Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Bank Emas di gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Kasus itu menyeret Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.
Dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, Riva Siahaan bersama tersangka lainnya mengoplos BBM RON 90 (pertalite) menjadi RON 92 (pertamax).
“Lagi diurus itu semua,” kata Prabowo usai meresmikan Bank Emas di gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).
Prabowo mengingatkan aparat penegak hukum untuk bisa mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah itu. “Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat,” ucap Prabowo.
Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan modus Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan impor produk kilang Ron 92.
Setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar 90 atau sejenis pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi Ron 92 atau sejenis pertamax.
“Tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” ujar Qohar di Kejagung.
Usai pengungkapan itu, beredar pula narasi di media sosial bahwa akhirnya terungkap penyebab yang sering dikeluhkan masyarakat, yakni kerusakan mesin usai diisi Pertamax RON 92.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital di bidang Strategis Komunikasi Rudi Susanto atau Rudi Valinka yang mempunyai akun Twitter (kini Platform X) dengan nama Kurawa.
“Terima kasih Presiden Prabowo setelah sekian lama misteri rusaknya beberapa mobil yang mengisi Pertamax akhirnya terungkap juga penyebabnya. Semoga Pertamina menjadi lebih baik lagi setelah ini,” tulis akun @kurawa, dikutip Selasa (25/2). (*)
Problema Keterjangkauan Harga dan Keterbatasan Pasokan
Pemerintah selama ini telah memberikan insentif tarif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri, yang bertujuan meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia.
.
HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri strategis yang membutuhkan gas bumi sebagai bahan baku atau sumber energi utama dalam proses produksinya.
Sektor-sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri
dalam negeri dengan menyediakan energi yang lebih terjangkau.
HGBT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020, yang menetapkan harga gas bumi sebesar 6 USD/MMBTU.
Dengan adanya HGBT ini, diharapkan industri dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan daya saing produk lokal di pasar global.
Di Provinsi Kepri, terdapat 6 (enam) perusahaan yang memperoleh HGBT yaitu PT. PLN Batam, PT. Ecogreen Oleochemical, PT. Musimas, PT. Citra Tubindo, PT. Rainbow
Tubular dan PT. Enerco RPO Indonesia.
Namun, kebijakan HGBT telah berakhir pada tahun 2024, dan sampai saat ini perpanjangan kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian ESDM.
Selama proses kebijakan HGBT belum diperpanjang, perusahaan-perusahaan di Batam yang tadinya menerima HGBT mengalami penyesuaian harga menjadi harga gas pipa komersil, atau sekitar 8,54-9,02 USD/MMBTU.
Bahkan di wilayah lain, seperti Pulau Jawa, harga gas dapat mencapai lebih dari 10 USD/MMBTU. Berakhirnya kebijakan HGBT di 2024 ini adalah satu hal penting.
Hal penting lainnya adalah ketersediaan pasokan gas pipa (supply) saat ini ternyata ndilalah diyakini tidak mencukupi kebutuhan (demand).
Berdasarkan data neraca gas dari Pertamina Gas Negara (PGN), total permintaan gas di Sumatera Tengah (termasuk estimasi kebutuhan Kepri), Sumatera Selatan dan Jawa Barat terus meningkat setiap tahun.
Tahun 2025, kebutuhan gas diperkirakan 600 BBTUD dan naik menjadi 650 BBTUD pada tahun 2028. Secara spesifik, kebutuhan gas di Kepri diprakirakan akan terus merangkak
hingga 5 tahun ke depan, baik untuk memenuhi kebutuhan PLN maupun retail, termasuk industri.
Di sisi lain, pasokan yang tersedia semakin terbatas. Produksi gas pipa secara nasional saat ini dihadapkan dengan kondisi natural declining atau fenomena penurunan produksi gas yang terjadi secara alami yang bersumber dari alokasi gas Medco E&P Grissik (MEPG).
