Jumat, 3 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 2333

Sayang Unggul di 6 Kabupaten/Kota

Ahmadi Sultan
-
0
Sayang Unggul di 6 Kabupaten/Kota

batampos – Pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad–Nyanyang Haris Pratamura (Sa­yang), mendeklarasikan keme­nangan setelah unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Lembaga Survei Indonesia (LSI). Deklarasi ini dilakukan di Posko Kemenangan di Simpang Indomobil, Rabu (27/11) sore.

Pasangan Ansar–Nyanyang meraih 55,15 persen suara, sedangkan pasangan Muhammad Rudi–Aunur Rafiq memperoleh 44,86 persen suara. Sementara itu, dari hasil hitung cepat yang dilakukan Poltracking Indonesia, Ansar–Nya-nyang juga unggul dari Rudi–Rafiq.
Hingga pukul 21.36 WIB, hitung cepat Poltracking Indonesia mencatat Ansar–Nyanyang meraih 55,07 persen suara, sementara Rudi–Rafiq memeroleh 44,93 persen suara.

Data yang masuk mencapai 97,74 persen.

“Alhamdulillah, dari data-data yang kami miliki, secara saintifik, insyaallah kami memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2025–2030,” ujar Ansar.

Ansar berpesan agar tim tidak terlalu bereuforia dengan kemenangan ini. Ia meminta tim dan masyarakat mengawal suara yang diperoleh hingga pleno di tingkat provinsi.

“Tetap waspada, kembali menjaga suara kita. Prinsipnya, kita tidak ingin mencurangi orang lain, dan kita tidak ingin dicurangi oleh orang lain,” katanya.

Ansar juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kepri, partai pengusung, dan relawan yang telah bekerja keras dalam kontestasi pesta demokrasi ini. “Insyaallah, kemenangan saya adalah kemenangan masyarakat Kepri. Kemenangan ini kemenangan kita semua,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Ansar–Nyanyang unggul di enam kabupaten/kota, yaitu Batam, Tanjungpinang, Bintan, Anambas, Natuna, dan Lingga. Di Batam, Ansar–Nyanyang memperoleh 51,4 persen suara, sedangkan Rudi–Rafiq memperoleh 48,6 persen suara.

Di Tanjungpinang, Ansar–Nyanyang memperoleh 58,4 persen suara, sementara Rudi–Rafiq mendapatkan 41,6 persen suara.

Di Kabupaten Bintan, Ansar–Nyanyang memperoleh 57,3 persen suara, sementara Rudi–Rafiq mendapatkan 42,7 persen suara. Di Kabupaten Anambas, Ansar–Nyanyang meraih 66,5 persen suara, sedangkan Rudi–Rafiq memperoleh 33,5 persen suara.

Di Kabupaten Lingga, Ansar–Nyanyang unggul dengan perolehan suara mencapai 68,4 persen, sementara Rudi–Rafiq memperoleh 31,6 persen suara. Di Kabupaten Natuna, Ansar–Nyanyang meraih 69,3 persen suara, sementara Rudi–Rafiq mendapatkan 30,7 persen suara.
Perolehan suara Ansar–Nyanyang hanya tertinggal di Kabupaten Karimun, yaitu 48,0 persen dibandingkan 52,0 persen yang diraih Rudi–Rafiq. “Selisihnya di kabupaten/kota lainnya cukup signifikan,” tegas Ansar.

Sementara itu, Nyanyang menyambut gembira hasil hitung cepat ini. Menurut dia, kemenangan ini berkat dukungan masyarakat Kepri. “Ansar–Nyanyang tidak ada apa-apanya tanpa masyarakat Kepri,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada tim kemenangan untuk mengawal suara yang diperoleh tersebut.

“Hasil quick count ini kita sambut dengan sangat luar biasa dan gembira,” tutupnya.

Untuk diketahui, Ansar Ahmad unggul di kandang sendiri, tepatnya di TPS 14 Kelurahan Melayu Kota Piring, Tanjungpinang. Dari hasil penghitungan suara di TPS 14, pasangan nomor urut 1 itu mendapat 233 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq mendapatkan 61 suara.

Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 14, Sobirin, mengatakan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 14 berjumlah 401 pemilih. Dari 401 pemilih, sebanyak 96 pemilih tidak menggunakan hak suara.

Selain itu, terdapat satu pemilih pindah memilih yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan satu pemilih khusus yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Sobirin menjelaskan, pada proses penghitungan suara, pasangan nomor urut 1 Ansar–Nyanyang mendapatkan 233 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Rudi–Rafiq mendapatkan 61 suara.

“Ada 11 surat suara tidak sah di TPS 14,” jelas Sobirin.

Sebelumnya, calon Gubernur Kepri nomor urut 1, Ansar Ahmad, menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 sekitar pukul 09.30 WIB. Ansar hadir bersama istrinya, Dewi Kumalasari, dan anak perempuannya, Annisa Widya, untuk menyalurkan hak suara di TPS 14 yang berada tidak jauh dari kediaman pribadinya.

Sementara itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Muhammad Rudi–Aunur Rafiq, unggul jauh dalam penghitungan suara di TPS 017 Perumahan Rosedale, Batam. Ketua KPPS TPS 017, Dedi, menyebut pasangan nomor urut 2 meraih 189 suara, sementara pasangan nomor urut 1, Ansar Ahmad–Nyanyang Haris, hanya memperoleh 93 suara.

“Proses penghitungan suara berjalan tertib, dan hanya ada tiga surat suara tidak sah,” ujar Dedi.

Dedi mengungkapkan bahwa dari 594 pemilih yang terdaftar dalam DPT, hanya 277 orang yang menggunakan hak pilih. Ia mengakui tingkat partisipasi kurang maksimal, kemungkinan karena kondisi cuaca yang kurang mendukung.

“Iya, hampir separuh saja yang hadir. Meski begitu, undangan sudah disebar langsung, dan pemberitahuan juga dilakukan melalui grup WhatsApp,” jelasnya.

TPS 017 merupakan gabungan dari tiga TPS sebelumnya yang meliputi tiga RT dan satu RW di wilayah tersebut. Proses pemungutan suara berjalan sesuai jadwal, dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.

“Penghitungan suara dimulai pukul 13.30 WIB, dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB,” tambah Dedi. Ia juga memastikan bahwa logistik seperti surat suara tidak mengalami kendala selama proses pemu-ngutan dan penghitungan suara. (*)

 

Reporter : Yofi Yuhendri / Azis Maulana / Jailani

Artikel Sayang Unggul di 6 Kabupaten/Kota pertama kali tampil pada Metropolis.

Sampah Menumpuk di Depan SMAN 5 Batam, Warga dan Siswa Keluhkan Bau Busuk

Ahmadi Sultan
-
0
Sampah Menumpuk di Depan SMAN 5 Batam, Warga dan Siswa Keluhkan Bau Busuk
Sampah menumpuk dan berserakan di depan SMAN 5 Batam di Sagulung, pekan lalu.
F. Eusebius Sara/Batam Pos

batampos – Upaya Satgas Penanganan Sampah Batam untuk mengatasi persoalan sampah di pinggir jalan belum tuntas di kawasan Sagulung. Sampah masih menumpuk dan berserakan di bebera-pa titik, termasuk di depan SMAN 5 Batam, Kelurahan Sagulung Kota, yang terus menuai protes dari siswa, guru, dan warga sekitar.

Penumpukan sampah rumah tangga yang sudah lama teronggok di area tersebut mengeluarkan bau tak sedap, yang sangat mengganggu aktivitas di sekolah. Para siswa dan guru pun merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, dan berharap agar sampah-sampah tersebut segera dibersihkan.

”Sudah lama seperti ini. Setiap kali keluar masuk sekolah, kami harus mencium bau busuk dari sampah itu. Padahal sampah itu bukan dari sekolah. Kami di sekolah sudah menyediakan tong sampah di setiap ruangan. Tapi orang luar yang membuang sampah ke depan sekolah,” ujar Ririn, siswi SMAN 5, belum lama ini.

Sujud, warga yang tinggal dekat lokasi penumpukan, juga menyampaikan keluhannya. Selain mengganggu kenyamanan, penumpukan sampah ini membawa ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar. Ulat, lalat, dan binatang pengganggu lainnya mulai berkeliaran, bah-kan masuk ke rumah warga dan lingkungan sekolah.

