batampos – Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menggagalkan keberangkatan 15 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang hendak berangkat ke Myanmar dan Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Harbour Bay, Batuampar.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Ade Mulyana, menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait rencana keberangkatan CPMI secara ilegal melalui pelabuhan tersebut.

“Dari hasil penindakan, diketahui bahwa delapan orang hendak menuju Myanmar, sementara tujuh orang lainnya berencana ke Malaysia,” ujarnya, Rabu (12/2).

Baca Juga: Ribuan Warga Kepri Bekerja di Kamboja, Jadi Scammer dan Operator Judi Online

Kombes Ade mengungkapkan para CPMI yang akan berangkat ke Myanmar tergabung dalam sebuah grup Telegram yang diduga menjadi media komunikasi utama mereka.

“Mereka diarahkan melalui grup Telegram, tanpa adanya pengurus yang mendampingi, baik di Batam maupun di daerah asal. Semua arahan disampaikan melalui ponsel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. “Mereka berangkat secara mandiri. Tidak ada pengurus di sini atau di daerah asal. Semua diarahkan melalui ponsel. Namun, kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, mengingat nomor ponsel di Telegram tidak terlihat secara langsung,” tambahnya.

Hasil interogasi mengungkapkan bahwa delapan orang CPMI yang akan berangkat ke Myanmar diiming-imingi pekerjaan sebagai host live TikTok. Namun, mencurigakan karena nama grup Telegram yang mereka ikuti mengarah ke situs judi online.

“Mereka diberi informasi pekerjaan sebagai host live TikTok, tetapi nama grup Telegram tersebut mengindikasikan hal yang mencurigakan. Semua pengaturan perjalanan dan akomodasi diatur oleh admin grup,” jelas Ade.

Saat ini, dari 15 CPMI yang diamankan, 11 orang telah diperiksa melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), sedangkan empat orang lainnya masih menjalani proses.

Para CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, di antaranya delapan orang yang hendak ke Myanmar berasal dari Batam, Jawa Barat, Jakarta, dan Bangka Belitung.

Sementara itu, tujuh orang yang berencana ke Malaysia terdiri dari empat orang asal Aceh dan tiga orang asal Blitar. Ade juga menyebutkan beberapa dari mereka sudah berpengalaman bekerja di Malaysia dengan sistem “passing”.

“Yang dari Blitar ini sudah sering ke Malaysia sebagai welder. Mereka bekerja dengan sistem passing, dan yang lainnya ikut karena tergiur ajakan tersebut,” kata Ade.

Polda Kepri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan di balik pengiriman CPMI secara ilegal ini, serta mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri melalui media sosial. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Lewat Grup Telegram, 15 CPMI Ilegal Nyaris Diselundupkan ke Myanmar dan Malaysia pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kombes Imam Riyadi mengungkapkan ada sekitar 5.300 warga Kepulauan Riau (Kepri) diduga bekerja secara ilegal di Kamboja sebagai scammer dan operator judi online.

“Hasil koordinasi di Kamboja memperkirakan jumlah warga Kepri mencapai 5.300 orang yang bekerja sebagai scammer dan operator judi online,” ujar Imam, Rabu (12/2).

Imam menjelaskan Kamboja bukanlah negara penempatan resmi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga dapat dipastikan keberangkatan mereka bersifat nonprosedural.

“Negara tidak menempatkan pekerja di sana, sehingga mereka berstatus nonprosedural,” tegasnya.

Menurut Imam, mayoritas perekrutan dilakukan melalui media sosial dan pesan berantai. “Rata-rata mereka direkrut melalui media sosial. Ada juga yang melalui teman yang sudah lebih dulu bekerja di Kamboja, kemudian mengajak teman-teman lainnya. Jadi semacam pesan berantai,” ungkapnya.

BP3MI bersama Polda Kepri terus melakukan upaya pencegahan. “Kami mengetahui pola ini dari berbagai pencegahan yang telah dilakukan,” tambah Imam.

Imam mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh janji gaji besar yang belum tentu sesuai kenyataan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pelayanan gratis bagi warga yang ingin bekerja secara prosedural di luar negeri.

“Hati-hati dengan iming-iming gaji besar. Belum tentu pekerjaan di sana sesuai yang dijanjikan. Jika ingin bekerja secara legal dan aman di luar negeri, kami siap melayani secara gratis,” imbaunya.

Baru-baru ini, BP3MI bersama Polda Kepri berhasil mencegah keberangkatan 15 orang yang hendak menuju Myanmar melalui Pelabuhan Harbour Bay.

