Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menyampaikan usulan UMK Kabupaten Bintan 2025 ke Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan Kepri, usulan rekomendasi Bupati Bintan disepakati naik 6,5 persen.
Dewan Pengupahan Provinsi Kepri akan meneruskan kesepakatan tersebut ke Gubernur Kepri sebagai rekomendasi.
Roby menyampaikan, kenaikan UMK Bintan tahun 2025 sekitar 6,5 persen atau naik menjadi 4.207.726 dari UMK Bintan 2024 sebesar Rp 3.950.950.
Dia mengatakan, Bintan patuh terhadap amanat peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam
UMK ini merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025.
Dia berharap, kenaikan UMK Kabupaten Bintan tahun 2025 dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan menambah produktivitas buruh di Kabupaten Bintan. (*)
Presiden Prabowo Subianto (kiri) pada acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Kamis (28/11). Prabowo menyatakan, pemerintah akan menaikkan tunjangan guru dan memperbaiki sekolah. FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
batampos – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong agar Undang-Undang (UU) Perlindungan Guru segera direalisasikan. Menunjukkan keseriusannya, PB PGRI telah menyerahkan naskah akademik untuk rancangan UU tersebut.
Langkah itu diambil karena kasus kriminalisasi terhadap guru dinilai kian mengkhawatirkan.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan naskah akademik dan draf batang tubuh RUU Perlindungan Guru. Naskah tersebut diserahkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
“Harapan dari semua guru yang ada di sini, guru pendidik, tenaga kependidikan, untuk saudara-saudara kami di perguruan tinggi di PGRI, berharap bahwa pemerintah mendukung usulan PGRI untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru,” paparnya dalam puncak HUT PGRI, di Jakarta, Sabtu (15/12).
Menurutnya, naskah akademik itu merupakan upaya PGRI melindungi guru dari kekerasan. Oleh sebab itu, dia berharap naskah akademik tersebut dapat dikaji dan diloloskan menjadi undang-undang.
“Kami sangat serius Pak, mohon perkenannya. Dukung kami Pak, para guru, kami ingin sekolah dan lembaga pendidikan terbebas dari kekerasan, baik kepada guru, siswa, maupun sekolah,” ujarnya kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Mu’ti mengaku sangat mengapresiasi langkah PGRI tersebut. Ia berjanji mempelajarinya.
“Kalau misalnya nanti DPR memutuskan dibahas, itu akan sangat membantu untuk proses berikutnya,” katanya.
Menurut dia, perlindungan guru ini sejatinya sudah tercantum di UU Guru dan Dosen. Ada salah satu pasal yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap guru, baik perlindungan profesional maupun keamanan.
Untuk memperkuat hal tersebut, ia telah bertemu dengan Kapolri Listyo Sigit. Hal itu sekaligus sebagai upaya dalam merespons berbagai peristiwa hukum yang dialami oleh para guru akhir-akhir ini.
Kedua belah pihak pun telah menyepakati sejumlah poin. Salah satunya terkait dengan penanganan berbagai persoalan menyangkut guru, misalnya disiplin dan sebagainya, yang tidak langsung diselesaikan lewat pengadilan, tapi melalui proses musyawarah dan restorative justice.
“Naskahnya sudah kami kirim (kepada Kapolri, red), tinggal cari waktu yang cocok untuk kami berdua menandatangani MoU-nya,” jelasnya. Dia berharap, ke depan, para guru bisa mengajar dengan tenang dan tidak khawatir dalam melaksanakan tugasnya. (*)
Pelayanan keimigrasian di MPP Batamcenter. Foto: Kanim Kelas I TPI Khusus Batam untuk Batam Pos
batampos – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Khusus Batam, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk warga negara asing (WNA). Salah satu gebrakan terbaru adalah hadirnya pusat informasi khusus bagi WNA di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sumatera Expo, Batamcenter.
