencapai Rp38 miliar, namun dana tersebut masuk ke kas daerah dan tidak langsung dikelola oleh DLH.

“Uang itu baru bisa digunakan tahun berikutnya setelah melalui proses anggaran,” jelasnya.

Sementara itu, anggaran DLH tahun lalu mencapai Rp60 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji 1.043 petugas satgas, pemeliharaan sarana, dan pengadaan kendaraan operasional.

Herman juga menyoroti tantangan dalam operasional kendaraan pengangkut sampah yang terus bekerja hingga malam hari. Meskipun dilakukan perawatan ringan, usia kendaraan yang semakin tua menjadi kendala tersendiri.

“Sopirnya berganti, mobilnya tetap jalan terus,” katanya.

Selain kendala anggaran, Herman juga menyoroti masalah lahan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Menurutnya, sejak 2018 pihaknya telah mengajukan permintaan lahan untuk TPS di berbagai kecamatan, namun hingga kini belum ada kejelasan.

“Kami siap menjalankan kebijakan jika diberikan lahan yang sesuai dengan regulasi, karena lahan untuk TPS harus memiliki status legal atau ‘clear and clean’,” terangnya.

Menanggapi kritik mahasiswa yang mempertanyakan efektivitas pengelolaan sampah, Herman menegaskan bahwa DLH telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa mengubah pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah bukanlah hal yang mudah.

“Kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah masih menjadi tantangan besar. Kami terus berupaya memberikan edukasi agar masyarakat lebih peduli,” ujarnya.

Herman berharap mahasiswa dan akademisi dapat berperan lebih aktif dalam mencari solusi konkret untuk permasalahan sampah di Batam, bukan hanya sebatas memberikan kritik.

“Sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk kota ini,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua GMNI Kota Batam menyampaikan bahwa persoalan sampah di Batam bukan sekadar fenomena, melainkan telah menjadi bagian dari identitas kota, yang terlihat jelas di tengah pesatnya pembangunan.

Menurutnya, kritik yang disampaikan bertujuan untuk mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menangani masalah ini.

GMNI juga menyoroti masalah kurangnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), yang sering menjadi keluhan warga. Mereka menilai meski sudah ada sosialisasi terkait pengelolaan sampah, namun hasilnya belum memberikan solusi konkret.

Sebagai alternatif, GMNI mendukung pendirian bank sampah untuk mempermudah pengelolaan sampah dan mendesak DLH menyediakan TPS yang layak, bukan sekadar bin kontainer. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pengelolaan Sampah di Batam, DLH Akui Keterbatasan Anggaran dan Armada pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam tetap akan berjalan selama bulan Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025, meskipun dengan skema penyaluran yang berbeda. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, memastikan bahwa program ini tidak akan terhenti dan tetap memberikan makanan bergizi kepada seluruh siswa.

“Jadi nanti anak-anak masuk sekolah, kemudian pulang membawa makanan yang tahan untuk disantap pada saat buka puasa bagi yang Muslim,” ujar Tri, Rabu (19/2).

Untuk menyesuaikan dengan bulan Ramadan, makanan yang diberikan kepada siswa Muslim akan berupa makanan yang tidak mudah basi atau bersifat kering. Pendistribusian akan dilakukan menjelang jam pulang sekolah menggunakan kemasan paper food atau tanpa food tray.

Sementara itu, bagi siswa yang tidak menjalankan puasa, pihaknya telah mempertimbangkan opsi agar mereka tetap dapat menikmati MBG tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa lainnya.

“Sesuai juknis begitu. Namun kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional, ” tambahnya.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur MBG di Batam mencapai dua unit dan akan bertambah menjadi tiga dapur seiring dengan pengoperasian dapur baru pada hari ini. Ketiga dapur tersebut adalah Dapur mitra BGN milik Yayasan SIAP di Komplek Golden City, Bengkong. Dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) milik Yayasan Darus Sholihin di Perumahan Anggrek Mas 1, Kelurahan Taman Baloi dan Dapur mitra BGN milik Yayasan Yonkenedia di Panbil.

“Insya Allah akan jalan lagi 1 dapur di hari ini yakni Dapur mitra BGN milik Yayasan Yonkenedia di Panbil. Sehingga total menjadi tiga dapur, ” ucap Tri.

Menurut perhitungan kebutuhan dari tim MBG, setiap dapur mampu melayani maksimal 3.500 siswa. Dengan target 20 dapur yang diharapkan beroperasi di tahun 2025, program ini diproyeksikan dapat melayani sekitar 57 ribu siswa atau 19 persen dari penerima manfaat di Batam.

Tri Wahyu Rubianto menegaskan bahwa kendali penuh terhadap dapur-dapur MBG berada di bawah wewenang BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah Kota Batam juga telah mengajukan usulan lahan ke BGN melalui Pemprov Kepri untuk pembangunan dapur umum tambahan yang akan mendukung distribusi makanan secara lebih optimal.

“Kendalinya sepenuhnya dilakukan oleh BGN melalui SPPG. Pemerintah Kota Batam telah mengajukan usulan lahan ke BGN melalui Pemprov Kepri agar dapat dibangun menjadi dapur umum. Lahan-lahan tersebut nantinya akan diverifikasi oleh BGN,” jelasnya.

