batampos – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM ikut hadir memeriahkan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Kota Batam Tahun 2026 yang digelar di Dataran Engku Putri, Senin (11/5/2026) lalu. Turut pula hadir anggota DPRD dari Komisi IV Muhammad Yunus SPi.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipadati para guru serta siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kota Batam.

Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ini menjadi ajang refleksi pentingnya dunia pendidikan dalam membangun generasi penerus bangsa yang unggul dan berkarakter. Upacara turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan.

Dalam keterangannya, Kamaluddin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya para guru, tenaga pendidik, dan siswa-siswi di berbagai jenjang pendidikan.

“Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Pendidikan bukan hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk karakter anak-anak bangsa. Kita harus bersinergi bersama membangun pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa,” tegas Kamaluddin.

Beliau juga menegaskan bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, sekolah, orang tua, maupun lingkungan sosial, agar mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.(*)

Artikel Pimpinan dan Anggota DPRD Meriahkan Upacara Peringatan Hardiknas Kota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Mille crepes menjadi salah satu dessert yang semakin populer di Kota Batam. Kue berlapis tipis dengan tekstur lembut dan rasa creamy banyak diburu pecinta makanan manis, baik untuk nongkrong santai maupun merayakan momen spesial.

Ada sejumlah toko kue dan dessert di Batam yang dikenal memiliki mille crepes dengan rasa premium dan tampilan menggoda.

Ini 5 Mille Crepes enak di Batam, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Petite Pastry

Salah satu cafe yang terkenal dengan menu mille crepesnya. Bahkan kamu bisa memesan dalam versi satu loyang. Lokasi di Ruko Purimas 1 Blok C. 1, Batam Centre, Teluk Tering, Batam Kota.

2. Meilleur Cafe & Patisserie

Cafe yang menjual berbagai pilihan mille crepes dengan rasa menarik. Kamu juga bisa cobain makanan beratnya. Lokasi di Komp. Ruko Palm Spring, Batam Centre, Jl. Palm Spring No.11 Blok C1, Taman Baloi, Batam Kota.

3. Koze Patisserie

Cafe yang memiliki suasana modern dan tempatnya luas. Pilihan mille crepes-nya bikin waktu kuliner tidak terlupakan. Lokasi Ruko Royal Sincom Blok C, Jl. Laksamana Bintan No.19, Tlk. Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

4. The Smith Patisserie Grand Batam

Cafe yang terkenal dengan berbagai mille crepes yang menarik. Kamu juga bisa menikmati kopi dan minuman menarik lainnya. Lokasi di Grand Batam Mall #03-17, Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Lubukbaja, Batam.

5. Tatido Coffee Roasters

Cafe yang terkenal dengan pilihan kopi dan mille crepe-nya. Size mille crepe-nya besar dan penuh dengan krim lembut. Lokasi di Jl. Taman Seruni Indah, Tlk. Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.

Mille crepe dibuat dari banyak lapisan crepe tipis yang disusun dengan krim di antaranya sehingga menghasilkan tekstur lembut dan lumer saat dimakan. Pastikan lokasi dan jam buka sebelum berkunjung. (*)

Artikel 5 Mille Crepes Enak di Batam, Dessert Lembut yang Lagi Diburu Pecinta Manis pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidikan kasus tambang pasir ilegal di kawasan Kampung Jabi, Nongsa, Batam, terus bergerak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri memastikan proses hukum masih berjalan dan calon tersangka dalam kasus dugaan perusakan lingkungan tersebut sudah mulai mengerucut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Silvester Simamora, mengatakan penyidik hingga kini masih terus bekerja, mendalami seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan pasir ilegal tersebut.

“Proses penyidikan masih berjalan. Kami terus bekerja dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada penetapan tersangka,” ujar Silvester, Selasa (12/5).

Baca Juga: Batam Kembali Diguncang Kejahatan Siber

Menurut dia, penyidik telah memeriksa belasan saksi dari berbagai pihak untuk mengurai peran masing-masing dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan Nongsa itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mengaku sudah mengantongi nama pihak yang diduga paling bertanggung jawab.