Ketersediaan gas pipa yang terus menurun tersebut menyebabkan produksi gas pipa tidak dapat mengimbangi kebutuhan industri.
Di Kepri sendiri, juga terjadi defisit pasokan gas, dimana pasokan yang tersedia jauh dibawah proyeksi kebutuhan. Pasokan gas pipa yang tersedia sekitar 43,35 BBTUD untuk
dialokasikan untuk PLN dan retail, termasuk industri.
Bak kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dua tantangan telah teridentifikasi, keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan gas.
Perusahaan berbasis gas bumi ternyata tidak hanya dihadapkan dengan risko kenaikan biaya produksi karena berakhirnya kebijakan HGBT, namun harus dihadapkan dengan risiko gas yang tidak mencukupi kebutuhan.
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, industri terpaksa menggunakan alternatif pengganti gas pipa sebagai bahan baku dan energinya.
Opsi yang tersedia dan ditawarkan adalah menggunakan Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair, yang notabenenya jauh lebih mahal dibandingkan harga gas pipa komersil (Harga LNG 16,77 USD/MMBTU atau hampir 3 kali lipat dibandingkan HGBT).
Tak Ayal, kondisi ini membuat industri harus menghadapi tantangan terutama dalam menjaga efisiensi biaya produksi (cost of production), di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih terus berlanjut.
Industri Pengolahan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Kepri
Sebagai provinsi yang memiliki kawasan industri strategis, Kepri sangat bergantung pada sektor industri pengolahan. Data dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) mencatat jumlah kawasan industri eksisting di Batam saat ini sebanyak 30 kawasan.
Jumlah ini meningkat dari 9 kawasan pada 1997 menjadi 30 kawasan pada 2023. Selain itu, total industri yang beroperasi di dalamnya mencapai 700-an pelaku industri yang didominasi sektor manufaktur elektronik, logam, dan galangan kapal.
Rilis PDRB triwulan IV-2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kepri tercatat 5,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jika dilihat secara sektoral,
Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,73% terhadap ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024. Jika dilihat secara historis, selama lima tahun terakhir, peran industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri terbukti masih dominan dibandingkan sektor lain.
Bahkan pada saat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, disaat PDRB Kepri tumbuh negatif, industri pengolahan masih bisa tumbuh positif dan menjadi tulang punggung dalam menjadi ketahanan ekonomi Kepri.
Meskipun jumlah perusahaan yang menikmati HGBT relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah industri yang ada di Kepri, namun dampak rambatannya yang perlu menjadi perhatian.
Gas bumi yang selama ini dinikmati dengan harga lebih rendah telah menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri di Kepri (Batam), terutama bagi sektor yang membutuhkan energi besar.
Selain itu, rencana pemberlakuan harga gas baru dan komposisi pasokan melalui skema LNG ini juga memicu kekhawatiran bagi pengelola kawasan industri dalam memberikan pelayanan energi yang bersih, konsisten dan handal bagi para tenant dalam kawasan.
Tanpa tarif HGBT dan skema substitusi menggunakan LNG, harga gas industri akan naik ke tingkat keekonomian yang lebih tinggi, meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
Kenaikan biaya produksi akibat perubahan skema harga gas dapat mencapai 10-20%. Hal ini tentu akan berpotensi mengurangi daya saing produk lokal dibandingkan dengan
produk impor, serta dapat menyebabkan penyesuaian operasional yang berdampak pada efisiensi tenaga kerja.
Lebih jauh lagi, daya tarik investasi di Kepri bisa terdampak jika biaya energi tidak lagi kompetitif dibandingkan dengan kawasan industri lain di negara-negara tetangga, sebut saja Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) yang digadang-gadang
berpotensi menjadi “saingan berat” kawasan industri di Batam.
Di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, pengelola kawasan industri dituntut untuk semakin efisien dalam memberikan layanan kepada para tenant agar kawasan Batam semakin menarik bagi para calon investor.
