batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam melakukan deteksi dini kesehatan jiwa anak dan remaja melalui pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah guna memastikan kondisi mental anak sudah terpantau sejak dini.

Kepala Dinkes Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan program pemeriksaan tersebut menyasar anak usia 7 hingga 18 tahun melalui skrining kesehatan jiwa di sekolah-sekolah se-Kota Batam.

“Program yang ada di Dinkes adalah pemeriksaan anak usia 7 sampai 18 tahun dan kami memeriksa menggunakan instrumen Mini Mindhear Youth Scale (MMYS),” ujar Didi saat dihubungi di Batam, Rabu (13/5).

Ia mengungkapkan, dari 9.255 anak yang diperiksa pada periode Januari hingga Maret 2026 ditemukan sebanyak 254 anak atau sekitar 2,7 persen terindikasi memiliki masalah kejiwaan.

“Data itu baru terdeteksi dini, belum terkonfirmasi gangguan jiwa karena masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan oleh psikolog atau psikiater,” katanya.

Menurut Didi, tren gangguan mental pada anak dan remaja memang meningkat secara global.

Di daerah seperti Batam, Dinkes Batam terus melakukan pemantauan melalui layanan kesehatan jiwa di puskesmas, rumah sakit, hingga sistem surveilans kesehatan.

“Memang banyak ditemukan masalah kejiwaan, cuma kami belum bisa merinci jenisnya karena harus dikonsultasikan lagi ke dokter ahli jiwa. Namun gangguan perilaku pada anak dan remaja mulai lebih sering terjadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, peningkatan angka yang terlihat saat ini tidak sepenuhnya berarti peningkatan kasus, tetapi juga menunjukkan deteksi dini yang semakin baik.

“Ini menjadi sinyal penting bahwa kesehatan mental anak harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya sektor kesehatan,” kata Didi.

Untuk menekan risiko gangguan kesehatan mental pada anak, Pemkot Batam menjalankan sejumlah langkah konkret, mulai dari penguatan pelayanan kesehatan jiwa di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) melalui Integrasi layanan primer (ILP), skrining dini bagi anak dan remaja, hingga edukasi kepada orang tua melalui posyandu remaja, sekolah, dan komunitas.

Selain itu, Dinkes Batam juga berkolaborasi dengan sektor pendidikan guna menghadirkan lingkungan sekolah yang lebih ramah anak dan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik.

“Kami juga menyediakan layanan konseling serta kampanye kesehatan mental untuk mengurangi stigma, karena banyak kasus tidak tertangani akibat rasa takut atau malu,” ujarnya.

Didi menilai orientasi pendidikan yang hanya berfokus pada nilai akademik berisiko melahirkan generasi yang unggul secara intelektual namun rapuh secara mental.

“Kalau indikator keberhasilan pendidikan hanya diukur dari nilai akademik, kita berisiko menciptakan generasi yang cerdas secara kognitif tetapi rapuh secara mental,” katanya.

Menurutnya, tekanan berlebihan, rasa takut gagal, hingga ketergantungan terhadap validasi eksternal menjadi dampak yang dapat muncul apabila kesehatan mental anak diabaikan.

Padahal, lanjut Didi, dunia saat ini lebih membutuhkan generasi yang memiliki daya tahan mental, kemampuan adaptasi, dan kecerdasan emosional.

“Kami memandang keberhasilan anak tidak boleh hanya diukur dari angka di rapor, tetapi juga dari kesehatan mental, kebahagiaan, dan kemampuan mereka menghadapi kehidupan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran orang tua menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental anak melalui pola asuh yang hangat, komunikasi terbuka, serta penerimaan tanpa syarat.

“Kalau tren ini tidak kita perbaiki bersama, kita memang berisiko melahirkan generasi yang terlihat hebat di atas kertas, tetapi mudah runtuh saat menghadapi tekanan kehidupan nyata,” tutupnya. (*)

Artikel Dinkes Batam Lakukan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pembatasan masa tugas guru non-ASN di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026.

Aturan ini memunculkan perhatian di sejumlah daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang hingga kini masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik, terutama di wilayah hinterland dan pulau terluar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan kebijakan tersebut saat ini masih dalam pembahasan di tingkat pusat. Ia belum memberikan penjelasan rinci terkait dampaknya terhadap daerah yang masih kekurangan guru.

“Lagi dibahas,” ujar Abdul Mu’ti usai menyerahkan bantuan revitalisasi pendidikan di SMA Negeri 1 Batam, Selasa (12/5).

Baca Juga: Polda Kepri Segera Tetapkan Tersangka Tambang Pasir Ilegal di Nongsa

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, menilai surat edaran tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan penganggaran tenaga pendidik sesuai kebutuhan di lapangan.

“Prinsipnya bukan masalah banyaknya, tapi ada gurunya. Ini yang penting dulu dan diutamakan,” kata Andi.

Menurutnya, distribusi tenaga pendidik di Kepri memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis wilayah yang didominasi pulau-pulau. Sejumlah sekolah di wilayah terpencil masih menerapkan sistem kelas jauh sehingga membutuhkan pengaturan guru secara khusus.

“Kalau pulau terluar itu masih pakai kelas jauh, otomatis guru induk itu akan mengajar di kelas jauh,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah siswa di pulau-pulau kecil relatif sedikit sehingga pengaturan jam mengajar masih memungkinkan dilakukan selama tetap sesuai dengan bidang studi atau linearitas guru.

“Di pulau-pulau itu tidak banyak siswanya. Kan bisa diatur, yang pasti dia linear,” tutupnya. (*)

Artikel Kebijakan Pembebasan Tugas Guru Non ASN di Kepri, Mendikdasmen: Lagi Dibahas pertama kali tampil pada Metropolis.