”Kasihan anak-anak sekolah di sini. Mereka harus melewa-ti lokasi sampah ini setiap hari. Kami juga terganggu dengan bau tak sedap yang masuk ke rumah. Mohon agar masalah ini segera ditindaklanjuti,” ujar Sujud.

Menurut warga setempat, sampah yang menumpuk di lokasi ini berasal dari berbagai arah. Siapa saja yang melintas di depan sekolah bisa dengan bebas membuang sampah, karena tidak ada pengawasan yang memadai.

”Kalau malam hari memang sepi, karena lokasi ini berada di belakang pemukiman. Malam hari, hanya ada penjaga sekolah yang ada. Orang bebas melemparkan atau menurunkan sampah ke sini,” ujar Siska, warga lainnya yang tinggal di sekitar lokasi sampah.

Lokasi penumpukan sampah ini terletak di perbatasan antara Kelurahan Sagulung Kota dan Seilekop. Sebelumnya, Lurah Seilekop, Bida Agusta, menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab penumpukan sampah di wilayah tersebut adalah adanya penolakan dari beberapa warga untuk membayar iuran sampah. Akibatnya, pemukiman tersebut tidak tercakup dalam layanan pengangkutan sampah.

”Itulah masalahnya. Satgas sudah berupaya keras untuk mengatasi sampah ini, tapi setiap kali satu titik dibersihkan, muncul lagi titik lainnya. Kami terus menyampaikan agar masyarakat lebih tertib dalam mengelola sampah mereka,” ujar Lurah Bida Agusta.

Hal senada juga disampaikan Camat Sagulung, M Hafiz Rozie, yang meminta agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Ia menegaskan bahwa pengangkutan sampah oleh armada kecamatan sudah cukup memadai dengan 18 armada yang bekerja maksimal setiap harinya. Namun, masya-rakat diminta untuk taat membayar iuran sampah agar semua wilayah dapat terakomodasi.

”Pengangkutan sampah dari depan rumah masih rutin dengan armada yang ada. Jangan buang sampah sembarangan,” tegas Hafiz.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Eka Surianto, juga menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya keras untuk menyelesaikan persoalan sampah di kawasan Sagulung. Dengan armada yang maksimal, pihaknya terus bekerja untuk membersihkan sampah di pinggir jalan.

”Kami masih bekerja keras di lapangan. Mohon dukungan masyarakat untuk tertib mengelola sampah masing-masing,” ujar Eka. (*)

Reporter : Eusebius Sara

Artikel Sampah Menumpuk di Depan SMAN 5 Batam, Warga dan Siswa Keluhkan Bau Busuk pertama kali tampil pada Metropolis.

Sejarah Pilkada, Perjalanan Demokrasi dari Masa ke Masa di Indonesia

Ahmadi Sultan
-
0
Sejarah Pilkada, Perjalanan Demokrasi dari Masa ke Masa di Indonesia

batampos – Sebagian besar daerah di Indonesia baru saja melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Rabu (27/11/2024) kemarin. Pilkada, menjadi salah satu tonggak penting dalam sistem demokrasi Indonesia sejak zaman reformasi, 1999 lalu.

Perjuangan mahasiswa kala itu, menuntut pemerintahan diktator 32 tahun Soeharto untuk mundur berbuah manis. Melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan juga UU Nomor 31/2004 tentang pemerintahan daerah.

Pilkada serentak 2024. (Riau Pos)

Dengan lahirnya UU itu, maka rangkaian ini memungkinkan masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerah secara langsung, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Proses demokrasi inilah yang kita laksanakan kemarin.

Dilansir dari Sistem Politik Indonesia, sejarah pilkada sebagai perjalanan demokrasi Indonesia dari masa ke masa dimulai dari:

1. Era Awal: Pilkada Tidak Langsung (Pra-Reformasi)

Masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Melainkan, proses pemilihan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ada pun mekanismenya, calon kepala daerah diajukan oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh DPRD melalui pemungutan suara. Dalam praktiknya, intervensi pemerintah pusat sering terjadi, sehingga proses ini kurang mencerminkan aspirasi rakyat.