Mencari Solusi: Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Keputusan mengakhiri tarif HGBT di tahun 2024 tentu memiliki alasan kuat dari sisi fiskal dan kebijakan energi nasional. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa
industri pengolahan, termasuk di Kepri tetap mampu bertahan dan berkembang.
Tanpa solusi yang tepat, skema baru harga gas ini berisiko menekan daya saing sektor industri yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi Kepri.
Pada jangka pendek dan solusi paling mendesak, dari perspektif kebijakan, diharapkan Kementerian ESDM dapat segera memberlakukan peraturan baru mengenai implementasi skema HGBT, agar industri tidak mengalami lonjakan biaya produksi secara tiba-tiba.
Keputusan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan fiskal negara, sehingga industri tetap mendapatkan harga gas yang kompetitif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Selain itu, jika diperlukan adanya insentif lain, seperti subsidi berbasis efisiensi energi atau program diversifikasi energi, agar industri dapat beradaptasi dengan perubahan harga gas.
Sementara itu, untuk jangka panjang perlu adanya upaya bersama yang berorientasi pada ketahanan energi. Terkait dengan isu natural declining, perlu disegerakan eksplorasi
terhadap sumber gas baru, salah satunya berlokasi di Laut Andaman, Provinsi Aceh yang diyakini sebagai salah satu lokasi yang menyimpan cadagangan gas besar.
Khusus untuk pemenuhan energi di Kepri, terdapat potensi pengalihan gas pipa yang bersumber dari Natuna yang selama ini difokuskan untuk diekspor ke Singapura dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun hal tersebut tentu memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Selain itu, industri harus didorong untuk mengadopsi teknologi hemat energi dan mulai bertransisi ke sumber energi alternatif dan energi terbarukan, guna mengurangi ketergantungan terhadap gas bumi bersubsidi.
Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi industri yang berinvestasi dalam teknologi energi yang lebih efisien, sehingga mereka tetap kompetitif dalam jangka panjang. (*)
Oleh: Yassed Satria Ekonom Tim Perumusan KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Lingga, Selasa (25/2). F. Vatawari/BATAM POS.
batampos– Kabar Gembira untuk masyarakat Kabupaten Lingga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lingga bekerja sama dengan Himpunanan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan menggelar Pasar Sembako Murah pada Minggu pertama di Bulan Ramadan 1446 Hijriah/2025 mendatang.
Barang yang nantinya akan dijual berupa kebutuhan pokok sehari-hari Masyarskat dengan harga dibawah harga pasar dengan jaminan kualitas mutu barang yang baik.
Razwin, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Lingga mengatakan kegiatan Pasar Sembako Murah ini akan dilaksanakan selama dua hari yaitu dari tanggal 11-12 Maret 2025 mendatang.
“Untuk pelaksanaan pasar sembako murah ini akan kita laksanakan pada selama dua hari dari tanggal 11-12 Maret 2025 mendatang. Kegiatan ini akan digelar di gedung Unit Metrologi Legal (UML) milik Disperindag depan kedai Pak Ramli,” ucap Razwin saat diwawancarai pada Selasa (25/2).
Razwin menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan Pasar Sembako Murah ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang relatif murah dan kualitas barang yang terjamin.
“Pasar Sembako Murah ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan Haraga barang yang relatif lebih murah dan kualitas barang yang baik dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apalagi saat ini kondisi beberapa bahan pokok dipasar mengalami kenaikan harga,” jelasnya.
Selanjutnya, Kabid Perdagangan Disperindag Lingga menambahkan, untuk barang yang dijual pada Pasar Sembako Murah ini berupa bahan-bahan pokok yang digunakan masyarakat dala kehidupan sehari-hari.
“Adapun barang yang nantinya akan kita jual pada Pasar Sembako Murah ini yaitu Beras, Gula, Minyak Goreng Kemasan serta bahan bumbu dapur lainnya yang biasa digunakan oleh masyarakat. Semua bahan sembako yang akan kita jual berasal dari luar daerah dengan menggunakan jasa transportasi roro,” tambah Razwin.
