batampos – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi daring atau judi online.

Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu anak diketahui masih berusia di bawah 10 tahun. Kondisi itu dinilai menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda Indonesia.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang,” ujar Meutya dalam kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol di Medan, Rabu (13/5).

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemblokiran situs maupun penindakan hukum, tetapi juga harus dibarengi penguatan literasi digital dan kesadaran masyarakat.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” katanya.

Ia mengaku prihatin terhadap dampak judi online yang kini mulai menyasar perempuan dan anak-anak.

Banyak keluarga disebut mengalami masalah ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga akibat anggota keluarga terjerat judi daring.

“Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus hentikan ini bersama,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjut Meutya, terus melakukan pemblokiran terhadap situs serta konten judi online yang beredar di internet dan media sosial.

Namun, ia menilai upaya tersebut harus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor bersama aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan platform digital.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul,” katanya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di berbagai platform media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna internet di Indonesia.

Pihaknya telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk lebih aktif menurunkan konten terkait judi online.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” tegasnya.

Ia turut mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga untuk menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran judi online di lingkungan sekitar.

“Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini,” tuturnya. (*)

Artikel Meutya Hafid Ungkap 80 Ribu Anak di Bawah 10 Tahun Terpapar Judi Online pertama kali tampil pada News.

batampos – Seorang jemaah haji Indonesia yang sempat ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena merekam perempuan tanpa izin akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary mengatakan, jemaah tersebut kini diizinkan melanjutkan rangkaian ibadah haji hingga selesai.

Meski begitu, pihak KJRI Jeddah masih terus memantau perkembangan kasus tersebut, terutama terkait kemungkinan tuntutan dari korban.

“KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” ujar Yusron di Arafah, Rabu (13/5) petang waktu Arab Saudi.

Menurutnya, apabila hingga masa kepulangan tidak ada tuntutan dari korban, maka jemaah tersebut dapat kembali ke Indonesia bersama rombongan haji lainnya.

“Kalau tidak ya berarti akan ada tuntutan lain, dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya,” katanya.

Yusron menjelaskan, sistem hukum di Arab Saudi mengenal dua jenis pidana, yakni pidana umum dan pidana khusus yang bergantung pada tuntutan korban.

“Nah pidana bersifat khusus itu tergantung dari tuntutan pihak korban dalam hal ini,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jemaah haji Indonesia agar mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku di Arab Saudi selama menjalankan ibadah.

“Jangan mengambil gambar sembarangan, jangan memfoto askar, jangan juga mengambil foto orang lain tanpa izin,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang jemaah haji Indonesia diamankan aparat kepolisian di wilayah Markaziyah, Madinah, karena dilaporkan merekam seorang perempuan Saudi tanpa persetujuan.

Koordinator Satgas Pelindungan KJRI Jeddah, Akhmad Masbukhin mengatakan, pelanggaran tersebut berkaitan dengan aturan privasi yang berlaku ketat di Arab Saudi.

“Ada satu jemaah haji Indonesia ditangkap oleh kepolisian Markaziah di Madinah Al Munawarah karena mengambil video seorang perempuan sekitar umur 30 tahun tanpa izin,” kata Masbukhin.

Menurutnya, kepolisian setempat menyebut pelaku berpotensi dibebaskan apabila korban tidak melanjutkan laporan. Namun jika laporan diteruskan, pelaku dapat dikenai sanksi denda atas pelanggaran privasi. (*)

Artikel Jemaah Haji Indonesia Perekam Perempuan Saudi Dibebaskan Bersyarat pertama kali tampil pada News.

batampos – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun resmi mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (13/5).

Permohonan tersebut diajukan karena dinilai sejumlah pasal dalam UU Kesehatan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, terutama terkait penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB), penanggulangan wabah, hingga ketentuan pidana.

Kuasa hukum pemohon, Ishemat Soeria Alam mengatakan, berkas permohonan telah diterima MK dan saat ini tinggal menunggu jadwal sidang.

“Permohonan yang kami ajukan telah diterima dan kami tinggal menunggu jadwal sidang,” ujarnya, Kamis (14/5).

Dalam permohonan tersebut, tim hukum menggugat lima pasal yang dianggap multitafsir, yakni Pasal 353 ayat (2) huruf g, Pasal 394, Pasal 395 ayat (1), Pasal 400, dan Pasal 446.

Menurutnya, Pasal 353 ayat (2) huruf g memberikan kewenangan terlalu luas kepada Menteri Kesehatan dalam menetapkan status KLB melalui frasa “kriteria lain yang ditetapkan menteri”.

Sementara Pasal 394 dinilai mewajibkan masyarakat mematuhi seluruh kebijakan penanggulangan wabah tanpa batasan yang jelas terkait perlindungan hak individu.

Adapun Pasal 400 dan Pasal 446 dipersoalkan karena mengatur larangan menghalangi penanggulangan KLB dengan ancaman pidana denda hingga Rp500 juta.

Tim hukum menilai sejumlah ketentuan tersebut kabur, multitafsir, dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Mereka juga meminta publik ikut mengawal proses persidangan di MK.

“Permohonan ini merupakan langkah konstitusional untuk menjaga supremasi UUD 1945 dan melindungi hak-hak fundamental warga negara,” kata Ishemat.

Sementara itu, Dharma Pongrekun turut menyampaikan pandangannya terkait regulasi kesehatan global, termasuk mekanisme penetapan pandemi dan Kejadian Luar Biasa.

Ia menilai kebijakan KLB berpotensi membuka ruang pembatasan terhadap masyarakat hanya melalui penetapan status wabah.

“Cukup dengan diumumkan adanya KLB atau wabah, maka masyarakat bisa diperlakukan dengan berbagai pembatasan,” ujarnya.

Dalam keterangannya, ia juga menyinggung pembahasan amandemen World Health Organization terkait International Health Regulations (IHR), serta mengaitkannya dengan isu kesehatan global dan industri farmasi.

Namun ia menegaskan pernyataannya merupakan pandangan pribadi pemohon dan belum dibuktikan secara ilmiah maupun diputuskan pengadilan.

“Saran saya tolak adanya tower-tower yang ada di permukiman,” ucapnya menambahkan. (*)

Artikel Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi pertama kali tampil pada News.