Pedagang ayam di Pasar Bintan Center Tanjungpinang, Senin (23/12). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Harga ayam potong di Kota Tanjungpinang, Kepri kian meroket jelang perayaan Natal 2024 dan tahun baru 2025. Saat ini, harga ayam di ibu kota Provinsi Kepri tersebut dijual oleh pedagang pasar senilai Rp45 ribu per kilogram (kg).
Beberapa hari yang lalu, harga ayam potong memang mengalami kenaikan, namun masih diangka Rp42 ribu per kilogram. Pedagang menilai, kenaikan harga ayam tersebut di sebabkan ketersediaan stok yang sedikit.
“Sekarang sudah Rp45 ribu per kg, naik lagi. Karena stok sedikit, jadi naik terus sebanyak Rp1 ribu hingga Rp2 ribu,” kata Desi, seorang pedagang ayam potong di Pasar Bintan Center Tanjungpinang.
Harga ayam yang terus mengalami kenaikan itu membuat para pembeli merasa kaget. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang harusnya dapat mengawasi harga bahan pokok, terutama menjelang perayaan Natal dan tahun baru.
“Menurut saya harga ini sangat tinggi. Kemarin Rp40 ribu per kg, sekarang malah sudah Rp45 ribu,” tambah Juliana, salah satu pembeli.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat mengaku bahwa sudah ada kesepakatan antara semua pedagang, untuk menjual ayam potong maksimal senilai Rp41 ribu per kilogram.
Kendati demikian, Pemko Tanjungpinang tetap akan melakukan pengawasan terkait harga ayam dan bahan pokok lainnya, jelang hingga saat perayaan natal dan tahun baru.
“Jika memang ada gejolak, akan kita lakukan upaya. Tadi juga sudah dilakukan sidak, untuk mengantisipasi kelonjakan harga,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi nasabah melakukan transaksi di salah satu kantor cabang BRI. F. ANTARA/HO-BRI
batampos – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membuka layanan operasional jaringan konvensional secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan nasabah selama periode libur akhir tahun ini.
Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andrijanto, mengatakan bahwa operasional jaringan konvensional akan disesuaikan, meskipun layanan digital tetap berfungsi penuh selama periode liburan ini.
”BRI akan mengakomodasi kebutuhan nasabah selama hari libur Nataru, baik nasabah individu maupun korporasi, sehingga nasabah dapat tetap melaksanakan transaksi secara aman dan lancar,” kata Andrijanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12).
Pada 25 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 operasional kantor cabang BRI tidak beroperasi. Kemudian pada 27 Desember 2024, 30-31 Desember, dan 2 Januari 2025 layanan kantor cabang BRI dijadwalkan beroperasi.
Pada 26 Desember, BRI membuka layanan terbatas di 33 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah. BRI juga tetap membuka layanan weekend banking regular pada 28-29 Desember 2024 di 65 lokasi.
BRI juga memfasilitasi layanan untuk nasabah inti seperti penerimaan setoran penebusan delivery order (DO) BBM/Non-BBM dari SPBU untuk Pertamina dan Jasa Raharja untuk pembukaan rekening klaim asuransi kecelakaan.
Layanan bagi nasabah umum yang mencakup pembukaan rekening, penarikan dan setoran, pelayanan kartu debit BRI, serta registrasi fasilitas e-banking BRI dapat dilakukan pada saat layanan terbatas dan weekend banking.
Menurut BRI, semua layanan ini dirancang untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dengan cepat dan aman, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.
BRI juga memastikan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan, baik secara digital melalui super app BRImo dan QLola, maupun melalui e-channel BRI yang terdiri dari 20.333 ATM, 299.783 EDC Merchant dan 1,04 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.
