batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menetapkan cuti bersama untuk Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) selama tiga hari, yakni pada 25 dan 26 Desember 2024 serta 1 Januari 2025. Seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam diharapkan kembali menjalankan tugas pada 2 Januari 2025.

Meski demikian, pegawai diperbolehkan mengajukan tambahan cuti tahunan, dengan syarat tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid.

“Pegawai boleh memperpanjang cuti, asalkan tidak melebihi jatah cuti tahunan dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Setiap pengajuan cuti harus diatur dengan jelas siapa yang menggantikan, terutama untuk unit pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” ujar Jefridin, Senin (30/12).

Jefridin menekankan pentingnya memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama periode cuti bersama. Unit pelayanan seperti rumah sakit dan instansi lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diinstruksikan untuk mengatur jadwal dengan baik agar tidak terjadi gangguan.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti, terutama di sektor yang bersifat krusial seperti kesehatan. Sudah ada mekanisme untuk memastikan setiap pegawai yang cuti memiliki pengganti,” tambahnya.

Jefridin juga menyebutkan bahwa pengecualian berlaku bagi tenaga pendidik, mengingat jadwal masuk sekolah bagi siswa adalah pada 6 Januari 2025.

“Guru harus menyesuaikan dengan kalender akademik. Jadi, cuti tambahan untuk guru tidak memungkinkan karena anak-anak sekolah segera kembali belajar,” jelasnya.

Pegawai Pemko Batam memiliki hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja. Menurut Jefridin, jarang ada pegawai yang mengambil cuti tahunan sekaligus, sehingga masih memungkinkan untuk mengajukan tambahan cuti pasca-Nataru.

Dengan kebijakan ini, Pemko Batam berharap seluruh pegawai dapat memanfaatkan waktu cuti dengan bijak tanpa mengabaikan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Keseimbangan antara waktu istirahat dan tanggung jawab kerja harus tetap terjaga,” kata Jefridin.

Pemko Batam berkomitmen menjaga kelancaran pelayanan publik selama masa libur panjang, sekaligus memastikan aktivitas pemerintahan berjalan normal mulai 2 Januari 2025.(*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Cuti Bersama Nataru 2024: Pemko Batam Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 18 Pejabat Utama Polda Kepri berganti. Pergantian jabatan ini berdasarkan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2776/XII/KEP./2024 dan ST/2777/XII/KEP./2024 Tanggal 29 Desember 2024.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pergantian atau mutasi jabatan knj merupakan proses yang biasa terjadi dan pasti terjadi dilingkungan Polri.

“Hal ini sebagai bentuk penyegaran dan pembinaan karier. Lalu ada promosi yang dimana akan menambahkan pengalaman tugas tour of duty dan tour of area,” ujarnya.

Adapun jabatan yang diganti beberapa diantaranya, seperti Karo SDM Polda Kepri, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirpolairud, Kapolres Bintan, dan Kapolres Tanjungpinang.

Baca Juga: 28 Polisi di Polda Kepri Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2024

Karo SDM Polda Kepri yang sebelumnya dijabat Kombes Danang Beny Kuspriandono digantikan Kombes Taovik Ibnu Subarkah yang sebelumnya menjabat Karo SDM Polda Maluku Utara.

Sementara Dirreskrimum Polda Kepri yang dijabat Kombes Dony Alexander digantikan Kombes Ade Mulyana yang sebelumnya menjabat Dirpamobvit Polda Banten.

Kemudian Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Putu Yudha Prawira digantikan AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora yang sebelumnya menjabat Kabagbinkar Ro SDM Polda Metro Jaya. Dirpolairud Polda Kepri, Kombes Trisno Eko Santoso digantikan Kombes Handono Subiakto yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Kalteng.

Sedangkan Kapolres Tanjungpinang, Kombes Budi Santosa digantikan AKBP Hamam Wahyudi yang sebelumnya menjabat Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri, dan Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo digantikan AKBP Yunita Stevani, Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepri.

“Alih tugas jabatan ini akan membawa sinergi baru dan kemajuan positif bagi instansi Polri. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan, dan kami optimis bahwa dengan pergantian ini, kita akan mencapai prestasi yang lebih tinggi bersama Polda Kepri,” kata Pandra.