Menurut Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kanim Batam, Kharisma Rukmana, bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi WNA yang tinggal dan beraktivitas di Kota Batam.
“Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi keimigrasian dan memberikan layanan yang lebih terintegrasi bagi orang asing,” ujar dia, Senin (16/12).
Pusat informasi ini hadir sebagai langkah nyata pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan kemudahan bagi WNA yang membutuhkan akses informasi atau layanan keimigrasian.
Dengan adanya fasilitas ini, MPP Sumatera Expo sekarang menjadi pusat layanan yang lebih lengkap dan terorganisir.
“Tujuannya adalah menciptakan pusat layanan yang terintegrasi, sehingga orang asing di Batam tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses informasi atau layanan keimigrasian yang mereka butuhkan,” kata Kharisma.
Selain menjadi sumber informasi, pusat layanan itu juga menawarkan solusi untuk berbagai kebutuhan administrasi WNA. Mulai dari pengurusan izin tinggal, hingga layanan kepulangan.
Salah satu layanan unggulan yang kini lebih mudah diakses adalah Exit Permit Only (EPO). Layanan ini tersedia di Pusat Informasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di MPP.
“Layanan EPO kini lebih cepat dan jelas, memberikan kemudahan bagi orang asing yang hendak meninggalkan Indonesia. Jangkauannya pun telah diperluas agar lebih banyak orang asing dapat memanfaatkannya,” katanya. (*)
Petugas Basarnas dan Ditpolairud Polda Kepri saat mengevakuasi mobil minibus berwarna abu-abu saat terendam air laut pasang di Pantai Bahagia, Sambau, Nongsa, Senin (16/12).
batampos – Sebuah mobil minibus berwarna abu-abu terendam air laut pasang di Pantai Bahagia, Sambau, Nongsa, Senin (16/12). Mobil tersebut sempat terjebak pasir pantai saat air laut pasang naik, hingga akhirnya setengah badan mobil tenggelam.
Kejadian bermula saat mobil tersebut berada di pinggir pantai sekitar pukul 07.00 WIB. Menurut Agus, warga sekitar, mobil awalnya berjalan di area pantai yang tengah surut. Namun, saat akan keluar dari lokasi, ban mobil terjebak di pasir pantai.
“Nahasnya, air laut yang pasang naik segera menenggelamkan setengah badan mobil. Petugas Basarnas dan Ditpolairud Polda Kepri yang kebetulan sedang mencari korban pemancing hanyut langsung membantu menarik mobil ke tempat yang lebih aman,” jelas Agus.
Proses evakuasi sempat terkendala karena ban mobil terbenam pasir dan kondisi air yang terus meninggi. Petugas harus menggunakan tali yang diikatkan ke mobil Basarnas untuk menarik mobil secara manual. Setelah beberapa kali percobaan, mobil akhirnya berhasil dipindahkan ke daratan yang lebih aman.
“Tadi katanya mau off-road di pantai, tapi tidak memperhatikan air yang akan pasang. Untung petugas cepat datang, kalau tidak, mobilnya sudah tenggelam semuanya,” tambah Agus.
Kepala Pos Basarnas Batam, Dedius, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan mobil berhasil dievakuasi dengan selamat.
“Sudah aman, tadi kami bantu sekalian saat sedang bertugas mencari korban pemancing hanyut,” ujar Dedius.
Dedius juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di area pantai, terutama di tengah kondisi cuaca dan arus laut yang tidak menentu belakangan ini.
“Kondisi pantai bisa berubah dengan cepat, apalagi saat air pasang. Pastikan selalu waspada dan jangan memaksakan diri berada di area yang berisiko,” tegasnya. (*)
batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), semakin gencar mendorong perusahaan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas.
Demikian disampaikan oleh Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti. Ia mengungkapkan komitmen pemerintah dalam memastikan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.
Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta merekrut pekerja disabilitas sebesar satu persen dari jumlah karyawan. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan menyediakan kuota dua persen.