Nasabah juga dapat menggunakan layanan dari asisten virtual BRI ”Sabrina” untuk melakukan pengecekan saldo dan mutasi rekening, menonaktifkan kartu debit, pembuatan dan pengecekan pengaduan, reservasi layanan cabang BRI, informasi lokasi kantor cabang BRI, ATM, dan AgenBRILink serta merekomendasikan lokasi merchant terdekat. Layanan Contact BRI juga siap menemani nasabah 24 jam. (*)
Calon penumpang pesawat antre di konter check in sejumlah maskapai di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Senin (23/12). F. Azis Maulana/Batam pos
batampos – Trafik penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam mencatat pertumbuhan signifikan pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Sebanyak 190 penerbangan dengan total 29 ribu penumpang tercatat pada akhir pekan lalu.
“Dibandingkan periode Nataru tahun lalu, ada peningkatan 16 persen pada jumlah penumpang dan 12 persen pada penerbangan,” ujar Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Pikri Ilham Kurniansyah, Senin (23/12).
Pada periode ini, jumlah penumpang keberangkatan mencapai 15.467 orang, sementara kedatangan mencapai 13.896 orang. Total penerbangan, baik keberang-katan maupun kedatangan, mencapai 95 penerbangan.
“Pada periode Nataru sebelumnya, jumlah penumpang mencapai 25 ribu. Sedangkan pada akhir pekan kemarin, angkanya naik menjadi 29 ribu. Lonjakan ini diper-kirakan akan terus berlangsung hingga akhir tahun menjelang 2025,” tambah Pikri.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Bandara Hang Nadim telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk koordinasi intensif untuk memastikan operasional penerbangan berjalan lancar.
“Kami memastikan konektivitas antarbandara terjalin dengan baik untuk mendetek-si potensi keterlambatan penerbangan lebih awal,” ujarnya.
Jika terjadi penundaan penerbangan lebih dari satu jam, pihak bandara akan memastikan kapasitas ruang tunggu mencukupi dan melakukan pengelolaan di titik-titik yang berpotensi mengalami penumpukan penumpang.
“Penundaan dalam batas waktu satu jam masih dianggap normal. Namun, jika melebihi itu, kami akan mengambil langkah penanganan khusus. Kompensasi atas penundaan menjadi tanggung jawab maskapai, tetapi kami memastikan semua kewajiban tersebut tersampaikan dengan baik kepada pengguna jasa,” jelas Pikri.
Posko angkutan Nataru di bawah pengawasan Kantor Otoritas Bandara dan Kementerian Perhubungan akan terus memantau pelaksanaan operasional untuk memastikan seluruh aturan berjalan sesuai pedoman.
Terapkan Trip Tambahan Kapal Antisipasi Lonjakan
Lonjakan arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai puncaknya di Pelabuhan Domestik Sekupang, Minggu (22/12). Ribuan penumpang memadati pelabuhan sejak pagi untuk keberangkatan menuju Dumai, Selat Panjang, dan Tanjung Balai Karimun.
Untuk mengakomodasi lonjakan ini, operator pelabuhan menambahkan tiga trip kapal ekstra untuk rute Batam-Dumai, Senin (23/12), melengkapi lima trip tambahan yang telah diope-rasikan sebelumnya. Secara total, delapan trip tambahan dikerahkan selama akhir pekan ini.
Pantauan di lapangan menunjukkan area pelabuhan dipenuhi penumpang. Banyak dari mereka datang bersama keluarga, membawa barang bawaan berupa koper besar, kardus, dan oleh-oleh khas Batam.
Riko, 35, salah satu penumpang, mengaku datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang. “Tahun lalu saya hampir tertinggal kapal karena antreannya padat. Jadi, sekarang saya berangkat lebih pagi,” ujarnya.
Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Domestik Sekupang, Samosir Parsaoran, mengatakan bahwa lonjakan ini sudah diprediksi.
“Peningkatan signifikan terlihat sejak dua hari terakhir. Semalam puncaknya, sehingga ada penambahan lima trip menuju Dumai dan hari ini tiga kapal tambahan untuk memastikan semua penumpang terlayani,” jelasnya, Senin (23/12).