Razwin menerangkan, pihaknya hanya memfasilitasi kepada para pedagang dan pengusaha agar Pasar Sembako Murah ini dapat terlaksana dengan lancar dan tidak ada kendala apapun.
“Selain HIPMI Lingga, kami juga sedang berkoordinasi dengan agen-agen sembako yang ada di Kabupaten Lingga dan BEM STIT yang nantinya akan dilibatkan dalam pelaksanaan Pasar Sembako Murah ini agar dapat terlaksana dengan lancar,” tutupnya. (*)
Kawasan Kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan. Foto: Eusebius Sara / Batam Pos
batampos — Kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan, atau yang lebih dikenal sebagai kawasan Sintai di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan operasional yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam selama bulan suci Ramadhan.
Ketua Asosiasi Bina Sosial PRSNP, Heri G. Manimalai, mengungkapkan bahwa meskipun pihaknya belum menerima surat edaran secara resmi, mereka tetap akan menjalankan aturan yang berlaku demi menjaga ketenteraman dan keamanan.
“Seperti biasa, aturan akan kita terapkan sesuai ketentuan. Kalau tidak salah, polanya 3-2-3, yaitu tiga hari di awal Ramadhan, dua hari di tengah, dan tiga hari di akhir Ramadhan untuk penutupan total operasional. Sedangkan untuk hari-hari lainnya, kami akan menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemko Batam,” ujar Heri.
Seperti diketahui, Pemko Batam telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur jam operasional usaha kepariwisataan selama bulan Ramadhan dan Idulfitri 1446 H. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Dalam edaran tersebut, sejumlah usaha hiburan seperti diskotek, karaoke, pub, bar, klub malam, panti pijat, dan spa diwajibkan tutup total pada hari-hari tertentu.
Di luar hari yang ditetapkan untuk penutupan total, usaha hiburan masih diperbolehkan beroperasi, namun dengan pembatasan waktu, yakni mulai pukul 22.00 hingga 24.00 WIB. Selain itu, restoran dan rumah makan diwajibkan menutup bagian depan dengan kain penutup selama jam operasional siang hari untuk menghormati umat Islam yang sedang berpuasa.
Untuk memastikan aturan ini dipatuhi, Tim Terpadu Pengawasan akan melakukan pemantauan secara ketat di berbagai lokasi. Jika ditemukan adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan kegiatan usaha dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan.
Pemko Batam juga mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap aturan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman selama bulan Ramadhan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Pemko Batam berharap semua pihak dapat menerima dan menjalankan kebijakan ini agar bulan Ramadhan berlangsung dengan khidmat dan harmonis.
Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Batuaji dan Sagulung berharap agar aturan ini berlaku merata di semua tempat hiburan malam tanpa pengecualian. Mereka juga meminta pengawasan yang ketat agar tidak ada pelaku usaha yang melanggar aturan.
“Harus diawasi dengan baik, jangan sampai ada yang bandel dan tetap beroperasi di luar aturan. Jika aturan ini diterapkan, maka harus adil untuk semua tempat hiburan malam,” ujar Darman, salah seorang warga Batuaji.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pelaksanaan aturan jam operasional selama Ramadhan ini dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan polemik. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama bulan suci ini. (*)
Reporter: Eusebius Sara
Foto: Kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan. Eusebius
batampos — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan dilakukan pada pos-pos tertentu yang dianggap tidak berdampak langsung pada masyarakat maupun pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyebutkan bahwa penghematan anggaran lebih difokuskan pada perjalanan dinas serta acara pemerintahan yang biasanya diselenggarakan di hotel. Kebijakan ini diambil untuk memastikan alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami melakukan efisiensi di beberapa sektor, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial. Namun, untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, serta pembangunan daerah, anggarannya tetap aman,” katanya saat ditemui di Batam, Selasa (25/2).