BACA JUGA:
Pilkada di 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota

Pada era ini, kepala daerah sering kali dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, khususnya Presiden Soeharto saat itu.

2. Era Reformasi: Awal Demokrasi Lokal

Reformasi 1998 membawa angin segar bagi perubahan demokrasi di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan sendiri. Di sini, masing-masing daerah diberikan kebebasan otonomi.

Dalam praktiknya, Pilkada dilakukan DPRD meski pun saat itu daerah sudah diberikan otonomi. Namun, pengawasan terhadap proses ini lebih ketat untuk meminimalkan korupsi dan kolusi.

Masa ini, banyak partai bermunculan. Dari tiga partai di masa orde baru melonjak tajam menjadi 48 partai. Namun, proses pemilihan yang dilakukan DPRD ini mendapat kritik tajam dari masyarakat, khususnya dari mereka akademisi pemerhati demokrasi yang cinta Indonesia. Proses pemilihan ini dianggap tidak transparan dan rawan jual beli suara.

3. Pilkada Langsung: Era Baru Demokrasi Lokal

Perubahan besar terjadi di 2004, ketika adanya perubahan amandemen menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Untuk pertama kalinya, Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pilkada langsung pertama berlangsung di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada 1 Juni 2005. Sistem ini memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung.

Pemilihan langsung ini berdampak positif dan langsung menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Ada pun dampaknya seperti dikutip dari Local Politics in Indonesia, yakni memperkuat legitimasi kepala daerah, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hingga mendorong akuntabilitas pemimpin di daerah.

Pilkada langsung ini juga sekaligus membawa isu baru saat itu yang juga menjadi tantangan dalam dinamika politik saat ini, yakni politik uang, konsumsi massa yang tinggi, konflik sosial hingga tingginya biaya kampanye.

4. Era Modern: Dinamika dan Perubahan Sistem

Dalam perkembangannya, Pilkada di Indonesia terus mengalami perubahan. Beberapa regulasi penting adalah:

  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Mengatur penjadwalan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Mulai 2024, Pilkada serentak dilakukan lima tahun sekali bersamaan dengan pemilu legislatif dan presiden.
  • Tantangan Pilkada Serentak: Koordinasi logistik, keamanan, dan potensi konflik politik menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya.
  • Era Digital: Teknologi mulai dimanfaatkan dalam Pilkada, seperti penggunaan sistem informasi untuk kampanye, rekapitulasi suara melalui media sosial

 

Pilkada mencerminkan semangat demokrasi lokal dan keberagaman Indonesia. Proses ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dapat membawa perubahan dan pembangunan di daerah masing-masing.

Evolusi demokrasi di Indonesia saat ini kian dewasa. Dari pemilihan presiden hingga tingkat lokal telah menunjukkan, warga Indonesia kini memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Bahkan, dalam mengoreksi kebijakan pemerintah. Masih ingat Agustus 2024 lalu dimana masyarakat Indonesia bergerak melalui lini masa dalam memprotes pemerintah terkait kebijakan politik ‘kotak kosong’.

Perjalanan sejarah Pilkada di Indonesia terus berkembang untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyat. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Pilkada menjadi simbol penting keberdayaan politik masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. (*)

Artikel Sejarah Pilkada, Perjalanan Demokrasi dari Masa ke Masa di Indonesia pertama kali tampil pada News.

Ansar-Nyanyang Menang Telak di Anambas, Kemenangan Capai 65 persen

Tunggul Manurung
-
0
Ansar-Nyanyang Menang Telak di Anambas, Kemenangan Capai 65 persen
Ketua Tim Pemenangan Ansar-Nyanyang Anambas, Indra Syahputra. f.ihsan

batampos – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau petahana, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura menang telak dari lawannya, Muhammad Rudi-Aunur Rafiq di Kabupaten Anambas.

Dari data quick count versi Help Desk Pilkada Kabupaten Anambas dengan update terakhir pukul 20.00 WIB, Ansar-Nyayang meraih perolehan 18.371 suara dengan 65.76 persen.

