batampos – 2 perampok, Md (49) dan Sd (24), akhirnya ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang dan Unit Reskrim Polsek Galang. Mereka kerap beraksi di kawasan Sembulang, Galang, dengan aksi keji yang tak biasa.
Dalam aksi terakhirnya, Rabu (12/2) sekitar pukul 04.00 WIB, mereka menyatroni rumah Gina (67) di Jalan Sei Raya. Dengan sebilah parang di tangan, mereka mengancam korban dan tak segan-segan menganiayanya menggunakan batang ubi.
“Pelaku memasuki rumah melalui pintu belakang yang dirusak, lalu mengancam korban dengan parang sambil berkata, ‘Harta atau nyawa!’” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Tri Andrestian.
Ketakutan, korban berteriak minta tolong. Bukannya mundur, pelaku justru memukul kepala korban berkali-kali dengan batang ubi hingga terluka parah. Akibatnya, korban harus mendapat sembilan jahitan.
Setelah melumpuhkan korban, pelaku menggasak satu unit motor Honda Beat beserta STNK dan empat tabung gas 3 kg.
Tim kepolisian bergerak cepat dan berhasil membekuk pelaku di kosannya di kawasan Seraya pada Minggu (16/2). Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah sembilan kali melakukan aksi serupa di wilayah sepi.
“Pelaku ini memang sudah sangat meresahkan warga. Sempat juga jadi buronan masyarakat,” kata Debby.
Md, salah satu pelaku, mengaku selalu menyasar daerah sepi agar aksinya lebih mudah. “Hasil curian dijual, uangnya buat makan,” akunya.
Kini, keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat Pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. (*)
Suasana pasar ikan di Tarempa Barat, stok ikan saat ini melimpah usai dua bulan cuaca buruk yang terjadi di Anambas. f.ihsan
batampos– Pasokan ikan di Anambas kembali berangsung normal, setelah sempat menipis akibat cuaca buruk selama dua bulan.
Pantauan di Pasar Ikan di Tarempa Barat, sejumlah pedagang masing-masing menjajakan ikannya. Ikan yang dijajakan ini, merupakan hasil tangkapan nelayan pada malam hari, Minggu, (16/2).
“Ikan ini baru dari laut dek, nelayan subuh tadi antar kesini,” ujar seorang pedagang, Ana.
Ana mengatakan ikan yang diantar nelayan stoknya melimpah, didominasi oleh ikan tongkol, ikan sagai atau yang biasa disebut warga lokal ikan manyok dan ikan kakap.
“Tiga jenis ikan itu yang banyak. Kalau ikan lain, jarang yang antar. Paling untuk di ekspor ke luar negeri,” jelas Ana.
Untuk harganya, kata dia, ikan tongkol ukuran kecil seharga Rp 15 ribu per 3 ekor. Sedangkan untuk ukuran besar Rp 35 ribu per ekornya. Kemudian, untuk harga ikan manyok dikisaran Rp 40 ribu per 3 ekor.
“Kalau ikan kakap Rp 20 ribu per 5 ekor. Harga sudah murah, normallah dibandingkan pas cuaca buruk kemarin,” kata dia.
Meski stok ikan melimpah, Ana mengeluhkan daya beli saat ini kurang. Hal ini dikarenakan mayoritas pembeli didominasi pegawai honorer di Pemkab Anambas sedang tidak terima gaji.
“Ya seperti itulah, kan banyak pegawai (honorer) tak bergaji. Jadi kurang daya beli. Paling yang beli orang-orang swasta dan pekerja serabutan saja,” tutur Ana.
Jika kondisi ini terus terjadi, ia takut ikan-ikan yang dijualnya tak laku dan pendapatan berkurang.
“Kalau ikan laku, susah juga kita mau antar ke toke ikan karena sudah tak segar lagi. Mau tak mau ya dibuang lah. Semoga lah kondisi ini tak berlangsung lama,” pungkas Ana. (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait
batampos – Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait, menyambut positif keputusan pemerintah pusat terkait keberlanjutan kebijakan Ex-Officio.
