Untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi 6%-7% mulai tahun 2025 secara konsisten. Jika pertumbuhannya konsisten di angka 6%, maka Indonesia diproyeksikan berstatus sebagai negara maju pada tahun 2041, dan jika pertumbuhannya 7% maka status negara maju dicapai lebih cepat 3 tahun. Di berbagai paparan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 digambarkan bahwa pada tahun 2045 nanti produk domestic bruto (PDB) Indonesia sebesar USD 9.8T dan gross national income (GNI) per kapita mencapai USD 30.300. Sebagai gambaran, pada tahun 2023 PDB Indonesia adalah USD 1.4 T, GNI per kapita USD 4.580, dan pertumbuhan ekonomi 5.05%.
Untuk mencapainya, serangkaian transformasi akan dilakukan, termasuk transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Transformasi tersebut mencakup program-program pelayanan dasar kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan investasi, inovasi, hilirisasi, dan penataan regulasi. Namun demikian, untuk menaikkan PDB menjadi 7 kali lipat dan GNI per kapita meningkat 6.6 kali lipat dalam kurun waktu 21 tahun tetap perlu upaya ekstra. Sumber daya, program, dan anggaran mesti dapat dikonsolidasikan sehingga seluruh elemen pembangunan berkontribusi terhadap pencapaian target-target tersebut.
Konsolidasi Sumber Daya Vokasi
Berbicara mengenai konsolidasi sumber daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan vokasi adalah salah satu sumber daya strategis. Di beberapa negara, pendidikan vokasi dimanfaatkan dengan sangat baik sebagai sumber daya strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Misal Singapura, dengan 5 politeknik dan 3 Institute of Technical Education (ITE), menyebut pendidikan vokasi adalah saus rahasia dari pertumbuhan ekonominya. Demikian juga China mengembangkan 9.753 sekolah menengah kejuruan dengan 17,7 juta siswa dan 1.521 pendidikan tinggi vokasi dengan 5.46 juta mahasiswa untuk mendukung kemampuan industrialisasi yang luar biasa. Juga, tentu saja Jerman yang banyak dijadikan sebagai kiblat pendidikan vokasi.
Setidaknya ada empat alasan mengapa pendidikan vokasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pertama, pendidikan vokasi dapat ditempatkan di banyak konteks dan tidak terbatas dilaksanakan untuk kepentingan pendidikan saja, namun bisa untuk konteks ekonomi, budaya, sosial, atau konteks lainnya. Kedua, lulusan pendidikan vokasi langsung masuk ke dunia kerja. Ketersediaan tenaga ahli di bidang tertentu dalam jumlah yang cukup menjadi salah satu daya tarik utama investasi. Ketiga, banyak satuan pendidikan vokasi memiliki sarana produksi yang bagus, dan sudah digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dalam skala terbatas. Beberapa sekolah memiliki lahan pertanian, workshop pemesinan, dan sarana produksi lainnya. Keberadaan sarana produksi ini dapat digunakan untuk berkolaborasi dengan industri kecil dan menengah (IKM) sehingga IKM tersebut berkesempatan naik kelas menjadi lebih besar, masuk ke dalam rantai pasok industri besar, atau bahkan untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi baru sesuai potensi daerah.
Keempat, pola pembelajaran pendidikan vokasi yang intens berinteraksi dengan industri (melalui magang siswa, magang dosen, dosen praktisi, pembelajaran berbasis proyek, dan interaksi lainnya) menjadikan satuan pendidikan vokasi sebagai mitra potensial untuk meningkatkan daya saing industri. Misalnya, mahasiswa Politeknik Negeri Batam banyak mengerjakan proyek pembelajaran berupa peningkatan produktivitas lini produksi industri perakitan kabel, mengerjakan proyek pembelajaran mendeteksi cacat produksi di industri manufaktur telepon genggam, dan proyek-proyek pembelajaran lain penunjang daya saing industri.
Hal untuk Dikawal
Indonesia memiliki sumber daya pendidikan vokasi yang cukup baik. Kurang lebih ada 14 ribu sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan hampir 5 juta siswa, 277 politeknik dengan 365 ribu mahasiswa,1054 akademi dengan 244 ribu mahasiswa, dan berbagai institut dan universitas yang juga menyelenggarakan program studi vokasi yang memiliki sekitar 245 ribu mahasiswa. Jumlah ini, meskipun perlu ditingkatkan dari sisi pemerataan kualitas, menjadi bekal awal yang cukup untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Masih banyak cara untuk meningkatkan peran pendidikan vokasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun setidaknya dua hal perlu dikawal bersama-sama.
Pertama, di level sekolah, satuan pendidikan vokasi perlu meningkatkan kemampuan adaptifnya. Kemampuan untuk mendefinisikan industri yang dilayani menjadi penting bagi sekolah, untuk menjamin proses pembelajaran yang berinteraksi intensif dengan industri. Industri yang dimaksud bisa mencakup IKM, badan usaha milik desa, calon industri yang mau ditumbuhkan, sampai dengan industri besar. Setelah jelas mendefinisikan industri tersebut, sekolah merancang kurikulum operasional sekolah (KOS). Bekal kebijakan kurikulum merdeka menjadikan sekolah punya fleksibilitas dalam merancang KOS yang spesifik. Satu prasyarat untuk peningkatan kemampuan adaptif adalah mengesampingkan ego, merobohkan pagar dan sekat imajiner sekolah agar adaptif dengan lingkungan sekitarnya.
Kedua, di level daerah perlu dibangun kapabilitas untuk pemetaan sektor ekonomi dengan satuan pendidikan vokasi. Perlu dipastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang berjalan ataupun akan ditumbuhkan telah disiapkan sumber daya manusianya. Pemerintahan Presiden Jokowi telah meletakkan dasar regulasi untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi melalui Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi yang kemudian diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) yang beranggotakan aktor lintas sektor, termasuk Kamar Dagang dan Industri, berbagai kementerian/Lembaga penyelenggara pendidikan vokasi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan lainnya. Di tingkat daerah juga dibentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang terdiri dari pemerintah daerah, KADIN daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sambil menunggu efektifnya peran TKDV, ada 20 konsorsium politeknik dan sekolah vokasi di 27 provinsi yang telah melaksanakan studi untuk mendefinisikan potensi daerah mana yang strategis untuk direspon melalui innovation planning dan workforce planning. Pemetaan ini menjadi penting untuk memastikan semua industri potensial tumbuh karena kita tidak lupa mempersiapkan sumber daya manusianya. (*)

Oleh Uuf Brajawidagda
Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (2022-2024)
Direktur Politeknik Negeri Batam (2020-2024)
Artikel Menggesa Peran Vokasi dalam Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada News.