batampos – Pembangunan halte di depan SMA Negeri 1 Singkep menjadi polemik di kalangan masyarakat Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Pasalnya, walaupun halte itu sudah jadi, tapi warga masih enggan menggunakannya sebagai tempat menunggu bus atau jemputan. Alasannya karena halte itu terlalu condong ke jalan, warga jadinya takut.

Pantauan batampos di lapangan, saat jam pulang sekolah tidak terlihat satu orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Singkep yang menggunakan bangunan Halte tersebut untuk berteduh sambil menunggu jemputan.

Bahkan pihak Batampos melihat siswa lebih memilih berdiri panas-panas di samping pagar sekolahan untuk menunggu jemputan dari orang tua mereka karena mereka merasa khawatir untuk berteduh di halte tersebut.

BACA JUGA: Pelajar SMA Negeri 1 Singkep Takut Gunakan Halte untuk Tunggu Bus

Saat dikonfirmasi oleh pihak Batampos, salah seorang siswi SMA Negeri 1 Singkep yang tidak mau namanya disebutkan menyakatan, dirinya lebih baik menunggu jemputan di samping pagar sekolah ketimbang harus menunggu di Halte yang baru di bangun.

“Saya lebih memilih menunggu jemputan di sini saja (pinggir pagar sekolah) dari pada harus berjalan sedikit jauh ke Halte yang baru di bangun itu. Saya juga khawatir kalau harus berteduh di Halte itu karena posisinya berada persis di pinggir jalan,” ungkap salah satu Siswi, Senin (14/4)

Kekhawatiran mereka ini bukan tidak beralasan, pasalnya bangunan Halte ini dibangun persis di bibir jalan aspal yang memakan bahu jalan serta tepat berada di tikungan jalan.

Jika ada kendaraan yang lepas kendali saat melintasi tikungan tersebut, sudah barang tentu membahayakan siapa saja yang duduk berteduhh di Halte tersebut karena posisinya persis di bibir jalan. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Pelajar Takut Berteduh di Halte, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Ponton di dermaga tempat wisata Kota Rebah, Kota Tanjungpinang, Kepri dipastikan mengalami kerusakan parah, akibat tidak pernah dilakukan perawatan. Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjungpinang menyebut, perawatan terakhir kali dilakukan pada 2018 lalu.

Dermaga tersebut diketahui dibangun untuk memudahkan wisatawan yang datang ke tempat wisata Kota Rebah, melalui jalur laut. Namun saat ini, dermaga tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Terlebih lagi, dari hasil peninjauan Dishub Tanjungpinang, terdapat banyak kerusakan dan hilangnya fasilitas di Dermaga Sei Carang tersebut. Fasilitas yang hilang seperti pipa railing pagar trestle, hingga atap di ruang tunggu dan jembatan menuju ponton sudah berlubang dan ambruk.

BACA JUGA: Ponton di Dermaga Kota Rebah Tanjungpinang Rusak Parah

“Lalu lampu sepanjang trestle juga sudah banyak yang hilang, bahkan ponton saat ini sudah terendam ke dalam sungai,” kata Kabid Pelayaran dan Udara Dishub Tanjungpinang, Tri Putranto,

Ia menerangkan, bahwa Dishub Tanjungpinang sebelumnya sudah melakukan pemeliharaan dermaga, menggunakan APBD 2018 lalu. Kendati demikian, pihaknya tetap akan melakukan perbaikan, agar dermaga tersebut sapat digunakan kembali.

“Sebelumnya Dishub juga telah usulkan pemeliharaan. Termasuk di tahun 2024 ini, namun tetap kita serahkan ke TAPD,” pungkasnya.

Dermaga Wisata Kota Rebah selama ini memang menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk bersantai, memancing, atau sekadar menikmati matahari terbenam. Kerusakan ponton tersebut, membuat para pemancing terpaksa mencari lokasi lain.

“Biasanya kita memang mancing diatas ponton tersebut. Karena rusak ya kita geser, cari ke tempat yang lebih aman,” tambah Suhairi, warga sekitar.

Menurutnya, kerusakan terhadap ponton dermaga Kota Rebah tersebut disebabkan kondisi bangunan yang sudah tua, hingga minimnya perawatan. Ia pun berharap pemerintah setempat dapat turun tangan melakukan perbaikan.

“Apalagi Ini salah satu ikon wisata Kota Rebah. Sayang kalau dibiarkan rusak seperti ini,” sebutnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel Lapor Pak Wali…Dermaga Kota Rebah Rusak Parah Akibat Tak Dirawat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Beberapa hari lalu, harga emas 24 karat mencetak rekor dengan menyentuh angka Rp1,8 juta per gram. Namun, lonjakan harga tersebut ternyata tidak terlalu berdampak pada penjualan emas di Kabupaten Karimun.

Salah satu pedagang emas, Dayat, mengungkapkan bahwa meski sudah dua pekan berlalu sejak Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M, penjualan perhiasan emas masih lesu.