Imam menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bekerja secara nonprosedural di luar negeri.

“BP3MI terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan untuk mencegah keberangkatan ilegal serta melindungi warga Kepri dari potensi eksploitasi dan penipuan kerja di luar negeri,” katanya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Ribuan Warga Kepri Bekerja di Kamboja, Jadi Scammer dan Operator Judi Online pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Persoalan sampah di Batam semakin sulit diatasi. Penumpukan sampah di pinggir jalan terus bermunculan, mencoreng estetika kota dan mengganggu kenyamanan warga. Sampah rumah tangga dan plastik berserakan di berbagai sudut kota, menimbulkan bau tak sedap serta mengancam kesehatan masyarakat.

Fenomena ini tampaknya semakin meluas, dengan titik-titik penumpukan baru yang terus muncul. Di beberapa lokasi, sampah yang sudah lama menumpuk dibiarkan tanpa penanganan, menambah kesan kumuh di jalan-jalan utama. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya.

Wilayah Batuaji dan Sagulung menjadi daerah yang paling terdampak. Warga dan pengendara yang melintasi jalan-jalan di sana mengeluhkan bau busuk yang menyengat serta banyaknya lalat yang beterbangan. Sampah yang membusuk bahkan mulai mengundang ulat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit bagi masyarakat sekitar.

Di tengah situasi ini, petugas pengangkut sampah tampak kewalahan. Meskipun mereka terus bekerja keras mengangkut sampah dari tong-tong di permukiman, sampah yang menumpuk di pinggir jalan tampaknya belum dapat terakomodasi sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan sampah terus menumpuk tanpa ada solusi yang benar-benar efektif.

Aldi, salah satu petugas kebersihan yang ditemui di lapangan, mengakui bahwa menangani sampah di Batam saat ini menjadi tantangan besar. “Setiap kali diangkut, dalam sehari saja sampah sudah kembali menumpuk. Belum selesai satu titik, titik lain sudah penuh lagi,” ungkapnya. Menurutnya, jumlah sampah yang terus bertambah membuat upaya pembersihan seperti tidak ada habisnya.

Pemerintah kecamatan pun menyatakan bahwa mereka terus berupaya maksimal untuk menangani persoalan ini. Armada pengangkut sampah masih bekerja secara optimal, namun mereka juga menyoroti pentingnya kesadaran warga dalam membuang sampah secara tertib. “Kalau sampah diletakkan di depan rumah, semuanya bisa terangkut. Tapi kalau dibuang sembarangan ke pinggir jalan, ini akan menyulitkan petugas,” kata Camat Sagulung, M. Hafiz Rozie.

Namun, di sisi lain, warga juga mengeluhkan keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari permukiman. Beberapa warga yang ditemui Batam Pos mengaku bahwa sampah di depan rumah mereka sering tidak diangkut tepat waktu, sehingga mereka terpaksa membuangnya ke pinggir jalan. Hal ini terjadi karena tong sampah di depan rumah mereka sudah penuh, dan mereka tidak punya pilihan lain.

Ummar, salah seorang warga Kavling Seroja, mengungkapkan bahwa armada pengangkut sampah sering datang terlambat, sehingga warga tidak tahu harus membuang sampah ke mana. “Kalau sampah di depan rumah sudah penuh dan tidak segera diangkut, kami terpaksa membuangnya ke pinggir jalan,” ujarnya.

Permasalahan sampah di Batam ini menjadi dilema yang membutuhkan solusi menyeluruh. Selain peningkatan kapasitas pengangkutan sampah, peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan juga sangat diperlukan. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya serta disiplin dalam mengikuti jadwal pengangkutan bisa menjadi langkah awal dalam mengatasi krisis sampah ini.

Pemerintah setempat diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini sebelum semakin parah. Jika tidak segera ditangani, persoalan sampah ini tidak hanya akan merusak pemandangan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang lebih serius. (*)

Reporter : Eusebius Sara

Artikel Batam Darurat Sampah, Penumpukan di Pinggir Jalan Kian Parah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana menata pedagang pasar kaget yang semakin menjamur di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Batuaji dan Sagulung. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mendata keberadaan pasar kaget yang kian tak terkendali.

Menurut Amad Elfasi, Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Batam, keberadaan pasar kaget yang tidak terorganisir menyebabkan dampak negatif bagi pasar tradisional yang dikelola pemerintah. “Kami sudah melakukan penataan di beberapa wilayah, seperti di Tanjungpiayu, Kecamatan Seibeduk. Pedagang pasar kaget yang sebelumnya berjualan sembarangan kini sudah direlokasi ke pasar rakyat atau pasar resmi,” ujarnya.

