batampos – Pemerintah terus melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, termasuk di sektor kesehatan. Meskipun mengalami pemangkasan, Kementerian Kesehatan tetap berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Salah satu program prioritas yang tengah dijalankan adalah pemeriksaan kesehatan gratis, dengan target akhir 280 juta jiwa dalam lima tahun ke depan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa penghitungan anggaran program ini awalnya didasarkan pada 80% dari total sasaran, yaitu sekitar 220 juta jiwa. Namun, setelah penyesuaian anggaran, jumlah yang dapat terakomodasi saat ini sekitar 120 juta jiwa.

“Kita waktu menghitung anggaran untuk cek kesehatan gratis ini, kita ngitungnya 80% dari sasaran, yaitu sekitar 220 juta jiwa. Saya orangnya realistis, karena memang anggaran ini banyak sekali kebutuhannya dari Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan. Jadi, saya udahlah gapapa dulu,” ujar Budi di Surabaya, Senin (10/2).

Menurutnya, target penuh 280 juta jiwa tidak bisa langsung dicapai dalam satu tahun. Oleh karena itu, ia menargetkan setidaknya 100 juta orang dapat menjalani pemeriksaan kesehatan pada tahun ini.

“Sekarang yang masih aman anggaran kita adalah 120 juta, karena dipotong. Tapi saya juga realistis, apakah iya di tahun pertama bisa langsung 280 juta? Kan belum tentu. Ya mungkin kalau sudah bisa 100 juta aja setahun saya sudah senang, karena ini kan produk banyak sekali,” jelasnya.

Budi menegaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu program kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah. Program ini mencakup berbagai aspek kesehatan masyarakat, mulai dari pencegahan stunting bagi 25 juta orang, imunisasi untuk 70 juta anak, hingga program makan bergizi gratis yang menyasar sekitar 85 juta jiwa.

Saat pandemi COVID-19, pemerintah berhasil melakukan vaksinasi terhadap 200 juta penduduk. Oleh karena itu, target pemeriksaan kesehatan 280 juta jiwa dianggap realistis untuk dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

“Menurut saya, mungkin dalam lima tahun bisa full 250 jutaan. Kalau tahun ini sudah bisa 100 juta saja yang dicek kesehatannya, saya sudah senang sekali. Kan datanya nanti masuk, kita bisa lihat, bisa rubah perilakunya,” katanya.

Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa kesadaran akan kesehatan harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah.

“Kesehatan itu harus jadi milik kita, nggak bisa dipaksa oleh pemerintah,” tuturnya. (*)

Artikel Kemenkes Tetap Targetkan 100 Juta Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun Ini pertama kali tampil pada News.

batampos – Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal publik dengan panggilan Deddy Corbuzier baru saja dilantik menjadi staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (menhan) bidang komunikasi sosial dan publik pada Selasa (11/2). Kepada Deddy, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan sejumlah tugas sesuai dengan bidang tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Kabiro Infohan Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menyampaikan bahwa pertimbangan Menhan Sjafrie menunjuk Deddy sebagai salah satu stafsus adalah kapasitas dan kepakarannya. Menurut Frega, Deddy adalah salah satu pakar komunikasi publik saat ini.

”Diharapkan nantinya dengan peran Bapak Deddy akan berkontribusi dalam memperkuat literasi pertahanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara,” ungkap Frega.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa arahan dan pesan yang disampaikan oleh Menhan Sjafrie kepada Deddy sudah sangat jelas. Yakni terkait dengan penguatan komunikasi sosial dan publik. Dengan pengaruh luas di media, termasuk media sosial, Deddy diharapkan mampu berkontribusi besar untuk Kemhan.

”Yang jelas terkait dengan penguatan komunikasi sosial dan publik dimana Pak Deddy diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu sosialisasi kebijakan Kemhan sampai tingkat bawah di masyarakat,” kata dia.

Frega pun menjelaskan bahwa pengangkatan Dedy sebagai stafsus bersama empat orang lainnya merujuk aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam Bab IX tentang Staf Khusus, pasal 69 mencantumkan bahwa menteri bisa mengangkat paling banyak lima orang stafsus.

”Staf khusus diangkat oleh menteri koordinator atau menteri setelah mendapat persetujuan presiden. Jadi, setiap kementerian memang memiliki kewenangan untuk mengangkat staf khusus, termasuk Kementerian Pertahanan,” jelasnya.

Sebelumnya, Deddy sudah menyandang pangkat letkol tituler yang diberikan kepada dirinya saat Presiden Prabowo Subianto bertugas sebagai menhan. Tidak hanya itu, Deddy juga dijadikan sebagai duta Komponen Cadangan (Komcad) ketika Prabowo sebagai menhan memulai rekrutmen dan melantik para komcad. (*)

Artikel Ditunjuk Jadi Stafsus Menhan, Ini Tugas Deddy Corbuzier pertama kali tampil pada News.

batampos – Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan. Kini, IPK Indonesia berada pada skor 37 dengan ranking 99.

Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengakui IPK Indonesia terdapat kenaikan 3 poin, dari 2023 yang berada pada skor 34.

“Ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 ranking 99. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37,” kata Wawan dalam siaran secara daring, Selasa (11/2).

