batampos – Polda Kepri masih terus mendalami kasus dugaan praktik percaloan tiket kapal Pelni di Pelabuhan Batuampar. Hingga saat ini, penyidik baru menetapkan satu orang sebagai tersangka, sementara empat lainnya yang sempat diamankan masih berstatus saksi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Ronni Bonic, mengatakan penanganan perkara tersebut masih dalam tahap pengembangan.

“Untuk tersangka masih satu orang, yakni RS,” ujarnya.

Menurut Ronni, empat orang lain yang sebelumnya turut diamankan belum dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Termasuk salah satunya yang diduga merupakan oknum pegawai BUMN.

“Keempatnya masih berstatus saksi, karena belum ada laporan atau keberatan dari masyarakat terhadap mereka,” jelasnya.

Ia menegaskan, penetapan tersangka dalam kasus ini sangat bergantung pada adanya laporan korban. Sejauh ini, hanya korban yang berhubungan dengan tersangka RS yang melapor.

“Kalau ada yang keberatan atau merasa dirugikan, pasti kami proses. Dalam kasus ini, baru tersangka RS yang dilaporkan,” tambahnya.

Sebelumnya, aparat Polda Kepri mengamankan lima orang yang diduga terlibat praktik percaloan tiket kapal di Pelabuhan Batuampar pada Senin (16/3). Dari hasil gelar perkara, satu orang berinisial RS ditetapkan sebagai tersangka.

RS, pria 59 tahun yang merupakan mantan porter, diduga melakukan penipuan terhadap calon penumpang dengan modus menawarkan tiket kapal tujuan Belawan dengan harga di atas ketentuan resmi.

Kasus ini bermula saat seorang warga berinisial M membeli tiket dari tersangka seharga Rp450 ribu, lebih tinggi dari harga normal Rp270 ribu. Namun, tiket yang dijanjikan tak kunjung diberikan.

Merasa ditipu, korban kemudian melapor ke petugas di pelabuhan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan pelaku beserta empat orang lainnya.

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai Rp450 ribu dan satu unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban.

Dalam praktiknya, RS diduga tidak bekerja sendiri. Ia disebut mendapat bantuan dari oknum tertentu untuk mempermudah memperoleh tiket, yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Atas perbuatannya, RS dijerat Pasal 494 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana denda maksimal Rp10 juta.(*)

batampos – Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut ditemukan di area branggang kebun, lokasi yang disebut paling sering menjadi sasaran pelemparan dari luar lapas.

Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) Batam, Andre Silalahi mengatakan area branggang kebun kerap dipilih karena posisinya berdekatan dengan tepi jalan dan relatif mudah dijangkau dari luar.

“Dari beberapa kasus yang ditangani, temuan narkotika selalu berada di area branggang kebun,” ujarnya, Jumat (3/4)

Menurut Andre, pelemparan sabu diduga dilakukan dari jalan di samping gedung lapas maupun dari sekitar Pos Menara 3. Karena itu, pengawasan dari menara dan pemeriksaan rutin di area tersebut terus diperketat.

“Untuk itu pengawasan dari menara terus kita lakukan, termasuk pengecekan di area branggang itu sendiri,” katanya.

Untuk menutup celah penyelundupan, pihak lapas juga berencana memasang pagar jaring atau paranet di sepanjang tembok yang berhadapan dengan Blok D. Paranet itu dirancang setinggi 20 meter dengan panjang mencapai 100 meter.

“Ini kami kerjakan demi keamanan dan kenyamanan di Lapas Batam. Karena pelemparan ini sudah berulang kali,” ungkap Andre.

Sementara itu, Kepala Lapas Batam, Yosafat Rizanto menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi petugas dalam memerangi peredaran narkoba di dalam lapas.

“Penggagalan ini membuktikan bahwa integritas petugas menjadi benteng utama menjaga lapas dari peredaran barang terlarang,” ujarnya.

Yosafat menegaskan, keberhasilan itu juga merupakan bagian dari pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada upaya pemberantasan narkoba.