“Kami sudah berupaya menerapkan aturan ini. Saat ini ada sekitar 84 perusahaan di Batam yang telah menyerap tenaga kerja disabilitas, sebagian besar dari sektor elektronik,” katanya, Senin (16/12).
Disnaker Batam aktif melakukan berbagai langkah untuk memastikan implementasi aturan ini berjalan dengan baik, termasuk melalui sosialisasi kepada perusahaan. Selain itu, dinas juga mendata jumlah penyandang disabilitas di tingkat kelurahan sebagai dasar untuk menyesuaikan penempatan kerja sesuai kemampuan mereka.
“Misalnya, ada penyandang disabilitas fisik yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Kami akan mencoba menempatkannya pada perusahaan yang membutuhkan keahlian tersebut,” kata Rudi.
Pendekatan berbasis data ini dilakukan agar penempatan kerja tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan dan pekerja disabilitas. Hal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di Batam.
Sebagai bentuk dukungan tambahan, lanjut Rudi, pihaknya telah menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat bagi manajemen sumber daya manusia atau HRD perusahaan. Pelatihan ini bertujuan mempermudah proses perekrutan, terutama saat wawancara calon tenaga kerja disabilitas.
“Kami melatih HRD agar bisa memahami bahasa isyarat, sehingga proses wawancara dan komunikasi dengan pekerja disabilitas berjalan lancar. Pelatihan ini sudah kami mulai pada 2024 dan rencananya akan dilanjutkan pada 2025, karena belum semua perusahaan ikut serta,” ujar dia.
Selain pelatihan, Disnaker Batam terus mendorong peningkatan kesadaran perusahaan tentang pentingnya membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi rutin dilakukan untuk memastikan perusahaan memahami bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial.
Menurutnya, upaya ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan untuk hidup mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.
“Kami ingin Batam menjadi kota yang ramah bagi semua, termasuk bagi penyandang disabilitas. Harapannya, lebih banyak perusahaan akan tergerak untuk membuka peluang kerja dan melihat potensi besar dari tenaga kerja disabilitas,” kata dia.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, Rudi optimistis program ini akan terus berkembang. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas di dunia kerja. (*)
Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
batampos – Sebanyak 2.193 peserta mengikuti tes kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar di Golden View Hotel, Bengkong, Kota Batam. Pelaksanaan tes berjalan lancar dengan hanya satu peserta yang absen.
Pengolahan nilai tengah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan hasilnya dijadwalkan akan diumumkan pada akhir Desember 2024 melalui sistem live score.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Hasnah, menyampaikan bahwa pelaksanaan tes berjalan lancar.
“Jumlah peserta yang tidak hadir hanya satu orang. Pengolahan nilai sedang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai jadwal, yaitu pada 24-31 Desember 2024. Peserta dapat langsung mengetahui hasil nilai berdasarkan live score dari BKN,” ujarnya pada Senin (16/12)
Pemerintah Kota Batam membuka 2.300 formasi PPPK pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, 67 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 2.124 formasi untuk tenaga teknis.
Sementara itu, seleksi berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dijadwalkan akan berlangsung pada 19-20 Desember 2024.
“Tes ini akan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Batam,” jelasnya.
Proses seleksi ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Batam dalam memperkuat sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
“Pemerintah berharap seluruh tahapan seleksi dapat berjalan dengan baik hingga pengumuman akhir nanti,” ujarnya. (*)
batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, mengambil langkah strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dengan mengoptimalkan bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Program ini tidak hanya membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja.
Kepala Disnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti, menyebut hampir seluruh SMK di Batam kini telah memiliki bursa kerja khusus. Bursa ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan lulusan SMK ke perusahaan yang membutuhkan.
“Setiap sekolah mengadakan bursa kerja sendiri, dan perusahaan langsung mendatangi sekolah-sekolah tersebut. Hampir semua SMK di Batam sudah memiliki bursa kerja,” ujar Rudi, Senin (16/12).