Untuk menjaga kelancaran, pihak pelabuhan menambah personel keamanan dan staf operasional. “Kami bekerja sama dengan pihak kapal untuk memastikan tidak ada overload penumpang dan semua berjalan sesuai aturan keselamatan,” tambahnya.
Data sementara mencatat lebih dari 4.000 penumpang berangkat dari Pelabuhan Domestik Sekupang pada Minggu. Sebagian besar adalah warga yang ingin merayakan libur sekolah dan Natal di kampung halaman.
Manager Dumai Group, Asmadi, menyebut bahwa setiap kapal berangkat dengan kapasitas penuh. “Hari ini puncak mudik H-2 Natal. Ada lonjakan, sehingga tiga kapal ekstra dikerahkan untuk tujuan Dumai,” katanya.
Namun, untuk rute Buton, meskipun ada peningkatan jumlah penumpang, tidak tersedia kapal tambahan. Pihak pelabuhan mengimbau calon penumpang untuk terus memantau jadwal keberangkatan dan datang lebih awal guna menghindari keterlambatan.
28 Trip Kapal per Hari di Telaga Punggur
Pelabuhan ASDP Telaga Punggur mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang menjelang perayaan Natal 2024. Sebanyak 9.257 penumpang meninggalkan Kota Batam melalui pelabuhan ini sejak 18 hingga 22 Desember 2024, naik dari periode yang sama tahun lalu yang mencatat 7.115 penumpang.
General Manager PT ASDP Telaga Punggur, Hermin Welkis, mengungkapkan bahwa lonjakan ini juga tercermin dari peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi pelabuhan.
“Jumlah kendaraan mencapai 2.889 unit, terdiri atas 1.455 kendaraan roda dua, 1.180 kendaraan roda empat, dan 254 truk,” jelas Hermin, Senin (23/12).
Puncak arus mudik terjadi pada 21 dan 22 Desember, dengan total penumpang yang datang dan berangkat mencapai 9.569 orang. Jumlah kendaraan yang melintasi pelabuhan selama dua hari tersebut mencapai 3.163 unit.
“Kami melayani hingga 28 trip kapal per hari selama puncak arus mudik, meningkat dibandingkan hari biasa yang rata-rata hanya 24 trip. Rute Telaga Punggur-Tanjung Uban menjadi jalur paling padat,” tambah Hermin.
Untuk memastikan kelancaran perjalanan penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), PT ASDP Telaga Punggur bekerja sama dengan ins-tansi terkait mendirikan posko terpadu angkutan Nataru yang akan beroperasi dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
“Posko ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama masa liburan. Kami berupaya memberikan pelayanan maksimal agar perjalanan mereka berjalan lancar,” ujarnya.
Dengan peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan ini, PT ASDP Telaga Punggur mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan guna menghindari antrean panjang.
“Antisipasi sejak dini sangat penting agar perjalanan berjalan lancar dan nyaman,” tutup Hermin. (*)
Ilustrasi; Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). f. doumentasi OJK
batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu memastikan aspek legalitas sebelum memutuskan untuk menerima suatu penawaran investasi, baik legalitas dari sisi badan hukum entitasnya maupun dari sisi izin kegiatannya.
“Masyarakat juga diimbau untuk dapat menilai apakah penawaran investasi yang ditawarkan adalah penawaran yang masuk akal (logis) atau tidak,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK, Frederica Widyasari Dewi, di Jakarta, Senin (23/12) dikutip dari Antara.
Khusus terkait penipuan impersonation, OJK mengimbau masyarakat melakukan pengecekan terhadap suatu penawaran yang didapatkan, apakah benar-benar berasal dari entitas yang digunakan namanya tersebut dengan melakukan konfirmasi ke kontak resmi entitas dimaksud.
Menurut OJK, penipuan penawaran investasi atau titip dana dengan mengatasnamakan entitas atau perusahaan tanpa seizin dari entitas atau perusahaan tersebut (impersonation) merupakan salah satu tren kejahatan sektor keuangan yang terjadi belakangan ini.
