batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mengintensifkan upaya pencegahan pelanggaran hukum di kalangan pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kegiatan terbaru digelar di SMK Terpadu Putera Jaya Batam dengan fokus pada edukasi potensi pidana dari berbagai bentuk kenakalan remaja yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.

Kepala Sub Seksi I Intelijen Kejari Batam, Aditya Syaummil Patria, menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak semata menjalankan fungsi penuntutan di pengadilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam pencegahan melalui penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diatur undang-undang,” kata Aditya, Selasa (10/2).

Baca Juga: Batam Bersiap Terapkan Program Gentengisasi, Seng Dinilai Tak Layak Hunian

Ia merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, hingga ketertiban umum.

“Melalui JMS, kejaksaan berupaya menanamkan kesadaran hukum sejak usia sekolah,” ujarnya.

Menurut Aditya, pemahaman hukum sejak dini penting agar pelajar mengetahui batasan perilaku yang dapat menjerat konsekuensi hukum. Ia menilai sebagian perilaku yang sering dianggap sekadar pelanggaran disiplin sekolah sebenarnya telah masuk kategori tindak pidana.

Materi penyuluhan menyoroti berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti tawuran, perkelahian, perundungan, pencurian, penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual berisiko, hingga bolos sekolah. Perilaku tersebut dinilai tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak pada ketertiban umum serta masa depan pelaku.

Aditya menjelaskan, anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun prosesnya mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah bentuk kenakalan remaja telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru serta regulasi lain, termasuk Undang-Undang Narkotika yang memiliki ancaman pidana berat berupa penjara dan denda.

Baca Juga: Pemko Batam Siaga Karhutla, Warga Diingatkan Tak Bakar Lahan dan Sampah

Selain aspek penegakan hukum, Aditya menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam pencegahan kenakalan remaja. Pengawasan orang tua, layanan konseling di sekolah, serta penguatan nilai keimanan dan ketakwaan dinilai menjadi benteng utama bagi remaja dari pengaruh negatif.

Selama kegiatan berlangsung, siswa terlihat aktif mengikuti diskusi. Antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait hukum dan konsekuensi pidana yang mereka ajukan kepada narasumber.

Program Jaksa Masuk Sekolah merupakan program nasional Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 184/A/JA/11/2015. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membentuk karakter generasi muda yang taat hukum sejak usia sekolah. (*)

Artikel Melek Hukum Sejak Dini, Kejari Batam Edukasi Pelajar Soal Risiko Pidana Kenakalan Remaja pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kondisi Jalan S Parman di kawasan Mukakuning, Kecamatan Seibeduk, kembali memakan korban. Sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan mobil terjadi akibat pengemudi mobil mengerem mendadak untuk menghindari lubang besar di badan jalan, Senin (10/2).

Insiden itu terjadi ketika sebuah mobil yang melaju dari arah Piayu tiba-tiba mengurangi kecepatan secara drastis karena lubang menganga di tengah jalan. Pengendara sepeda motor yang berada tepat di belakangnya tidak sempat menghindar hingga akhirnya terjadi tabrakan.

Saksi mata, Ardiono, menuturkan kerusakan jalan di kawasan tersebut sudah lama dikeluhkan warga. Namun hingga kini belum ada perbaikan signifikan dari pihak berwenang.

baca Juga: Awasi THR Pekerja, Pemko Batam Buka Posko Pengaduan

“Jalan Piayu ini kondisinya sudah lama rusak parah. Hampir tiap minggu ada saja pengendara yang jatuh, apalagi malam hari,” ujarnya.

Menurut Ardiono, lubang-lubang di sepanjang jalan sulit terlihat saat kondisi gelap. Risiko kecelakaan semakin besar ketika pengendara kelelahan sepulang bekerja.

“Kalau sudah capek pulang kerja, fokus berkurang. Ketemu lubang besar, ya pasti rawan jatuh,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Sumardi, warga setempat. Ia menyebut laporan kerusakan jalan sudah berulang kali disampaikan ke instansi terkait, namun belum mendapat respons konkret.

Sebagai bentuk peringatan darurat, warga bahkan menanam pohon pisang di tengah lubang jalan agar mudah terlihat pengendara.

Baca Juga: Batam ASRI Bergerak Serentak, Sampah hingga Eceng Gondok Duriangkang Disasar

“Daripada ada korban lagi, kami tanam pohon pisang supaya pengendara tahu itu lubang,” ujarnya.

Warga pun mendesak Pemerintah Kota Batam segera memperbaiki Jalan S Parman. Selain menjadi jalur utama menuju kawasan industri dan permukiman, jalan tersebut setiap hari dilalui ribuan kendaraan.

“Jangan tunggu korban bertambah. Jalan ini akses penting warga,” tutup Sumardi. (*)

Artikel Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Kecelakaan Kembali Terjadi di Seibeduk pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kebakaran kembali melanda kawasan Hutan Lindung Piayu, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam. Api yang membakar area perbukitan di sekitar Pancur Tower Dua, Selasa (10/2) sore, berhasil dipadamkan dan dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa.

