batampos – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus dugaan pemerasan yang diduga melibatkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Tidak menutup kemungkinan, penanganan kasus tersebut mereka ambil alih.

Menurut Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo, koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut terus berjalan. Mereka masih yakin dan percaya dengan komitmen Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto untuk menyelesaikan penanganan kasus tersebut. Karena itu, pihaknya mengikuti dan menunggu hasil kerja-kerja Polda Metro Jaya.

”Jadi, kami selalu koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sebagaimana telah disampaikan oleh pak kapolda, bahwa Polda Metro Jaya mempunyai komitmen untuk penyelesaian (kasus Firli) dan kami sudah berkoordinasi. Kami yakin bahwa kasus tersebut akan selesai. Kita tunggu hasilnya bagaimana,” kata dia pada Rabu (13/2).

Jenderal bintang dua Polri itu menilai, penanganan kasus tersebut masih terus berjalan. Penyidik Polda Metro Jaya sudah memanggil Firli, meski yang bersangkutan tidak hadir. Menurut Cahyono, penyidik bisa mengambil langkah lanjutan. Misalnya memanggil ulang atau mengeluarkan perintah untuk membawa Firli untuk kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut.

”Perintah membawa mungkin ada, ada dimungkinkan” imbuhnya.

Menurut Cahyono, sejauh ini tidak ada kendala atau persoalan yang menghambat proses hukum dalam kasus tersebut. Dia menyatakan, alat bukti dalam kasus itu cukup kuat. Tidak hanya itu, kualitas buktinya juga baik. Sehingga dengan yakin dia menyatakan bahwa kasus yang berkelindan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu bisa selesai.

”Secara kualitas saya melihat, didasarkan alat bukti, ini cukup kuat. Alat buktinya juga punya kualitas yang baik. Sehingga kami punya kesimpulan dan keyakinan bahwa ini bisa selesai,” ujarnya.

Lantas apakah Kortas Tipidkor Polri akan mengambil alih penanganan kasus tersebut jika tidak kunjung selesai? Cahyono menyatakan peluang itu ada. ”Dimungkinkan (penanganan kasusnya) bisa ditarik,” kata dia. Meski Polda Metro Jaya telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut, sejumlah pihak menilai bahwa penanganan kasus itu berjalan lambat. Sehingga mereka mendesak agar aparat penegakan hukum segera menyelesaikan penanganannya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Kortas Tipidkor Polri Buka Peluang Ambil Alih Kasus Firli Bahuri pertama kali tampil pada News.

batampos – Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis. Pasalnya, hukuman Harvey Moeis yang semula 6,5 tahun penjara pada tingkat pertama, kini diperberat menjadi 20 tahun penjara.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Nasdem, Rudianto Lallo meminta semua pihak menghormati putusan tingkat banding yang memvonis Harvey Moei 20 tahun pidana penjara.

“Artinya kita menghormati apa yang menjadi keputusan hakim pada tingkat banding yang menangani kasus Harvey Moeis yang mengkoreksi, yang mengkoreksi putusan tingkat pertama PN Jakarta Pusat,” kata Rudianto kepada wartawan, Kamis (13/2).

Rudianto menyoroti beberapa hal penting dari putusan ini. Pertama, ia menilai putusan terhadap Harvey Moeis merupakan tamparan bagi kejaksaan.

“Ini tamparan bagi kejaksaan, karena kasusnya dihukum 20 tahun padahal tuntutannya hanya 12 tahun kalau tidak salah. Artinya lebih tinggi hukuman banding ketimbang hukuman hakim ketimbang tuntutan jaksa,” ujar Rudianto.

Menurutnya, harus ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam tuntutan jaksa. Selain itu, Rudianto juga menilai bahwa keputusan pengadilan tingkat banding menjadi koreksi terhadap putusan hakim di tingkat pertama.

“Saya kira dengan putusan 20 tahun penjara ini, pasti masyarakat menganggap masih ada rasa keadilan. Ya masih ada hakim yang progresif yang ada pada pengadilan tinggi Jakarta,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudianto juga mengkritik disparitas dalam penanganan kasus hukum di Indonesia, mengingat sebelumnya masyarakat ramai memperbandingkan kasus korupsi dengan kasus pencurian ayam.

“Ini sindiran yang keras dari masyarakat mencari keadilan. Masyarakat Indonesia yang menganggap ini dagelan-dagelan saja. Kira-kira begitu,” cetusnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Putusan itu lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis 6 tahun dan 6 bulan penjara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Harvey Moeis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kesatu primer dan kedua primer,” kata Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

“Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” sambungnya.

Tak hanya dijatuhi hukuman badan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menghukum agar Harvey Moeis membayar uang pengganti Rp 420 miliar. Jika tidak dibayarkan akan diganti kurungan 10 tahun penjara.

Vonis Harvey Moeis sempat menjadi perhatian publik. Sebab, kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu, suami dari aktris Sandra Dewi itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Uang pengganti itu harus dibayarkan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Harvey Moeis terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Komisi III DPR Sebut Tamparan Bagi Kejaksaan Usai Hukuman Harvey Moeis Diperberat jadi 20 Tahun pertama kali tampil pada News.

batampos – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak upaya hukum praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto menyebut permohonan yang diajukan Hasto dan tim kuasa hukumnya tidak jelas.

“Mengabulkan eksepsi dari temohon (KPK). Menyatakan permohonan oleh pemohon (Hasto Kristiyanto) kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Tunggal PN Jaksel, Djuyamto membacakan putusan praperadilan di PN Jaksel, Kamis (13/2).

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” sambungnya.

Hakim PN Jaksel memutuskan bahwa jeratan hukum terhadap Hasto Kristiyanto sah dan sesuai prosedur hukum. Karena itu, KPK bisa melanjutkan proses penyidikan atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan proses pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

Adapun, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.

Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak pertama kali tampil pada News.