Wawan mengungkapkan, terdapat negara di dunia yang memiliki skor IPK yang sama dengan Indonesia.

“Kita bersama dengan Argentina, kebetulan Argentina ini bagian dari BRICS, bagian dari G20 yang kita sebutkan tadi bahwa masyarakat ekonomi global pun ada angkanya di bawah rata-rata dan ini jadi catatan,” ucap Wawan.

“Selain itu, ada Ethiopia, Maroko, dan Lesotho. Sehingga skor 30 ini menjadi catatan yang sangat penting,” sambungnya.

Sementara, Wawan menyebut mayoritas IPK di negara-negara ASEAN mengalami penurunan. Menurutnya, Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Sementar, Malaysia stagnan pada skor 50.

Selain itu, Timor Leste dari skor 43 ke 44, naik satu poin. Vietnam turun satu poin, dari skor 41 ke 40.

“Indonesia, kita naik dari 34 ke 37. Thailand turun satu poin dari 35 ke 34,” urai Wawan.

Sementara, Laos mengalami kenaikan 5 poin yang cukup drastis, dari skor 28 ke 33. Filipina turun dari skor 34 ke 33. Kamboja turun dari skor 22 ke 21. Terakhir, Myanmar turun dari skor 20 ke 16.

Lebih lanjut, Wawan tak memungkiri beberapa negara di Asean mengalami penghambatan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Hal ini ditandai dengan tadi yang naik ada beberapa Indonesia dan Singapura, tetapi Malaysia stagnan, rata-rata kenaikannya juga, Timor Leste dan Vietnam mendekati rata-rata global dan Asia Facific,” pungkasnya. (*)

Artikel Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Naik 3 Poin jadi Skor 37, TII Sebut Setara dengan Argentina pertama kali tampil pada News.

batampos – Bripka Joko Hadi Aprianto, anggota Polsek Samarinda Ulu, Polresta Samarinda, dikenal bukan hanya sebagai polisi, tetapi juga sebagai penggali kubur gratis bagi warga kurang mampu di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dedikasi dan kepeduliannya terhadap masyarakat telah membuatnya diusulkan sebagai kandidat Hoegeng Awards 2025, sebuah penghargaan untuk polisi dengan pengabdian luar biasa.

Usulan ini datang dari Hendy Saputra, seorang warga Samarinda yang mengenal Bripka Joko saat memandunya dalam perjalanan umrah.

“Pak Joko itu seorang polisi, tapi masyarakat lebih mengenalnya sebagai penggali kubur dan relawan. Orangnya ramah, mudah bergaul, dan selalu membantu orang lain,” ujar Hendy, Senin (10/2/2025).

Profesi penggali kubur sudah dilakukan Bripka Joko sejak kelas 2 SMP, jauh sebelum ia menjadi polisi.

“Ayah saya seorang polisi tamtama dengan tujuh anak. Gajinya saat itu tidak seberapa, jadi saya mencari tambahan dengan menjadi penggali kubur,” tuturnya.

Saat itu, ia mendapat upah Rp 20.000 hingga Rp 35.000 per pemakaman. Pada tahun 2005, atas dorongan sang ayah, ia mendaftar menjadi polisi dan lulus pendidikan. Meski begitu, ia tetap melanjutkan pengabdiannya sebagai penggali kubur.

Dalam lima tahun terakhir, ia bahkan dipercaya sebagai ketua pemakaman di daerahnya, bertanggung jawab atas pengelolaan lahan, pembayaran tim penggali, dan pemakaman warga kurang mampu.

“Saya mengelola tanah kuburan milik Pemkot Samarinda dan juga mewakafkan tanah warisan dari ayah saya untuk pemakaman warga,” ungkapnya.

Bripka Joko tidak memungut biaya dari keluarga yang tidak mampu, meski tetap harus membayar tim penggali kubur.

“Kalau warga mampu, mereka kadang memberi sukarela, bisa Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, hingga Rp 1 juta. Tapi untuk warga kurang mampu, saya gratiskan sepenuhnya,” jelasnya.

Meski sering mengeluarkan uang pribadi, ia tidak merasa rugi.

“Kalau dihitung duniawi, saya rugi. Tapi hadiahnya bukan kipas angin, hadiahnya surga,” katanya sambil tersenyum.

Bripka Joko menolak berbagai penghargaan dan kesempatan sekolah perwira demi perjuangan memperoleh tanah wakaf untuk pemakaman warga.

“Tahun 2014, saya dapat penghargaan, saya tolak. Saya berharap mendapatkan tanah wakaf kuburan. Tahun 2023, saya dapat penghargaan dari wali kota, saya tolak lagi. Tahun 2024, saya didatangi Kapolri dan ditawari sekolah perwira gratis, tapi saya tetap meminta tanah wakaf,” tegasnya.

Baginya, kebutuhan warga lebih penting dibandingkan kenaikan pangkat atau penghargaan pribadi.

“Kalau saya mau berpikir untuk diri sendiri, saya bisa ambil kesempatan sekolah perwira. Tapi ini soal kebutuhan warga. Kasihan mereka kalau lahan makin sempit,” tutupnya. (*)

Artikel Kisah Bripka Joko Hadi, Polisi yang Jadi Penggali Kubur Gratis bagi Warga Miskin pertama kali tampil pada News.