batampos – Polemik terkait pemanfaatan lahan fasilitas umum (fasum) untuk pembangunan masjid di Perumahan Central Hills, Batamcenter, masih menjadi perhatian publik.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menegaskan keputusan terkait pemanfaatan fasum seharusnya kembali kepada warga yang tinggal di perumahan tersebut.

Menurutnya, tugas developer perumahan hanya sebatas menyediakan dan menyerahkan lahan fasum atau fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan). Setelah penyerahan, hak pengelolaan lahan tersebut sepenuhnya berada di tangan masyarakat setempat.

Baca Juga: Hibah Lahan Masjid di Central Hills Tak Jelas, Warga Ajukan RDP ke DPRD Batam

“Developer itu pada umumnya cuma menyediakan lokasi fasum atau fasos, lalu menyerahkannya ke Pemko Batam lewat Dinas Perkimtan. Setelah itu, warga yang menentukan apakah di situ mau dibangun rumah ibadah atau yang lain,” katanya, Selasa (11/2).

Ia juga menyoroti tindakan developer yang terkesan menarik ulur proses pembangunan rumah ibadah di lokasi fasum. Menurutnya, hal semacam itu tidak tepat, karena lahan fasum adalah hak masyarakat yang membeli rumah di perumahan tersebut.

“Kalau ada statement dari developer yang melarang, menurut saya itu tidak pas. Fasum itu kan punya masyarakat yang beli rumah di situ,” ujar Suryanto.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa persoalan pembangunan masjid tergantung pada janji awal developer kepada pembeli. Jika pembangunan masjid sudah dijanjikan, maka kewajiban developer untuk merealisasikannya. Tetapi, apabila tidak ada janji semacam itu, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada warga.

“Yang harus ditanya itu, pembangunan masjid itu dijanjikan oleh developer atau tidak? Kalau dijanjikan, ya harus ditepati. Tapi kalau tidak ada, itu kembali ke masyarakat yang tinggal di situ,” kata dia.

Ia menekankan pentingnya musyawarah warga untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan fasum. Jika warga sepakat untuk membangun masjid, langkah selanjutnya tinggal mengurus izin dan pelaksanaan pembangunan.

“Semua itu kembali ke warganya. Artinya, ada rapat warga untuk menemukan kesepakatan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Polemik Pembangunan Masjid di Central Hills, DPRD Batam: Pemanfaatan Fasum Hak Warga, Bukan Developer pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus dugaan penipuan terhadap orang tua calon siswa (casis) Polri tahun 2024 yang diduga melibatkan oknum anggota Polda Kepri dipastikan tetap berlanjut. Oknum tersebut berinisial GT berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Eks personel Subbagrenmin Ditbinmas Polda Kepri.

Orang tua korban secara resmi telah melaporkan kejadian tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan bahwa kasusnya sedang ditindaklanjuti.

“Laporan sudah diterima pada Jumat kemarin. Saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik untuk menentukan apakah unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Yang jelas, laporan ini sudah ditindaklanjuti,”ujar Pandra, Selasa (11/2).

Orang tua korban, Simatupang, menjelaskan dirinya awalnya dikenalkan kepada terduga pelaku oleh seorang kerabat. Ia mengaku tidak berniat menempuh jalur tidak resmi, namun tergiur setelah ditawarkan bantuan untuk meloloskan anaknya dalam seleksi.

“Kami mulai berkomunikasi sejak pengumuman penerimaan casis 2024. Namun, menjelang pengumuman akhir, nomor handphone yang bersangkutan tiba-tiba tidak bisa dihubungi,” ujarnya.

Menyadari adanya indikasi penipuan, Simatupang akhirnya melaporkan kasus ini ke Propam Polda Kepri. Ia mengungkapkan total kerugian yang dialami mencapai Rp310 juta, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap, baik tunai maupun melalui transfer atas nama terduga pelaku.

“Kami hanya ingin perkara ini ditangani dengan transparan dan tuntas. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Kepri untuk memproses kasus ini lebih lanjut,” katanya .

Hingga saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap kebenaran dugaan penipuan tersebut. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Tipu Casis Polri, Oknum Polda Kepri Dilaporkan ke Propam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pasar WAN Sri Beni di Marina, Kota Batam, hingga kini belum beroperasi meski telah selesai dibangun sejak tahun 2019 oleh Kementerian Perdagangan RI. Kondisi pasar yang tidak terawat dan minim aktivitas membuatnya terkesan mangkrak. Pemerintah Kota Batam masih mencari solusi agar pasar ini dapat difungsikan sesuai dengan tujuan awal pembangunannya.

Amad Elfasi, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang menjadi pertimbangan dalam mengoperasikan pasar tersebut. Salah satu masalah utama adalah kondisi lahan sekitar yang belum terbangun sepenuhnya. “Kami khawatir fasilitas penunjang nantinya akan terbentur dengan bangunan selanjutnya,” ujarnya.

Selain itu, lokasi pasar yang berada di tengah hutan menjadi tantangan tersendiri. Letaknya yang sedikit lebih dalam, sekitar 200 meter dari pemukiman warga Perumahan Marina Kota Mas, membuat pasar ini kurang strategis untuk menarik pedagang maupun pembeli. “Pasar ini jauh dari cerminan cikal bakal pasar yang hidup. Ini yang masih kami pertimbangkan dalam merumuskan formulasi ke depan,” tambah Amad Elfasi.