Ia menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri. Menurutnya, tunjangan kinerja (tukin) pegawai tetap berjalan seperti biasa, meskipun ada pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.
“Tunjangan pegawai tetap berjalan seperti biasa. Kami memastikan hak pegawai tidak terganggu meskipun ada pemangkasan anggaran sekitar Rp280 miliar,” ujarnya.
Pemangkasan anggaran hanya menyasar kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat dalam mengelola anggaran secara lebih efisien.
Nyanyang juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat kinerja pemerintahan di Kepri. Justru, efisiensi diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran lebih efektif dan transparan.
“Kami pastikan pemangkasan ini tidak mengganggu kinerja pemerintah. Justru ini menjadi dorongan bagi kami untuk lebih bijak dalam menggunakan anggaran,” katanya.
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti mengecek stok dan harga kebutuhan pokok di Pasar Barek Motor, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Selasa (25/2/2025). F.Kiriman Andy untuk Batam Pos.
batampos– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan memastikan stok kebutuhan pokok dan bahan penting lain (bapokting) menjelang bulan suci Ramadan dalam kondisi aman.
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti mengecek stok dan harga kebutuhan pokok di Pasar Barek Motor, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Selasa (25/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Deby sempat berdialog dengan sejumlah pedagang dan membenarkan bahwa beberapa harga bahan pokok mengalami kenaikan, namun tidak signifikan.
Hasil peninjauan, katanya menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pokok menjelang bulan Ramadan dalam kondisi aman.
Sementara itu, Kapolres Bintan, AKBP Yunita Stevani menambahkan bahwa pengecekan ketersediaan bahan pokok sangat penting dilakukan menjelang bulan Ramadan untuk memastikan pendistribusian bahan pokok berjalan aman dan lancar.
Pihaknya akan menjaga stabilitas harga bahan pokok tetap pada posisi aman dan terkendali.
“Kami dari Satgas Pangan akan tetap melakukan usaha preventif dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok,” ujarnya.
Bwrdasarkan data Satgas Pangan Kabupaten Bintan, beberapa harga bahan pokok di Bintan per 24 Februari 2024 yakni beras bulog medium DN dengan harga Rp 11.300, beras gajah merah dihargai sekitar Rp 16.000, beras padang raya seharga Rp 17.500, gula pasir lokal Rp 15.000, Minyakita Rp 15.700, minyak curah: Rp 14.500, tepung terigu Cakra Kembar Rp13.000.
Kunci Biru (Protein Rendah) Rp13.000, daging sapi beku (impor) Rp 100.000, telur ayam broiler Rp 2.000, daging ayam broiler Rp 38.000, cabai rawit merah: Rp 66.000, cabai rawit hijau Rp 60.000, cabai merah keriting Rp 56.000, cabai hijau Rp 46.000, bawang merah Jawa: Rp 42.000, bawang merah luar Rp 22.000, bawang bombai putih Rp 25.000, bawang putih kating Rp 45.000. (*)
Danlanal Bintan, Kolonel Laut (P) Eko Agus Susanto menginterogasi para pelaku penyelundupan yang berhasil digagalkan Tim F1QR Lanal Bintan di perairan Selat Riau, Selasa (25/2/2025). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Lanal Bintan berhasil menggagalkan penyelundupan dua orang pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural atau ilegal dari Malaysia tujuan Batam di perairan Selat Riau pada Selasa (25/2/2025).
Danlanal Bintan, Kolonel Laut (P) Eko Agus Susanto mengatakan, terungkapnya kasus tersebut berkat adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyelundupan PMI ilegal dengan modus menyamar sebagai nelayan.
Petugas dari Tim F1QR Lanal Bintan melakukan patroli di perairan Selat Riau, Senin (24/2/2025) malam.
