batampos – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik Lebaran 2025 yang berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi.

General Manager PT ASDP Batam, Hermine Welkis, menyebutkan pihaknya telah mempercepat proses perbaikan atau docking dua kapal Roro guna memastikan kesiapan armada dalam melayani pemudik pada momen libur panjang tersebut.

“Kami sudah mempercepat docking dua kapal dan siap pada akhir Februari kemarin. Kapal itu nantinya akan dioperasikan saat momen Lebaran dan libur Nyepi untuk mengoptimalkan layanan bagi para pemudik,” ujarnya, Senin (3/3).

Baca Juga: Lapor Pak, Trotoar Mukakuning Rusak Parah

Hermine juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan periode mudik Lebaran tahun sebelumnya.

Rute penyeberangan Punggur–Tanjunguban diperkirakan tetap menjadi yang paling ramai. Namun lonjakan penumpang juga diprediksi terjadi pada lintasan antarprovinsi seperti ke Buton, Riau, dan Kuala Tungkal, Jambi.

Guna meningkatkan kenyamanan dan kelancaran arus mudik, PT ASDP Batam tetap menerapkan sistem pembelian tiket kendaraan secara daring melalui platform website dan aplikasi Ferizy.

“Sistem ini terbukti efektif dalam mengurai kepadatan di area pelabuhan, seperti yang terjadi pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebelumnya,” kata dia.

Baca Juga: Warga Berburu Takjil di Pasar Fanindo, Pedagang Raup Untung pada Awal Ramadan

Layanan ini bisa diandalkan untuk mengurangi antrean di pelabuhan karena pengguna jasa sudah memiliki jadwal keberangkatan yang pasti dalam sistem.

“Dengan berbagai upaya yang dilakukan, ASDP Batam berharap dapat memberikan layanan yang lebih optimal bagi para pemudik serta memastikan kelancaran arus transportasi selama periode libur Lebaran dan Nyepi 2025,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Hadapi Lonjakan Pemudik Lebaran dan Nyepi 2025, ASDP Batam Terapkan Penjualan Tiket Online pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus penyelundupan satu kontainer minuman beralkohol di Batam yang melibatkan Andika dan Toman telah berkekuatan tetap atau inkrah. Terdakwa Andika divonis 3,5 tahun penjara dan 1,5 tahun penjara untuk Toman.

Bahkan dalam vonis, majelis hakim juga memutuskan barang bukti minuman berakohol satu kontainer dirampas untuk negara. Meski perkara sudah inkrah sejak bulan November, tetapi barang bukti mikol belum dieksekusi.

Kasi Intel Kejari Batam, Tiyan Andesta mengatakan terkait eksekusi mikol pihaknya tengah minta petunjuk kepada pimpinan dalam hal ini Kejaksaan Agung.

“Untuk proses eksekusi kami minta petunjuk pimpinan,” ujar Tiyan.

Baca Juga: Tusuk Pelajar, Buruh Bangunan Divonis 3 Tahun Penjara

Menurut Tiyan, sesuai putusan pengadilan barang bukti satu kontainer mikor dirampas untuk negara. Dalam artian, proses eksekusi bisa dilakukan dengan dilelang, dimusnahkan, dan lainnya.

“Nah mengenai ini, kami minta petunjuk pimpinan, apakah nanti akan dilelang atau dimusnahkan,” tegas Tiyan.

Saat ini, lanjut Tiyan, barang bukti masih dititip di BC Batam. Barang bukti nantinya akan diambil apabila sudah akan dieksekusi.“Barang bukti masih kami titip,” sebutnya.

Diketahui, Andika, terdakwa perkara penyelundupan mikol divonis 3 tahun dan 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Andika, yang merupakan salah satu pengusaha di Batam ini juga diwajibkan membayar denda Rp 5 miliar, karena terbukti bersalah dalam undang-undang Kepabeanan.

Sedangkan Toman, juga dinyatakan bersalah sebagaimana tuntutan jaksa. Atas kesimpulan itu, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Toman dengan 1 tahun dan 6 bulan.

Sementara untuk barang bukti satu kontainer minuman berakohol dengan merek Rio-Rio, makalan dan lainnya dirampas untuk negara.

Baca Juga: Layanan Medis RSUD Embung Fatimah Tetap Normal Selama Ramadhan

Diketahui, mikol ilegal produk Tiongkok ini sudah beredar di Batam selama 2 tahun. Mikol dipasok dari Singapura via kontainer.