Baca Juga: Kejati Kepri Belum Terima Limpahan Penyidikan Judi Online di Apartemen Aston Batam

Pandra menambahkan bahwa para pejabat yang dimutasi diwajibkan untuk melaksanakan tugas di jabatan barunya paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Telegram Kapolri tersebut.

“Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di masing-masing jabatan yang baru,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel 18 Pejabat Polda Kepri Berganti, Ada Kapolres pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Fenomena bulan baru yang jatuh pada 29 Desember 2024 diperkirakan akan memicu banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Kepulauan Riau (Kepri). Karena itu masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir pantai diminta waspada.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam, Ramlan, mengatakan ketinggian pasang air laut maksimum dapat berpotensi menyebabkan banjir rob. Kondisi ini diprediksi berlangsung dari 29 Desember hingga 4 Januari 2025.

“Banjir Rob berpotensi terjadi jika disertai hujan deras,” ujar Ramlan.

Menurut dia, Masyarakat di kawasan pesisir diminta untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir rob tersebut.

Baca Juga: Hindari Konflik di Perairan Internasional, Diskan Batam Himbau Nelayan Tertib Bawa Identitas

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada permukiman, tetapi juga aktivitas pelabuhan dan operasional dermaga.

“Kami imbau masyarakat pesisir tetap waspada, atas kemungkinan yang terjadi,” imbuhnya.

Beberapa daerah di Kepri diperkirakan terdampak banjir rob, termasuk Kota Batam (pesisir Batuaji, Batuampar, Sekupang, dan Nongsa), Kabupaten Lingga (pesisir Singkep Barat, Singkep Pesisir, dan Senayang), serta Kabupaten Karimun (pesisir Kundur Barat, Karimun, dan Meral).

Wilayah lain seperti Kota Tanjungpinang (pesisir Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota, dan Bukit Bestari) dan Kabupaten Bintan (pesisir Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur) juga menjadi daerah yang berpotensi terdampak. Ramlan juga mengingatkan potensi gangguan kesehatan akibat genangan air.

Baca Juga: Sepanjang 2024, 28 Polisi di Polda Kepri Dipecat Tidak Hormat

“Banjir rob tidak hanya menyebabkan genangan di kawasan rendah seperti permukiman nelayan, tetapi juga membawa material seperti kayu, akar pohon, dan sampah plastik yang menghambat aktivitas sehari-hari,” jelasnya.

Sementara, Koordinator BMKG Hang Nadim Batam Suratman, menjelaskan pergantian tahun yakni tanggal 31 Desember berpotensi terjadi hujan ringan. Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati, apalagi yang sedang berada diluar rumah.

“Untuk yang menikmati pergantian tahun baru di kawasan pantai kami ingatkan juga akan lebih berhati-hati, karena potensi hujan turun,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Potensi Banjir Rob di Kepri, BMKG Imbau Warga Pesisir Waspada pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BP Batam terus mempercepat pengembangan Pelabuhan Batuampar sebagai terminal peti kemas utama di Batam.

Hasil kolaborasi dengan Persero kini membuahkan hasil, termasuk pembukaan rute perdagangan baru atau direct call dari Batam ke China pada 31 Maret 2024. Sebelumnya, pelabuhan ini juga telah melayani rute langsung ke Myanmar sejak Agustus 2024.

Rute pelayaran langsung ke China dioperasikan oleh Shandong International Transportation Corporation (SITC). Pada perjalanan perdana dari China menuju Batam, SITC menggunakan kapal MV SITC Hakata berbobot 23.000 GT, yang menandai era baru dalam perdagangan internasional Batam.

Sebagai bagian dari tahap pengembangan kedua, Pelabuhan Batuampar kini akan segera memiliki Container Yard (CY) baru. Proyek pembangunan CY dimulai pada 6 Mei 2024 oleh BP Batam dan Persero bekerja sama dengan Waskita Beton Precast. CY ini akan memiliki kapasitas kontainer hingga 900.000 TEUs per tahun, memperkuat posisi Batam sebagai pusat logistik strategis.

Baca Juga: Warga Batam Liburan ke Negeri Jiran

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur, suprastruktur, dan layanan Pelabuhan Batuampar.