“Nama-nama yang diduga bertanggung jawab sudah ada. Nanti kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan secara resmi,” katanya.

Meski demikian, Silvester belum bersedia membeberkan identitas calon tersangka maupun detail hasil penyidikan. Ia menegaskan penyidik masih membutuhkan pendalaman sebelum menetapkan status hukum pihak terkait.

“Yang jelas saat ini kami masih bekerja menyelesaikan seluruh proses penyidikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri telah memeriksa lebih dari sepuluh orang saksi terkait aktivitas tambang pasir ilegal yang berada di sekitar kawasan Bandara Internasional Hang Nadim tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pekerja tambang, warga sekitar, hingga pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penambangan.

Baca Juga: Hujan Deras, Jalanan di Batuaji Terendam Banjir

Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri, Dharma Negara, mengatakan penyidik juga membuka kemungkinan melakukan upaya Qpaksa terhadap saksi yang tidak kooperatif.

“Kalau sudah dua kali dipanggil tidak hadir, tentu ada langkah tegas yang akan kami lakukan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dari hasil penyelidikan sementara, aktivitas tambang ilegal tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. Bahkan kondisi di lapangan menunjukkan adanya lubang galian dengan kedalaman ekstrem yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.

Selain berdampak terhadap kerusakan lingkungan, aktivitas tambang pasir ilegal itu juga dinilai mengganggu kawasan strategis pengembangan Bandara Hang Nadim. Lokasi tambang disebut masuk dalam area rencana perluasan runway bandara.

Saat ini area bekas tambang telah dipasangi garis pembatas untuk mencegah warga mendekat ke lokasi berbahaya. BP Batam juga mulai melakukan penimbunan terhadap sejumlah lubang galian.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran lokasi tambang berada di kawasan vital Nongsa. Warga pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan tambang ilegal lain di wilayah tersebut. (*)

Artikel Polda Kepri Segera Tetapkan Tersangka Tambang Pasir Ilegal di Nongsa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkara penyelundupan narkotika seberat 1,9 ton di perairan Kepulauan Riau belum berhenti di tingkat banding. Tim kuasa hukum tiga terdakwa kasus tersebut memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah menilai terdapat perbedaan mendasar antara putusan Pengadilan Negeri Batam dan putusan banding Pengadilan Tinggi Kepri.

Kuasa hukum para terdakwa dari MNL Law Firm, Benhauser, mengatakan konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim tingkat banding berbeda dengan putusan tingkat pertama. Perbedaan itu, menurut dia, menyangkut bentuk perbuatan pidana yang dinilai terbukti.

“Putusan banding menyebut para terdakwa melakukan perbuatan menerima dan menyalurkan narkotika. Sedangkan putusan tingkat pertama menyatakan mereka sebagai perantara. Ini dua bentuk perbuatan pidana yang berbeda secara hukum,” kata Benhauser, Rabu (13/5).

Dalam putusan banding Nomor 179/PID.SUS/2026/PT TPG, Nomor 178/PID.SUS/2026/PT TPG, dan Nomor 177/PID.SUS/2026/PT TPG, terdakwa Hasiholan Samosir dan Leo Candra Samosir dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menerima narkotika golongan I bukan tanaman. Sementara Richard Halomoan Tambunan dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Baca Juga: Hujan Deras, Jalanan di Batuaji Terendam Banjir

Menurut Benhauser, istilah “menerima” dan “perantara” memiliki konsekuensi hukum berbeda. Ia menilai status sebagai perantara mengandung unsur pengetahuan terhadap objek yang diperantarai, sedangkan menerima belum tentu menunjukkan adanya pengetahuan mengenai isi barang.

Sejak awal persidangan, kata dia, para terdakwa konsisten menyatakan hanya menjalankan tugas teknis pelayaran dan tidak mengetahui kapal yang mereka awaki membawa narkotika.

“Tidak ada saksi yang menyebut para terdakwa mengetahui muatan kapal tersebut adalah narkotika,” ujarnya.

Tim kuasa hukum juga menyoroti keberadaan Jeky Tan dan Weerapat Phongwan yang disebut sebagai pengendali operasi pelayaran dan hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang. Menurut Benhauser, fakta itu belum sepenuhnya terungkap dalam proses persidangan.