Selain itu, tren aktivitas keuangan ilegal yang sedang marak terjadi belakangan ini juga termasuk penawaran kerja paruh waktu melalui aplikasi (dengan cara view dan klik video) yang menawarkan imbal hasil tetap serta bonus apabila dapat merekrut anggota baru.
Kemudian terkait dengan penipuan (scam) di sektor keuangan, OJK bersama otoritas, kementerian, dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) pada 22 November 2024.
IASC atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, hingga 20 Desember 2024 telah menerima sebanyak 11.448 aduan, 5.987 rekening diblokir, serta berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp27,1 miliar.
Masyarakat yang mengalami penipuan keuangan dapat menyampaikan laporan kepada IASC melalui halaman iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti. Laporan juga dapat disampaikan melalui surat elektronik (email) melalui alamat [email protected].
Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan penipuan kepada penyedia jasa keuangan yang digunakan. Selanjutnya, laporan yang masuk tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui IASC. (*)
Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam memperlihatkan produk produk UMKM di Gedung Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT) Batam, Kamis (31/3). F Cecep MU
batampos – Program dana bergulir Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk tahun 2025 akan tetap memberlakukan syarat yang sama seperti tahun sebelumnya. Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam, Zulfahri, menyebutkan bahwa pinjaman ini memerlukan agunan berupa sertifikat bangunan atau properti, dengan bunga flat sebesar 4 persen per tahun dan tenor maksimal 5 tahun.
”Untuk tahun depan, syaratnya masih sama. Baik untuk pelaku usaha mikro maupun koperasi, jangka waktu pinjaman maksimal 5 tahun dengan suku bunga flat 4 persen. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengem-balian dana bergulir dan meng-hindari kredit macet,” ujar Zulfahri, Senin (23/12).
Melalui program ini, pelaku usaha mikro dan koperasi di Batam dapat memperoleh pinjaman modal hingga Rp150 juta. Program dana bergulir ini dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) Batam.
”Kami berharap program ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya,” tambahnya.
Zulfahri menjelaskan bahwa agunan berupa sertifikat properti merupakan langkah untuk memastikan keamanan dana bergulir.
”Kami ingin program ini berjalan lancar tanpa adanya kredit macet, sehingga dana tersebut dapat terus digulirkan kepada pelaku usaha lainnya,” katanya.
Pemko Batam berharap, me-lalui dana bergulir ini, UMKM di Batam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional.
“Bagi pelaku usaha mikro atau koperasi yang ingin mengajukan pinjaman dana bergulir, bisa langsung datang ke kantor Dinas KUKM Batam di Sekupang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Batam, Hendri Arulan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya terus memberikan pendampingan kepada UMKM melalui berbagai pelatihan. Fokus pendampingan antara lain pada peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta pemasaran digital.
“Tercatat ada sekitar 75 ribu UMKM yang telah mendapatkan pembinaan. Banyak di antaranya yang sudah go digital. Digital marketing saat ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk di pasar,” jelas Hendri. (*)
batampos – Standar samping motor matic Honda turun atau diaktifkan maka mesin motor tidak bisa dihidupkan, buat apa sih fitur ini ?
Berikut penjelasan dari sdr. Christofer Valentino selaku Safety Riding Instructor Capella Honda Kepri. Standar samping ini adalah alat bantu untuk menjaga sepeda motor tetap berdiri ketika diparkir, nah ternyata aktualnya banyak orang lupa menaikkan standar samping ketika berkendara dan ternyata berkendara dengan posisi standar samping turun, ini akan sangat berbahaya dan berpotensi terjatuh ketika kita menikung ke kiri. Karena standar samping yang membentur jalan dapat membuat roda belakang kehilangan traksi dan bahkan terangkat dari jalan.
