batampos – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan positif terkait keputusan pemerintah yang mengenakan kenaikan PPN 12 persen hanya pada barang mewah. Menurut dia, kebijakan tersebut menunjukkan perubahan arah yang signifikan. Juga lebih mengutamakan pemberian stimulus untuk perekonomian.

”Jika kita melihat kebijakan fiskalnya, sepertinya agak berubah. Sebelumnya memang terkesan fokus pada peningkatan pendapatan negara (melalui) kenaikan pajak. Namun setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan, arahnya kini lebih kepada menambah stimulus untuk ekonomi,” ujarnya saat ditanyai Jawa Pos di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1).

Purbaya menjelaskan, meskipun PPN tidak dinaikkan sebagian, pemerintah tetap memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari penghapusan pemotongan untuk mengurangi dampak dari kebijakan kenaikan PPN sebelumnya, yang justru dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian.

”Pajak PPN-nya tidak naik, hanya barang mewah yang dikenakan pajak lebih tinggi. Yang sudah dihitung untuk mengurangi dampak kenaikan PPN sebelumnya tetap dikeluarkan tanpa dipotong, malah menambah stimulus. Dampaknya akan sangat positif untuk perekonomian,” terangnya.

Dia juga melihat potensi besar dalam kebijakan ini untuk meningkatkan jumlah tabungan masyarakat. Yang mana akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa juga akan tumbuh, yang pada gilirannya mempercepat pemulihan ekonomi.

”Untuk memberikan stimulus yang dapat menunjang daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, otomatis ekonomi tumbuh lebih cepat. Ini akan membawa dampak positif yang lebih kuat dibandingkan prediksi sebelumnya,” beber Purbaya.

Dia juga memberikan pandangan tentang prospek Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di 2025. Konsolidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BPR adalah langkah positif. Untuk memastikan hanya bank yang sehat yang tetap beroperasi.

Dengan demikian, BPR yang tersisa nanti adalah yang betul-betul baik. Di sisi lain, BPR yang lainnya harus belajar jika manajemennya tidak jelas, OJK akan bertindak.
Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR.

BEI juga turut menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai Invoice.

Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yg dikalikan 11/12. Jadi finalnya sama dgn PPN 11 persen. Karena menutut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan,” terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy.

Untuk pernyataan lebih lanjut, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan ketentuan terkait jasa layanan transaksi saham mengacu pada PMK 131/2024. Mengacu pasal 3 PMK 131/2024 tertuang bahwa nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

Yang kemudian diperjelas pada pasal 5 bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. ”Kami mengacu sesuai pada PMK,” tegasnya. (*)

Artikel Revisi PPN 12 Persen Bikin Ekonomi Optimistis, Simpanan Tumbuh, dan Pasar Modal Bergairah pertama kali tampil pada News.

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengatur secara ketat masyarakat untuk bisa melakukan pinjaman online (pinjol). Adapun syaratnya usia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan punya penghasilan minimal Rp 3 juta per bulan.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Penerapan aturan baru ini untuk meningkatkan kualitas pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

“Batas usia minimum pemberi dana (pemberi pinjaman) dan penerima dana (peminjam) adalah 18 tahun atau telah menikah dan penghasilan minimum penerima dana LPBBTI adalah Rp 3.000.000 per bulan,” tulis OJK dalam keterangan resminya, dikutip JawaPos.com (grup Batam pos), Minggu (5/1).

Tak hanya mengatur soal peminjam pada layanan Peer to peer lending (P2P) atau fintech, aturan itu juga memuat sejumlah persyaratan dan kriteria pemberi dana yang efektif berlaku terhadap akuisisi pemberi dana dan penerima dana baru, dan/atau perpanjangan, paling lambat tanggal 1 Januari 2027.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberi dana kan dibedakan menjadi dua, yakni Pemberi Dana Profesional dan Pemberi Dana Non Profesional. Lebih rinci, Pemberi Dana Profesional terdiri atas lembaga jasa keuangan, perusahaan berbadan hukum Indonesia/asing; orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan di atas Rp 500.000.000 per tahun.

Adapun mereka melakukan penempatan dana maksimum sebesar 20 persen dari total penghasilan per tahun pada 1 Penyelenggara LPBBTI. Selain itu, orang perseorangan luar negeri (bukan penduduk); pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing.
Sedangkan Pemberi Dana Non Profesional adalah selain lembaga jasa keuangan, orang perseorangan dalam negeri (residen) yang memiliki penghasilan sama dengan atau di bawah Rp500.000.000 per tahun, dengan penempatan dana maksimum sebesar 10 persen dari total penghasilan per tahun pada 1 Penyelenggara LPBBTI.

“Sementara itu, untuk porsi nominal pembiayaan yang beredar oleh Pemberi Dana Non Profesional dibandingkan total nominal pembiayaan yang beredar maksimal 20 persen yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2028,” tulis OJK dalam aturan tersebut. (*)

Artikel OJK Perketat Aturan Pinjam Pinjol pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Senin (6/1). Hasto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.

“Benar, Sdr. HK dijadwalkan panggilan oleh Penyidik, hari ini pukul 10.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (6/1).

Namun, belum diketahui materi yang bakal didalami penyidik kepada Hasto. Panggilan pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto hari ini bersamaan dengan penjadwalan ulang pemeriksaan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan eks Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Sedianya, Wahyu Setiawan menjalani pemeriksaan, pada Kamis (2/1).

Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto merupakangan pengembangan dari kasus dugaan suap PAW DPR RI yang memjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku. Sampai saat ini, Harun Masiku masih masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2020 lalu.

Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW Anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun Masiku hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.

Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.

Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga melarangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (*)

Artikel KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Hari Ini pertama kali tampil pada News.