Sedangkan Rudi-Rafiq mendapati 9.565 suara dengan persentase 34.24 persen.

BACA JUGA: ASN Pemprov Jadi Tersangka Penipuan Proyek, Ansar: Oknum Itu Harus Bertanggungjawab

“Alhamdulillah, kita menang di Anambas. Ini raihan yang luar biasa buat kita,” ujar Ketua Tim Pemenangan Ansar-Nyanyang Kabupaten Anambas, Indra Syahputra, Rabu, (27/11).

Menurut Indra, kemenangan Ansar-Nyayang berkat kerja keras tim sukses yang selalu rutin turun untuk menyapa masyarakat.

“Seperti kita ketahui, lawan beliau (Ansar) berat. Pak Rudi kita tahu beliau Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam. Tapi dengan tim kita rutin turun, ini luar biasa hasilnya,” sebut Indra.

Indra berharap dengan kemenangan Ansar-Nyayang di Anambas dapat membawa dampak positif dalam pembangunan di garda terdepan negara. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

 

Artikel Ansar-Nyanyang Menang Telak di Anambas, Kemenangan Capai 65 persen pertama kali tampil pada Kepri.

Harga Tiket Pesawat Domestik Resmi Turun

Ahmadi Sultan
-
0
Harga Tiket Pesawat Domestik Resmi Turun
Pesawat Garuda Indonesia sedang parkir di hanggar bandara Soekarno-Hatta.

batampos – Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) secara resmi mengumumkan harga tiket pesawat domestik yang turun selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Terhitung 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Ia menyebut, penurunan harga tiket ini menjadi langkah pemerintah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan mobilitas selama masa liburan. Hal ini terwujud berkat kolaborasi Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Pertamina, dan maskapai domestik.

“Penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata maka dari semua elemen tadi termasuk menurunkan biaya atau jasa di bandarudaraan termasuk juga avtur dan tentunya fuel surcharges maka bisa dikurangi harga tiket itu kurang lebih 10 persen,” ujar Menko AHY dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Rabu (27/11).

Dia membeberkan, pengurangan harga tiket pesawat ini didorong oleh tiga intervensi penting. Meliputi potongan tarif jasa kebandarudaraan sebesar 50%, diskon harga avtur sebesar 5,3 persen dari bulan sebelumnya, dan penurunan fuel surcharge untuk mesin jet sebesar 8 persen.

”Intervensi ini mampu menekan harga tiket pesawat hingga 9,9 persen, setara dengan penghematan rata-rata Rp157.500 per tiket,” bebernya.

Berdasarkan data, dampak kebijakan ini akan dirasakan oleh seluruh kategori penumpang, mulai dari layanan full-service hingga no-frills. Estimasi penghematan secara keseluruhan mencapai Rp472,5 miliar selama masa liburan.

“Kita harapkan bisa menjadi kabar baik buat masyakarat yang juga punya keluarga ingin liburan di akhir tahun. Mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif kita,” tambah Menko AHY. Untuk diketahui, penurunan ini berlaku di 19 bandara utama di Indonesia selama 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun sektor ekonomi secara luas. (*)

Artikel Harga Tiket Pesawat Domestik Resmi Turun pertama kali tampil pada News.

Perubahan Aturan Upah Ganggu Stabilitas Investasi

Ahmadi Sultan
-
0
Perubahan Aturan Upah Ganggu Stabilitas Investasi
Ilustrasi: Para buruh pabrik rokok di Surabaya  (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti perubahan yang relatif cepat di sektor ketenagakerjaan Tanah Air. Hal ini dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan sektor usaha.

Perubahan tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sejumlah gugatan yang diajukan buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) klaster ketenagakerjaan. Salah satu dampaknya adalah penetapan upah minimum yang akan menggunakan aturan baru.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan bahwa putusan tersebut cukup mengejutkan kalangan pengusaha.

“Dengan keputusan yang ada, pastinya kami melihat proses yang sudah berlangsung selama ini. Kami menyayangkan bahwa ini mungkin tidak sesuai dengan harapan banyak pihak,” ujar Shinta dalam media briefing, Selasa (26/11) malam.