Atas dasar itu, pihaknya menilai terdapat dugaan kesalahan penerapan hukum dalam putusan banding, terutama terkait pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar penghukuman dua terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

“Yang menjadi pertanyaan, unsur mana yang sebenarnya terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dua terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup,” kata dia.

Baca Juga: Waduk Oleana Park Piayu Makan Korban, Warga Desak Developer Bertindak

Selain mempersoalkan konstruksi hukum, kuasa hukum menilai majelis hakim belum mempertimbangkan secara utuh Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal itu mengatur kewajiban hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, kondisi sosial ekonomi, hingga dampak pidana terhadap masa depan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.

Benhauser menyebut tidak ada bukti konkret yang menunjukkan para terdakwa mengetahui keberadaan narkotika sejak awal perjalanan kapal. Menurut dia, penyidik juga tidak menemukan bukti adanya perencanaan aktif para terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Di sisi lain, tim kuasa hukum mengungkap dugaan penghapusan percakapan WhatsApp yang disebut berkaitan langsung dengan perkara. Dugaan itu muncul setelah Hasiholan Samosir, yang merupakan nahkoda kapal, menyatakan telepon genggamnya sempat disita penyidik Badan Narkotika Nasional untuk pemeriksaan.

“Setelah dikembalikan, ditemukan adanya penghapusan percakapan WhatsApp terkait negosiasi kru kapal dan daftar awak kapal,” ujar Benhauser.

Menurut dia, hilangnya data komunikasi elektronik tersebut berpotensi memengaruhi integritas alat bukti karena dapat menghapus informasi mengenai pihak pemberi instruksi maupun tingkat pengetahuan awak kapal terhadap muatan yang diangkut.

MNL Law Firm mengaku telah mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada 23 April 2026 terkait dugaan penghapusan percakapan tersebut. Selain itu, mereka juga dua kali mengirim surat permohonan rapat dengar pendapat umum kepada Komisi III DPR RI guna menyampaikan dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara. Namun hingga kini belum ada tanggapan.

Tak hanya menempuh kasasi, tim kuasa hukum juga tengah menyiapkan pengajuan judicial review terhadap Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Benhauser, pasal tersebut tidak secara tegas mencantumkan unsur pengetahuan atau mens rea dalam pertanggungjawaban pidana.

“Absennya unsur mengetahui dalam norma itu berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap orang yang sebenarnya tidak mengetahui adanya narkotika, tetapi tetap dipidana karena berada dalam satu rangkaian peristiwa,” ujarnya.

Tim kuasa hukum juga menyoroti kondisi sosial ekonomi para terdakwa yang dinilai tidak mencerminkan profil pelaku sindikat narkotika internasional. Leo Candra Samosir disebut bekerja sebagai penjual ikan asin saat tidak melaut. Hasiholan Samosir tinggal di rumah sederhana bersama keluarganya, sedangkan Richard Tambunan masih menumpang di rumah mertua.

“Rekening bank para terdakwa juga tidak menunjukkan adanya transaksi mencurigakan atau aliran dana besar sebagaimana lazim ditemukan dalam perkara narkotika skala internasional,” kata Benhauser.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menguatkan vonis terhadap enam terdakwa dalam perkara penyelundupan hampir dua ton sabu yang diungkap di perairan Karimun Anak pada Mei 2025 lalu.

Kapten kapal Sea Dragon, Hasiholan Samosir, serta Chief Officer Richard Halomoan Tambunan dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman serupa juga dijatuhkan kepada warga negara Thailand, Weerapat Phongwan.

Sementara Leo Chandra Samosir divonis 15 tahun penjara, Teerapong Lekpradube 17 tahun penjara, dan Fandi Ramadhan lima tahun penjara.

Meski putusan banding telah dijatuhkan, perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena para terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih memiliki kesempatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (*)

Artikel Lawan Putusan Banding, Kasus 1,9 Ton Sabu Dibawa ke MA pertama kali tampil pada Metropolis.