“Masih ada yang beli, tapi sepi. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, setelah Lebaran masih ramai. Sekarang banyak warga justru menjual perhiasan emasnya, padahal harga emas cukup tinggi. Emas 22 karat saja harganya sudah Rp1,240 juta per gram,” ujarnya, Selasa (15/4).

Kondisi ini berbanding terbalik dengan suasana menjelang Idulfitri lalu. Saat itu, antusiasme masyarakat untuk membeli atau menukar perhiasan emas cukup tinggi.

“Rata-rata yang laku itu perhiasan emas seperti cincin, kalung, dan gelang sebelum Lebaran,” tuturnya.

Sepinya transaksi jual beli emas di pertengahan April ini diduga disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu. Perputaran uang di Karimun pun tidak sebaik beberapa tahun lalu. Ditambah lagi, pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di salah satu perusahaan di Pulau Burung dan Sungai Guntung turut memengaruhi daya beli masyarakat. Sekitar 3.700 orang terdampak PHK tersebut.

“Biasanya, karyawan dari sana (Pulau Burung dan Sungai Guntung) tiap akhir pekan sempat belanja emas di Karimun. Sekarang sudah tidak ada lagi. Wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia juga makin jarang ke sini,” tambahnya.

Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Karimun dapat membuat terobosan baru untuk menggerakkan roda ekonomi daerah, agar dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, termasuk pedagang emas.

“Harapan kami, ekonomi Karimun bisa segera pulih seperti lima tahun lalu. Sudah beberapa tahun ini memang terasa berat,” harapnya.

Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa transaksi di beberapa toko emas di Karimun masih tampak sepi pengunjung.

“Jual sedikit saja, untuk persiapan anak sekolah. Maklumlah, sekarang ekonomi sulit, Bang,” kata Lia, salah seorang warga Karimun. (*)

Reporter: Tri Haryono

Artikel Harga Emas 24 Karat Tembus Rp1,8 Juta per Gram, Namun Masih Sepi Peminat pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bupati Karimun, Iskandarsyah, bersama Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, memimpin rapat verifikasi lapangan hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Cempaka Putih, Senin (14/4).

Dalam kesempatan itu, Bupati Iskandarsyah menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2023, Kabupaten Karimun secara konsisten telah menerima anugerah Kabupaten Layak Anak dengan Predikat Pratama.

“Tentunya, ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan kerja sama semua pihak. Untuk mewujudkan Kabupaten Karimun yang Layak Anak, maka Pemerintah Daerah (Pemda) harus merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak yang mengacu pada 24 indikator substantif dan kelembagaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari 24 indikator tersebut, semua pihak diharapkan dapat saling mendukung mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan/desa, serta menjalin kerja sama dengan instansi vertikal, dunia usaha, media massa, dan forum anak untuk pengumpulan data evaluasi KLA tahun 2024–2025.

“Dalam pengembangan KLA di Kabupaten Karimun, Pemda telah berkomitmen mendukung pembangunan yang ramah anak. Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di semua sektor, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik dan pembinaan aparatur sebagai ujung tombaknya,” jelasnya.

“Kabupaten Karimun juga berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, yakni mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui program KLA ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP, KB, PP dan PA) Karimun, Opet Dahlia, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA bersama stakeholder terkait.

“Ketua tim Gugus Tugas KLA berada di Baperlitbang, yang mengoordinasikan semua stakeholder terkait KLA. Nah, posisi Dinas PP, KB, PP dan PA Karimun di sini sebagai sekretaris gugus tugas. Artinya, kami bertugas mengumpulkan data dari masing-masing OPD maupun instansi yang terlibat, termasuk instansi vertikal seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bapas, Kepolisian, dan lainnya,” jelasnya. (*)

Reporter: Tri Haryono

Artikel Lagi, Karimun Raih Anugerah KLA Predikat Pratama pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pulau Parit, yang berhadapan langsung dengan ibu kota Kabupaten Karimun, kini sudah dapat menikmati listrik selama 24 jam, setelah puluhan tahun dinanti. General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Khairullah, mengungkapkan bahwa upaya PLN dalam melistriki Pulau Parit merupakan pekerjaan yang tidak mudah, mengingat kondisi geografis yang menantang serta berbagai keterbatasan.

“Alhamdulillah, dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, akhirnya tahun ini masyarakat Pulau Parit dan sekitarnya sudah menikmati listrik PLN selama 24 jam,” terangnya, Senin (15/4), di hadapan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Iskandarsyah.

Pulau Parit merupakan desa yang berada di Kecamatan Selat Gelam, dengan luas wilayah sekitar 18 kilometer persegi. Mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh nelayan. Selain itu, ada juga petani, ASN, serta pekerja swasta. Beroperasinya listrik 24 jam ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Saya berpesan kepada masyarakat agar dapat menggunakan listrik secara bijak. Sehingga misi PLN untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dapat terwujud,” pesannya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa kehadiran listrik 24 jam di Desa Parit merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan di wilayah pesisir. Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan Kepri yang terang benderang dan merata di seluruh kabupaten/kota.