Ia menambahkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini hanya tumbuh 4,95 persen di kuartal ketiga 2024. Perlambatan juga terjadi di banyak sektor, seperti pertanian, makanan-minuman, jasa keuangan, transportasi, pergudangan, serta kesehatan. Selain itu, Indonesia masih menghadapi tingginya angka pengangguran dan persoalan pekerja sektor informal.

“Apa yang akan terjadi? Kita di sini berkonflik soal formula pengupahan yang berubah-ubah beberapa kali. Tapi fundamental isu yang harus kita fokuskan adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” jelas Shinta.

Apindo mencatat bahwa perubahan aturan terkait upah minimum yang sudah terjadi berkali-kali menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Padahal, kepastian hukum adalah hal yang paling penting bagi kalangan pengusaha.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menambahkan bahwa kekecewaan kalangan pengusaha terkait perubahan regulasi upah minimum sudah disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

“Kami sudah bertemu Bapak Menaker dan menyampaikan kekecewaan terkait UMP. Sejak 2011, isu upah minimum telah berkali-kali mengganggu stabilitas investasi,” ujar Bob.

Ia menjelaskan bahwa sistem pengupahan berbasis bipartit dianggap lebih efektif karena perusahaan dan serikat pekerja lebih memahami kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penetapan upah minimum seharusnya membedakan antara sektor formal dan informal.

“Kami mendorong upah berbasis struktur skala upah dan meritokrasi agar lebih adil bagi pekerja. Sistem yang ada saat ini sudah mengalami empat kali amandemen, tetapi belum cukup efektif meningkatkan upah rata-rata, yang seharusnya menjadi fokus utama,” katanya.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menyoroti tantangan besar yang dihadapi sekitar 10 juta pekerja sektor informal yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan sejak 2019.

“Dari yang tadinya memiliki pendapatan Rp57 juta per tahun, kini hanya Rp47 juta. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah menangani kelompok ini agar daya belinya meningkat?” ujar Aviliani.

Menurutnya, kebijakan menaikkan UMP secara terus-menerus tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Sebaliknya, hal tersebut justru berpotensi memicu kenaikan biaya produksi yang berujung pada inflasi.

“Jika upah minimum dinaikkan terus, otomatis biaya produksi naik dan inflasi pun meningkat. Yang perlu difokuskan adalah kelompok pekerja informal ini, karena dampak peningkatan daya beli mereka jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pekerja formal,” tegasnya. (*)

Artikel Perubahan Aturan Upah Ganggu Stabilitas Investasi pertama kali tampil pada News.

Pemilu, Arus Penumpang Turun 25 Persen dari Hari Biasa

Tunggul Manurung
-
0
Pemilu, Arus Penumpang Turun 25 Persen dari Hari Biasa
Pelabuhan penumpang Tanjung Balai Karimun saat pencoblosan terjadi penurunan 25 persen penumpang. f.TRI

batampos– Pada hari pencoblosan, Rabu (27/11) suasana terminal pelabuhan Tanjung Balai Karimun baik itu domestik maupun international terlihat lenggang dari para penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat ke berbagai daerah. Baik itu tujuan antar Kabupaten/Kota atau Provinsi maupun Malaysia dan Singapura.

Kepala terminal pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Tanjung Balai Raja Heri ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa untuk trayek maupun jadwal keberangkatan kapal tidak ada penundaan maupun tidak beroperasi.

” Seperti biasa jadwal kapal berangkat, baik itu domestik maupun international. Kalau pagi keberangkatan sepi dari penumpang, tapi kapal tetap berangkat,” terangnya.

BACA JUGA: E-Ticketing Pelabuhan SBP Belum Bisa Digunakan untuk Ferry Pinang-Batam

Kebetulan hari yang sama kapal KM Kelud masuk dari Belawan tujuan Tanjung Priok Jakarta, itupun jumlah penumpangnya tidak terlalu banyak dan normal saja. Sedangkan, untuk tujuan Singapura dan Malaysia juga terjadi penurunan baik itu yang berangkat maupun tiba di pelabuhan international Tanjung Balai Karimun.

” Dikarenakan libur satu hari saja. Ya, kira-kira terjadi penurun 25 persen dari hari-hari biasanya. Kan, hari ini (Kamis) masuk kembali baik itu pegawai maupun anak sekolah, tapi tetap aja ada yang berangkat keluar daerah,” ungkapnya.