Saat melihat speed boat mencurigakan di perairan Selat Riau, petugas langsung mengejar dan mengamankan 2 orang pria yang bertugas sebagai pelacak atau mengawasi pergerakan aparat.
Petugas juga berhasil mengamankan 1 unit speed boat lain dan 2 orang pria yang juga bertugas sebagai pelacak.
Petugas lalu menemukan 1 unit speed boat lainnya yang membawa dua orang PMI ilegal dari Malaysia dengan tujuan Batam.
Kedua PMI ilegal itu menurut rencana akan diturunkan di sekitar jembatan I Barelang, Batam.
Petugas kemudian membawa mereka ke Tanjunguban.
Berdasarkan keterangan 4 orang pelacak, terungkap bahwa mereka mendapat perintah dari seseorang berinisial M.
Dari hasil pengembangan, petugas menyisir perairan Selat Riau, Selasa (25/2/2025) dini hari.
Dari penyisiran, petugas menemukan 1 unit speed boat dan mengamankan pengurusnya berinisial M.
Hasil interogasi, pelaku M mengaku bahwa dirinya telah menyelundupkan 6 orang PMI ilegal dari Batam ke Malaysia dan membawa kembali 2 orang PMI ilegal dari Malaysia dengan tujuan Batam.
Pelaku M, juga mengaku telah melakukan kegiatan penyelundupan PMI non prosedural sebanyak 4 kali di perairan Selat Riau.
Dari kasus ini, petugas mengamankan barang bukti berupa 3 unit speed boat tanpa nama, 1 unit handphone merek Oppo dan 1 unit handphone merek Nokia, dan 11 butir extacy.
Petugas juga mengamankan barang milik 4 orang pelacak berupa 3 unit handphone dengan merek berbeda-beda.
Untuk kedua PMI nonprosedural, katanya, akan diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kepri.
“Para pelaku penyelundupan akan diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. (*)
batampos – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) terus berinovasi dalam menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi pelanggannya. Kali ini, Indosat bekerja sama dengan tiket.com untuk menghadirkan penawaran spesial bagi pelanggan setia. Melalui fitur Digital Hub yang terintegrasi di aplikasi myIM3 dan bima+, pelanggan dapat menikmati diskon perjalanan hingga 10% atau maksimal Rp1 juta untuk tiket pesawat, hotel, serta berbagai aktivitas lainnya.
Kolaborasi Strategis untuk Kemudahan Pelanggan
Indosat Ooredoo Hutchison memahami bahwa perjalanan kini bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Oleh karena itu, kolaborasi dengan tiket.com diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan mereka.
“Digital Hub hadir sebagai solusi digital yang tidak hanya mempermudah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dengan integrasi tiket.com, platform ini semakin kaya akan manfaat, membuka lebih banyak peluang bagi pengguna untuk menikmati berbagai penawaran eksklusif,” ujar Ritesh Kumar Singh, Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison.
Sementara itu, Dimas Surya Yaputra, Co-founder & Chief Commercial Officer tiket.com, juga menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. “Sebagai platform perjalanan dan gaya hidup terdepan di Indonesia, tiket.com terus berupaya menghadirkan pengalaman traveling yang lebih mudah, seru, dan berkesan. Kemitraan ini memungkinkan pelanggan myIM3 dan bima+ untuk menikmati berbagai promo spesial dengan cara yang lebih seamless dan nyaman,” katanya.
Keuntungan Eksklusif bagi Pelanggan
Melalui kerja sama ini, pelanggan Indosat yang menggunakan aplikasi myIM3 dan bima+ dapat menikmati berbagai keuntungan eksklusif, di antaranya:
Diskon hingga 10% atau Rp1 juta untuk pemesanan tiket pesawat, hotel, dan aktivitas lainnya di tiket.com. Akses mudah dan cepat melalui Digital Hub di aplikasi myIM3 dan bima+, tanpa perlu keluar dari ekosistem aplikasi. Pengalaman pemesanan lebih praktis dengan berbagai pilihan perjalanan dan gaya hidup dalam satu genggaman.