Ada juga kasus dimana ada anak yang terjatuh saat duduk diatas motor dengan posisi standar samping terpasang. Karena motor masih hidup ( matic generasi pertama ), sang anak membuka gas, maka berjalan lah motor tersebut dengan si anak diatasnya. Tentu saja ini sangat berbahaya.
Dari masalah ini maka Honda membuat suatu inovasi untuk memastikan motor tidak bisa dihidupkan saat standar samping terpasang, sehingga ini bisa mencegah lupa melepas standar samping dan kecelakaan akibat lalai ketika menggunakan standar samping.
Sesuai dengan filosofi Honda dalam memproduksi sepeda motor yairu respect for human life, dimana Honda peduli kepada kehidupan, maka fitur ini diciptakan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan semua pengguna sepeda motor.
“Jangan lupa kemanapun kamu pergi selalu gunakan helm dan jaket mu ya.. Cari_aman!” tutup Christofer Valentino. (*)
batampos – Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU Petro Madani Jaya, Desa Mengkait, Kecamatan Siantan Selatan dikeluhkan masyarakat.
Biasanya, SPBU tersebut mendapatkan kuota solar dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebanyak 100 ton setiap bulan.
Seorang warga setempat, Ijul menjelaskan dengan kuota 100 ton setiap bulan seharusnya dapat mencukupi kebutuhan solar bagi masyarakat yang ada di sekitar Desa Mengkait.
Suasana lengang terlihat di SPBU Petro Madani Jaya, Desa Mengkait. Saat ini stok solar subsidi sedang kosong. f.Pinni Untuk Batam Pos
“Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, baru dua minggu minyak solar sudah habis. Bahkan terkadang dalam satu minggu stok minyak kosong,” kesalnya, Senin, (23/12).
Ia mengaku sejak minggu lalu selalu datang untuk mendapatkan solar. Tapi tidak kebagian. Bagaimanapun, pria yang berprofesi sebagai nelayan itu harus turun melaut untuk menghidupi keluarganya.
“Ini kesekian kalinya bang, saya mau beli tali ga kebagian. Satu sisi kita harus melaut untuk cari ikan. Sudah cukup sabar,” ucap Ijul.
Menurutnya, ini sangat merugikan nelayan setempat jika penjualan BBM tak sesuai prosedur. Mengingat, Mengkait sangat jauh dari daerah lain sehingga tidak memungkinkan membeli solar di luar kawasan tersebut.
“Kalau minyak tak ada bagaimana mana kami mau turun ke laut untuk mencari nafkah buat keluarga. Kami sangat dirugikan,” tuturnya.
Untuk itu, Izul berharap solar yang disubsidi pemerintah ini, diawasi agar penyalurannya sesuai kebutuhan masyarakat terkhusus nelayan dikawasan itu.
Sementara itu, Direktur SPBU Petro Madani Jaya, Mardin beralasan kekosongan solar ditempatnya disebabkan distribusi dari BPH Migas sedikit terganggu akibat cuaca ekstrem yang melanda sebagian wilayah Anambas.
Untuk bulan ini, lanjutnya, baru sekali pengiriman yang disebabkan faktor cuaca buruk sehingga pengiriman kedua belum masuk.
“Kita dua kali pengiriman, awal bulan dan pertengahan bulan. Seharusnya pertengahan bulan kita sudah masuk tapi karena cuaca jadi terkendala,” jelas Mardin.
Menurutnya, alokasi kouta Desa Mengkait mencukupi. Namun karena saat ini baru sekali pengiriman, sehingga ada nelayan yang tak kebagian.
Dikatakannya, penyaluran Solar subsidi sesuai rekomendasi dari pemerintah setempat. “Kalau ada rekom kita layani dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan seharusnya solar masuk ke SPBU pada tanggal 17 Desember lalu. Karena, ada kendala cuaca membuat distribusi sedikit terhambat.
“Seharusnya tanggal 17 kemarin minyak solar untuk tahap kedua sudah masuk, cuman pertamina kita konfirmasi belum bisa mengirim karena cuaca. Kemungkinan Selasa (besok) ini akan dikirim,” sebutnya.