Ia menegaskan bahwa BP Batam siap mendukung keberlanjutan Ex-Officio, yang diyakini memberikan banyak manfaat dalam mempercepat pembangunan daerah serta mempermudah investasi.
“Kami menyambut baik keputusan ini sebagaimana yang tertuang dalam perubahan ketiga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025. Kami berharap langkah-langkah strategis ke depan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Batam,” ujar Tuty, sapaan akrabnya, Senin (17/2/2025).
Dalam PP Nomor 4 Tahun 2025 disebutkan bahwa Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dijabat secara Ex-Officio oleh Wali Kota Batam, sedangkan Wakil Kepala KPBPB Batam dijabat oleh Wakil Wali Kota Batam.
Kepala dan Wakil Kepala KPBPB Batam bertugas mengelola, mengembangkan pembangunan, serta meningkatkan daya saing kawasan tersebut.
Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dapat semakin erat dalam mengawal percepatan pembangunan di Batam, yang saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa.
“Harapan kami, seluruh elemen daerah dapat mendukung penuh keputusan ini dan berkolaborasi demi kemajuan Batam tercinta,” tambah Tuty.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi seluruh pimpinan BP Batam yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Batam dalam lima tahun terakhir.
“Kami berharap pimpinan baru nantinya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kemajuan Batam. Selamat datang kepada pimpinan baru, dan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi pimpinan sebelumnya,” pungkasnya. (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait
batampos – Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait, menyambut positif keputusan pemerintah pusat terkait keberlanjutan kebijakan Ex-Officio.
Ia menegaskan bahwa BP Batam siap mendukung keberlanjutan Ex-Officio, yang diyakini memberikan banyak manfaat dalam mempercepat pembangunan daerah serta mempermudah investasi.
“Kami menyambut baik keputusan ini sebagaimana yang tertuang dalam perubahan ketiga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025. Kami berharap langkah-langkah strategis ke depan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Batam,” ujar Tuty, sapaan akrabnya, Senin (17/2/2025).
Dalam PP Nomor 4 Tahun 2025 disebutkan bahwa Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dijabat secara Ex-Officio oleh Wali Kota Batam, sedangkan Wakil Kepala KPBPB Batam dijabat oleh Wakil Wali Kota Batam.
Kepala dan Wakil Kepala KPBPB Batam bertugas mengelola, mengembangkan pembangunan, serta meningkatkan daya saing kawasan tersebut.
Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dapat semakin erat dalam mengawal percepatan pembangunan di Batam, yang saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa.
“Harapan kami, seluruh elemen daerah dapat mendukung penuh keputusan ini dan berkolaborasi demi kemajuan Batam tercinta,” tambah Tuty.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi seluruh pimpinan BP Batam yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Batam dalam lima tahun terakhir.
“Kami berharap pimpinan baru nantinya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kemajuan Batam. Selamat datang kepada pimpinan baru, dan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi pimpinan sebelumnya,” pungkasnya. (*)
Tim pendamping Isbat Nikah dari Kemenag Lingga dan PA Dabo Singkep, pada Sabtu (15/2). F. Vatawari/BATAM POS
batampos– Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Lingga bekerja sama dengan kantor Pengadilan Agama (PA) Dabo Singkep menjalankan program Layanan Terapung (LENTERA). Kegiatan ini mempermudah masyarakat untuk mengurus pendaftaran Isbat Nikah agar menjadi lebih mudah dan terjangkau. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalah hal keagamaan dan kepastian hukum status pernikahan.
Kasi Bimas Islam Kemenag Lingga, Abdurokhman mengatakan program LENTERA ini dilakukan berawal dari sulitnya masyarakat suku laut yang ada di kabupaten lingga yang sudah masuk Islam (maualaf) untuk pengurusan Isbat Nikah.
“Program LANTERA Keagamaan hadir untuk memfasilitasi para mualaf Suku Laut dalam proses pengurusan Isbat Nikah,” Ujar Abdurokhman Saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2).
Kasi Bimas Kemenag Lingga menjelaskan program ini sangat penting bagi masyarakat yang sudah menikah dengan cara agama atau adat saja. Karena pernikahan yang dilakukan secara adat atau agama belum tercatat secara resmi di kantor catatan sipil.
