batampos – Dua dari lima pelaku pencabulan dan persetubuhan anak di gedung kosong sebelah KUA Tanjungpiayu divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Selasa (18/2). Keduanya yakni Andika divonis 7 tahun dan Mulyadi divonis 5 tahun.

Saat proses persidangan, terdakwa Andika didampingi penasehat hukum Rahmat Sukri, sedangkan Mulyadi menghadapi putusan seorang diri. Dalam amar putusan, majelis hakim Stuart Wattimena didampingi Willy dan Twis Retno menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah. Yang mana, keduanya terbukti telah mencabuli dan menyetubuhi anak dibawah umur.

“Perbuataan kedua terdakwa tidak ada alasaan pemaaf dan pembenar,” ujar hakim Wattimena.

Menurut hakim Wattimena, hal memberatkan perbuataan terdakwa karena melanggar undang-undang perlindungan anak. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuataan.

Untuk terdakwa Andika terbukti dengan pasal 81 ayat 2 UU perlindungan anak, yakini mengajak atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Sedangkan untuk terdakwa terbukti dalam pasal 82 ayat 1 yakni melakukan pencabulan terhadap anak.

“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, menjtuhkan pidana terhadap Andika dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan. Sedangkan untuk terdakwa Mulyadi dengan 5 tahun penjara, dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan,” tegas hakim Wattimena.

Atas putusan itu, penasehat hukum dari terdakwa Andika menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan Mulyadi. Hal yang sama juga disampaikan jaksa penuntut umum.

“Kami pikir-pikir yang mulia,” tegas Rahmat, yang kemudian majelis hakim menutup sidang tanda sidang berakhir.

Vonis hakim itu sama persis dengan tuntutan jaksa, yakni 7 tahun terhadap Andika dan 5 tahun terhadap Mulyadi.

Usai sidang, PH terdakwa Andika, yakni Rahmat Sukri menjelaskan bahwa kliennya masih pikir-pikir, hal itu karena tuntutan sama persis dengan putusan.

“Kami sudah menyampaikan pembelaan, akan tetapi majelis hakim berpendapat sama dengan jaksa, maka kami pikir-pikir,” kata Rahmat.

Menurut dia, selama penyidikan di kepolisian hingga proses persidangan, kliennya Andika mengakui perbuataanya. Yang mana perbutaan itu ia lakukan bersama 4 rekan lainnya.

“Untuk yang tiga, saya kurang tahu pasti sudah vonis atau masih jalan sidang. Karena berkas terpisah.
Untuk Andika memang mengakui perbutaaan itu,” tegas Rahmat.

Dikatakannya, kejadian persetubuhan itu terjadi di gedung kosong sebelah KUA Piayu. Dimana sekelompok anak muda mabuk dan melakukan seks pada bulan Juli 2024 lalu

“Namun orang tua korban tak terima, karena anak mereka masih di bawah umur. Ketahuan karena pesan di media sosial,” pungkas Rahmat. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel 2 Pemuda yang Cabuli Anak di bawah Umur Divonis Bersalah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar kegiatan Commander Wish 2026 di Polda Kepri, Selasa (18/2). Acara ini dihadiri oleh Irwasda, pejabat utama Polda Kepri, Kapolres, Kapolsek jajaran, serta seluruh perwira Polda Kepri.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin memaparkan Commander Wish sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas kepolisian di tahun 2025.

“Paparan ini mencakup evaluasi kinerja Polri sebelumnya, tantangan keamanan yang akan dihadapi, serta strategi yang akan diterapkan guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah Kepulauan Riau,” ujarnya.

Kapolda Kepri menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme kepolisian serta memperkuat sinergi dengan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Saya ingin mengingatkan bahwa Polri bukan sekadar profesi, melainkan sebuah bentuk pengabdian yang harus terus diperbaiki agar selaras dengan ekspektasi publik,”* ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Polda Kepri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Sebagai langkah konkret, Kapolda Kepri menetapkan sepuluh kebijakan strategis yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas kepolisian di tahun 2025. Berikut sepuluh kebijakan tersebut:

Tingkatkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jaga Soliditas Internal, Optimalisasi Pengawasan Internal, Dukung Penuh Laksanakan Kebijakan Pemerintah (Asta Cita), Optimalisasi Pelayanan Kepolisian, Optimalisasi Kehadiran Polisi di Tengah Masyarakat, Lakukan Penegakan Hukum Secara Profesional, Peningkatan Kemampuan Personel, Optimalisasi Sinergisitas dengan Semua Unsur, Manajemen Media dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik.

Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan Polda Kepri dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Kapolda juga menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kepulauan Riau.

*“Polda Kepri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta merespons keluhan masyarakat dengan cepat,” kata Kapolda.

Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan beradaptasi dengan dinamika keamanan yang terus berkembang.

