batampos – Percaya atau tidak, harga santan di Batam melonjak. Santan, iya, santan. Bukan harga cabai atau sayur.

Harga santan di Batam mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dari harga normal sekitar Rp22 ribu per kilogram, kini santan dijual hingga Rp40 ribu per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan masyarakat, terutama pemilik usaha kuliner yang bergantung pada santan sebagai bahan utama.

Kelangkaan Kelapa Picu Kenaikan Harga

Salah satu penyebab utama kenaikan harga santan adalah kelangkaan kelapa di pasaran. Jika sebelumnya kelapa dijual per biji, kini sistem pembelian berubah menjadi per kilogram, yang menyebabkan harga melonjak. Selain itu, banyak kelapa yang diekspor ke Malaysia dan Singapura karena harga jual yang lebih tinggi dibandingkan pasar lokal, sehingga stok untuk kebutuhan dalam negeri berkurang.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, Mardanis, Batam tidak memiliki produksi kelapa sendiri dan sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Tanjung Batu, Tembilahan, dan Tanjung Pinang.

“Sebagian besar kelapa di Batam dikirim dari luar daerah, sementara harga angkutannya juga naik. Hal ini berdampak langsung pada harga kelapa dan akhirnya harga santan di pasaran,” jelasnya.

Dampak bagi Pedagang dan Konsumen

Pedagang santan di pasar tradisional mengakui bahwa kenaikan harga ini sudah terjadi sejak Desember lalu dan semakin tinggi menjelang Ramadan.

Alwi, seorang pedagang santan di Pasar Sagulung, mengaku kesulitan mendapatkan stok santan murni.

“Kalau pun ada, harganya mahal sekali. Pelanggan, terutama pemilik rumah makan, banyak yang mengeluh,” katanya.

Hendro, pemilik rumah makan di Batam, juga merasakan dampaknya. Ia mengaku tidak bisa mengurangi penggunaan santan dalam resep masakannya karena pelanggan menyukai cita rasa yang sudah ada.

“Santan ini bahan utama di beberapa menu saya. Tidak mungkin dikurangi karena bisa mengubah rasa makanan,” ujarnya.

Sebagai solusi, Hendro terpaksa mengurangi porsi lauk agar tetap bisa menutupi biaya produksi yang semakin membengkak.

Tidak hanya pedagang, ibu rumah tangga pun mengeluhkan kondisi ini. Yanti, warga Batuaji, mengatakan bahwa ia kini kesulitan mendapatkan santan murni dengan harga terjangkau.

“Santan kemasan memang tersedia, tapi harganya lebih mahal dan rasanya tidak seotentik santan segar,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini agar harga santan kembali stabil.

Langkah Pemerintah untuk Mengatasi Kenaikan Harga

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kota Batam berencana menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga santan. Langkah ini dinilai penting mengingat sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, di mana permintaan akan santan biasanya meningkat.

“Kami akan segera melakukan operasi pasar karena harga bahan pokok seperti santan pasti akan lebih tinggi menjelang Ramadan,” kata Mardanis.

Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan eksportir dan distributor kelapa untuk memastikan pasokan dalam negeri tidak terganggu oleh ekspor berlebihan.

“Kami akan mengundang eksportir kelapa dan pihak terkait untuk berdiskusi mengenai pembatasan ekspor, agar kebutuhan lokal tetap terpenuhi,” tambahnya.

Harapan Masyarakat

Pedagang dan konsumen berharap ada solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga santan. Beberapa pedagang menyarankan adanya regulasi pembatasan ekspor kelapa agar stok lokal tetap terjaga.

“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, kami yang jualan makanan bisa rugi besar. Harus ada kebijakan agar harga kelapa dan santan lebih stabil,” ujar Hendro.

Dengan harga santan yang masih tinggi dan pasokan yang terbatas, masyarakat Batam kini harus beradaptasi dengan kondisi ini. Beberapa orang memilih mengurangi penggunaan santan dalam masakan mereka, sementara yang lain terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan bahan makanan yang menjadi bagian penting dari berbagai hidangan khas Indonesia.