Salah satu penyebab lesunya pasar tradisional di Batam adalah maraknya pasar kaget yang muncul di berbagai lokasi, termasuk di persimpangan perumahan. Kondisi ini membuat masyarakat enggan berbelanja ke pasar resmi karena lebih memilih pasar kaget yang lebih dekat dan mudah diakses. Akibatnya, pasar tradisional yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat perlahan kehilangan pembeli.

Di wilayah Marina, Pemko Batam pernah mendirikan Pasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID II). Namun, pasar ini tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai faktor, salah satunya adalah persaingan dengan pasar kaget yang semakin berkembang di sekitarnya.

Rencana pengoperasian Pasar Rakyat Wan Sri Beni, yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI pada tahun 2019, juga belum terealisasi. Pasar ini seharusnya menjadi pusat perdagangan baru di Marina, tetapi keberadaan pasar kaget di sekitar lokasi menjadi salah satu kendala utama dalam mengoptimalkan pasar tersebut.

Pemko Batam kini tengah menyusun strategi agar pedagang pasar kaget dapat dialihkan ke lokasi pasar resmi. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memastikan bahwa semua pedagang mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

Keberadaan pasar kaget selama ini juga menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah kemacetan lalu lintas akibat lokasi pasar yang berada di tepi jalan utama. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah pasar kaget di depan Perumahan Merlion, Batuaji, yang sering menyebabkan kepadatan kendaraan pada jam sibuk.

Selain itu, munculnya juru parkir liar yang tidak memiliki seragam resmi dan tidak memberikan karcis parkir juga menjadi masalah. Banyak warga mengeluhkan sistem parkir yang semrawut dan sering kali memakan badan jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Santi, seorang warga Batuaji, mengungkapkan keresahannya terhadap keberadaan pasar kaget yang tidak tertata dengan baik. “Yang paling bikin resah itu amburadul. Sistem parkir sampai ke bahu jalan dan bikin macet. Sudah gitu yang kutip uang parkir gaya preman semua,” keluhnya.

Dengan adanya rencana penataan ini, Pemko Batam berharap dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta menghidupkan kembali pasar tradisional yang selama ini terdampak oleh maraknya pasar kaget. (*)

Reporter : Eusebius Sara

Artikel Pemko Batam Akan Menata Pedagang Pasar Kaget pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra akan resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2024-2029 setelah dilantik oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025 mendatang di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan mereka setelah memenangkan Pilkada 2024. Pasangan ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam dalam rapat pleno pada 6 Februari 2025.

Selanjutnya, DPRD Kota Batam mengumumkan penetapan tersebut dalam rapat paripurna yang dihelat 7 Februari 2025.

Ketua KPU Kota Batam, Mawardi, mengatakan bahwa pelantikan semula dijadwalkan pada 6 Februari, tetapi diundur hingga 20 Februari agar dapat dilaksanakan serentak dengan kepala daerah lain. Proses pelantikan ini diakomodir langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kepala daerah terpilih nantinya serentak akan dilantik oleh Presiden.

“Seharusnya pelantikan dilakukan hari ini, 6 Februari. Namun, diundur hingga 20 Februari agar bisa dilaksanakan bersamaan dengan kepala daerah lain yang masih menunggu proses sengketa di MK,” jelas Mawardi, Rabu (12/2).

Dengan dilantiknya Amsakar dan Li Claudia, mereka akan menggantikan kepemimpinan sebelumnya yang berakhir pada 20 Februari 2025. Setelah resmi menjabat, mereka diharapkan segera merealisasikan program-program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Pelantikan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat Batam untuk menyambut kepemimpinan baru. Sejumlah warga berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru dapat membawa perubahan positif dan mempercepat pembangunan di Batam.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood. Dalam putusan Nomor 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dibacakan pada 5 Februari 2025, MK menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil dan dinilai kabur. Dengan putusan ini, kemenangan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra pun semakin kuat dan tak terbantahkan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Serentak di Jakarta, Amsakar-Li Claudia Dilantik 20 Februari pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polda Kepulauan Riau (Kepri) resmi membuka pendaftaran bagi calon anggota Polri 2025 melalui tiga jalur Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara Polri, dan Tamtama Polri. Pendaftaran online berlangsung 5 Februari hingga 6 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menegaskan seleksi ini bersih, transparan, dan bebas pungutan biaya.

“Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur oleh calo atau pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang,” ujarnya, Rabu (12/2).