Menurut Rudi, keberadaan bursa kerja khusus ini membantu perusahaan mencari tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, sekaligus meningkatkan reputasi SMK di mata masyarakat.
“Semakin banyak SMK yang berhasil menyalurkan alumninya ke dunia kerja, semakin besar minat calon siswa untuk masuk ke SMK tersebut. Hal ini juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan,” jelasnya.
Selain bursa kerja khusus, Disnaker Batam juga memperluas pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal, seperti galangan kapal dan perhotelan.
Sektor ini menjadi fokus utama mengingat tingginya permintaan tenaga kerja terampil dari perusahaan di Batam.
“Kami rutin mengevaluasi pelatihan kerja setiap tahun berdasarkan masukan dari industri. Jika ada bidang pelatihan yang dibutuhkan, kami prioritaskan untuk dibuka,” kata Rudi.
Disnaker juga memastikan pelatihan yang diselenggarakan relevan dengan kebutuhan pasar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat, khususnya generasi muda, terkait sulitnya memperoleh pekerjaan.
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Dandis Rajagukguk, turut menyoroti pentingnya pelatihan keterampilan kerja. Ia meminta Disnaker meningkatkan jumlah program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.
“Banyak anak muda kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan yang sesuai. Pelatihan-pelatihan ini harus diperluas agar lebih banyak generasi muda yang siap masuk dunia kerja,” ujar politisi PDI-P tersebut.
Dengan langkah-langkah strategis seperti bursa kerja khusus dan pelatihan yang terfokus, Batam diharapkan mampu menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih kompetitif sekaligus menjawab kebutuhan pasar kerja di berbagai sektor. (*)
Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam (KRB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Kamis (12/12).
batampos – Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2025 yang diusulkan sebesar Rp4.989.600 mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan UMK tahun sebelumnya. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yapet Ramon, mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam perhitungan UMK ini.
Ramon menjelaskan bahwa kenaikan 6,5 persen tersebut didasarkan pada perhitungan ekonomi, mencakup inflasi sebesar 1,84 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,95 persen, dikalikan dengan faktor alfa 0,94. Perhitungan ini menghasilkan angka 6,49 persen yang dibulatkan menjadi 6,5 persen.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur bahwa kenaikan UMK harus mempertimbangkan faktor ekonomi serta KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
”Berdasarkan survei KHL kami di tiga pasar Kota Batam, angka KHL tercatat sebesar 30 persen, yang turut memengaruhi perhitungan UMK,” ujarnya, Minggu (15/12).
Ramon berharap Gubernur Kepri dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan membulatkan UMK menjadi Rp5 juta agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja. ”Nanti gubernur yang akan menetapkan. Semoga ada pertimbangan-pertimbangan. Sebagai contoh, UMK digenapkan menjadi Rp5 juta misalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, menyatakan masih ada kekhawatiran dari kalangan pengusaha terkait dampak kenaikan UMK terhadap sektor padat karya, seperti garmen dan manufaktur. Ia meng-ungkapkan bahwa dengan UMK yang lebih tinggi, daya saing Batam di sektor tersebut bisa terpengaruh, yang tentunya akan menambah beban bagi pengusaha.
“Walaupun sudah menjadi keputusan pemerintah, kami tetap mempertanyakan dasar kenaikan 6,5 persen ini karena tidak ada penjelasan rinci dari pemerintah,” ungkap Rafki.
Terkait proses selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri telah melakukan rapat pleno untuk memeriksa hasil berita acara rapat Dewan Pe-ngupahan Kabupaten/Kota. Gubernur Kepri akan menetapkan UMK Batam berdasarkan hasil rapat tersebut.
Beberapa pihak berharap agar pertimbangan lebih lanjut dapat dilakukan, misalnya dengan membulatkan UMK menjadi Rp5 juta. Hal ini dinilai perlu guna mengakomodasi berbagai kepentingan.