Tri Wahyu Rubianto juga menambahkan bahwa koordinasi terus dilakukan agar mitra BGN lainnya dapat memenuhi persyaratan operasional MBG di Batam. Dengan adanya optimalisasi ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan di Kota Batam, terutama selama bulan Ramadan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, Tiga Dapur Umum Sudah Beroperasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Lapas Kelas IIA Batam, Yugo Indra Wicaksi, terus berupaya mengenali situasi dan lingkungan di Lapas Batam. Sebagai langkah awal, Kalapas Yugo memberikan perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan sekitar lapas yang dinilainya cukup rawan terhadap upaya penyelundupan barang terlarang.

Menurut Kalapas, salah satu permasalahan utama yang menjadi fokusnya adalah posisi lapas yang lebih rendah dibandingkan lingkungan sekitarnya. Hal ini membuka peluang bagi pihak luar untuk melemparkan barang-barang terlarang ke dalam lapas. Oleh karena itu, upaya antisipasi perlu segera dilakukan untuk mengatasi potensi risiko tersebut.

“Saya sudah melihat dan memang ada peluang terjadinya pelemparan barang dari luar ke dalam lapas. Itu yang harus kita antisipasi. Jika ada yang melempar, barang tersebut kemungkinan besar akan jatuh di area brandgang, yaitu jalur kosong di sekitar tembok lapas yang berfungsi sebagai zona pengamanan,” ujar Yugo.

Sebagai langkah pencegahan, Kalapas mengerahkan 130 pegawai lapas untuk meningkatkan pengawasan di area brandgang. Selain itu, ia juga menggagas program kegiatan kemandirian bagi warga binaan yang ditempatkan di area tersebut. Tujuan dari program ini adalah agar warga binaan turut berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

“Kami akan menempatkan berbagai kegiatan kemandirian di area brandgang agar lebih terpantau. Dengan begitu, jika ada upaya pelemparan barang dari luar, warga binaan yang berada di sana juga bisa membantu dalam pengawasannya,” tambahnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Rawan Terjadi Pelemparan Barang Terlarang, Kalapas Batam Tingkatkan Pengawasan di Area Brandgang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam terus berupaya meningkatkan program parkir berlangganan sebagai solusi untuk menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan terkelola dengan baik. Hingga Januari 2025, sebanyak 115 kendaraan telah mendaftar untuk mengikuti program parkir berlangganan.

Perincian pendaftaran parkir berlangganan pada Januari 2025 menunjukkan bahwa dari total 115 kendaraan, 1 unit merupakan kendaraan roda dua, 88 unit roda empat, dan 26 unit roda enam. Selain itu, sebanyak 68 kendaraan yang terdaftar adalah milik pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, yang terdiri dari 66 kendaraan roda empat dan 2 kendaraan roda enam.

Kepala Dishub Batam, Salim, menyebut bahwa meskipun tahun 2025 baru berjalan sebulan, antusiasme masyarakat terhadap program parkir berlangganan cukup tinggi. Program ini diyakini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kemudahan parkir, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pengelolaan area parkir di kota Batam.

Program stiker parkir berlangganan akan terus dilanjutkan pada tahun 2025. Dishub Batam menargetkan penjualan stiker parkir berlangganan dengan total nilai sebesar Rp2,5 miliar. Target ini mencakup 500 lembar stiker untuk roda dua, 3.412 lembar untuk roda empat, dan 500 lembar untuk roda enam, dengan total nilai mencapai Rp2.547.200.000.

“Target ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024,” kata Salim, Rabu (19/2).

Dengan adanya peningkatan target ini, ia harap dapat tercapai pemasukan yang lebih besar serta memperluas cakupan layanan parkir berlangganan di Batam.

Pada tahun 2024, meskipun targetnya belum tercapai sepenuhnya, program stiker parkir berlangganan tetap memberikan kontribusi yang signifikan. Pendapatan yang berhasil dihimpun dari program ini mencapai sekitar Rp752 juta. Rinciannya, 146 lembar stiker untuk roda dua, 854 lembar untuk roda empat, dan 271 lembar untuk roda enam.

Untuk mendukung pencapaian target tahun 2025, Dishub Batam juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pelayanan retribusi parkir berlangganan, yang akan diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program parkir berlangganan yang disediakan oleh pemerintah.

“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Kami juga mengajak warga untuk ikut berperan dalam menciptakan sistem parkir yang lebih teratur dan terkelola dengan baik,” kata dia.

Program parkir berlangganan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan terdata. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir parkir liar dan memastikan penggunaan ruang parkir yang lebih efisien.

Pendaftaran parkir berlangganan berlaku di seluruh lokasi parkir yang dikelola oleh juru parkir resmi, kecuali untuk kawasan-kawasan yang dikenakan pajak seperti pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan bandara. Dengan demikian, program ini dapat memberikan solusi parkir yang lebih terstruktur, baik untuk kendaraan pribadi maupun dinas.

Selain mempermudah masyarakat dalam mendapatkan tempat parkir, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi parkir berlangganan. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan pengelolaan parkir di Batam akan semakin efisien dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ke depan, Dishub Batam akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program parkir berlangganan ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan parkir di Batam. Pemerintah juga akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk transportasi dan parkir. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Sepanjang Januari 2025, 115 Kendaraan Terdaftar Parkir Berlangganan pertama kali tampil pada Metropolis.