“Program tersebut menitikberatkan pada penguatan pengawasan, peningkatan integritas aparatur, dan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.(*)

batampos – Proses lelang proyek pembangunan kembali Pasar Induk Jodoh melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) senilai Rp85 miliar dengan kontrak 30 tahun menuai sorotan.
‎
‎Persoalan tidak hanya pada mekanisme tender, tetapi juga mengarah pada peran perusahaan pemenang yang menjadi satu-satunya peserta dalam proses tersebut.
‎
Kondisi ini memicu pertanyaan terkait transparansi sekaligus integritas pengelolaan aset publik oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
‎
‎Diketahui, panitia pemilihan telah mengumumkan tender pada 12–13 November 2025 dan melakukan tender ulang pada 3–5 Desember 2025 melalui media massa nasional.
‎
Namun hingga batas akhir pemasukan dokumen, hanya satu perusahaan yang ikut berpartisipasi, yakni PT Usaha Jaya Karya Makmur (PT UJKM).
‎
‎Kerja sama tersebut kemudian ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama perwakilan PT UJKM, Yuwangky, di Kantor Wali Kota Batam pada Selasa (17/3) lalu.
‎
‎Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menyebut pihaknya telah menerima informasi terkait proyek tersebut, yang sebelumnya merupakan aset BP Batam dan kemudian diserahkan kepada Pemko untuk dikelola.
‎
‎Ia menjelaskan, proyek pasar induk tersebut sebelumnya telah dibangun dengan anggaran sekitar Rp34 miliar, namun tidak berjalan optimal hingga terbengkalai dan tidak terawat.
‎
‎Meski mendukung penataan kembali pasar, Lagat menegaskan bahwa proses lelang seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Ia justru mengaku menerima informasi penetapan pengelola secara tiba-tiba tanpa mengetahui proses lelang sejak awal.
‎
‎“Apakah ada dipublikasikan sebelumnya terkait rencana kerja sama ini, penerimaan pendaftaran lelangnya, kemudian bagaimana penawarannya, apa yang ditawarkannya, apakah syarat-syarat terpenuhi atau bagaimana, atau memang tidak memenuhi syarat,” kata dia.
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa proses lelang tidak berjalan transparan. Informasi publik dinilai minim hingga tiba-tiba diumumkan penandatanganan kerja sama.
‎
‎“Artinya proses lelang ini tidak ada transparansi. Namun tiba-tiba dipublikasikan kerja sama dan tanda tangan pihak pemerintah kota dan perusahaan pengelola,” ujarnya.
‎
‎Lagat juga mempertanyakan kemungkinan adanya komunikasi awal yang tidak terbuka sebelum proses lelang berlangsung.
‎
‎“Kenapa memilih PT ini sebagai pihak pemenangnya? Apakah ada persekongkolan,” kata dia.
‎
‎Ia menegaskan, jika terdapat dugaan penunjukan sepihak, kurangnya transparansi, atau indikasi persekongkolan, maka hal tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH) dan kejaksaan.
‎
‎Kondisi tender dengan satu peserta serta minimnya keterbukaan informasi ini dinilai membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan aset publik agar lebih akuntabel.
‎
‎Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa proses yang dilakukan merupakan lelang, bukan penunjukan langsung. Ia menyebut tender telah dilakukan beberapa kali sebelum akhirnya mendapatkan pemenang.
‎
‎“Kalau tidak salah beberapa kali lelang baru mendapat pemenang. Karena tidak ada yang ikut lelang pertama. Habis itu buka lagi. Habis itu dia menang, saya tanda tangani dokumen kerja samanya,” jelasnya saat dikonfirmasi Batam Pos, Kamis (2/3) sore.
‎
‎Ia juga menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan oleh aparat penegak hukum.
‎
‎“Saya senang karena aset itu menjadi produktif. Dari sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa, barangnya berdebu-debu saja. Lalu kemudian dia menjadi produktif,” kata Amsakar.
‎
‎Saat ditanya terkait nilai kerja sama, Amsakar tidak merinci dan meminta konfirmasi lebih lanjut kepada dinas terkait maupun pihak perusahaan.
‎
‎“Itu tanya ke dinas atau perusahaan,” ujarnya.
‎
‎Di sisi lain, Batam Pos telah berupaya mengkonfirmasi pihak perusahaan PT UJKM, melalui Niko yang disebut sebagai kuasa hukum Yuwangky pemilik perusahaan, pada Jumat (3/4) siang. Namun hingga kini, belum ada tanggapan atau respon yang diberikan.(*)