Penawaran ini berlaku untuk berbagai jenis perjalanan, mulai dari liburan keluarga, perjalanan bisnis, hingga petualangan seru di destinasi impian.
Cara Mendapatkan Diskon di Digital Hub
1. Buka aplikasi myIM3 atau bima+ dan masuk ke fitur Digital Hub.
2. Pilih penawaran dari tiket.com dan ikuti instruksi untuk mendapatkan kode promo eksklusif.
3. Gunakan kode promo saat melakukan pemesanan di tiket.com untuk mendapatkan diskon spesial.
Digital Hub: Satu Ekosistem untuk Semua Kebutuhan Digital
Digital Hub adalah salah satu inovasi dari Indosat yang menghubungkan pelanggan dengan berbagai layanan digital dalam satu platform. Saat ini, Digital Hub telah memiliki lebih dari 50 juta pengguna aktif setiap bulan dan sekitar 10 juta pengguna harian. Dengan konsep yang dinamis dan terintegrasi, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan tanpa hambatan, termasuk promo perjalanan dari tiket.com.
Indosat terus berkomitmen untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan. Dengan adanya kerja sama ini, pelanggan tidak hanya mendapatkan konektivitas terbaik, tetapi juga berbagai keuntungan eksklusif dalam merencanakan perjalanan mereka.
Promo ini tersedia dalam waktu terbatas, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan liburan lebih hemat dan menyenangkan! Perbarui aplikasi myIM3 atau bima+ Anda sekarang dan nikmati berbagai keuntungan menarik dari Digital Hub. (*)
Pemilik CV Family Food, Tan Aoi menunjukan roti Family yang dijual di tokonya, Selasa (25/2). F. Mohamad Ismail/BATAM POS
batampos– Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanjungpinang, Kepri meminta kepada produsen roti bermerk Family, untuk memasang atau mencantumkan label kadaluwarsa di bungkus roti yang dipasarkan.
Hal ini, merupakan buntut adanya roti Family ukuran kecil, yang dijual di warung-warung kecil tanpa adanya label informasi kadaluwarsa. Sehingga, produsen diberikan pembinaan dan mengingatkan pentingnya informasi kedaluwarsa demi keamanan konsumen.
“Ini penting agar konsumen bisa lebih waspada dan memilih produk yang aman dikonsumsi,” kata Rustam, Selasa (25/2).
Ia menerangkan, bahwa Roti Family telah memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan mengikuti proses perizinan yang mengharuskan adanya label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa.
Namun, label kadaluwarsa hanya ada di kemasan besar roti Family, sedangkan produk yang dijual eceran kerap kali tidak mencantumkan informasi tersebut.
Sementara itu, Pemilik CV Family Food, Tan Aoi menyampaikan bahwa produk roti Family yang beredar di pasaran selalu mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Namun, terdapat perbedaan sistem pengemasan antara produk yang dijual di pasar modern dan warung kecil
Roti ukuran kecil yang dikirim dalam bentuk bal mencantumkan tanggal kedaluwarsa hanya pada kemasan luar. Sehingga, roti yang di dalam bal tersebut tidak lagi diberikan label kadaluwarsa.
“Jadi sejak Sabtu kemarin kita mulai mencetak tanggal kedaluwarsa di setiap kemasan kecil,” tambah Tan Aoi.
Menurutnya, Dinas Kesehatan telah melakukan audit terhadap usahanya dan tidak menemukan pelanggaran. Kendati demikian, pihaknya langsung memperbaiki proses distribusi dan menarik produk lama yang belum memiliki label individual untuk digantikan dengan yang baru.
“Jadi kita memastikan setiap kemasan, baik besar maupun kecil, memiliki tanggal kedaluwarsa yang tercetak jelas,” pungkasnya. (*)