“Kami berkomitmen akan terus membangun Pelabuhan Batuampar mulai dari segi infrastruktur, suprastruktur, dan bidang pelayanan lainnya,” ujar Rudi, beberapa waktu lalu.

BP Batam juga telah menyiapkan rencana pengembangan jangka panjang hingga 2033. Target jangka pendek adalah meningkatkan arus peti kemas hingga 1,8 juta TEUs pada 2025 dan mengakomodasi kapal generasi ke-3 berkapasitas 3.000 TEUs untuk angkutan internasional.

Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar, menyebutkan bahwa Pelabuhan Batuampar akan memiliki lima container crane pada 2025. Penambahan empat crane baru akan melengkapi crane yang ada, sejalan dengan pengembangan CY yang akan meluas dari dua hektare menjadi 10 hektare.

Transformasi ini merupakan langkah signifikan bagi Batam yang sebelumnya sangat bergantung pada Singapura untuk ekspor. Ketergantungan ekspor melalui Singapura kini telah menurun dari 100 persen menjadi 87 persen pada 2024.

Baca Juga: Polresta Barelang dan Polsek Tangani 2.066 Kasus Selama 2024, Ini Tiga Kasus Terbanyak

Dengan pelayaran langsung, Batam kini mulai mandiri. Dua operator maritim utama telah beroperasi di Pelabuhan Batuampar, dengan lebih banyak pemain internasional diharapkan bergabung.

“Itu sesuai rencana kita dan investasi Persero. Itu bagian dari total investasi Rp1,1 triliun untuk STS, RTG, CY dan lain-lain,” katanya, Senin (30/12).

Penambahan crane baru juga diharapkan mempercepat berthing time di Pelabuhan Batuampar. Saat ini, waktu tambat telah dipersingkat menjadi 27–30 jam. Empat unit crane baru yang tengah dirakit di China akan memperkuat operasional pelabuhan pada semester kedua 2025.

Pengembangan infrastruktur ini memerlukan investasi sebesar Rp3,8 triliun. Tahap pertama pembangunan telah dimulai sejak November 2023. Sementara itu, tahap kedua, dengan total investasi Rp1,2 triliun, akan dimulai pada Juli 2025, mencakup pengembangan CY seluas 12 hektare, peningkatan kapasitas menjadi 770.000 TEUs, dan penambahan panjang dermaga hingga satu kilometer.

Tahap ketiga, yang dijadwalkan dimulai pada Juli 2028, akan berfokus pada peningkatan kapasitas transhipment. Reklamasi seluas 20 hektare akan dilakukan untuk menambah kapasitas pelabuhan menjadi 1,6 juta TEUs, serta penambahan panjang dermaga 650 meter. Total investasi tahap ini diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun.

Baca Juga: BP Batam Siapkan Proyek LRT Gantung, Tahap Awal Anggaran Rp1,7 Triliun

“Kami berharap tingkat penyaluran ekspor melalui Singapura akan terus menurun, dan Batam semakin mandiri,” ujar Dendi.

Dendi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BP Batam dan pelaku usaha dalam mewujudkan visi ini. “Kami membutuhkan dukungan dari asosiasi dan pelaku usaha untuk terus mendorong pembangunan ini,” tambahnya.

Pengembangan ini merupakan tonggak sejarah bagi industri pelabuhan di Batam. Dengan langkah besar ini, Pelabuhan Batuampar siap menjadi pusat logistik utama di Asia Tenggara dan mengurangi ketergantungan pada pelabuhan Singapura. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Direct Call China-Batam, Pelabuhan Batuampar Menuju Kemandirian Logistik Internasional pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Insiden pengusiran nelayan Indonesia oleh Singapore Police Coast Guard (SPCG) terjadi di sekitar perairan Pulau Nipah, Batam, Kepri. Insiden ini dilaporkan mengancam keselamatan para nelayan yang tengah mencari nafkah di wilayah yang mereka yakini sebagai bagian dari perairan Indonesia.

Menurut laporan yang diterima, insiden berlangsung pada 24 Desember 2024. Salah seorang nelayan, Mahade, terjatuh ke laut setelah kapal SPCG diduga sengaja menciptakan gelombang besar dengan bermanuver dekat perahu nelayan. Peristiwa itu menyisakan trauma mendalam bagi Mahade dan rekan-rekannya.