Di Batam, mikol ini didistribusikan PT Buana Omega Sakti (BOS) beralamat di kawasan Komplek Town House Buana Central Park Clifton, Batuaji. Pemilik mikol ini disebut merupakan pengusaha hiburan malam, Andika

Penegah mikol tanpa dokumen senilai Rp 6,9 miliar dilakukan BC pada awal Februari 2024. Dari pemeriksaan, mikol tersebut terdiri dari golongan A berupa bir dan golangan C berupa spirit dengan total 30.864 botol atau 10.057,8 liter.

Untuk golongan sebanyak 6.504 botol (3.358,8 liter) dan golongan A sebanyak 24.360 botol (6.699 liter). (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Kasus Penyelundupan Satu Kontainer Mikol Inkrah, Eksekusi Barang Bukti Belum Terlaksana pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menginstruksikan seluruh jajaran Polres dan Polresta untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama bulan suci Ramadan. Instruksi ini disampaikan setelah insiden keributan yang terjadi di A2 Foodcourt, Lubukbaja, pada malam pertama Ramadan.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, menegaskan kepada jajaran kepolisian di wilayah hukum Polda Kepri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama di bulan Ramadan.

“Kapolda Kepri sudah mengarahkan seluruh Polres dan Polresta jajaran untuk memastikan Kamtibmas tetap terjaga. Polda Kepri sendiri bersifat mendukung dan memback-up langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing Polres,” ujar Pandra, Senin (3/3).

Selain itu, ia menekankan pentingnya kepatuhan tempat hiburan malam (THM) terhadap peraturan daerah yang berlaku selama Ramadan.

Baca Juga: Upah Rp 50 Juta, Dua Pria Nekat Selundupkan Sabu Lewat Bandara Hang Nadim

“Diingatkan kepada pengelola THM agar mematuhi peraturan yang berlaku selama bulan suci puasa, “ kata dia.

Sementara itu, insiden keributan di A2 Foodcourt mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Batam, Tumbur Hutasoit. Ia mengkritik pengelola food court yang dinilai telah melanggar aturan dengan menjual minuman keras di hari pertama Ramadan serta melampaui batas jam operasional yang ditetapkan pemerintah.

“Pengelola harus diperiksa polisi atas kejadian ini. Jelas ada pelanggaran aturan daerah dan mereka tidak menghormati umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa,” kata Tumbur.

Baca Juga: Kasus Pengoplosan BBM Pertamina, DPRD Batam dan Ombudsman Kepri Buka Suara

Menurutnya, penjualan minuman keras di tempat terbuka pada hari pertama Ramadan mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dan norma sosial yang berlaku di Batam.

“Kami meminta pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi guna menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan,” ujarnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Polda Kepri Tingkatkan Kamtibmas Pasca Keributan di A2 Foodcourt Saat Ramadan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang, Kompol Satria Nanda, kini tengah menghadapi proses hukum setelah terlibat dalam skandal perdagangan narkotika yang menyeret sembilan anggota polisi lainnya.

“Meski telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), perwira menengah tersebut memilih untuk mengajukan banding ke Mabes Polri,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Senin (3/3).

Pandra menjelaskan bahwa proses banding perwira menengah berbeda dengan anggota berpangkat bintara, yang keputusan etiknya bisa ditetapkan di tingkat Polda.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Polisi Gelapkan Barang Bukti Sabu, Saksi dari Propam Polda Kepri Dihujani Ratusan Pertanyaan

“Jadi seorang perwira menengah itu mengajukan banding, dan putusan akhirnya berada di tangan Mabes Polri,” ujarnya.

Sebelumya diketahui kasus dugaan penyalahgunaan narkotika ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terungkap bahwa para terdakwa tidak hanya menyalahgunakan barang bukti narkoba jenis sabu, tetapi juga terlibat dalam pengiriman sabu seberat 44 kilogram dari perbatasan Malaysia ke Indonesia.

Mereka disebut membayar upah tekong sebesar Rp 20 juta dan upah informan sebesar Rp 20 juta per kilogram.

Baca Juga: Penindakan Satlantas dalam 2 Bulan, 128 Knalpot Brong Disita

Kompol Satria Nanda sendiri dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan primer menjeratnya dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1), serta alternatif Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1), hingga Pasal 140 ayat (2) UU Narkotika.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam memberantas peredaran narkoba. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Terlibat Jual Beli Narkoba, Mantan Kasatresnarkoba Barelang Ajukan Banding ke Mabes Polri atas PTDH pertama kali tampil pada Metropolis.