batampos – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu aksi prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke depan.

Menurutnya, dari 12 aksi prioritas yang akan dilakukan Kemendes PDT, ketahanan pangan lokal desa atau swasembada pangan berada di urutan kedua setelah Revitalisasi BUMDes dalam Mendukung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pertama.

“Dari 12 aksi itu sudah kami cantumkan swasembada pangan, aksi yang kedua yaitu ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa, itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” Ungkap Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Komplek Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/1/2025).

Untuk mewujudkan aksi tersebut, pihaknya telah menandatangani Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi serendah-rendahnya 20 persen Dana Desa atau sekitar Rp 16 triliun dari Rp 71 Triliun di tahun 2025 dialokasikan untuk Ketahanan Pangan.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, Desa diwajibkan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan menjadikan keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perputaran uang di desa.

Lebih lanjut ia mengatakan, Permendesa ini akan dijabarkan lebih detail sebagai Petunjuk Teknis atau modul untuk memastikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan. Hal tersebut diharapkan Dana Desa yang telah dikucurkan dapat tepat sasaran, produktif dan dirasakan langsung oleh warga desa.

“Jadi jelas Pak, buat apa dana ketahanan pangan sekurang-kurangnya 20% dari dana desa itu digunakan. Jelas ini petunjuknya, sangat terang benderang, tidak ada celah kira-kira Kepala Desa untuk bermain, sehingga jangan sampai dana yang besar Rp16 triliun itu tidak ada jejaknya, Pak. Jadi selama ini kami pantau, kami evaluasi dana desa untuk ketahanan pangan itu dibagikan kepada masyarakat ini tidak lagi yang konsumtif tapi yang produktif,” ujar Yandri.

Namun begitu, ia menilai, yang tidak kalah penting adalah kolaborasi Kementerian dan Lembaga terkait serta stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa dapat turut andil dalam merealisasikan program tersebut.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Rakor ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas antar Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program Swasembada Pangan yang ditargetkan tahun 2027.

Menurutnya, Swasembada Pangan merupakan program prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang intens antar Kementerian dan Lembaga dalam menyukseskan dan mempercepat program Swasembada pangan ini.

“Kita rapat koordinasi ini yang paling utama adalah bahwa kita harus merasa, meyakini dan menyadari bahwa kita ini satu tim, kepentingan merah putih di atas segala-galanya. Ibarat sepak bola, kita satu tim kesebelasan, kalau ada satu tim kesebelasan gol bunuh diri, kalah kita, karena kerja kita ini satu kesatuan,” ujar Zulhas.

Sebagai informasi, beberapa hal yang dibahas dalam rapat koordinasi ini yakni terkait jaringan irigasi Jawa Timur, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk Makan Bergizi Gratis, perbaikan budidaya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular sampah dan limbah, dan rehabilitasi mangrove dan silvofishery.

Rapat terbatas ini bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh K/L terkait beserta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antarpihak diyakini dapat mewujudkan Indonesia bebas dari impor semua bahan pangan dan tercapainya swasembada pangan.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo dan Staf Khusus Menteri Khoirul Huda dan Muhammad Afif Zamroni.

Sementara itu, anggota Kabinet Merah Putih yang hadir yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Mendagri Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Sekjen Kemenhut Mahfudz, PJ Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, serta Bupati se-Jawa Timur. (*)

Artikel Kemendes Alokasikan Rp 16 Triliun dari Dana Desa untuk Swasembada Pangan pertama kali tampil pada News.

batampos – Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriah, menandai awal diwajibkannya ibadah puasa Ramadhan bagi umat Islam. Dalam penetapan yang dilakukan Muhammadiyah, 1 Ramadhan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Keputusan PP Muhammadiyah ini ditetapkan dengan menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menjadi rujukan.

Metode ini menggantikan metode hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini menjadi rujukan Muhammadiyah dalam menetapkan hari-hari penting di dalam Islam.

Muhammadiyah mulai meluncurkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sejak 1 Muharram 1446 Hijiriah atau 7 Juli 2024. Metode ini mengadopsi sistem kalender ‘Kriteria Turki 2016’ atau hasil forum Muktamar Kalender Islam Global yang digelar di Istanbul, Turki, pada tahun 2016 silam.

Sistem KHGT diyakini akan dapat mengurangi ketidakpastian yang kerap terjadi dalam penentuan hari besar dalam Islam.

Dengan menggunakan sistem kalender ini, akan dapat diketahui 1 Ramadhan, 1 Syawal, hingga Lebaran Idul Adha dari jauh-jauh hari.