Jemisan, Ketua Nelayan Pulau Terong, menyatakan bahwa kejadian tersebut bermula ketika mereka sedang memancing di koordinat N 01,11,880 E 103,37,500, wilayah yang dianggap masuk perairan Indonesia. Namun, kapal patroli SPCG tiba-tiba mendekati mereka dan menuduh mereka melanggar batas perairan Singapura.

“Kami dituduh melewati batas, padahal kami merasa masih berada di wilayah Indonesia. Mereka lalu memaksa kami pergi dengan manuver kapal yang menciptakan gelombang besar,” ungkap Jemisan, saat ditemui tim Bakamla RI yang berkunjung untuk menggali informasi lebih lanjut.

Baca Juga: Polresta Barelang dan Polsek Tangani 2.066 Kasus Selama 2024, Ini Tiga Kasus Terbanyak

Akibat gelombang besar tersebut, Mahade, salah satu nelayan, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang bergerak cepat mengevakuasinya.

“Kami semua panik. Kalau terlambat sedikit saja, nyawanya bisa melayang,” katanya.

Menanggapi laporan itu, personel KN Pulau Dana-323 Bakamla RI, yang dipimpin oleh Letnan Dua Bakamla Ryan Widiono, segera mendatangi Pulau Terong pada 29 Desember 2024. Langkah ini diambil untuk mendengar langsung keterangan para nelayan yang menjadi korban sekaligus memastikan kondisi mereka pasca kejadian.

“Bakamla RI berkomitmen untuk melindungi hak-hak nelayan Indonesia serta mencegah insiden serupa terulang,” ujar Letda Ryan.

Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan penyuluhan kepada para nelayan terkait batas-batas perairan guna menghindari konflik di kemudian hari.

Baca Juga: Ada Pengalihan Jalan di 4 Titik Pada Malam Tahun Baru, Ini Lokasinya

Nelayan pun menyambut baik langkah Bakamla RI namun menekankan perlunya tindakan tegas terhadap SPCG. Pihaknya meminta pemerintah menyampaikan protes resmi kepada Singapura.

“Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan nyawa nelayan,” katanya.

Ia juga berharap pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi terkait wilayah perairan yang diperbolehkan untuk mencari ikan. “Kami hanya ingin bekerja dengan tenang. Kalau memang ada batas yang harus kami patuhi, tolong beri penjelasan yang jelas,” tambah Jemisan.

Tindakan SPCG ini menjadi perhatian serius di kalangan nelayan Kepri. Banyak dari mereka merasa diintimidasi oleh patroli asing meski sedang mencari ikan di wilayah yang dianggap sebagai perairan tradisional mereka.

Kekhawatiran ini berdampak pada menurunnya jumlah nelayan yang berani melaut di daerah tersebut.

Insiden ini juga memunculkan kembali pertanyaan tentang kejelasan batas perairan antara Indonesia dan Singapura. Nelayan berharap pemerintah lebih tegas dalam memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar oleh pihak asing.

“Kalau seperti ini terus, bagaimana kami mau mencari nafkah? Kami hanya nelayan kecil yang mencoba bertahan hidup,” keluh Jemisan.

Baca Juga: Hasil Operasi Cipta Kondisi di Batam, 1.855 Knalpot Brong Disita dan Dimusnahkan

Dia menambahkan, tindakan SPCG menciptakan ketidaknyamanan yang luar biasa bagi nelayan lokal.

Bakamla RI menyatakan akan melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, dialog diplomatik dengan pihak Singapura juga diharapkan bisa menjadi solusi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

“Kami akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan rasa aman kepada nelayan. Kesejahteraan mereka adalah prioritas kami,” kata Letda Ryan.

Bakamla RI juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menghadapi tindakan serupa di perairan Indonesia.

Hingga kini, trauma yang dialami Mahade dan rekan-rekannya masih membekas. Namun, mereka berharap perhatian pemerintah dan Bakamla RI dapat membawa perubahan nyata bagi keamanan mereka di laut. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Nelayan Desak Pemerintah Protes Tindakan Singapore Police Coast Guard pertama kali tampil pada Metropolis.