batampos – Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil, tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap Presiden Prabowo Subianto jelang 100 hari kerja pemerintahan, cukup tinggi. Sebanyak 79,3 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Prabowo.

“Yang menyatakan sangat puas sebanyak 13,5 persen dan cukup puas 65,8 persen sehingga yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo sebanyak 79,3 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan secara daring, Senin (27/1).

Sementara, responden yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Presiden Prabowo sebanyak 16,3 persen, lalu tidak puas sama sekali 0,6 persen dan responden yang tidak jawab atau jawab tidak tahu sebanyak 3,8 persen.

Menurutnya, tingkat kepuasan publik yang tinggi tersebut merupakan modal politik bagi Prabowo untuk melangkah ke tahapan selanjutnya. Hal tersebut, juga mengindikasikan bulan madu politik dengan publik.

“Agak berbeda dengan, misalnya kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi awal periode pertama itu Oktober 2014 sampai Januari 2015, kita melakukan survei 100 hari setelah beliau (Jokowi) dilantik sebagai presiden pertama, approval rating terdampak oleh kebijakan yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM,” ungkap Burhanuddin.

“Kemudian agak berbeda juga dengan kinerja Pak Presiden SBY periode kedua. Setelah menang telak di periode kedua, SBY mengalami masa bulan madu yang relatif singkat, karena ada drama Century dan ada beberapa isu politik yang terkait elite Partai Demokrat,” sambungnya.

Burhanuddin mengatakan, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bulan madu politik antara masyarakat dan Prabowo berakhir. Menurutnya, sebelumnya memang sempat muncul isu yang berpotensi mengganggu tingkat kepuasan publik, yakni kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akhirnya direvisi sehingga PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.

Sebagaimana diketahui survei dilakukan 16 – 21 Januari 2025. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling menggunakan metode wawancara, dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Artikel Survei Indikator Politik Indonesia: 79,3 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Prabowo Subianto mendapat penghormatan berupa Penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K.1 Johor). Penghargaan itu diterima Prabowo saat berkunjung dan melakukan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim.

Penghargaan itu merupakan tanda kehormatan tertinggi dari Kerajaan Johor. “Penghargaan ini saya terima dengan makna yang mendalam, sebagai simbol penguatan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia,” kata Prabowo, Senin (27/1).

Prabowo menyatakan, penghargaan ini tidak hanya mencerminkan eratnya hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang.”Semoga persahabatan antara kedua bangsa terus berkembang dan membawa kemajuan bersama di masa depan,” ucap Prabowo.

Sebelum berkunjung ke Kuala Lumpur, Prabowo berkunjung ke New Delhi, India. Di sana ia juga melakukan pembicaraan yang intensif dengan Presiden dan PM India. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Prabowo Terima Penghargaan Darjah Kerabat Johor dari Raja Malaysia Sultan Ibrahim pertama kali tampil pada News.

batampos – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha mengapresiasi atas kerja keras tim penyidik KPK yang sudah bekerja keras selama hampir enam tahun mengejar buron tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Paulus Tannos. Ia meyakini, Paulus Tannos akan segera bisa dibawa ke Indonesia.

“Dalam waktu paling lambat 45 hari, sesuai dengan extradition treaty antara Singapura dan Indonesia Sdr. Paulus Tannos akan diekstradisi ke Jakarta dan diproses oleh penegak hukum di Indonesia,” kata Praswad kepada wartawan, Senin (27/1).

Menurut Praswad, setelah sekian lama, untuk pertama kalinya berhasil menggunakan perjanjian ekstradisi yang akhirnya disepakati antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Ia tak memungkiri, Paulus Tannos sempat terlacak dan akan ditangkap saat berada di Bankok, Thailand 2023 lalu.

“Meskipun sempat terhambat proses penangkapan di Bangkok pada 2023, namun tetap tidak membuat semangat rekan-rekan penyidik menjadi surut,” ungkap Praswad.

Praswad menegaskan, tertangkapnya Paulus Tannos memberi pesan kepada seluruh daftar pencarian orang (DPO) bahwa Singapura, bukan lagi tempat yang aman untuk bersembunyi. Sebab, KPK kini bisa menangkap buron kasus korupsi.

“Hal ini merupakan pesan kepada seluruh buronan yang melarikan diri ke Singapura, bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi pihak yang tidak tersentuh hukum. KPK sudah bisa menangkap dan mengejar mereka berdasarkan UU No 5 tahun 2023 yang mengesahkan proses Ekstradisi Treaty between Indonesia and Singapore,” urai Praswad.

Disisi lain, Praswad menegaskan upaya perubahan status warga negara yang dilakukan Paulus Tannos dapat dikategorikan perbuatan pidana tersendiri, yakni Pasal 21 sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan. Tindakan Tannos yang berusaha kabur dan buron, serta merubah status kewarganegaraan setelah melakukan tindak pidana di Indonesia adalah tindak pidana berlapis, selain tindak pidana pokoknya, yaitu korupsi e-KTP yang telah di lakukan olehnya.

“Perlu di garis bawahi Paulus Tannos saat melakukan tindak pidana korupsi E-KTP berstatus sebagai WNI dan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, maka berlaku asas Nasionalitas Aktif, tidak perduli apapun status warga negaranya sekarang,” ujar Praswad.

Lebih lanjut, Praswad menegaskan dirinya mendukung penuh kerja sama antara KPK, Kejaksaan, dan Interpol Mabes Polri yang telah berhasil melakukan penangkapan Paulus Tannos dengan bantuan Pemerintah Singapura.

“Ini adalah contoh nyata sinergisitas di jalan yang benar antara penegak hukum yang patut di pedomani dimasa yang akan datang, kerja sama dalam menyelesaikan perkara dan mengejar buronan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penangkapan terhadap Paulus Tannos. Saat ini, Paulus Tannos sedang dalam tahapan untuk bisa dibawa ke Indonesia.

“Masih di Singapura, KPK sedang berkoordinasi dengan melengkapi syarat-syarat dapat mengekstradisi yang bersangkutan,” ucap Fitroh kepada wartawan, Jumat (24/1).

Paulus Tannos telah menjadi DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos merupakan Direktur PT Sandipala Arthaputra yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek e-KTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). KPK menetapkan Tannos menjadi tersangka korupsi e-KTP pada Agustus 2019.

Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP. Selain Paulus, ketiga tersangka baru lainnya yakni mantan Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya, Anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

Adapun KPK terakhir kali memanggil Paulus Tannos pada Jumat, 24 September 2021. Saat itu, Paulus Tannos dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Paulus Tannos Disebut Bisa Dijerat Pasal Berlapis karena Ubah Status Kewarganegaraan pertama kali tampil pada News.