Adapun lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, bagi Muhammadiyah, jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025, dengan jumlah hari bulan Ramadhan hanya sekitar 29 hari.

Selain itu, Muhammadiyah juga menetapkan 1 Zulhijjah 1446 H jatuh pada hari Rabu, 28 Mei 2025. Dengan demikian, 10 Zulhijjah 1446 H atau hari raya Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya menggunakan metode rukyatul hilal dalam menentukan 1 Ramadhan atau hari-hari besar Islam lainnya.

Dengan metode ini, harus dilihat berdasarkan pantauan langsung posisi hilal untuk menentukan 1 Ramadhan atau 1 Syawal.

Oleh sebab itu, mendekati 1 Ramadhan atau 1 Syawal, biasanya Kementerian Agama akan melakukan pemantauan langsung posisi hilal. Supaya dapat ditentukan apakah sudah masuk 1 Ramadhan, 1 Syawal, atau hari-hari penting lainnya di dalam Islam.

Dan pemerintah biasanya melakukan sidang isbat untuk melakukan pembahasan dan mengambil kesimpulan. Baru setelah itu, Kemenag membuat ketetapan. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh Pada 1 Maret 2025, Idul Fitri 30 Maret 2025 pertama kali tampil pada News.

batampos – PT Pertamina International Shipping (PIS) mencatat pencapaian gemilang dengan meraih skor ESG (Environmental, Social, Governance) BBB dari MSCI (Morgan Stanley Capital International), lembaga penilaian internasional yang diakui secara global. Skor ini sekaligus merupakan yang tertinggi di sektor industri shipping nasional, menunjukkan komitmen PIS sebagai perusahaan logistik dan angkutan energi dalam mengelola risiko ESG jangka panjang.

MSCI ESG Ratings dirancang untuk mengukur ketahanan perusahaan terhadap risiko ESG yang relevan dalam jangka panjang. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan perusahaan secara relatif terhadap industrinya menggunakan skala AAA hingga CCC.
Dalam penilaian ini, MSCI menyoroti isu-isu utama berdasarkan model bisnis perusahaan, di mana PIS masuk dalam kategori oil and gas refining, marketing, transportation, and storage.

”Skor ESG ini menjadi bukti komitmen PIS dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan. PIS dalam hal ini menjadi pioneer di sektor industri angkutan laut energi nasional, membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis bisa berjalan beriringan dengan komitmen untuk menjaga lingkungan,” ujar Direktur Perencanaan

Bisnis, Eka Suhendra, dalam keterangan tertulis dikutip Ming­gu (5/1).

Penilaian ESG oleh MSCI ini meliputi tiga aspek utama, yakni; Lingkungan (Environment) yang berupa Keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan, emisi karbon, serta limbah beracun. Sosial (Social): Hubungan dengan komunitas (community relations), kesehatan, dan keselamatan. Serta, Tata Kelola Perusahaan (Governance) yang termasuk Tata kelola perusahaan dan perilaku korporasi.

PIS berhasil mencatat skor tinggi di beberapa area penting, yakni di community relations dan pengelolaan limbah serta emisi beracun. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan PIS dalam menjaga keseimbangan antara operasional bisnis dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

Eka menjelaskan, PIS sendiri memiliki inisiatif dan program unggul untuk sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Untuk aspek lingkungan misalnya, beberapa program seperti green shipping , ballast water system, pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan dan energi baru terbarukan menjadi unggulan untuk percepatan NZE 2050.

Sementara pada aspek community relations di antaranya kita memiliki program CSR BerSEAnergi untuk Laut, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir, literasi kelautan bagi anak-anak di usia sekolah. Serta untuk dukung biodiversity, juga ada konservasi hiu paus di Papua dan badak bercula satu yang dilakukan oleh Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha PIS. Program-program ini dilaksanakan dengan melibatkan komunitas dan pemerintah setempat.

”Dari sisi tata kelola, PIS turut mendorong kepatuhan korporasi terhadap regulasi, pemenuhan transparansi, hingga penegakan perilaku anti-korupsi,” kata Eka.

Sebagai salah satu perusahaan pelayaran terkemuka di Indonesia, PIS berkomitmen untuk terus memperkuat keberlanjutan di setiap aspek operasionalnya.

”Dengan pencapaian ini, PIS berharap dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri lainnya untuk turut berkontribusi dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan di Indonesia,” tutup Eka. (*)

Artikel PIS Raih Skor Tertinggi di Industri Shipping Nasional pertama kali tampil pada News.