Baca Juga: Tipu Casis Polri, Oknum Polda Kepri Dilaporkan ke Propam

Tiga jalur penerimaan terbuka bagi lulusan SMA/sederajat hingga perguruan tinggi dengan berbagai spesialisasi, termasuk Bintara Brimob, Polair, serta Bakomsus di bidang kesehatan, hukum, siber, hingga tata boga.

“Pendidikan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2025 di berbagai lembaga pelatihan Polri,” jelasnya.

Penerimaan calon anggota Polri ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial. Kami menjamin bahwa seluruh proses seleksi bebas dari calo dan kecurangan.

Jika ada yang menemukan indikasi kecurangan atau praktik percaloan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Polri berkomitmen menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi ini.

Masyarakat yang berminat dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui https://penerimaan.polri.go.id, https://penerimaan.polri.go.id. “Dan melaporkan jika menemukan praktik kecurangan dalam proses seleksi,” kata dia. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Polri Tegaskan Proses Rekrutmen Bebas dari Pungutan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus berupaya mengurangi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang hingga 2024 tercatat mencapai Rp570 miliar. Besarnya piutang ini merupakan akumulasi sejak pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota pada 2013.

Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Bapenda Batam, M Aidil Sahalo. Piutang ini sudah ada sejak awal pelimpahan kewenangan. Saat itu, Pemko Batam menerima sekitar seratusan miliar piutang yang terus bertambah setiap tahun, meskipun upaya penagihan tetap dilakukan.

“Tiap tahun ada penambahan piutang karena masih ada wajib pajak yang tidak membayar tagihannya. Meskipun kami menargetkan penagihan dan berhasil mengurangi sebagian, jumlah total piutang tetap bertambah karena ada selisih antara jumlah yang ditagih dengan piutang baru yang muncul dari SPPT yang belum dibayarkan,” kata Aidil, Rabu (12/2).

Pada 2024, Pemko Batam menargetkan penagihan piutang sebesar Rp65 miliar. Target ini tercapai, namun di sisi lain, piutang baru tetap bertambah karena wajib pajak yang tidak membayar tagihan tahun berjalan.

“Tahun 2024 lalu, SPPT PBB yang kami tetapkan tidak semua dibayarkan. Akibatnya, ada selisih antara piutang yang berhasil ditagih dengan jumlah piutang baru yang muncul,” katanya.

Untuk 2025, Bapenda Batam kembali menargetkan penagihan piutang sebesar Rp65 miliar. Akan tetapi, ada sejumlah kendala yang membuat tidak semua piutang bisa ditagih, salah satunya adalah keberadaan Nomor Objek Pajak (NOP) ganda.

Dijelaskan Aidil, dari data yang diterima Pemko Batam saat pelimpahan, banyak NOP yang bermasalah, seperti duplikasi, NOP yang seharusnya tidak menjadi wajib pajak, atau objek pajak yang tidak ditemukan lokasinya.

“Pada saat penyerahan dari KPP Pratama, data dan statusnya tidak dalam kondisi clean and clear. Ini tidak hanya terjadi di Batam, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Salah satu strategi penyelesaian yang kini dilakukan Bapenda adalah proses cleansing data. Seluruh data piutang diperiksa ulang untuk memastikan apakah status tanahnya benar-benar masuk sebagai objek pajak yang dapat ditagih.

Pemeriksaan ini juga mencakup identifikasi apakah NOP yang masuk dalam daftar piutang bisa ditemukan objek dan subjeknya. Jika ditemukan, maka penagihan akan dilakukan. Tetapi, apabila baik subjek maupun objeknya tidak ada, maka menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda.

“Masalah terbesar kami adalah ketika subjek pajaknya tidak ada, begitu juga dengan objeknya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan,” kata Aidil.

Selain cleansing data, Bapenda juga menggencarkan sosialisasi kepada wajib pajak agar lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini dilakukan agar piutang baru tidak terus bertambah setiap tahun.

Upaya lain yang ditempuh adalah koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BP Batam yang memiliki kewenangan atas lahan di Batam, untuk memastikan kejelasan status objek pajak yang terdaftar.

Bapenda juga mempertimbangkan skema kebijakan khusus untuk mempermudah wajib pajak melunasi kewajiban mereka, termasuk kemungkinan insentif atau keringanan bagi yang bersedia melunasi tunggakan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Piutang Pajak di Batam Capai Rp570 Miliar, Bapenda Fokus Penagihan dan Cleansing Data pertama kali tampil pada Metropolis.