Dengan demikian, aktivitas pelabuhan Tanjung Balai Karimun terlihat cukup sepi hanya agen kapal saja yang ramai untuk menawarkan tiket keberangkatan ke berbagai tujuan. Sedangkan, kapal ferry yang tiba maupun berangkat secara antri bersandar dipelabuhan domestik maupun international.

” Antar anak saja ke pinang ini, abis pencoblosan dia sekali ada acara keluarga di sana. Jadi siang ini berangkat dari balai langsung tanjungpinang sore baru sampai,” kata Wati salah seorang calon penumpang yang akan berangkat.(*)

Reporter: Tri Haryono

Artikel Pemilu, Arus Penumpang Turun 25 Persen dari Hari Biasa pertama kali tampil pada Kepri.

Luhut: Kenaikan PPN 12% Bakal Ditunda

Ahmadi Sultan
-
0
Luhut: Kenaikan PPN 12% Bakal Ditunda
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Instagram @luhut.pandjaitan/Antara)

batampos – Presiden Prabowo Subianto tidak ingin gegabah menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) baru di tengah perekonomian yang masih lesu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengabarkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen akan ditunda.

“Jadi, ya hampir pasti diundur,” kata Luhut seperti dilansir dari Antara, Rabu (27/11).

Menurut Luhut, penundaan penerapan kenaikan PPN dilakukan karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat, khususnya melalui bantuan sosial bagi kelas menengah.

“PPN 12 persen sebelum jadi diterapkan, harus diberikan stimulus dulu kepada rakyat yang ekonominya susah,” ucapnya.

Luhut menambahkan bahwa bantuan sosial tersebut tidak akan berupa bantuan langsung tunai (BLT), melainkan subsidi energi kelistrikan. “Diberikan ke listrik. Karena kalau diberikan (cash) ke rakyat, takut dijadikan judi lagi nanti,” tuturnya.

Anggaran bantuan sosial itu, lanjutnya, sudah disiapkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan segera diselesaikan rancangan penyalurannya.

Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, menyampaikan hal senada. “Kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam,” ujarnya kemarin.

Jodi menjelaskan bahwa kajian tersebut mencakup berbagai dinamika ekonomi, baik domestik maupun global, mulai dari dampak terpilihnya Donald Trump dalam Pilpres AS hingga perkembangan ekonomi Tiongkok.

Pemerintah juga terus mencermati perkembangan ekonomi domestik sebelum memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Apalagi, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah melemah. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Jodi.

Karena itu, berbagai kebijakan ekonomi, termasuk terkait PPN, tengah dikaji secara komprehensif. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutannya sejalan dengan kondisi ekonomi nasional dan global.

Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menuturkan bahwa kenaikan PPN akan memberikan tekanan tambahan pada setiap elemen masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

“Untuk kelas menengah ke bawah, pendapatan mereka sangat tertekan dalam dua tahun terakhir, terutama pascapandemi. Hal itu memicu penurunan konsumsi rumah tangga yang menyebabkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Ronny juga menyebutkan bahwa pengusaha akan merasa keberatan dengan kenaikan PPN, baik pelaku UMKM maupun pengusaha skala besar. Tak mengherankan jika suara publik begitu nyaring menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Pengusaha pasti keberatan dan meminta pemerintah menunda kenaikan PPN ini. Kalau dinaikkan, harga barang dan jasa yang mereka produksi akan meningkat. Pendapatan masyarakat tidak naik, ujung-ujungnya omzet turun,” jelas Ronny. (*)

Artikel Luhut: Kenaikan PPN 12% Bakal Ditunda pertama kali tampil pada News.

Roby-Deby Klaim Menang 68,3 Persen di Pilkada Bintan

Tunggul Manurung
-
0
Roby-Deby Klaim Menang 68,3 Persen di Pilkada Bintan
Calon Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan hasil perhitungan yang dilakukan internal tim paslon Roby-Deby di kantor DPD Partai Golkar Bintan di jalan raya Kilometer (Km) 16, Toapaya, Rabu (27/11/2024) malam. F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Roby Kurniawan dan Deby Maryanti mengklaim meraih kemenangan 68,3 persen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Bintan.