Selain itu, kendala yang di hadapinya adalah keterbatasan tangki solar yang hanya bisa menampung kurang lebih 50 Ton. Atas dasar itu, pihaknya tidak bisa menampung solar 100 ton sekaligus.
“Nah ini juga kenapa tangki harus kita kosongkan sebelum tahap kedua masuk, karena kita tidak ada penyimpanan selain tangki ini,” pungkas Mardin. (*)
Pengunjung sedang bertransaksi menggunakan QRIS wondr by BNI pada gelaran wondrful Indonesia Comic Con 2024 di Jakarta. F. ISTIMEWA
batampos – Banyak informasi beredar soal transaksi pakai QRIS atau Quick Response Indonesian Standard akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun depan dari sebelumnya sebesar 11 persen.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dwi Astuti, menjelaskan pengenaan PPN untuk QRIS akan dibebankan pada Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant.
Untuk diketahui, MDR QRIS merupakan biaya jasa layanan yang dibebankan kepada merchant atau pedagang oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).
”Perlu kami sampaikan bahwa transaksi pembayaran melalui QRIS merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran,” kata Dwi dalam keterangannya, Minggu (22/12).
Dia juga memastikan, pengenaan PPN ini berkaitan atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada para merchant terutang PPN.
Hal ini sesuai dengan ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
”Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru.Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah MDR yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant,” ujarnya.
Sebagai contoh, berikut ini hitungan lengkap pengenaan PPN 12 persen saat melakukan transaksi menggunakan QRIS:
Pada Desember 2024, Pablo membeli TV seharga Rp5.000.000. Atas pembelian tersebut, terutang PPN sebesar Rp550.000, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh Pablo adalah sebesar Rp5.550.000.
Atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pablo tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya.
”Artinya, jasa sistem pembayaran melalui QRIS bukan merupakan objek pajak baru,” pungkasnya.
Besaran Tarif MDR QRIS
Bank Indonesia (BI) sebagai regulator memastikan tidak mengambil bagian dari biaya Merchant Discount Rate (MDR) ini dan sepenuhnya diberikan kepada industri. Industri tersebut meliputi lembaga issuer, lembaga acquirer, lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).
Mengutip laman resmi Bank Indonesia, pihaknya memastikan bahwa biaya MDR ini ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Besarnya biaya MDR ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku sesuai dengan kategori merchant dan nilai transaksi.
Adapun besaran tarif MDR yang dikenakan berbeda-beda untuk setiap merchant. Bagi usaha mikro (UMI) dengan transaksi kurang dari Rp100.000 dikenakan 0 persen. Sedangkan jika transaksi lebih dari Rp100.000 dikenakan sebesar 0,3 persen atau setara Rp300 setiap transaksi sebesar Rp100.000.
Sedangkan untuk Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE) dikenakan tarif MDR sebesar 0,7 persen atau sekitar Rp700 untuk setiap transaksi sebesar Rp100.000.
Khusus untuk layanan pendidikan, dikenakan tarif MDR sebesar 0,6 persen. Lalu SPBU BLU dan PSO sebesar 0,4 persen, dan Goverment to People (G2P) seperti bansos serta People to Goverment (P2G) seperti donasi sosial atau pajak dikenakan 0 persen. (*)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6). Foto: Ridwan/ JawaPos.com
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hal itu terungkap dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Berdasarkan sumber yang diterima JawaPos.com, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI.
Terpisah, Pimpinan hingga juru bicara KPK belum memberikan keterangan secara resmi terkait penetapan tersangka terhadap orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu.
Namun Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto buka suara soal kabar penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Fitroh meminta publik untuk bersabar terkait jeratan hukum terhadap Hasto.
“Sabar,” kata Fitroh kepada JawaPos.com, Selasa (24/12).
Meski demikian, Fitroh masih belum mau mengungkap secara resmi penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto. Ia memastikan, KPK akan membuka ke publik pada waktu yang tepat.