Batam memperoleh bahan kebutuhan pangan dari berbagai daerah, baik dari dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Batam bukan daerah agraris, pasokan bahan pangan sangat bergantung pada distribusi dari daerah lain. Batam mendapatkan bahan pangan dari beberapa daerah di Indonesia, terutama dari wilayah sekitar yang memiliki produksi pertanian dan peternakan lebih besar. (*)

Artikel Percaya atau Tidak, Harga Santan Melonjak di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkara dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Embung Fatimah Batam dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam. Hal ini diikuti dengan proses tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU.

Saat ini, dua tersangka yang telah ditahan sejak 20 November 2024 masih berada di Rutan Batam.

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi, mengatakan bahwa perkara dugaan korupsi ini telah lengkap atau P21 dan kini telah memasuki tahap 2.

“Perkara RSUD sudah lengkap dan telah masuk tahap 2 kemarin,” ujar Kasna di Kantor Kejari Batam, Selasa (18/2).

Menurut Kasna, dengan selesainya tahap 2, perkara ini tinggal satu langkah lagi untuk bergulir ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang. Saat ini, jaksa tengah menyiapkan administrasi untuk proses pelimpahan.

“Dalam waktu dekat, sekitar satu atau dua minggu ke depan, perkara ini akan kami limpahkan ke pengadilan,” tegas Kasna.

Selain menyiapkan administrasi, jaksa juga tengah memperbaiki dan memperkuat surat dakwaan agar proses persidangan berjalan lancar.

“JPU juga sedang menyempurnakan surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan,” pungkasnya.

2 Tersangka dari RSUD Embung Fatimah

Sebelumnya, Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Batam telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran tahun 2016 di RSUD Embung Fatimah Batam pada Jumat (22/11).

Dua tersangka yang langsung ditahan oleh penyidik tersebut adalah D dan M. Keduanya merupakan mantan pegawai RSUD Embung Fatimah dan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D menjabat sebagai Bendahara BLUD (Januari-April 2016) dan Pembantu Bendahara BLUD (Mei-Desember 2016). Sementara itu, M merupakan Kepala Bagian Keuangan RSUD sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan pada Jumat pagi. Setelah pemeriksaan, penyidik akhirnya menetapkan mereka sebagai tersangka.

Proses pemeriksaan kedua tersangka selesai sekitar pukul 18.30 WIB di ruang penyidik Pidsus. Penyidik kemudian langsung memutuskan untuk melakukan penahanan. Saat digiring menuju mobil tahanan, keduanya mengenakan rompi tahanan Kejari Batam berwarna merah dengan tangan diborgol. Mereka tidak memberikan komentar saat ditanya mengenai keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi ini.

Modus Operandi Dugaan Korupsi

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi, mengatakan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dua alat bukti yang telah lengkap.

“Dari hasil penyidikan, tersangka D saat menjabat sebagai Bendahara BLUD terbukti melakukan pencatatan belanja lebih tinggi atau markup,” ungkapnya.

Sementara itu, tersangka M diduga meloloskan verifikasi pertanggungjawaban keuangan BLUD tahun anggaran 2016, meskipun mengetahui ada transaksi belanja yang tidak didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

M juga diduga melakukan pencatatan ganda terhadap bukti pertanggungjawaban belanja obat dan BAP, mencatat belanja fiktif, serta mencatat belanja tanpa SPJ.

“Keduanya saling bekerja sama dalam aksi korupsi ini,” tambahnya.

Dari hasil penyidikan dan perhitungan ahli, negara mengalami kerugian sekitar Rp 840 juta akibat markup belanja di SPJ 2016. Uang ratusan juta tersebut tidak memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Kasus Korupsi Berulang di RSUD Embung Fatimah

Diketahui, RSUD Embung Fatimah kembali tersandung kasus dugaan korupsi. Kali ini, kasus tersebut terjadi pada pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Embung Fatimah tahun 2016, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3,4 miliar.

Kasus ini ditangani penyidik pidana khusus setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran BLUD RSUD Embung Fatimah tahun 2016, terutama terkait pengadaan alat kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Kasus dugaan korupsi di RSUD Embung Fatimah bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, Kejari Batam menangani kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2014, yang menyeret Direktur RSUD saat itu, Fadila RD Malarangan.