Diharapkan, kebijakan dan strategi yang telah dipaparkan dapat berjalan dengan efektif, sehingga Polri semakin dipercaya oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kepulauan Riau. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Polda Kepri Gelar Commander Wish 2025, Kapolda Paparkan Strategi Keamanan Wilayah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sepanjang Januari hingga Februari 2025, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam mencatat sebanyak 25 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di Kota Batam, mulai dari fisik hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kepala UPTD PPA Kota Batam, Dedy Suryadi, mengatakan bahwa secara keseluruhan pihaknya menangani 31 kasus kekerasan dalam dua bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 25 korban merupakan perempuan, sementara tujuh korban lainnya adalah laki-laki.

“Perempuan memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga tekanan sosial yang kerap membuat mereka menjadi korban ketidakadilan,” ujar Dedy, Selasa (18/2).

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, angka kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi. UPTD PPA Kota Batam mencatat bahwa sepanjang tahun lalu terdapat 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 219 kasus kekerasan terhadap anak. Umumnya, bentuk kekerasan yang dialami meliputi kekerasan fisik, KDRT, hingga perselisihan hak asuh anak.

Dedy menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu berbentuk pemukulan atau tindakan fisik lainnya. Bentuk kekerasan bisa lebih luas, seperti kekerasan verbal, ancaman, hingga intervensi terhadap kebebasan individu. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

“Mengisolasi seseorang atau melakukan perundungan verbal bisa masuk kategori kekerasan. Namun, tindakan ini kerap tidak disadari oleh pelaku maupun orang di sekitar,” tuturnya.

Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan, UPTD PPA Batam terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu fokus utama adalah memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai bentuk kekerasan serta bagaimana mengenali dan mencegahnya.

Menurut Dedy, upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media dan komunitas, agar kesadaran masyarakat meningkat. “Kami ingin membangun pemahaman bahwa kekerasan bukan hanya berupa pemukulan atau ancaman kasar, tetapi juga tindakan-tindakan yang sering dianggap sepele,” ujarnya.

Selain edukasi, UPTD PPA juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memperkuat sistem perlindungan bagi korban kekerasan. Dedy menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius, termasuk memberikan pendampingan bagi korban.

Dedy mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap perilaku yang berpotensi menjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga meminta agar setiap individu berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

“Kami berharap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan jika mengetahui ada kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Jangan sampai korban merasa sendirian dan tidak mendapatkan perlindungan,” tegasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Batam Masih Tinggi, UPTD PPA Catat 25 Korban dalam Dua Bulan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Batam terus bertambah. Hingga Februari 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mencatat total 103 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menyebut bahwa pada Januari terdapat 75 kasus, sementara Februari ini bertambah 28 kasus. Dari total kasus tersebut, Kecamatan Bengkong menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 19 kasus. Disusul Kecamatan Batam Kota dengan 18 kasus, Sagulung 15 kasus, dan Lubukbaja 13 kasus.

Selanjutnya Batuaji 11 kasus, Sekupang 9 kasus, Batuampar 7 kasus, Nongsa 5 kasus, Sungai Beduk 4 kasus, serta masing- masing 1 kasus di Belakang Padang dan Galang. Sementara Bulang mennjadi satu-satunya wilayah yang masih nol kasus.

“Kami melihat tren peningkatan ini masih perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kami mengimbau masyarakat agar lebih aktif dalam upaya pencegahan penyebaran DBD ini,” ungkap Didi, Selasa (18/2).

Untuk menekan angka kasus DBD, Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus DBD. Surat edaran ini menginstruksikan masyarakat, instansi pemerintah, hingga sekolah untuk lebih aktif dalam mencegah penyebaran DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Selain itu, Dinas Kesehatan juga menggencarkan program Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J). Program ini melibatkan kader kesehatan dan warga untuk secara rutin memeriksa jentik nyamuk di rumah dan lingkungan sekitar.

“Upaya pencegahan berbasis masyarakat seperti ini sangat penting. Kami ingin setiap rumah memiliki satu orang yang bertanggung jawab dalam memastikan tidak ada tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti,” jelas Didi.

Dinkes Batam juga telah melakukan fogging di beberapa daerah rawan. Namun, Didi menegaskan bahwa fogging bukan solusi utama dalam menekan penyebaran DBD.

“Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak menghentikan perkembangbiakan larva. Yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menjadi tempat nyamuk bertelur,” ujarnya.

Dinkes mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala DBD, seperti demam tinggi mendadak selama 2-7 hari, nyeri otot dan sendi, muncul bintik merah di kulit, mual dan muntah, dan penurunan kesadaran pada kasus yang lebih parah.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya DBD dan bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Jangan menunggu sampai kasus semakin meningkat,” tegas Didi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 103 Kasus DBD di Batam, Kecamatan Bengkong Tertinggi pertama kali tampil pada Metropolis.