“Nanti ada waktunya,” tegas Fitroh.
Sementara, juru bicara PDIP Chico Hakim mengaku belum menerima informasi resmi terkait penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto.
“Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak Sekjen,” kata Chico, dilansir JawaPos.com, Selasa (24/12). (*)
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait
batampos – BP Batam tengah mempersiapkan proyek ambisius berupa pembangunan Light Rail Transit (LRT) gantung. Proyek ini mampu mendukung perkembangan infrastruktur dan mempercepat konektivitas di Batam yang menjadi salah satu kawasan strategis di Indonesia.
Rencana pembangunan LRT gantung tersebut saat ini sedang memasuki tahap persiapan tender kerja sama. BP Batam berencana melibatkan berbagai pihak, termasuk investor lokal maupun asing, dalam pengerjaannya.
Proyek ini diharapkan dapat menggandeng investor nasional dan internasional, atau melalui kerja sama di antara keduanya. Beberapa investor asing yang telah menyatakan minatnya berasal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, serta China.
“Kolaborasi antara investor nasional dan internasional juga menjadi opsi untuk memaksimalkan pengelolaan proyek ini,” kata Kepala Biro Humas dan Protokoler BP Batam, Ariastuty Sirait, Senin (23/12).
Pembangunan tahap pertama LRT gantung ini diestimasi menelan biaya hingga Rp1,7 triliun. Fase awal akan mencakup jalur strategis sepanjang kurang lebih 11 kilometer, yang menghubungkan Bandara Internasional Hang Nadim dengan kawasan Batamcentre, termasuk akses ke terminal feri internasional.
Dalam rencana besarnya, lanjut Tuty, proyek LRT gantung ini akan dibagi ke dalam empat fase pembangunan. Namun, BP Batam masih melakukan kajian mendalam untuk merancang detail anggaran dan teknis pengerjaan pada fase-fase berikutnya.
Fase pertama ini menjadi langkah awal dalam mengintegrasikan sistem transportasi publik yang lebih modern di Batam.
“Kami ingin memastikan proyek ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan transportasi harian maupun mendukung pariwisata,” ujar dia.
Selain mempercepat mobilitas, LRT gantung ini juga dapat mengurai kepadatan lalu lintas di beberapa titik strategis kota. Dengan jalur Bandara-Batamcentre yang menjadi fokus awal, keberadaan LRT nantinya akan memudahkan akses bagi para wisatawan dan pelaku bisnis yang datang ke Batam.
Meskipun ambisius, proyek ini memiliki tantangan besar, termasuk dalam aspek pendanaan dan teknis pengerjaan. Untuk itu, BP Batam akan memaksimalkan pendekatan kolaborasi dengan investor yang memiliki pengalaman dan rekam jejak di sektor transportasi publik.
Pengerjaan fisik proyek LRT gantung ini diperkirakan baru akan dimulai paling cepat pada akhir 2025. Jika berjalan sesuai rencana, fase pertama diproyeksikan rampung pada 2028.
“Target kami adalah memulai konstruksi secepat mungkin, namun tetap memastikan segala aspek persiapan matang,” katanya.
Proyek ini merupakan salah satu upaya BP Batam dalam mendukung visi pengembangan kawasan strategis Batam sebagai hub logistik, pariwisata, dan bisnis internasional. Dengan adanya LRT gantung, Batam dapat menarik lebih banyak investor dan wisatawan, serta meningkatkan daya saingnya di kawasan Asia Tenggara.
Kehadiran LRT gantung juga menjadi bagian dari strategi untuk memperbaiki sistem transportasi umum di Batam, yang selama ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dengan konsep modern dan ramah lingkungan, LR menjadi salah satu solusi transportasi masa depan bagi Bandar Dunia Madani.
Apabila terealisasi, LRT gantung ini tidak hanya akan menjadi ikon baru Batam, tetapi juga menjadi bukti konkret dari visi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. (*)