“Pernikahan yang dilakukan secara adat atau agama belum tercatat secara resmi di kantor catatan sipil. Bagi pasangan yang telah menikah secara adat, Isbat Nikah sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka,” kata Abdurokhman.
Abdurokhman menambahkan bagi masyarakat yang akan mengurus Isbat Nikah, tim dari Kemenag Lingga dan PA Dabo akan melakukan pendampingan mulai dari awal hingga pada pelaksanaan sidang Isbat Nikah
“Pihak kami dari Kemenag maupun PA akan menurunkan tim dari Kantor untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat yang mengurus Isbat Nikah, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, hingga pelaksanaan sidang Isbat Nikah,” tambahnya.
Dengan adanya program LANTERA Keagamaan, diharapkan para mualaf Suku Laut di Kabupaten Lingga dapat segera memiliki kepastian hukum atas pernikahan mereka. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki legalitas hukum dalam pernikahan. (*)
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kota Batam, Syahbudi. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam telah memulai rekapitulasi pelunasan biaya haji reguler pada Jumat (14/2) lalu. Hingga Senin (17/2), baru tercatat 13 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan biaya haji, atau sekitar 1,8 persen dari total kuota 721 jemaah yang harus melunasi biaya haji tahun ini.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kota Batam, Syahbudi, menyampaikan bahwa pelunasan ini dimulai pada 14 Februari dan direncanakan akan selesai pada 14 Maret mendatang. Meski demikian, pada hari kedua pelunasan, baru 13 jemaah yang telah menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka.
“Dari 721 jemaah yang wajib melunasi, baru 13 yang sudah melunasi, sementara sisanya 708 jemaah belum. Kami berharap jemaah dapat segera melakukan pelunasan,” ujarnya.
Untuk musim haji 2025, Kota Batam mendapatkan kuota haji reguler sebanyak 721 jemaah. Dari jumlah tersebut, 25 di antaranya adalah jemaah lanjut usia (lansia).
“Selain pelunasan untuk jemaah reguler, terdapat prioritas bagi lansia untuk melunasi biaya haji pada tahap pertama ini, ” tambahnya.
Sementara itu biaya haji reguler untuk Embarkasi Batam ditetapkan sebesar Rp 54.331.751. Biaya ini mencakup sejumlah komponen biaya perjalanan ibadah haji, seperti tiket penerbangan haji, biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, serta biaya hidup (living cost).
Syahbudi menjelaskan bahwa biaya tersebut berlaku untuk seluruh calon jemaah haji reguler, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Pelunasan biaya haji dapat dilakukan pada hari kerja setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB, di Kantor Kemenag Kota Batam, ” tambahnya.
Pelunasan biaya haji tahun 2025 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pelunasan bagi jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun ini, termasuk jemaah lansia yang diprioritaskan. Untuk jemaah haji cadangan, pelunasan akan dilakukan pada tahap kedua, yaitu mulai 24 Maret hingga 7 April 2025.
Syahbudi menjelaskan bahwa tahapan pelunasan dan mekanisme pembayaran ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 142 Tahun 2025. Keputusan ini memberikan panduan yang jelas mengenai tata cara pengisian kuota haji reguler dan pelaksanaan pembayaran pelunasan BIPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).
“Kami meminta seluruh jemaah yang terdaftar pada kuota keberangkatan tahun ini untuk segera melunasi biaya haji sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting agar proses administrasi dan persiapan keberangkatan berjalan lancar dan tepat waktu,” ujarnya. (*)
Jalan yang belum disemenisasi di Marina. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Masyarakat dan pengguna jalan di wilayah Batuaji, Sagulung, dan Marina semakin mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Kerusakan tidak hanya terjadi di jalan utama, tetapi juga di jalan lingkungan dan akses perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah jalan masuk ke permukiman Marina yang kondisinya semakin memprihatinkan.
Banyak ruas jalan di Marina yang belum tersentuh semenisasi maupun pengaspalan. Akibatnya, saat musim kemarau jalanan menjadi berdebu, sedangkan saat hujan berubah menjadi becek dan sulit dilalui. Kondisi ini membuat warga kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Mereka berharap agar perbaikan segera dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan bersama.