Kapolsek Seibeduk, Iptu Alex Yasral, mengatakan proses pemadaman melibatkan dua unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga sekitar. Setelah api padam, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

“Api sudah berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, dan saat ini dilakukan pendinginan agar tidak muncul api susulan,” ujar Alex.

Baca Juga: Batam ASRI Bergerak Serentak, Sampah hingga Eceng Gondok Duriangkang Disasar

Ia menyebut pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Sejumlah warga yang biasa berkebun di sekitar lokasi kejadian telah dimintai keterangan.

“Penyebab kebakaran masih kami selidiki. Kami sudah meminta keterangan dari warga yang berkebun di sekitar kawasan tersebut,” katanya.

Menurut Alex, kawasan hutan lindung Piayu memang kerap dilintasi masyarakat karena di sekitar perbukitan terdapat lahan perkebunan dan jalur pendakian. Namun, hingga kini polisi belum dapat memastikan apakah kebakaran tersebut dipicu oleh unsur kesengajaan.

“Apakah ada unsur pembakaran lahan atau tidak, masih dalam penyelidikan,” ujarnya.

Meski demikian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta tidak membakar sampah di area terbuka, terutama saat kondisi cuaca kering.

Baca Juga: Jam Sekolah Selama Ramadan Diubah, Disdik Batam Tetapkan Masuk Pukul 08.00 WIB

“Saat ini kita masuk musim kemarau. Risiko kebakaran jauh lebih besar, jadi masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati,” tegas Alex.

Sementara itu, Septian, warga sekitar, menduga kebakaran terjadi akibat pembukaan lahan. Ia menyebut peristiwa serupa sudah beberapa kali terjadi di kawasan tersebut.

“Di sini sudah sering terjadi kebakaran. Dugaan kami ada yang sengaja membakar untuk membuka lahan,” ujarnya.

Diketahui, kebakaran lahan dalam beberapa waktu terakhir cukup marak terjadi di wilayah Sei Beduk. Dalam sepekan terakhir, tercatat sedikitnya tiga kejadian kebakaran lahan, masing-masing di kawasan Duriangkang, Bukit Daeng, dan sekitar Perumahan Piayu Residence. (*)

Artikel Kebakaran Hutan Lindung Piayu Padam, Polisi Selidiki Penyebab Api pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam bersiap mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja menjelang Idul Fitri. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Pemko Batam akan membuka posko pengaduan bagi pekerja yang tidak menerima atau mengalami keterlambatan pembayaran THR dari perusahaan.

Posko pengaduan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pembentukan posko dilakukan bekerja sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan posko pengaduan akan dibuka di tiga titik lokasi. Salah satunya dipastikan berada di Kantor Disnaker Batam, sementara dua lokasi lainnya masih dalam tahap koordinasi dengan pengelola kawasan industri.

Baca Juga: Batam ASRI Bergerak Serentak, Sampah hingga Eceng Gondok Duriangkang Disasar

“Posko pengaduan akan kami buka tujuh hari sebelum Idul Fitri. Untuk titiknya ada tiga lokasi, salah satunya di Kantor Disnaker Batam,” ujar Yudi, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan, selain layanan pengaduan langsung, Disnaker Batam juga akan memasang spanduk sosialisasi serta mencantumkan nomor telepon kantor dan nomor petugas yang berjaga agar pekerja dapat dengan mudah menyampaikan laporan.

“Nomor kontak petugas akan kami pasang di posko, supaya pekerja bisa langsung menghubungi jika ada masalah terkait THR,” katanya.

Yudi menambahkan, pelaksanaan posko THR ini juga menunggu terbitnya surat edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait teknis pembayaran THR tahun ini. Namun secara umum, ketentuan pembayaran THR sudah diatur jelas dalam peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Batam Bersiap Terapkan Program Gentengisasi, Seng Dinilai Tak Layak Hunian

“Prinsipnya sama, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ujarnya.

Ia mengakui, pada tahun-tahun sebelumnya masih ditemukan perusahaan yang belum patuh. Tahun lalu, Disnaker Batam menerima 22 laporan pekerja terkait THR yang tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan.

“Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi laporan seperti itu,” kata Yudi.

Jika ditemukan pelanggaran, Disnaker Batam akan berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Kepri untuk melakukan penindakan sesuai kewenangan pengawas ketenagakerjaan.

Sesuai ketentuan, pekerja atau buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Sementara pekerja dengan masa kerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan berhak menerima THR secara proporsional.

Baca Juga: Pemko Batam Siaga Karhutla, Warga Diingatkan Tak Bakar Lahan dan Sampah

Pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam jangka waktu 30 hari sebelum hari raya keagamaan tetap berhak atas THR. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masa kontraknya berakhir sebelum hari raya.

Yudi mengimbau seluruh perusahaan di Batam agar mematuhi aturan dan membayarkan THR tepat waktu.

“Kami mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja,” pungkasnya. (*)

Artikel Awasi THR Pekerja, Pemko Batam Buka Posko Pengaduan pertama kali tampil pada Metropolis.