Kemudian, pada 2017, Mabes Polri juga mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2011 dengan total pagu anggaran Rp 18 miliar. Kasus ini kembali menyeret mantan Direktur RSUD, Fadila RD Malarangan, sebagai tersangka. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Dugaan Korupsi Anggaran 2016 RSUD Memasuki Tahap 2 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejumlah warga mengeluhkan tidak mengalirnya air di rumah mereka. Menanggapi hal tersebut, PT Air Batam Hilir (ABHi) menginformasikan bahwa telah dilakukan perbaikan kebocoran pipa DCIP DN 300mm di Simpang Lampu Merah KDA, Belian, pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 21.00 hingga 05.00 WIB.

Batam Pos menghubungi PT ABHi untuk mendapatkan informasi terkini terkait perbaikan tersebut.

Corporate Communication PT ABHi, Ginda Alamsyah, menyampaikan bahwa perbaikan telah selesai pada pukul 07.28 WIB.

“Saat ini dalam tahap recovery,” ujar Ginda.

Ia menambahkan bahwa pelanggan diharapkan dapat segera menikmati kembali aliran air.

“Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan,” tambahnya.
Area Terdampak

• KDA
• Gabana
• Simpang Raya
• Cendana
• Paragon
• Sugiraya
• Bukit Palem
• PLN
• Glory Paris
• Tunas
• Bida Asri
• Puri Legenda
• Belian Residence
• Agung Permai
• Ever Hill
• Valley Park
• Botania 2
• KPN Sekawan
• Airis
• Kapital Raya
• Bida Asri 2
• Maitri
• Legenda Bali
• Legenda Malaka
• Mega Legenda
• Mediterania
• Glory View
• Orchard
• Tunas 2
• Royal Grande
• Ansley Park
• Costarica
• Purimas
• Beverly
• Dan sekitarnya

Artikel Perbaikan Kebocoran Pipa di Simpang KDA Selesai, Air Mulai Mengalir pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polresta Barelang menggelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktiblin) serta Pembinaan Etika Polri di Polsek Galang, Selasa (18/2) pagi.

Kasipropam Polresta Barelang, Iptu Robin Rua Pandapotan, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan personel serta memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi kepolisian sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

“Sasaran pemeriksaan meliputi kelengkapan seragam dinas, sikap tampang, kartu identitas diri, pemeriksaan handphone, buku mutasi, kendaraan dinas, senjata api dinas, serta kondisi tahanan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa pelanggaran disiplin di kalangan personel Polsek Galang, seperti rambut panjang yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan kaos seragam yang tidak sesuai aturan, serta beberapa kartu SIM personel yang telah kedaluwarsa.

“Tidak hanya itu, ketidaktertiban administrasi juga teridentifikasi, seperti buku mutasi SPKT yang masih menggunakan format lama dan tidak ditandatangani. Bahkan, ditemukan kendaraan dinas tanpa STNK serta tahanan yang tidak mengenakan pakaian sesuai ketentuan Polri,” katanya.

Robin menambahkan bahwa sebagai tindak lanjut, Sipropam Polresta Barelang mengambil langkah-langkah disiplin bagi personel yang melanggar. Beberapa di antaranya dikenai sanksi pemotongan rambut dan push-up, sementara personel lain mendapat teguran atas ketidaksesuaian seragamnya.

Selain itu, personel yang memiliki SIM kedaluwarsa diperintahkan untuk segera memperpanjang dokumen mereka. Petugas piket SPKT juga diminta untuk mengganti buku mutasi dengan yang baru serta memastikan pencatatan dan tanda tangan dilakukan dengan tertib.

Di sisi lain, Kasium Polsek Galang diperintahkan segera mengurus STNK kendaraan dinas yang tidak memiliki dokumen lengkap.

“Kami juga memberikan pemahaman kepada petugas piket terkait SOP dalam penerimaan laporan pengaduan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Robin berharap kedisiplinan dan etika personel Polsek Galang semakin meningkat, guna mewujudkan Polri yang presisi, profesional, dan berintegritas dalam melayani masyarakat. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Polsek Galang menjadi Sasaran Opsgaktiblin pertama kali tampil pada Metropolis.