“Jalan ini merupakan akses utama keluar-masuk warga. Kami sudah lama menantikan perbaikan, baik dengan semenisasi maupun pengaspalan secara menyeluruh. Mohon ini diperhatikan,” ujar Sumarno, salah satu tokoh masyarakat Marina.
Keluhan ini mewakili aspirasi banyak warga yang telah lama menginginkan infrastruktur yang lebih layak. Menanggapi hal tersebut, Lurah Tanjung Riau, Syamsudin, telah berupaya mengerahkan berbagai perusahaan pengembang perumahan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Kerusakan jalan di wilayah Marina, khususnya di depan Perumahan Edelweis, dinilai tidak terlepas dari aktivitas kendaraan proyek yang lalu lalang.
“Kegiatan proyek ini menyebabkan jalan rusak. Kami meminta pengembang untuk turut berkontribusi dalam perbaikan,” kata Syamsudin.
Untuk itu, sebanyak 10 perusahaan pengembang telah disurati dan diundang guna membahas solusi bersama terkait kerusakan jalan dan masalah drainase yang juga semakin memprihatinkan.
Menurut Syamsudin, terdapat dua prioritas utama yang harus segera diselesaikan di wilayah Marina. Pertama, perbaikan jalan rusak di depan Perumahan Edelweis sepanjang 300 meter. Pengajuan perbaikan jalan ini telah dimasukkan dalam program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) guna mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Prioritas kedua adalah normalisasi drainase di sekitar Kavling Plus dan Seitemiang. Proyek pengembangan perumahan telah menyebabkan alur sungai di wilayah tersebut menyempit, bahkan ada yang tertutup. Hal ini memperburuk kondisi banjir saat hujan deras. “Drainase yang tertutup dan alur sungai yang menyempit harus segera dibersihkan oleh pengembang,” tegas Syamsudin.
Jika para pengembang tidak segera bertindak, pihak kelurahan berencana melibatkan dinas terkait agar masalah ini bisa segera diatasi. “Kita akan terus berkoordinasi dengan dinas berwenang untuk memastikan langkah-langkah penanganan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Dukungan dari warga terus mengalir untuk program perbaikan ini. Hendrik, salah satu warga Marina, berharap agar permasalahan banjir dan kerusakan jalan dapat segera diselesaikan. Ia mengingatkan bahwa musim hujan yang berkepanjangan bisa memperparah kondisi jalan jika tidak segera diperbaiki.
“Banjir dan jalan rusak ini sangat mengganggu aktivitas kami. Kami berharap pemerintah bersama pengembang bisa segera menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah, diharapkan permasalahan infrastruktur di wilayah Marina bisa segera teratasi, sehingga warga dapat menikmati lingkungan yang lebih nyaman dan aman. (*)
Kondisi Taman di Jalan Bandara RHF Tanjungpinang yang dipenuhi oleh sampah, Minggu (16/2). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Tumpukan sampah berserakan di Taman yang terletak di Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Kota Tanjungpinang, Kepri. Keberadaan sampah-sampah itu pun merusak keindahan taman, yang kerap dijadikan tempat rekreasi.
Pantauan Batam Pos, Minggu (16/2) sampah bekas makanan terlihat menumpuk di setiap sudut taman. Baik di kursi beton, bunga hingga parit yang ada di taman Bandara RHF tersebut.
Kondisi ini pun menimbulkan kesan kumuh. Sebab, ada sebagian sampah yang beterbangan dan berserakan di bahu jalan raya. Selain itu, di Taman tersebut juga sangat minim tong sampah, sehingga banyak sampah yang menumpuk di setiap sisi Taman.
“Sampah berserakan di tempat duduk sepanjang jalan mau ke Bandara ini, jadi ada aroma busuk,” kata Dira, usai berolahraga di kawasan Taman tersebut.
Menurutnya, berseraknya sampah di Taman menuju Bandara RHF tentunya dapat merusak pemandangan keindahan Taman. Apalagi, Bandara RHF merupakan salah satu pintu keluar masuk wisatawan dalam negeri dan luar negeri.