Upaya untuk mencari pihak ketiga sebagai mitra kerja sama juga belum membuahkan hasil. Menurut Amad, hingga saat ini belum ada investor atau pihak swasta yang tertarik untuk mengelola dan mengembangkan pasar tersebut. Akibatnya, Pemkot Batam masih berupaya merawat bangunan yang sudah ada sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Dari pantauan di lapangan, kondisi pasar memang cukup memprihatinkan. Bangunan pasar yang berpagar tembok tampak tidak terawat, dengan banyak bagian yang rusak akibat aksi pencurian. Besi-besi di lapak pasar banyak yang dipotong, sementara fasilitas lainnya juga mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat pasar terlihat sepi dan menyeramkan, bahkan di siang hari.

Kehadiran pasar yang tidak berfungsi ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Beberapa di antara mereka merasa bahwa keberadaan pasar seharusnya bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik. Namun, karena tidak ada aktivitas dan minim fasilitas pendukung, warga lebih memilih berbelanja di pasar lain yang sudah berkembang.

Menurut Amad Elfasi, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah agar pasar ini tidak bernasib sama dengan beberapa pasar lain di Batam yang juga kurang berkembang. “Kami ingin memastikan bahwa langkah yang diambil nantinya tepat sehingga saat pasar digunakan, bisa benar-benar hidup dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, beberapa pihak menyarankan agar lokasi pasar ini dijadikan sebagai pusat kegiatan lain yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, sebagai pusat kuliner atau tempat usaha berbasis komunitas agar tetap memberikan manfaat bagi warga Marina dan sekitarnya.

Pemko Batam sendiri belum memberikan keputusan akhir terkait masa depan Pasar WAN Sri Beni. Namun, mereka memastikan akan terus mencari solusi terbaik agar aset yang sudah dibangun dengan dana negara ini tidak sia-sia.

Untuk saat ini, langkah perawatan menjadi fokus utama sambil menunggu kebijakan lebih lanjut. Pemko berharap adanya kerja sama dengan pihak swasta atau investor yang bisa membantu menghidupkan kembali pasar ini agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Pemko Batam Masih Cari Solusi untuk Hidupkan Pasar Wan Sri Beni di Marina pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Entry Meeting Laporan Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) pada Selasa (11/2/2025) di Marketing Centre.

Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain bersama Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan BPKP RI, Gumbira Budi Purnama yang dihadiri oleh Pejabat Tingkat II, III, dan IV di lingkungan BP Batam serta tim dari BPKP RI.

Melalui pertemuan ini BPKP RI akan memulai pengawasan di BP Batam tahun 2025 dan pada kesempatan ini juga BPKP RI turut menyerahkan laporan hasil pengawasan tahun 2024 kepada BP Batam.

Dalam sambutannya, Alexander Zulkarnain menuturkan bahwa ia bersama jajaran berkomitmen mewujudkan good governance di lingkungan BP Batam dan berharap sinergi antara BP Batam dengan BPKP RI dapat merealisasikan hal tersebut secara berkelanjutan.

“Kami di BP Batam berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu selama pengawasan tim BPKP RI ini nantinya jika ada kendala maupun kebutuhan data pendukung kami akan siapkan secara satu pintu melalui Satuan Pemeriksa Intern (SPI),” kata Alex sapaan akrabnya.

” Harapannya BP Batam bersama BPKP RI dapat terus bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan di lingkungan BP Batam yang transparan dan akuntabel,” tutup Alex.

Merespon pernyataan Alex, Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan BPKP RI, Gumbira Budi Purnama juga berharap BP Batam dapat menjalankan seluruh rekomendasi dari BPKP RI atas pengawasan tahun sebelumnya untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang baik.

“Melalui pertemuan ini kami sampaikan arahan Kepala BPKP RI dalam bentuk rekomendasi dalam laporan pengawasan tahun 2024, harapan kami di tahun 2025 ini BP Batam dapat menjalankan seluruh rekomendasi tersebut untuk terus mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel,” pungkas Gumbira. (MI)

Artikel BP Batam – BPKP RI Gelar Entry Meeting Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jalan Marina City semakin ramai dengan pedagang kaki lima (PKL), menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan tanpa penataan membuat kondisi jalan semakin sempit.

Bangunan usaha yang mendekati aspal menghambat kelancaran kendaraan, terutama di jam-jam sibuk.

Jalan yang masih satu jalur dengan dua lajur ini semakin sulit dilalui ketika kendaraan pembeli parkir sembarangan. Para pengendara sering kali harus berhenti atau melambat karena kendaraan lain yang parkir di badan jalan untuk membeli jajanan atau barang dagangan dari PKL.

Akibatnya, kemacetan kerap terjadi, terutama di pagi dan sore hari.

Selain kendaraan pribadi, jalan ini juga dilewati kendaraan berat yang beroperasi untuk proyek dan industri. Warga sekitar mengeluhkan kondisi ini dan berharap ada penataan dari pihak terkait.

Mereka khawatir kemacetan yang semakin parah akan berdampak buruk pada aktivitas sehari-hari.

“Setiap pagi pasti macet, sore pun sama. Orang pulang kerja sesak di jalan ini. Yang beli jajanan atau belanja parkir mobil dan motor di atas aspal, jadi makin sempit,” kata Erizal, warga Marina.

Ia berharap pemerintah segera bertindak agar arus lalu lintas tidak semakin terganggu.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa halte pemberhentian bus juga mulai ditutupi oleh lapak pedagang. Ratusan kios dan lapak berjejer hingga mendekati aspal jalan, membuat hampir tidak ada ruang untuk parkir.

Jika kondisi ini dibiarkan, kemacetan diprediksi akan semakin parah dan berpotensi mengganggu kelancaran transportasi di kawasan tersebut. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel PKL Semakin Ramai, Jalan Marina City Sering Macet di Jam Sibuk pertama kali tampil pada Metropolis.