Meskipun ada ketidakpuasan dari pengusaha, Rafki menyebutkan bahwa mereka akan mematuhi keputusan pemerintah yang telah ditetapkan, meskipun dia mengakui ada kendala teknis dalam pembahasan UMK ini. Salah satu kendala tersebut adalah ketiadaan petunjuk teknis (juknis) terkait sektor, beban kerja, dan risiko kerja yang menjadi dasar penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).
“Kami menunggu adanya juknis sebelum pembahasan lebih lanjut. Tanpa juknis yang jelas, pembahasan tidak bisa dilakukan dengan cepat,” kata Rafki. Keputusan akhir terkait UMK Batam 2025 akan ditentukan oleh Gubernur Kepri, dengan mempertimbangkan semua masukan dari Dewan Pengupahan dan pihak terkait lainnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, Mangara M. Simarmata, menyampaikan optimismenya terhadap proses yang telah berjalan. “Saya sangat senang semua unsur memberikan masukan-masukan yang membangun. Perbedaan pendapat itu hal biasa, tapi akhirnya ada titik temu sehingga pembahasan UMK kabupaten/kota di Kepri tahun 2025 dapat diterima,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa pembahasan UMK melibatkan masukan dari serikat pekerja, perusahaan, serta pemerintah daerah. Penetapan UMK Batam dijadwalkan paling lambat pada 18 Desember 2024. Untuk Batam, angka UMK 2025 diusulkan sebesar Rp4.989.600. (*)
Korban pemancing yang dilaporkan hilang akibat terseret gelombang pasang di Pantai Bahagia, Sambau ditemukan meninggal dunia di hari kedua pencarian. Foto: Basarnas Batam untuk Batam Pos
batampos – Habib Maulana (20), seorang pemancing yang dilaporkan hilang akibat terseret gelombang pasang di Pantai Bahagia, Sambau, Nongsa, Minggu (15/12), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (16/12) sekitar pukul 10.43 WIB. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan berjarak 1 nautical mile (NM) dari lokasi diduga tenggelam, sebelum dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Kepri.
“Benar, sudah kita temukan siang ini,” kata Kepala Pos Basarnas Batam, Dedius.
Habib ditemukan dalam keadaan mengapung oleh tim SAR gabungan di hari kedua pencarian. Pencarian melibatkan dua Search and Rescue Unit (SRU), dimana SRU 1 melakukan pencarian menggunakan dua shorti dengan luas area 3 NM, meliputi perairan Pantai Bahagia bagian timur hingga alur pelayaran Pelabuhan Nongsa Pura.
SRU 2 menyisir garis pantai Nongsa bagian barat hingga alur perairan Pulau Putri, juga seluas 3 NM.
Dalam operasi ini, Basarnas menurunkan berbagai peralatan seperti rubber boat, Aqua Eye, dan drone thermal. Setelah ditemukan, jenazah Habib Maulana dievakuasi ke Pantai Bahagia Nongsa sebelum dibawa ke RS Bhayangkara menggunakan ambulan Ditpolairud Polda Kepri.
Kejadian ini bermula pada Minggu (15/12) sekitar pukul 10.00 WIB, saat delapan pemancing terseret gelombang pasang di Pantai Bahagia. Enam pemancing berhasil selamat, satu ditemukan meninggal dunia pada hari kejadian, dan Habib Maulana dinyatakan hilang hingga ditemukan keesokan harinya.
Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjungpinang, Fazzli, para pemancing tiba di lokasi pada pukul 09.00 WIB. Tujuh orang turun ke laut saat air tengah surut, sementara satu orang menunggu di tepi pantai.
“Pemancing diduga terseret air pasang,” kata Fazzli.
Dari tujuh pemancing yang turun ke laut, lima berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi pantai. Mereka adalah M. Dino (22), Andika (24), Aris (21), Vito (18), dan Yudha (19). Sedangkan satu orang, AE (29), ditemukan meninggal dunia pada Minggu siang.
Tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi ini meliputi Ditpolairud Polda Kepri, TNI, Pos SAR Batam, Polsek Nongsa, dan masyarakat setempat. (*)
Ketua Umum Ikamba Batam, Jupri, Pendiri Ikamba Batam Djohan Arifin, Djohar Arief, Anggota DPRD Kepri, Asmin Patros, bersama anggota Ikamba Batam bersama memotong kue ulang tahun. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Ikatan Keluarga Bangka (Ikamba) Kota Batam mengadakan khitanan massal di Sekretariat Ikamba Kota Batam di Komplek Cemara Asri Blok BB 10 Nomor 9 Batuaji, Minggu (15/12). Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB itu melibatkan 50 orang anak. Dan 15 orang tim medis dari Rumah Sakit Mutiara Aini, yang terdiri dari dokter bedah, dokter umum, perawat dan juga apoteker.
Ketua Umum Ikamba Kota Batam, Jupri mengatakan, kegiatan khitanan massal tersebut dilakukan bertujuan agar Ikamba Batam mendapatkan keberkahan dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Ikamba Batam dapat berjalan lancar. Selain itu agar anggota Ikamba Batam semakin baik, kompak, solid dan dapat terus berkontribusi untuk masyarakat Batam.
“Kami berharap doa dan dukungan bapak dan ibu agar anggota Ikamba Batam semakin kompak dan solid supaya dapat terus berbuat lebih banyak untuk masyarakat luas. Kami juga berdoa semoga putra bapak-ibu yang telah dikhitan menjadi anak yang tumbuh dewasa, sehat, pintar dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya dan masyarakat luas,” kata Jupri dalam sambutannya.
Peserta Khitanan massal foto bersama pengurus dan anggota Ikamba Batam.
“Alhamdulillah atas berkat karunia dari Allah, Ikamba Batam masih diberi kesempatan untuk selalu berbuat kegiatan sosial buat masyarakat luas. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk dikhitan di kegiatan ini,” kata Jupri lagi.
Jupri mengatakan, khitanan massal ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-28 Ikamba Kota Batam. Selain mengkhitankan 50 orang anak, Ikamba Batam juga memberikan bingkisan kepada peserta khitan berupa sarung, peci, dan
uang saku. Sebelum dikhitan, kata Jupri, anak-anak terlebih dahulu diarak dengan atraksi barongsai sehingga semakin memeriahkan acara tersebut.
“Acara diiisi dengan potong tumpeng dan kue ulang tahun, hiburan, makan bersama dan doa bersama,” kata Jupri.
Pendiri Ikamba Batam, Djohan Arifin mengatakan, sangat senang dan bersyukur di usia Ikamba Batam yang ke -28, Ikamba Batam masih eksis dan terus berkontribusi untuk masyarakat Batam.
“Saya bersukur kepada masyarakat Bangka yang ada di Batam karena bisa menjaga nama baik kampung halaman di perantauan, bisa kompak dan solid. Boleh kata kami orang Bangka di Batam ini bisa menikmati tinggal di Batam dan hidup berdampingan dengan rukun. Kami sebagai orang tua di sini selalu menasehati anak-anak kami agar selalu bermanfaat untuk masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Apeng ini.
Senada dengan Djohan Arifin, Djohar Arief yang juga pendiri Ikamba Batam mengapresiasi kegiatan tersebut, dia mengaku salut dan mengacungi jempol buat para anggota Ikamba Batam yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Dia juga berharap semoga kedepan Ikamba Batam bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat Batam.
“Ikamba Batam akan terus melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk masyarakat. Semoga kedepan Ikamba Batam dapat terus melakukan kegiatan kegiatan positif yang lebih banyak lagi untuk masyarakat Batam, serta dapat menjaga marwah organisasi bersama sama. Tetap jaga kekompakan, dan selalu menjaga kerukunan,” katanya. (*)
