batampos – Kebijakan pemerintah menetapkan libur nasional Imlek pada 16-17 Februari 2026 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia.

Tak hanya bagi warga Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, momen ini juga dimanfaatkan masyarakat luas untuk berwisata, kulineran, hingga ziarah menjelang Ramadhan 1447 H.

Hasilnya, Potensi perputaran uang selama periode libur ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 9 triliun!

Lonjakan Penumpang Pesawat dan Kereta Api

Sektor transportasi menjadi salah satu lini bisnis yang paling semringah. Tiket pesawat ke kota-kota besar seperti Medan, Semarang, Surabaya, Pontianak, hingga Bali ludes diserbu penumpang.

Di Bandara Soekarno-Hatta saja, jumlah penumpang diprediksi mencapai 1.744.820 orang. Sementara itu, moda transportasi kereta api juga hampir menembus angka 1 juta penumpang.

Menariknya, kereta cepat Whoosh mencatatkan kenaikan 25% dengan total 25 ribu penumpang selama libur Imlek.

Tak hanya transportasi umum, jalur darat juga dipadati 1,6 juta kendaraan pribadi. Jika satu mobil rata-rata membawa 4 orang, maka ada sekitar 6,4 juta pergerakan manusia yang memadati jalanan.

Sektor Pariwisata dan Kuliner Panen Omzet

Peningkatan mobilitas ini otomatis mendongkrak omzet pelaku usaha di sektor pariwisata. Mulai dari destinasi wisata, mall, ritel, hingga pusat kuliner dan kafe mengalami kenaikan permintaan yang signifikan.

Barang-barang khas Imlek pun laris manis. Penjualan buah-buahan seperti jeruk mandarin, apel, hingga kue keranjang diperkirakan naik hingga 30%.

Hitung-hitungan Perputaran Uang Rp9 Triliun

Lantas, dari mana angka Rp9 triliun itu berasal? Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menjelaskan, populasi warga keturunan Tionghoa di Indonesia mencapai 11,25 juta orang atau sekitar 2,8 juta keluarga.

Dengan tradisi makan malam bersama dan berbagi angpao, potensi uang yang berputar dari konsumsi rumah tangga saja sangat besar.

“Jika setiap keluarga membelanjakan rata-rata Rp 1 juta, maka potensi perputaran uang diperkirakan mencapai Rp.2.812.500.000.000,” ujar Sarman, Selasa (17/2).

Selain itu, kontribusi dari sektor tiket transportasi dan ritel juga tak kalah besar. Tiket pesawat menyumbang Rp 1,7 triliun, kereta api Rp 150 miliar, dan sektor ritel diprediksi menyumbang Rp 2,6 triliun.

“Dengan demikian potensi perpurasna uang selama perayaan dan libur Imlek 2026 diperkirakan lebih kurang Rp 9.067.480.000.000. Jumlah ini belum termasuk biaya tol yang dikeluarkan, belanja BMM kendaraan pribadi, yang bepergian naik kapal laut dan penyeberangan,” tambahnya.

Modal Kuat Menuju Pertumbuhan Ekonomi 5,5%

Pergerakan uang yang masif ini diharapkan menjadi motor penggerak konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor utama ekonomi nasional.

Momentum Imlek ini menjadi pembuka yang manis sebelum memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.

Pemerintah pun optimis target pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 di angka 5,5% dapat tercapai. Tren positif ini akan menjadi modal besar untuk mengejar target ekonomi tahunan di kisaran 5,4% hingga 5,6%. (*)

Artikel Libur Imlek, Perputaran Uang Diprediksi Tembus Rp 9 Triliun pertama kali tampil pada News.

batampos – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melaksanakan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansour, di Kantor Perwakilan Palestina di New York (16/2).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menegaskan dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk Palestina.

Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Kemlu pada Selasa (17/2), dijelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung menjelang kehadiran Menlu Sugino dalam Sidang Dewan Keamanan PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, termasuk perkembangan isu Palestina.

Sidang tersebut yang dijadwalkan berlangsung besok (18/2). Melalui pertemuan itu, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia kepada Palestina.

Dia juga menekankan komitmen teguh Indonesia dalam mendorong terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut, khususnya berkaitan dengan pembentukan Board of Peace (BoP) dan rencana pengerahan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.

”Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” kata Sugiono.

Dia menegaskan bahwa rencana partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington D.C. pekan ini semata-mata untuk mendorong upaya perdamaian di Gaza.

Suara yang sama disampaikan oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Kelompok delapan. Yakni Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

”Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ungkap Sugiono.

Dalam kesempatan yang sama, Riyad Mansour menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran Sugiono secara langsung di New York.

Dia menilai kunjungan tersebut semakin mempererat solidaritas kedua negara dalam mendorong aksi nyata PBB di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh rakyat Palestina.

Secara khusus, Mansour menekankan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Palestina.

Dengan ikatan sejarah yang erat antara kedua bangsa, terutama sejak lahirnya Dasasila Bandung pada tahun 1955. Dia yakin Indonesia akan terus memperjuangkan solusi dua negara.(*)

Artikel Bertemu di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia kepada Perwakilan Palestina pertama kali tampil pada News.

batampos – Dalam menetapkan 1 Ramadan, terdapat perbedaan perhitungan hisab versi pemerintah dan Muhammadiyah. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menggunakan dua pendekatan yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan langsung).

Menurut ormas terbesar kedua di Indonesia itu, tanggal 1 Ramadan ditetapkan jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026.

Sementara berdasarkan data perhitungan hisab versi Pemerintah melalui Kemenag, dinyatakan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 atau besok.

Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa bisa terjadi perbedaan antara hisab versi Muhammadiyah dan Kemenag

Perbedaan penetapan awal Ramadhan antara Muhammadiyah dan pemerintah Indonesia terjadi karena keduanya memiliki pendekatan berbeda kendati sama-sama menggunakan metode hisab.

Lalu, di mana letak perbedaannya? Simak penjelasan berikut ini.

Sama-sama Hisab, Beda Kriteria

Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama mengacu pada data astronomi untuk menentukan awal bulan Hijriah. Namun, perbedaannya terletak pada kriteria penentuan hilal (bulan sabit awal) yang dijadikan dasar keputusan.

Muhammadiyah selama puluhan tahun menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal dan kini beralih menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Hisab versi Muhammadiyah dalam KHGT, penentuan awal bulan, termasuk 1 Ramadan, tidak hanya mempertimbangkan “wujud” bulan di atas ufuk di satu wilayah, tapi juga memperhitungkan kemungkinan keterlihatan hilal secara astronomis di kawasan bumi tertentu dan hasil penglihatan ini berlaku untuk seluruh dunia.

Parameter yang digunakan meliputi tinggi bulan (altitude), elongasi bulan–matahari, umur bulan pasca-ijtimak, serta peta visibilitas hilal global berbasis data astronomi modern. Standar yang digunakan Muhammadiyah mimimal ketingggian hilal 5 derajat dengan elongasi 8 derajat.

Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama RI menggunakan metode hisab dan rukyat dengan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Hisab versi pemerintah menggunakan kriteria imkanur rukyat yang disepakati di negara-negara anggota MABIMS. Kriteria yang berlaku saat ini yaitu, hilal dianggap memenuhi syarat jika tinggi hilal minimal 3 derajat, jarak sudut bulan–matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat, dan tetap dilakukan rukyatul hilal (observasi) sebagai konfirmasi.

Jika secara hisab posisi hilal belum memenuhi batas minimal tersebut, meski bulan sudah berada di atas ufuk, pemerintah melalui Kemenag akan menetapkan bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari.

Perbedaan ini sejatinya bukan soal siapa benar atau salah, melainkan perbedaan pendekatan ilmiah dan metodologis dalam memahami kriteria awal bulan untuk menetapkan 1 Ramadhan atau hari-hari besar lain dalam Islam.

Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama bertujuan memberikan kepastian ibadah bagi umat Islam di Indonesia.

Masyarakat diimbau untuk menyikapi perbedaan ini dengan bijak, saling menghormati, dan tidak saling menyalahkan karena adanya perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadhan di tahun 2026. (*)

Artikel Ini Alasan 1 Ramadan Perhitungan Hisab Pemerintah dan Muhammadiyah Berbeda pertama kali tampil pada News.