“Insha Allah (kemenangan) di angka 68,3 persen,” ungkap Calon Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat konferensi pers di kantor DPD Partai Golkar Bintan di jalan raya Kilometer (Km) 16, Toapaya, Rabu (27/11/2024) malam.

Roby mengklaim kemenangan berdasarkan data C1 yang dikumpulkan para saksi pasangan calon (paslon) dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) di Bintan.

BACA JUGA: 11 Pemilih di TPS Roby Tak Bisa Datang karena Alasan Kesehatan, Petugas KPPS Jemput Bola

Hanya, Roby masih menunggu data C1 dari TPS di Desa Pengikik, Kecamatan Tambelan.

“Ini menyusul satu TPS lagi dari (Desa) Pengikik yang belum masuk dan kita masih menunggu,” katanya.

Atas kemenangan ini, Roby mengucapkan terima kasih kepada partai koalisi yang mendukung pasangan Roby-Deby, relawan, simpatisan dan masyarakat Bintan yang telah mengamanahkan pasangan Roby-Deby dalam pilkada serentak tahun 2024 di Bintan.

“Alhamdulillah telah mengamanahkan dan memberikan pilihan ke pasangan Roby-Deby,” ujarnya.

Meski mengklami kemenangan dalam Pilkada serentak 2024 di Bintan, Roby tetap menghormati hasil penghitungan berjenjang yang dilakukan KPU Bintan.

“Kita tetap menghormati dan menunggu hasil rekapitulasi sesuai ketentuan dari KPU Bintan,” ujarnya.

Calon Wakil Bupati, Deby Maryanti mengapresiasi tim pemenangan pasangan Roby-Deby.

“Mudah-mudahan kemenangan ini dapat membawa berkah bagi masyarakat Bintan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Roby-Deby Klaim Menang 68,3 Persen di Pilkada Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

Ansar Ahmad Pastikan Kemenangan Pilkada 2024 untuk Masyarakat Kepri

Ahmadi Sultan
-
0
Ansar Ahmad Pastikan Kemenangan Pilkada 2024 untuk Masyarakat Kepri
Ansar-Nyanyang bergembira dengan hasil hitung cepat.

batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad memastikan kemenangan Pilkada Kepri 2024 untuk masyarakat Kepri secara menyeluruh. Ansar menegaskan bahwa kemenangan pasangan Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura, ia persembahkan untuk masyarakat Kepri.

“Kemenangan Sayang adalah punya kepri, kemenangan ini adalah kita semua,” kata Ansar, di Markas Koalisi (Mako) Sayang, Batam, Rabu (27/11/2024).

Ansar meneruskan, kerja keras para pendukung dan relawannya tidak akan berhenti sampai di sini. Ia menegaskan, bahwa suara dukungan untuk Ansar-Nyanyang harus dijaga sampai pada pengukuhan oleh KPU.

“Tapi kita mesti waspada. Di setiap suara kita, kita harus jaga. Agar kita, prinsipnya tidak ingin mencurangi dan dicurangi orang lain,” tutur Ansar.

Di samping itu, Ansar menerangkan bahwa kemenangannya ini tidak didapatkan dengan mudah. Meskipun hanya selisih tipis di beberapa kota/kabupaten, namun efeknya sangat besar.

“Kabupaten kota diluar Batam seperti Karimun, itu pasti ceruk suaranya besar ya. Meskipun bedanya 1-2 persen, kalkukasi perolehan suara maupun selisihnya cukup besar,” ucapnya.

Oleh karena itu, Ansar menegaskan bahwa masyarakat Kepri kompak menginginkan keberlanjutan. Karenanya, ia persembahkan kemenangan ini untuk masyarakat Kepri.

“Dari data yang dimiliki, bahwa insha allah kami memenangkan Pilkada Kepri 2025-2030,” tutup Ansar. (*/adv)

Artikel Ansar Ahmad Pastikan Kemenangan Pilkada 2024 untuk Masyarakat Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.

1...2,3322,3332,334...14,086Halaman 2,333 dari 14,086

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000