“Listrik 24 jam yang kita resmikan hari ini merupakan hasil kolaborasi dengan PLN dalam rangka mengejar capaian pelayanan listrik 24 jam secara menyeluruh di Kepri. Saat ini, sudah ada 8 kecamatan di Kepri yang menikmati listrik 24 jam: 4 kecamatan di Kabupaten Lingga, 3 kecamatan di Kabupaten Anambas, dan 1 kecamatan di Kabupaten Karimun,” tuturnya.

Sedangkan Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLN yang telah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya listrik hanya hidup beberapa jam, kini bisa hidup 24 jam nonstop. Hal ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat ke depannya.

“Semoga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di Desa Parit. Dengan hidupnya listrik 24 jam, masyarakat bisa berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ucapnya. (*)

Reporter: Tri Haryono

Artikel Puluhan Tahun Tidak Nikmati Listrik, Kini Warga Desa Parit Sudah Nikmati Listrik 24 Jam pertama kali tampil pada Kepri.

batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan komitmennya untuk menuntaskan program Kepri terang. Menurutnya tahap demi tahap, apa yang menjadi target sudah tercapai. Karena saat ini, rasio elektrifikasi di Kepri sudah tembus pada angka 98,19 persen.

“Rasio elektrifikasi atau jumlah rumah tangga di Provinsi Kepri yang telah dialiri listrik hingga awal April 2025 ini telah mencapai 98,19 persen,” ujar Gubernur Ansar, Rabu (16/4) di Tanjungpinang.

Ditegaskannya, dengan capaian ini, masih ada sekitar 1,81 persen lagi rumah tangga di provinsi ini yang belum dialiri listrik. Lebih lanjut katanya, kedepan ini yang akan menjadi fokus Pemprov Kepri untuk menyelesaikannya. Namun demikian, setelah ini masih ada program lanjutan tentunya.

“Rasio elektrifikasi sebesar 98,19 persen itu meningkat 4,47 persen sejak tahun 2020 lalu. Diawal kepemimpinan kami, dimulai 93,72 persen tahun 2020, menjadi 94,50 persen tahun 2021, 96,32 persen tahun 2022, dan 97,99 tahun 2023,” paparnya.

Disebutkannya, di tahun ini, sebanyak 155 pulau di Kepri telah dialiri listrik PLN, 31 pulau berlistrik dari bantuan pemerintah (non PLN). Program percepatan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang telah memangkas jumlah pulau berpenghuni yang belum dialiri listrik.

“Tahun 2025 ini, bersisa 38 pulau berpenghuni dari sebanyak 118 pulau berpenghuni belum dialiri listrik pada tahun 2020,” tegasnya.

Disebutkannya, terdapat satu desa yang belum dialiri listrik, yakni Desa Lalang (Kabupaten Lingga) yang merupakan hasil pemekaran wilayah. Dikatakannya juga, pada tahun ini, tidak ada lagi sistem isolated PLN, yakni sistem pembangkit listrik yang berdiri sendiri (tidak terhubung dengan jaringan listrik utama PLN yang beroperasi 7 jam.

“Saat ini di Kepri terdapat 110 sistem isolated PLN. Sebanyak 41 sistem di antaranya beroperasi selama 24 jam, dan 69 sistem beroperasi 14 jam. Hingga kini, tinggal 3 ibu kota kecamatan yang listriknya beroperasi selama 14 jam. Jumlah itu jauh menurun dibanding tahun 2020 yang berjumlah 11 ibukota kecamatan,” paparnya.

Masih kata Ansar, empat tahun Program Kepri Terang berjalan (2021-2024), sebanyak 21 pulau telah dibangun genset atau solar home sistem/SHS, dan sebanyak 59 desa/pulau telah dibangun jaringan listrik. Melaui Program Kepri Terang pula telah dilaksanakan sebanyak 12.764 bantuan pasang baru listrik (BPBL). Baik melalui anggaran APBD, APBN, CSR, atau berupa SHS.

Mantan Bupati Bintan ini juga mengatakan, pada tahun 2021, total rumah tangga mendapat bantuan pasang baru listrik berjumlah 4524 rumah tangga, sebanyak 1739 rumah tangga di tahun 2022, 2895 rumah tangga di tahun 2023, dan 3.606 rumah tangga di tahun 2024.

“Pembangunan sarana tenaga listrik di pulau berpenghuni (berjumlah 38 pulau) menjadi prioritas,” tegas Gubernur Ansar.

Ditambahkannya, prioritas lainnya adalah meningkatkan jam nyala di 69 sistem isolated PLN menjadi 24 jam. Ia berharap, dengan meningkatnya pelayanan listrik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tentunya juga akan mempercepat pembangunan daerah-daerah di Provinsi Kepri.

“Utamanya adalah di tiga ibu kecamatan yang masih beropeasi selama 14 jam. Kami optimis pemerataan listrik terwujud dimasa kepemimpinan kami saat ini,” tutup Ansar. (*)

Reporter: Jailani

Artikel Program Kepri Terang Mendekati Tuntas, Rasio Elektrifikasi Kepri Tembus 98,19 Persen pertama kali tampil pada Kepri.