batampos – Peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan 60 persen gaji selama 6 bulan setelah terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kebijakan ini berlaku usai Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani aturan baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program JKP pada 7 Februari lalu.

Pada aturan sebelumnya, yakni PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, manfaat uang tunai yang diberikan kepada peserta hanya sebesar 45 persen dari gaji selama tiga bulan dan 25 persen selama tiga bulan berikutnya.

“Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60 persen dari upah, untuk paling lama 6 bulan,” bunyi Pasal 21 ayat (1) dalam PP Nomor 6 Tahun 2025, dikutip Minggu (16/2).

Kendati demikian, ada sejumlah syarat yang ditetapkan untuk bisa mengajukan klaim JKP tersebut. Yakni, manfaat tersebut dapat diajukan oleh peserta yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan pada BPJS Ketenagakerjaan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadi PHK.

Selain itu, manfaat JKP juga dikecualikan bagi pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Diketahui, ketentuan ini sangat melekat dengan para pekerja tetap atau memiliki kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Sementara untuk mereka yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), manfaat JKP 60 persen dari gaji selama 6 bulan hanya akan diberikan apabila PHK oleh pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT tersebut.

Dilihat dari besarannya, patokan gaji yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai JKP ini merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan sebesar Rp 5 juta.

“Batas atas upah yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000, dalam hal upah melebihi batas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah,” bunyi Pasal 21 ayat (3) dan (4) aturan itu. (*)

Artikel Kabar Gembira! Kini Peserta JKP Bisa Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan Setelah PHK pertama kali tampil pada News.

batampos – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan kepada para pejabat yang terlanjur melakukan praktik korupsi untuk segera bertaubat. Ia menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya harus bersih dari praktik korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara puncak perayaan HUT Gerindra ke-17, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

Mulanya, Prabowo berbicara soal komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinannya terhadap pemberantasan korupsi. Ia mengklaim, hal ini tak mudah untuk diwujudkan lantaran ada pula pihak yang melawan.

“Ada yang melawan, ada. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi dilawan, kira kira yang lawan kita siapa? Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan agar barisan pemerintah yang ingin memberantas korupsi tidak takut. Ia menyatakan, mereka sudah berada di jalan benar ketika ingin menghapus korupsi.

“Kita tidak gentar, kita tidak takut kita akan terus membersihkan mereka itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan mereka untuk berbuat. Ia pun memberi kesempatan bagi pejabat jika ingin bercerita bisa langsung menemui di rumah dinas yang terletak di kawasan Widya Chandra.

“Saya katakan lebih baik kalian baik-baik ya kan, kalau malu diam-diam, malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke Istana, saya di Widya Chandra,” pungkasnya. (*)

Artikel Prabowo Minta Pejabat Korup Taubat pertama kali tampil pada News.

batampos – Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, Indonesia masih memiliki ketimpangan besar terkait pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Bahkan, di 2030, Indonesia diperkirakan mengalami kekurangan 3 juta talenta digital dari kebutuhan yang ada.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Bonifasius Wahyu Pudjianto mengungkapkan, ketersediaan talenta digital di Indonesia pada 2024 sekitar 6.507.904 orang. Jumlah tersebut masih jauh di bawah kebutuhan di lapangan, yakni 10.731.209 orang.

Gap tersebut diprediksi masih akan berlanjut pada 2030. Di mana, kebutuhan talenta digital akan semakin tinggi namun ketersediaan talentanya masih terbatas. “Diproyeksikan pada tahun 2030 ada kebutuhan 12.092.110 talenta digital. Sementara ketersediaannya berada di kisaran 9.343.849,” ujarnya dalam peluncuran Laskar AI, dikutip Senin (17/2). Artinya, masih ada jurang ketimpangan hingga 3 juta talenta nantinya.

Padahal, saat ini saja, teknologi digital telah semakin berkembang dengan adanya kecerdasan buatan (AI). Bahkan penerapannya sudak kian meluas di sektor-sektor industri tanah air. Misalnya, sektor kesehatan, sektor perdagangan seperti e-commerce, hingga sektor keuangan.

“AI juga sudah mulai diterapkan dalam bidang pendidikan, ketahanan pangan, mobilitas, dan kota cerdas. Ini menunjukkan potensi AI yang kian besar dalam menjawab tantangan nasional,” ungkapnya.

“Kenapa harus masuk ke AI (Artificial Intelligence)? Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk mengejar target tersebut itu butuh teknologi, AI salah satunya,” sambunynya.

Oleh sebab itu, dia menilai perlu ada intervensi agar jurang ketimpangan ini tak semakin dalam. Pihaknya terus bekerja sama dengan swasta untuk mencetak talenta-talenta digital ini. Termasuk, salah satunya mendukung diluncurkannya beasiswa Laskar AI oleh Lintasarta, Dicoding, dan NVIDIA.

Founder & CEO Dicoding Indonesia Narendra Wicaksono mengamini. Jumlah talenta digital di Indonesia diakuinya masih minim. Padahal, bidang ini sangat dibutuhkan saat ini.

Karenanya, menurut dia, Laskar AI ini jadi peluang besar untuk mencetak talenta-talenta digital berbakat melalui pelatihan khusus di bidang kecerdasan buatan ini. Apalagi, program ini diinisiasi oleh Lintasarta sebagai penyedia layanan digital dan teknologi terdepan di Indonesia, dengan infrastruktur termutakhir, khususnya GPU Merdeka. Dipastikan, kurikulum program ini relevan dan selaras dengan perkembangan industri.

“Laskar AI menggabungkan pelatihan intensif dalam machine learning dan data science sebagai dasar pengembangan AI,” ujarnya.

Sementara itu, President Director & CEO Lintasarta Bayu Hanantasena menegaskan, bahwa Laskar AI ini lebih dari sekadar program pelatihan. Tapi, sebuah gerakan strategis untuk mencetak talenta AI berkualitas yang akan menjadi motor penggerak transformasi digital Indonesia.

Nantinya, peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis secara mandiri tetapi juga dibekali materi soft skills untuk mendukung kesiapan berkarya di dunia kerja. Bayu menegaskan, bahwa urusan softskill ini tak kalah penting dibanding kompetensi. “Kita cari karakter. Basic pasti. Tapi yang paling penting komitmen to learn. Continue to learning,” tuturnya.

Beasiswa ini menyasar mahasiswa, dosen dan profesional yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperdalam skill dalam AI. Tahun ini, dari 13.588 pendaftar, hanya diterima 10 persennya saja. yakni, 547 peserta dari kalangan mahasiswa dan 110 peserta dari kalangan dosen dan professional. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), IPB University, Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Telkom University, dan lainnya.

Menariknya, khusus bagi peserta mahasiswa, program beasiswa Laskar AI ini dapat dikonversi menjadi 20 SKS sesuai dengan kebijakan kampus. Tak hanya itu, Bayu bahkan menjanjikan akan merekrut lulusan terbaik dari program Laskar AI ini untuk bekerja di Lintasarta. (*)

Artikel Indonesia Kekurangan 3 Juta SDM Bidang Digital pertama kali tampil pada News.