Keluhan kotornya Taman tersebut juga disampaikan oleh Dewi. Menurutnya, pengunjung yang berniat bersantai dan berolahraga di tempat tersebut pastinya tidak nyaman, usai melihat sampah yang menumpuk dan berserakan.
“Saya sering duduk-duduk disini (Taman Bandara RHF). Tapi sekarang jadi tidak nyaman karena bau sampah. Rasanya jijik kalau mau duduk disini,” tambah Dewi.
Minimnya fasilitas seperti tong sampah turut memperburuk keadaan. Warga yang datang ke Taman dengan membawa makanan, terpaksa membuang sampah mereka secara sembarangan.
“Lihat sendiri, tong sampah juga tidak ada disini. Jadi yang datang, bung sampah di kursi dan parit. Harusnya ada kesadaran dari masyarakat juga, untuk tidak membuang sampah sembarangan,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Nelayan saat membawa berbagai jenis ikan hasil tangkapan dari kapal kayu di Pelabuhan Rakyat Sagulung. Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Industri perikanan di Kota Batam terus menunjukkan peran penting dalam sektor ekspor. Sepanjang tahun 2024, total ekspor ikan dari Batam mencapai 5.414,46 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp232,68 miliar. Seluruh hasil laut tersebut dikirim ke Singapura, yang masih menjadi pasar utama bagi produk perikanan di Kota Batam.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, mengungkapkan bahwa komoditas yang diekspor merupakan ikan dengan nilai ekonomi tinggi. Beberapa jenis yang menjadi andalan ekspor meliputi kakap, kerapu, sagai, lebam, kepiting, dan lobster.
“Singapura masih menjadi tujuan utama ekspor ikan dari Batam karena permintaan yang tinggi dan kedekatan geografis. Produk perikanan kita memiliki kualitas yang baik, sehingga tetap diminati pasar internasional,” ujar Yudi, Senin (17/2).
Berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Batam, jumlah ekspor ikan mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2024. Rinciannya,
Januari 564,06 ton dengan nilai ekspor sebesar Rp24,7 miliar. Lalu Februari 445,82 ton dengan nilai ekspor Rp19,05 miliar.
Lalu Maret 443,39 ton sebesar Rp16,5 miliar, April: 448,63 ton Rp22 miliar, Mei 504,62 ton sebesar Rp23,6 miliar, Juni439,28 ton dengan nilai ekspor Rp21,2 miliar, Juli: 379,69 ton sebesar Rp 17,05 miliar, Agustus 393,16 ton atau Rp12,4 miliar, September 394,16 ton atau Rp18,1 miliar, Oktober 430,12 ton Rp19,2 miliar, November 422,78 ton atau Rp18,4 miliar dan Desember 548,75 ton dengan nilai ekspor Rp19,08 miliar.
Dari data tersebut, ekspor tertinggi terjadi pada Januari dengan 564,06 ton dan nilai Rp24,7 miliar, sedangkan ekspor terendah tercatat pada Agustus dengan volume 393,16 ton dan nilai Rp12,4 miliar.
“Fluktuasi ekspor ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim tangkap, serta permintaan pasar di Singapura. Namun secara keseluruhan, ekspor tetap stabil dan menunjukkan potensi yang baik,” tambah Yudi.
Saat ini, Dinas Perikanan masih mengumpulkan data ekspor untuk Januari 2025 dari pihak karantina. Yudi berharap tren ekspor tetap meningkat di tahun ini, mengingat permintaan dari Singapura masih cukup tinggi.
“Kami terus berkoordinasi dengan para eksportir dan pelaku usaha perikanan agar ekspor tetap berjalan lancar. Selain itu, kualitas hasil tangkapan juga dijaga agar sesuai dengan standar pasar internasional,” katanya.
Selain ikan, Batam juga menjadi pemasok utama hasil laut lainnya ke negara tetangga. Faktor kedekatan geografis dengan Singapura, kemudahan akses pelabuhan, serta infrastruktur yang mendukung, menjadikan Batam sebagai salah satu pusat ekspor perikanan di Indonesia. (*)
Ilustrasi. Truk pengangkut sampah menurunkan muatan yang berasal dari sampah rumah tangga dan lainnya di TPA Punggur. Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam memastikan anggaran untuk alat berat tidak mengalami pemangkasan dalam perencanaan tahun ini. Beberapa armada, seperti eskavator, buldoser, serta truk pengangkut sampah, tetap mendapat prioritas dalam pengadaan dan peremajaan.
Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie, mengungkapkan bahwa telah mengusulkan penambahan dua unit eskavator. Namun, yang sudah mendapatkan persetujuan baru satu unit buldoser.
“Saat ini jumlah alat berat yang kami miliki ada lima, terdiri dari dua buldoser, dua eskavator, dan satu alat lainnya yang sudah dalam kondisi rusak. Dari total tersebut, empat di antaranya sudah tidak layak pakai karena usia pemakaian yang mencapai hampir 10 tahun,” katanya, Senin (17/2).
Untuk menutupi kekurangan alat berat, DLH Batam sementara ini mendapat bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebanyak satu unit alat berat, satu unit dari Balai Wilayah Sungai (BWS), serta menyewa satu unit lainnya.
Selain alat berat, DLH Batam juga fokus pada peremajaan armada truk pengangkut sampah. Saat ini, terdapat sekitar 140 truk yang telah beroperasi sejak 2014-2015 dan dinilai sudah layak untuk diganti.
“Sebanyak 16 unit truk baru telah ditambahkan untuk menggantikan armada lama. Dari total armada yang ada, sebanyak 35 unit mengalami kerusakan,” kata Herman.
Menurut dia, masa berlaku kendaraan operasional pengangkut sampah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR adalah delapan tahun. Akan tetapi, sebagian besar armada DLH Batam sudah berusia antara 10 hingga 11 tahun.
Proses penyaluran armada baru saat ini sedang berjalan. Diperkirakan pada Maret mendatang, kendaraan-kendaraan tersebut mulai bisa dioperasikan untuk menunjang pengangkutan sampah di Batam.
“Truk-truk ini akan difokuskan untuk operasional DLH. Sedangkan untuk pengangkutan sampah di kecamatan, umumnya menggunakan mobil pikap,” ujarnya.
Terkait keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di Batam, ia menyebut hal itu muncul akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di lokasi yang tidak seharusnya.
“TPS liar itu bukan tempat pembuangan sampah yang resmi, tetapi karena masyarakat terbiasa membuang sampah di sana, akhirnya lokasi tersebut menjadi tempat pembuangan,” kata Herman.
Secara aturan, TPS yang resmi harus memiliki fasilitas pemilahan, tertutup dengan dinding, serta memenuhi standar lainnya. Tetapi, kendala utama dalam pengadaan TPS resmi adalah keterbatasan lahan.
“Saat ini, kita hanya bisa memanfaatkan buffer zone untuk menempatkan bin kontainer, tetapi itu bukan TPS resmi,” ujarnya.
Di sisi lain, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah juga terus dilakukan. Tahun 2023, DLH Batam telah menggelar 70 kali sosialisasi, sementara tahun 2024 ada 80 kali sosialisasi.
“Namun, hasilnya bisa dilihat sendiri. Kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan besar,” katanya.
Dalam penegakan aturan, pihaknya juga telah menindak sejumlah pelanggar. Beberapa kasus sudah masuk ke pengadilan, meskipun ia mengaku mengawasi pembuangan sampah secara ilegal selama 24 jam bukanlah hal yang mudah.
Saat ini, DLH Batam memiliki sekitar 1.000 pekerja yang bertugas dalam berbagai sektor, mulai dari pengangkutan sampah, penyapuan jalan, hingga pengelolaan TPA dan retribusi.
Untuk pengangkutan sampah, terdapat perbedaan antara yang dilakukan DLH dan kecamatan. Sampah di perumahan biasanya diangkut oleh kecamatan menggunakan pick-up atau oleh DLH dengan truk. Sementara itu, sampah di jalanan menjadi tanggung jawab penuh DLH.
“Kendala utama kami adalah ketika sampah tidak dibuang di tempatnya, seperti tidak dimasukkan ke dalam bin kontainer. Ini masih menjadi tantangan bagi kami,” kata Herman. (*)
