batampos – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada 351 pelabuhan tikus yang beroperasi di perairan Indonesia. Hal ini menjadi atensi mengingat masifnya peredaran barang ilegal di masyarakat.

“Ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari berbagai kapal yang diduga membawa barang impor ilegal,” tuturnya dalam konferensi pers ekspos hasil penindakan impor dan ekspor di Surabaya, Rabu (5/2).

Pemerintah kemudian mendirikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Melibatkan Kementerian Keuangan, Bea Cukai, TNI, Polri, dan lembaga maupun instansi lainnya yang berada di bawah komando Menko Polkam.

“Selama 100 hari kerja (Kabinet Merah Putih), kami melakukan 6.187 penindakan dengan nominal barang ilegal Rp 4,06 Triliun. Adapun potensi kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 820 Miliar,” imbuhnya.

Dari enam ribu lebih penindakan tersebut, sebanyak 2.657 kasus telah ditetapkan menjadi barang bukti, dikuasai oleh negara dan sekarang menjadi barang milik negara, 569 dilimpahkan ke instansi lain.

“120 kasus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium. Artinya kita mendapatkan kompensasi. 2.841 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan,” tutur Sri Mulyani.

Berdasarkan lokasi, penindakan terbanyak terjadi di wilayah pelabuhan, yakni mencapai 49 persen. Kemudian 15 persen di bandara udara, 10 persen di kawasan pesisir, serta lainnya di jalan raya maupun kawasan berikat.

“Kami menyampaikan terima kasih yang terus memberikan dukungan kepada keseluruhan upaya bersama, untuk mencegah dan memberantas penyelundupan barang ilegal,” tandas Menkeu Sri Mulyani. (*)

Artikel Sri Mulyani Ungkap Ada 351 Pelabuhan Tikus di Indonesia pertama kali tampil pada News.

batampos – Seluruh Kementerian dan Lembaga di bawah Kabinet Merah Putih sedang atur strategi untuk menghadapi efisiensi anggaran yang jadi instruksi presiden. Merespon ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana menerapkan skema kerja efisien.

Dalam skema ini, memungkinkan pegawai untuk kerja dari mana saja alias Work From Anywhere (WFA). Dalam skenario yang dibuat, setidaknya, para pegawai akan melakukan ⁠ selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari.

Skenario ini pun diiringi dengan peniadaan jam kerja fleksibel. Kemudian, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret.

Kepala BKN Zudan Arif menjelaskan, memang ada 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satunya, terkait skema kerja efisien tersebut.

Menurutnya, 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN ini merupakan bentuk respons cepat BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden. “Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” tuturnya di Jakarta Rabu (5/2).

Selain pengaturan skema kerja, Zudan juga melakukan pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri bagi pegawai BKN. Koordinasi pun dimaksimalkan melalui media daring, bukan lagi rapat-rapat di luar kantor.

Selanjutnya, akan dilakukan efisiensi penggunaan listrik/energi. Karenanya, pegawai diminta melakukan penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan. “⁠Penggunaan anggaran harus yang efektif pokoknya,” katanya.

Meski demikian, dia menekankan, agar kerjasama dengan donor, mitra, pihak ketiga tetap harus dioptimalkan dengan tetap menjaga good governance. Selain itu,⁠ ⁠kantor regional diminta memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.

Atas kebijakan-kebijakan ini, Zudan meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan baik dan tidak menjadikannya sebagai sebuah hambatan. Kondisi ini dinilainya sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN.

“Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025 ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap dia. (*)

Artikel Efisiensi Anggaran, BKN Akan Terapkan Work From Anywhere pertama kali tampil pada News.

batampos – Anggota Komisi XII fraksi PKB DPR RI Syafruddin menyoroti regulasi gas LPG 3 kg yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meski aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh ada penimbunan gas subsidi.

Syafruddin mengatakan, sejak 1 Februari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang penjualan gas LPG 3 kg diecerkan. Kebijakan itu mengakibatkan terjadinya polemik di masyarakat, bahkan menjadi gejolak.

“Ini menjadi sorotan terutama di Masyarakat Kalimantan Timur, di mana harga LPG di Kaltim bahkan bisa mencapai Rp 45.000 – Rp 60.000 per tabung sejak Februari 2025. Ini bukan pertama kali harga jual LPG 3 kg seharga ini, namun sudah berjalan cukup lama di Kalimantan Timur, terlebih jika LPG langka maka masyarakat semakin menjerit. Sudah langka dan mahal,” kata Syafruddin kepada wartawan, Rabu (5/2).

Legislator asal Dapil Kalimantan Timur itu mengatakan, meski larangan penjualan eceran LPG 3 kg dibatalkan Presiden Prabowo, dia meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atau pemantauan langsung ke daerah-daerah.

“Jangan sampai ada penimbunan gas LPG 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, dan mengakibatkan harga jual di pengecer jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Ketua DPW PKB Kaltim itu mengatakan, perlu adanya pengawasan langsung ke setiap agen atau Pertamina gas LPG sebagai penyalur ke pangkalan atau pengecer. Ia tak menginginkan adanya penimbunan tabung LPG 3 kg.

Menurutnya, jika kebijakan baru bahwa pengecer atau pangkalan LPG harus terdaftar atau yang sudah menjadi pangkalan resmi, maka perlu adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendaptkan izin resmi tersebut.

“Jangan sampai malah dibuat ribet persyaratan untuk mendapatkan perizinan, mengingat banyak masyarakat menjadi pengecer atau pangkalan gas LPG 3 kg sebagai sumber mata pencaharian mereka, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” urainya.

Lebih lanjut, Syafruddin menekankan diberlakukannya kembali para pengecer untuk menjual gas LPJ 3 kg, perlu diperhatikan harga jualnya, jangan sampai melebihi jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ada di daerah.

“Seperti contoh kasus di Kabupaten Berau Kalimatan Timur, HET Rp 25.000, namun dijual ke masyarakat seharga Rp 45.000 – Rp 50.000,” pungkasnya. (*)

Artikel Prabowo Batalkan Aturan LPG 3 Kg, Komisi XII DPR Ingatkan Soal Penimbunan pertama kali tampil pada News.